Sabtu, 31 Desember 2022

Mengenal Kamala Harris, Wakil Presiden AS

(gettyimages)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Small Islands of Indonesia Cannot Be Owned, But Can Be Managed by Investors", "Kisah Ketua MA Pertama, Mr. Koesoemah Atmadja", "Mr. Iskak Tjokroadisurjo, Membuka Kantor Hukum Pertama di Batavia" dan "Secuil Kisah Beracara Abraham Lincoln", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Mengenal Kamala Harris, Wakil Presiden AS'.

Biografi Singkat

Kamala Devi Harris (/ˈkɑːmələ/ kah-mə-lə; lahir 20 Oktober 1964) adalah seorang politikus dan pengacara Amerika Serikat yang menjabat sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat ke-49. Seorang anggota Partai Demokrat, ia sebelumnya menjabat sebagai senator Amerika Serikat dari California dari 2017 hingga 2021, sebagai Jaksa Agung California ke-32 dari 2011 sampai 2017, dan sebagai Jaksa Distrik San Francisco.[1]

Pada 11 Agustus 2020, Joe Biden memilih Harris sebagai kandidat wakil presiden. Pada 7 November 2020, ia bersama Joe Biden menang dalam pemilihan umum. Harris menjadi keturunan India-Amerika, keturunan Afrika-Amerika, dan perempuan pertama dalam sejarah Amerika Serikat yang menduduki jabatan sebagai wakil presiden.[2]

Harris lahir di Oakland, California. Ia merupakan anak sulung dari dua bersaudara. Ibunya, Shyamala Gopalan, merupakan peneliti kanker dari India, sedangkan ayahnya, Donald Harris, merupakan ekonom asal Jamaika. Keduanya bertemu saat masih menjadi mahasiswa di Universitas California, Berkeley. Selain menjadi peneliti dengan gelar doktor dalam bidang nutrisi dan endokrinologi, Gopalan juga merupakan seorang aktivis hak-hak sipil. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Amerika Serikat, Gopalan merasa menemukan keluarga di kalangan warga kulit hitam Bay Area. Aktivisme Gopalan turut membangun kesadaran politis Harris sejak usia muda.[3]

Karir Di Bidang Hukum

Pada 1990, Harris diangkat sebagai wakil jaksa wilayah di Alameda County, California, di mana dia digambarkan sebagai "seorang jaksa penuntut yang cakap dan memiliki masa depan yang baik". Pada 1994, Ketua Majelis California Willie Brown, yang saat itu sedang berkencan dengan Harris, menunjuk Harris sebagai Dewan Banding Asuransi Pengangguran Negara dan kemudian sebagai Komisi Bantuan Medis California. Harris mengambil cuti enam bulan pada 1994 dari tugasnya sebagai jaksa.[4]

Pada Februari 1998, Jaksa Wilayah San Francisco Terence Hallinan merekrut Harris sebagai asisten jaksa wilayah. Di sana, dia menjadi kepala Divisi Kriminal Karier, mengawasi lima pengacara lainnya, di mana dia menuntut kasus pembunuhan, perampokan, perampokan, dan pelecehan seksual - terutama kasus bramacorah. Pada 2000, Harris dilaporkan tidak setuju dengan asisten Hallinan, Darrell Salomon, atas Proposisi 21, yang memberikan jaksa pilihan untuk mengadili terdakwa remaja di Pengadilan Tinggi daripada pengadilan remaja. Harris berkampanye menentang tindakan tersebut. Harris mengajukan keluhan terhadap Salomon dan mengundurkan diri dari jabatannya.[5]

Pada Agustus 2000, Harris mengambil pekerjaan baru di Balai Kota San Francisco, bekerja untuk pengacara kota Louise Renne. Harris menjalankan Divisi Layanan Keluarga dan Anak yang mewakili kasus pelecehan dan penelantaran anak. Runne mendukung Harris selama kampanye untuk menjadi jaksa wilayah.[6] Karir selanjutnya adalah:[7]
  • Jaksa Distrik San Francisco (2004–2011);
  • Jaksa Agung California (2011-2017);
  • Senat Amerika Serikat (2017–2021);
  • Setelah terpilih sebagai Wakil Presiden Amerika Serikat, Harris akan mengundurkan diri dari kursinya sebagai Senat sebelum menjabat pada 20 Januari 2021. Ia akan digantikan oleh Sekretaris Negara Bagian California Alex Padilla;
  • Wakil presiden (2021–sekarang).

Setelah terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden Amerika Serikat pada pemilu 2020, Harris akan menjabat sebagai wakil presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2021. Dia akan menjadi wakil presiden wanita pertama, serta orang kulit berwarna pertama yang memegang jabatan tersebut sejak Charles Curtis, seorang penduduk asli Amerika, yang bertugas di bawah Herbert Hoover dari 1929 hingga 1933. Dia juga akan menjadi orang ketiga dengan keturunan non-Eropa yang diakui untuk mencapai salah satu jabatan tertinggi di cabang eksekutif, setelah Curtis dan mantan Presiden Barack Obama.[8]

Harris mengundurkan diri dari kursi Senatnya pada 18 Januari 2021, dua hari sebelum pelantikannya sebagai Wakil Presiden. Tindakan pertamanya sebagai Wakil Presiden adalah melantik penggantinya, Alex Padilla, dan Senator Georgia Raphael Warnock dan Jon Ossoff yang terpilih dalam pemilihan putaran kedua Georgia 2021.[9] Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
References:

1. "Kamala Harris", //id.wikipedia.org., Diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Link: https://id.wikipedia.org/wiki/Kamala_Harris
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.

Jumat, 30 Desember 2022

Small Islands of Indonesia Cannot Be Owned, But Can Be Managed by Investors

(iStock)

By:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Mengenal Amal Clooney, Pengacara Cerdas Pasangan George Clooney", "What Are The Competences of The Religious Courts To Adjudicates In Sharia Economic Cases?", "Understanding 5 Steps Foreign Direct Investment In Indonesia" you may read also "Does Indonesia Implementing Citizenship By Investment?" and on this occasion we will discuss about 'Small Islands of Indonesia Cannot Be Owned, But Can Be Managed by Investors'.

Splashy Sales of Small Islands in Indonesia

The news about the plan to sell 100 islands in the Widi Archipelago, North Maluku has been in the spotlight. Reportedly, hundreds of island clusters which are believed to have an area of ​​10 thousand hectares will be offered through an auction system in New York, United States (US).[1]

The Coordinating Minister for Maritime Affairs and Investment, through his spokesman, emphasized that the government already has laws and regulations which state that small islands cannot be fully owned by any party.[2] "Small islands can only be managed by private individuals or certain individuals with certain maximum area limits," said Jodi in an official statement, quoted on Sunday (4/12/2022).[3]

The author thinks this news is just exaggerating, because when investors are interested in a small island in Indonesia, in reality they have to go through the stages of investment law. News like this is presented in an unbalanced way without raising the legal aspects surrounding it. 

Legal Rules Concerning the Management of Small Islands in Indonesia

The Coordinating Ministry for Maritime Affairs and Investment itself has explored the excitement about the plan to sell this island. Jodi explained that so far the Widi Islands have been managed by a private company, PT. Leadership Islands Indonesia (LII). Jodi ensured that LII already had management permits in accordance with the law with the local provincial government. Jodi also explained that the management permit was given a long time ago, but reportedly until now there has been no realization of its construction by PT LII.[4]

On the other hand, Jodi stated that if a small island management permit has been obtained by a company or national legal subject, then the investment cooperation process with foreign parties must also be carried out in accordance with statutory provisions. He emphasized that no party can own islands in Indonesia. However, those who are interested can ask for management permission.[5]

"Parties who are interested in managing, not owning, small island areas must obtain permission from the government. If there is a violation of statutory provisions, then there can be sanctions that can be imposed," said Jodi. In addition, Jodi also emphasized that Indonesia's sovereignty over all islands within the Indonesian archipelagic baselines need not be doubted and has been recognized by the international community.[6] And if you are interested in investing your money by managing small islands in Indonesia, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng Sub District, West Jakarta City,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com

________________
References:

1. "Heboh 100 Pulau Mau Dijual ke Investor, Luhut Angkat Bicara!", //finance.detik.com., Diakses pada tanggal 30 Desember 2022, Link: https://finance.detik.com/properti/d-6441827/heboh-100-pulau-mau-dijual-ke-investor-luhut-angkat-bicara
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.


Kamis, 29 Desember 2022

Mengenal Amal Clooney, Pengacara Cerdas Pasangan George Clooney

(gettyimages)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "After 10 Years of Marriage, This Man is Divorced by His Wife Because He is Addicted To Fishing", "Notonagoro, Akademisi Hukum Dan Pelopor Filsafat Pancasila", "Mengenal Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris Yang Juga Pengacara" dan "Secuil Kisah Beracara Abraham Lincoln", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Mengenal Amal Clooney, Pengacara Cerdas Pasangan George Clooney'.

Biografi Singkat

Amal Clooney (née Alamuddin; bahasa Arab: أمل علم الدين‎; lahir 3 Februari 1978) adalah seorang barrister Lebanon-Inggris di Doughty Street Chambers, yang mengkhususkan diri dalam bidang hukum internasional dan HAM. Klien-kliennya meliputi Julian Assange, pendiri WikiLeaks, dalam perjuangannya melawan ekstradisi; mantan perdana menteri Ukraina, Yulia Tymoshenko; wartawan Mesir-Kanada Mohamed Fahmy; dan penerima Nobel Nadia Murad. Pada September 2021, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menunjuk Amal Clooney sebagai Penasihat Khusus untuk konflik Sudan di Darfur.[1]

Sejak masa kuliah, kemampuan Amal di bidang hukum sudah mendapatkan banyak pengakuan. Saat mengambil gelar master di New York University School of Law 2001 lalu, ia menerima penghargaan Jack J. Katz Memorial untuk keunggulannya dalam bidang hukum hiburan. Setelah menyelesaikan kuliah dan bekerja di berbagai kantor pengacara di New York, Amal kembali ke Inggris pada 2010. Saat itu kelahiran Lebanon tersebut menerima pekerjaan sebagai pengacara di Doughty Street Chambers, Inggris.[2]

Karir Sebagai Pengacara

Pada 2013, Amal telah ditunjuk oleh sejumlah komisi PBB termasuk sebagai penasihat Kofi Annan untuk Suriah dan sebagai penasihat bagi Ben Emmerson QC, rapporteur untuk HAM PBB. Agustus 2014, Amal dipilih menjadi salah satu dari tiga anggota komisi PBB untuk menyelidiki adanya pelanggaran peraturan perang di Gaza selama konflik Israel-Gaza. Namun kala itu ia harus menolak permintaan tersebut.[3]

"Ada berbagai laporan yang diterbitkan hari ini menyatakan bahwa saya telah ditunjuk sebagai salah satu dari tiga anggota Komisi Penyelidikan PBB untuk Gaza. Saya merasa situasi di Jalur Gaza sangat mengerikan, terutama para korban sipil, dan saya percaya bahwa harus ada penyelidikan independen dan pertanggungjawaban atas kejahatan yang telah dilakukan," ungkapnya kala itu. Keaktifannya di PBB menjadi salah satu alasan kedekatannya dengan George Clooney yang sama-sama aktif di kegiatan sosial. Kala itu sang aktor dikabarkan jatuh cinta pada Amal karena kecerdasannya.[4] Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
References:

1. "Amal Clooney", //id.wikipedia.org., Diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Link: https://id.wikipedia.org/wiki/Amal_Clooney
2. "Mengenal Lebih Dekat Amal Alamuddin, Pengacara Cantik Istri George Clooney", hot.detik.com., Diakses pada tanggal 23 Desember 2022, Link: https://hot.detik.com/hot-profile/d-2715086/mengenal-lebih-dekat-amal-alamuddin-pengacara-cantik-istri-george-clooney
3. Ibid.
4. Ibid.

Rabu, 28 Desember 2022

After 10 Years of Marriage, This Man is Divorced by His Wife Because He is Addicted To Fishing

 
(iStock)

By:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Soedikno Mertokusumo, Pakar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata", "Contoh Permohonan Talak Alasan Pertengkaran", "Contoh Gugatan Cerai Alasan Pertengkaran" you may read also "Gugatan Cerai di Tangerang" and on this occasion we will discuss about 'After 10 years of marriage, this man is divorced by his wife because he is addicted to fishing'.

Having a hobby that is too excessive can actually trigger a divorce. As happened to this couple from China. A woman sure-named Zhang filed for divorce from her husband of 10 years because of her fishing addiction. This hobby makes the husband often ignore his family.[1]

According to the divorce case documents issued by a court in Shandong Province, China, Zhang stated that she could no longer stand her husband's addiction to fishing. Every day the wife has to do all the household chores and take care of her two children without anyone's help.[2]

While her husband just lays on the sofa everyday playing on his cell phone. In the evening, he would go fishing with his friends, after eating dinner. Zhang had asked him many times to spend time with his wife and children. But his request was ignored and he prefers to hang out with friends. Until finally Zhang decided that divorce was the only option.[3]

"I get up at 6 every morning to prepare breakfast. I take the children to school before work. Every day it is I who wash the dishes, clean the house, pick up the children from school and help them with their homework... I am exhausted," Zhang explained in lawsuit documents, as quoted from Oddity Central. "But my husband wakes up after I prepare breakfast, and after work, he just lies on the couch and plays on his phone. After dinner he goes straight to fishing, often staying up all night," she continued.[4]

Tired and annoyed that his wife was always nagging and complaining, the man whose name is only known as Sun, agrees to a divorce. Mediation was carried out but only reached a stalemate. The court also granted Zhang's divorce request. But on the day of the trial, Sun was absent because he forgot and instead went fishing.[5] That's so funny, hired an attorney then.

Sun's behavior made the judge furious. The judge then scolded Sun and said that family was more important than fishing. "Fishing is not a bad thing, but there is always a limit to everything. After marriage, you have responsibilities as husband or wife, and parents. Don't put fishing before family," said the judge.[6] And if you have any legal issue with this topic, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng Sub District, West Jakarta City,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com

________________
References:

1. "10 Tahun Menikah, Pria Ini Diceraikan Istri karena Ketagihan Mancing", //wolipop.detik.com., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-6466598/10-tahun-menikah-pria-ini-diceraikan-istri-karena-ketagihan-mancing
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.

Selasa, 27 Desember 2022

Soedikno Mertokusumo, Pakar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata

(detik.com)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.Fil., S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)


Biografi Singkat

Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H. dilahirkan di Surabaya, 7 Desember 1924. Ia menempuh pendidikan HIS (1939), MULO (1942), Sekolah Menengah Tinggi (1946), menyelesaikan studi Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1958). Gelar doktor ilmu hukum diperolehnya dari Gadjah Mada, (1971) dengan disertasi Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia.[1]

Sudikno memulai karier sebagai hakim pengadilan negeri di Yogyakarta (1958) dan menjabat ketua di pengadilan negeri yang sama (1965), ketua pengadilan negeri Bandung(1970). Menjadi dosen di almamaternya (1963) dan beberapa kali menjabat sebagai dekan Fakultas Hukum UGM. Ia juga pernah menjadi penasihat hukum pemerintah R.I dalam kasus Pertamina melawan Kartika Tahir di pengadilan Singapura. Sampai akhir hayatnya, ia tetap aktif mengajar S2 dan S3 Universitas Gadjah Mada dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.[2]

Pada hari Kamis, 1 Desember 2011 pada pukul 04.15 WIB, ia meninggal dunia setelah dirawat di RS Panti Rapih, Yogyakarta. Penghargaan: 1). Satyalancana Penegak, 5 Oktober 1973; 2). Satyalancana Karya Satya TK 1, 27 Februari 1987; 3). Bintang Jasa Utama, 6 Agustus 1998; 4). Anugerah Sewaka Winayaroha, 4 Desember 2007.[3]

Pakar Hukum Perdata Dan Hukum Acara Perdata

Wakil Dekan FH UGM bidang akademik, Dr. Sigit Riyanto, S.H., LLM menuturkan almarhum merupakan ahli hukum yang paripurna baik sebagai akademisi, serta berpengalam sebagai hakim dan praktisi di bidang hukum. Beliau merupakan ketua tim hukum Keraton Jogjakarta hingga akhir hayatnya dan sangat penting dalam mengawal keraton dari segi hukum, ujarnya.[4]

Selain itu, almarhum Prof. Sudikno memberi sumbangan sangat besar dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah buku bahan ajar yang jadi rujukan mahasiswa di seluruh Fakultas Hukum se-Indonesia. Beberapa buku yang diterbitkan di antaranya adalah Mengenal Hukum (sebuah pengantar) terbitan 1986. Buku beliau sudah lebih dari 30 tahun dan masih dipakai hingga kini terutama yang berkaitan dengan teori hukum dan perdata, tuturnya.[5]

Sigit Riyanto sendiri sendiri pernah diajar oleh almarhum ketika pertama kali menjadi mahasiswa. Dalam interaksinya, dia menilai sosok Prof. Sudikno adalah figur yang santun, bijak tetapi juga cerdas. Sosoknya juga memberi teladan bagi mahasiswa dan kolega untuk menjadi akademisi sekaligus mahluk sosial di masyarakat. Beliau mengajarkan hal-hal fundamental dalam memahami ilmu hukum sehingga jadi bekal yang bermanfaat, tambahnya.[6]

Sementara itu, Wakil Rektor Senior Bidang Administrasi, Perencanaan, Pengembangan, dan SDM, Ir. Adam Pamudji Rahardjo, M.Sc., Ph.D mengatakan seluruh sivitas akademika berbela sungkawa dengan kepergian Prof. Sudikno. Almarhum merupakan sosok yang sarat prestasi dan dedikasi serta aktif mengembangkan pemikiran dan tenaganya untuk dunia hukum. Hal yang perlu dicontoh adalah semangat beliau dalam menyebarkan ilmu pengetahuannya sangat tinggi. Semoga sumbangsih beliau jadi contoh bagi generasi berikutnya, tuturnya.[7] Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
References:

1. "Sudikno Mertokusumo", www.belbuk.com., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://www.belbuk.com/sudikno-mertokusumo-pn-186.html
2. Ibid.
3. Ibid.
4. "Guru Besar Fakultas Hukum, Prof. Sudikno Berpulang", www.ugm.ac.id., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://www.ugm.ac.id/id/berita/3865-guru-besar-fakultas-hukum-prof-sudikno-berpulang
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.

Senin, 26 Desember 2022

Contoh Surat Kuasa Ikrar Talak Pada Pengadilan Agama

(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "R. Soeprapto, Bapak Kejaksaan Republik Indonesia", "10 Mega-Corruption Cases with the Largest Losses in Indonesia", "Contoh Permohonan Talak Alasan Pertengkaran" dan "Contoh Permohonan Cerai Talak Istri Hilang/Ghoib (Muslim)", "Contoh Permohonan Isbat Nikah Contentius (Muslim)", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Surat Kuasa Ikrar Talak Pada Pengadilan Agama'.


SURAT KUASA ISTIMEWA
(MENJATUHKAN TALAK)
 
Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua satu, telah datang menghadap saya KASMAN SUPRIATNO, S.H. Panitera Pengadilan Agama Sumber, telah saya kenal atau diperkenalkan kepada saya :

Nama : HASANUDIN bin ACIM ( Prinsipal )
Umur : …..  tahun
Agama : Islam
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : ……………………….. ( tulis secara lengkap )
 
Telah memberikan kuasa / mewakilkan kepada seorang laki – laki :

Nama : XY, S.H.
Umur : …..  tahun
Agama : Islam
Pekerjaan :
Tempat kediaman di : ………………………... ( tulis secara lengkap ) 


------------------K  H  U  S  U  S------------------

Untuk dan atas nama Pemberi kuasa sebagai Pemohon untuk datang menghadap sidang Ikrar Talak di Pengadilan Agama Sumber dalam Perkara Nomor …./Pdt.G/ 2021/ PA.Sbr., untuk menjatuhkan talak satu raj’i Pemohon terhadap Termohon sebagai isteri Pemohon yang bernama:

TURMINI binti KOSIM

Dengan Ucapan Sighat Talak sebagai berikut :

Saya XY, S.H.  Penerima Kuasa yang telah menerima taukil dari Pemohon HASANUDIN bin ACIM, bertindak untuk dan atas nama Pemohon  HASANUDIN bin ACIM.

Dengan ini saya menjatuhkan talak Pemohon satu raj’i yang pertama terhadap Termohon sebagai isterinya yang bernama ;

TURMINI binti KOSIM

Demikian Surat Kuasa Istimewa menjatuhkan talak ini saya buat mengingat sumpah jabatan sebagai Panitera Pengadilan Agama Sumber dan telah saya bacakan serta jelaskan maksud isi surat kuasa tersebut di atas kepada para penghadap dan setelah itu para penghadap membubuhkan tanda tangan di hadapan saya .

Pengadilan Agama Sumber,

Panitera,

KASMAN SUPRIATNO, SH.

Yang menghadap:

Pemberi Kuasa                                         Penerima Kuasa,
 

Ttd.                                                            Ttd.

Meterai Rp 10.000,-

HASANUDIN bin ACIM                         XY, S.H.


Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
References:

1. "Surat Kuasa Istimewa Ikrar Talak", //sugalilawyer.com., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://sugalilawyer.com/surat-kuasa-istimewa-ikrar-talak/

Sabtu, 24 Desember 2022

R. Soeprapto, Bapak Kejaksaan Republik Indonesia

(historia.id)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "10 Mega-Corruption Cases with the Larges Losses in Indonesia", "Notonagoro, Akademisi Hukum Dan Pelopor Filsafat Pancasila", "Mengenal Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Pertama" dan "Mengenal Tony Blair, Mantan Perdana Menteri Inggris Yang Juga Pengacara", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'R. Soeprapto, Bapak Kejaksaan Republik Indonesia'.

Biografi Singkat

Soeprapto lahir 17 Maret 1896 dengan ayah seorang Controlleur pajak di Trenggalek, Jawa Timur. Kemudian, Soeprpato menamatkan ELS (Europesche Lagere School) pada tahun 1914 dan melanjutkan studi ke Sekolah Hakim di Batavia, selesai tahun 1920 bersama dengan Wongsonegoro, Isqak, dan Mas Soemardi. Setelah lulus, ia ditempatkan di Landraaad (Pengadilan untuk kaum Bumi Putera) di Tulungagung dan Trenggalek. Kemudian, ia dipindahkan ke berbagai kota seperti, Surabaya, Semarang, Demak, Purworejo, Bandung, Banyuwangi, Singaraja, Denpasar sampai Mataram (Pulau Lombok). Dalam rentang tahun 1937-1941 hakim Soeprapto menjabat Kepala Landraad Cheribon-Kuningan, dilanjutkan ke Salatiga-Boyolali, dan ke Banyuwangi menjadi pengawas hukum di Karesidenan Besuki. Ketika Jepang datang pada bulan Maret 1942, Soeprapto menjabat Kepala Pengadilan Karesidenan Pekalongan.[1]

Selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia dan pindah ibu kota ke Yogyakarta hingga memperoleh kedaulatan pada 27 Desember 1949, Soeprapto tetap bekerja di pengadilan Keresidenan Pekalongan. Hingga Indonesia kembali lagi ke Jakarta pada tahun 1950 yang sejak 1920 berkarier di kehakiman, mulai memasuki kamar penuntut umum. Atas jasa-jasa dan perjuangannya menegakkan citra kejaksaan, R. Soeprapto ditetapkan sebagai Bapak Kejaksaan Republik Indonesia. Patungnya kini tegak berdiri di halaman depan Gedung Kejaksaan Agung, di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.[2]

Delapan tahun setelah Jepang tiba di Indonesia, Soeprapto akhirnya menjabat sebagai Jaksa Agung ada 28 Desember 1950. Sebelum menjabat sebagai Jaksa Agung, ia sempat menjadi hakim anggota Mahkamah Agung.[3] Jaksa Agung R. Soeprapto diberhentikan dengan hormat oleh Presiden Soekarno, pada tanggal 1 April 1959.[4]

Sosok Jaksa yang Tegas

Sebagai jaksa Soeprapto sangat tegas. Ia tidak segan menjatuhkan hukuman mati. Seperti yang dijatuhkan terhadap Kutil, jagoan dari Talang, Tegal. Semula ia pemangkas rambut, tetapi revolusi telah mengantarkannya sebagai pemimpin lokal AMRI (Angkatan Muda Republik Indonesia), dan bermarkas di gedung Bank Rakyat, Talang. Mereka merampas rumah pegawai Belanda dan pedagang kaya lalu membagikan kepada rakyat miskin. Akhir gerakannya ini menjadi tidak terkendali.[5]

Pada 4 November misalnya, dua orang pemimpin perjuangan Tegal dan wakil ketua KNI (Komite Nasional Indonesia) Tegal, terbunuh di Talang. Maka, ketika Kutil diadili, masyarakat membelanya. Di pengadilan, Kutil mengakui semua pembunuhan yang dilakukannya. Dalam kondisi seperti itulah, Hakim Soeprapto harus mengambil keputusan. Dan ia memilih alasan-alasan hukum, bukan politik. Siapa pun, tidak boleh melakukan pembunuhan tanpa proses hukum. Kutil yang telah terbukti di meja hijau melakukan serangkaian pembunuhan, akhirnya 21 Oktober 1946, dijatuhi vonis mati. Ia tercatat sebagai penerima vonis mati pertama di Indonesia setelah masa kemerdekaan.[6]

Pada zaman Belanda dan Jepang, Soeprapto telah empat kali menuntut hukuman mati bagi perkara pembunuhan sadis. Soal vonis mati tetap dianggapnya perlu sampai ketika ia menjabat Jaksa Agung. Ketika sejumlah perkara besar terjadi tahun 1958, seperti Peristiwa Cikini, peledakan granat saat Presiden Soekarno di SD Cikini. Soeprapto menganggap tepat saatnya dilaksanakan hukuman mati, karena begitu banyak jatuh korban jiwa tewas akibat peristiwa itu. Soeprapto wafat pada 2 Desember 1964. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata.[7] Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
References:

1. "R. Soeprapto (Jaksa Agung)", id.wikipedia.org., Diakses pada tanggal 22 Desember 2022, Link: https://id.wikipedia.org/wiki/R._Soeprapto_(jaksa_agung)
2. Ibid.
3. "Sosok Jaksa Agung R Soeprapto yang Kini Jadi Nama Flyover di Bandung", www.detik.com., Diakses pada tanggal 22 Desember 2022, Link: https://www.detik.com/jabar/berita/d-6409906/sosok-jaksa-agung-r-soeprapto-yang-kini-jadi-nama-flyover-di-bandung
4. Wikipedia., Op.Cit.,
5. www.detik.com., Op.Cit.
6. www.detik.com., Op.Cit.
7. www.detik.com., Op.Cit.

Jumat, 23 Desember 2022

10 Mega-Corruption Cases with the Largest Losses in Indonesia

 
(iStock)

By:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Notonagoro, Akademisi Hukum Dan Pelopor Filsafat Pancasila", "What is Corruption Crime?", "A Glimpse History of Corruption", "The Legal Basis for Eradicating Corruption in Indonesia", "Fraudulent Acts By Contractors In Corruption Crimes" you may read also "Recognizing Gratification According to the Corruption Crime Act" and on this occasion we will discuss about '10 Mega-Corruption Cases with the Largest Losses in Indonesia'.

The problem of corruption in the past has not been resolved, new cases continue to emerge over time. In fact, many of the corrupt are still roaming freely. Unmitigated, the state must lose trillions of rupiah due to the actions of these corruptors. Most recently, the case involving Surya Darmadi and the Regent of Indragiri Hulu (Inhu) for the period 1999-2008, Raja Thamsir Rachman was said to be the largest in Indonesia with state losses reaching IDR 78 trillion. The following are 10 mega-corruption cases with the largest losses in Indonesia:[1]

1. Case of Land Grabbing in Riau Province

The Attorney General's Office succeeded in uncovering a corruption case involving PT. Duta Palma Group. The owner of PT. Duta Palma Group Surya Darmadi has been named a suspect in a corruption case involving land grabbing with the former Indragiri Hulu Regent (Inhu) for the 1998-2008 period. Surya Darmadi is suspected of committing corruption in the seizure of 37,095 hectares of land in the Riau province through PT Duta Palma Group. It is known that Raja Thamsir Rachman once violated the law by issuing location permits and plantation business permits in the Indragiri Hulu area for a land area of ​​37,095 hectares to five companies owned by PT. Duta Palma Group. Surya Darmadi then used the location business permit and plantation business permit without a forest area release permit from the Ministry of Forestry and without any usufructuary rights from the National Land Agency. If proven in court, the corruption case involving Surya Darmadi will be the largest in Indonesia with state losses reaching IDR 78 trillion.[2]

2. Case of PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT. TPP)

The corruption case involving PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPP) was in second place with state losses reaching Rp. 2.7 billion US dollars or around Rp. 37.8 trillion. In this case, the former Head of BP Migas, Raden Priyono and the former Deputy for Economic and Marketing Finance of BP Migas, Djoko Harsono were sentenced to 12 years in prison. Unfortunately, the former President Director of PT TPPI, Honggo Wendratno, who was sentenced to 16 years in prison, is currently still at large.[3]

3. Case of PT. ASABRI

In the corruption case involving Indonesian Armed Forces Insurance or Asabri (Persero), the state had to lose IDR 22.7 trillion. It is known that the management of PT. Asabri made transaction arrangements in the form of investment in shares and mutual funds together with private parties. A total of seven people have been convicted in this case. They are Adam Rachmat Damiri (Director of Asabri 2011-2016), Sonny Widjaja (Director of Asabri 2016-2020), and Bachtiar Effendi (Director of Investment and Finance of Asabri 2008-2014). Then Hari Setianto (Director of Asabri 2013-2014 and 2015-2019), Heru Hidayat (Director of PT. Trada Alam Minera and Director of PT. Maxima Integra), Lukman Purnomosidi (Principal Director of PT. Prima Televisi), and Jimmy Sutopo (Director of Jakarta Issuer Investor Relations).[4]

4. Case of PT. JIWASRAYA

The PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) corruption case was uncovered after they failed to pay policies to customers regarding a Savings Plan investment of IDR 12.4 trillion. Six people have been convicted, namely Hary Prasetyo (Director of Finance of Jiwasraya), Hendrisman Rahim (former Director of Jiwasraya), Syahmirwan (former Head of Investment and Finance Division of Jiwasraya), Joko Hartono Tirto (Director of PT Maxima Integra), Benny Tjokrosaputro (Director of Utama PT. Hanson International) and Heru Hidayat (Director of PT. Trada Alam Minera and Director of PT. Maxima Integra).[5]

5. Case of Century Bank

The next fantastic corruption case is the Century Bank case. This is because the state suffered a loss of IDR 7 trillion. This value is based on the State Loss Calculation Report (LHP) for the case. The provision of Short Term Funding Facility (FPJP) to Bank Century has caused a state loss of IDR 689.394 billion. Then for the designation as a bank with a systematic impact it has caused losses to the state of IDR 6.742 trillion.[6]

6. Case of PT. PELINDO II

In 2020, the BPK has issued a report on state losses due to the alleged corruption case at PT. Pelindo II. The report found that four projects at PT. Pelindo II caused state losses of up to IDR 6 trillion. The four projects are outside the project for the procurement of mobile cranes and quay crane containers whose alleged corruption is being handled by Bareskrim Polri and the KPK. This case dragged on the name of the former managing director of PT. Pelindo RJ Lino who had been named a suspect since 2015. He is suspected of abusing his authority by directly appointing HDHM from China in the procurement of three QCC units.[7]

7. Case of Regent of East Kotawaringin

The next corruption case whose value is quite fantastic is the corruption case that dragged East Kotawaringin Regent Supian Hadi. The value of state losses due to this case was up to IDR 5.8 trillion and US$ 711,000. With the status of a suspect, Supian is suspected of abusing his authority in issuing mining business licenses to three companies. The three are PT. Fajar Mentaya Abadi, PT. Billy Indonesia and PT. Aries Iron Mining. Each permit was granted in 2010 to 2012.[8]

8. Case of Certificate of Paid Off (SKL) Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI)

The case of the Bank Indonesia Liquidity Assistance Certificate (SKL BLBI) occurred in 2004 when Syafruddin issued a letter of fulfillment of obligations or what is called SKL against Sjamsul Nursalim as the controlling shareholder of BDNI, which has obligations to IBRA. The SKL was issued referring to Presidential Decree No. 8 of 2002 which was issued on December 30, 2002 by Megawati Soekarnoputri, who was President of the Republic of Indonesia at that time. Based on an audit conducted by the BPK, the value of state financial losses reached 4.58 trillion.[9]

9. Case of electronic ID Card (e-KTP)

The electronic KTP corruption case has attracted public attention because of its fantastic value and full of drama. Based on BPK calculations, the state suffered a loss of IDR 2.3 trillion. Some of the big names that have been dragged into this case are the former Speaker of the Indonesian Parliament Setya Novanto, Irman Gusman, and Andi Narogong.[10]

10. Case of Hambalang Sport Center Project

The BPK (Audit Board of the Republic of Indonesia) audit results stated that the Hambalang project corruption case resulted in a state loss of IDR 706 billion. As a result of this corruption, the Hambalang Athlete Homestead megaproject stalled in 2012. Some of the names involved in this case are former Democratic Party Chairperson Anas Urbaningrum, former Democratic Party Treasurer Muhammad Nazaruddin, former Kemenpora Andi Mallarangeng, and Angelina Sondakh.[11] And if you have any legal issue with this topic, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng Sub District, West Jakarta City,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com

________________
References:

1. "10 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia", www.kompas.com., Diakses pada tanggal 18 Desember 2022, Link: https://www.kompas.com/tren/read/2022/08/03/201200565/10-kasus-korupsi-dengan-kerugian-negara-terbesar-di-indonesia?page=all
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. Ibid.
11. Ibid.

Kamis, 22 Desember 2022

Notonagoro, Akademisi Hukum Dan Pelopor Filsafat Pancasila

(liputan68.com)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.Fil., S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)


Biografi Singkat

Prof. Dr. (H.C.) Mr. Drs. Notonagoro (10 Desember 1905 – 23 September 1981) adalah seorang akademisi hukum dan pemikir Indonesia. Ia dikreditkan sebagai orang pertama yang mendekati falsafah negara Pancasila secara filosofis. Ia mengajar sebagai guru besar di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ia merupakan peneliti dan pemikir filsafat Pancasila. Ia lahir di Sragen, Jawa Tengah pada 10 Desember 1905, dan wafat pada 23 September 1981. Ia menikah dengan Gusti Raden Ayu Koestimah putri Pakubuwono X, Raja keraton Surakarta. Gelar keraton yang kemudian ia sandang adalah Raden Mas Tumenggung Notonagoro.[1]

Notonagoro lahir dengan nama Sukamto di Sragen, Jawa Tengah, Indonesia pada 10 Desember 1905. Setelah menikah dengan Gusti Raden Ayu Koostimah, putri Pakubuwono X, Susuhunan Surakarta, sebagai pegawai negeri ('"abdi dalem"') '"Kasunanan"' kerajaan, ia dipromosikan ke pangkat '"Bupati Anom"', diberi gelar kerajaan '"Raden Mas Tumenggung"' dan diberi nama 'dewasa' '"Notonagoro"'. Riwayat pendidikannya adalah sarjana Meester in de Rechten tahun 1929 dari Rechtshogeschool di Jakarta, Doktorandus in de indologi (Drs.) pada tahun 1932, dan gelar terakhir doktor honoris causa dalam ilmu filsafat, yang dianugrahkan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.[2]

Perjalanan kariernya dimulai pada tahun 1932-1938 di kantor pusat keuangan negeri Surakarta. selain itu, pada tahun 1933-1939 mengajar di Particuliaere Algemene Middelbare School di Jakarta, dan menjadi ketua bank pada tahun 1933-1940. Setahun setelah Indonesia merdeka, Notonagoro diminta untuk bergabung dengan Kementerian Kemakmuran; tahun berikutnya, ia mulai mengajar di Fakultas Pertanian di Klaten, Jawa Tengah. Pada tahun 1949 ia membantu pendirian Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, kemudian menjadi dosen tamu yang mengajar hukum agraria. Pada tahun 1952 ia telah menjadi dekan fakultas hukum. Notonagoro menjadi pendiri Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada pada tahun 1968. Atas kiprahnya bersama universitas dan pemikiran tentang Pancasila, Notonagoro dianugerahi gelar doktor kehormatan bidang filsafat dari Universitas Gadjah Mada pada 19 Desember 1973. Ia meninggal pada 23 September 1981.[3]

Notonagoro, Akademisi Hukum Dan Pelopor Filsafat Pancasila

Sumbangsih pemikiran hukum Notonagoro. Pascapemilu Indonesia pertama tahun 1955, konstituante diberi mandat untuk merumuskan konstitusi baru menggantikan UUD Sementara 1950. Namun, karena banyaknya intrik antargolongan dan kepentingan sidang konstituante sering deadlock, sampai 1958 undang-undang baru tersebut belum jadi. Hingga akhirnya keluarlah Dekret Presiden pada 5 Juli 1959 yang mengembalikan UUD 45 sebagai UUD Republik Indonesia. Salah satu tokoh yang berkontribusi terhadap keluarnya dekret tersebut ialah Prof. Dr. Notonagoro.[4]

Koento Wibisono Siswomigardjo yang merupakan Asisten Notonagoro mengisahkan peran sentral Notonagoro dalam keluarnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Ia berkisah di tengah macetnya sidang-sidang konstituante, Notonagoro pada Februari 1959 menginisiasi Seminar Pancasila di DIY. Dalam seminar tersebut melalui pidato, Notonagoro memberi saran untuk kembali ke UUD 1945. Ia juga menjelaskan secara ilmiah tempat dan kedudukan Pancasila itu di dalam ketatanegaraan Indonesia.[5]

Dalam menyelidiki penyebab asli Pancasila, Prof. Notonagoro melibatkan penggunaan teori kausalitas. Berdasarkan teori kausalitas, causa material Pancasila berasal dari tradisi, budaya, dan agama milik Indonesia. Tradisi di sini adalah dalam arti hubungannya dengan sosial, ekonomi, masalah politik dan struktur negara. Tapi itu penting menegaskan di sini bahwa tradisi dapat diubah menjadi sila-sila Pancasila bahkan berpikir tidak sama sekali. Causa materialis Pancasila berasal dari budaya Indonesia melibatkan segala sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia seperti sains, teknologi, ekonomi, seni, dll.[6]

Pemahaman budaya ditentukan oleh poin ilmiah lihat, dalam hal ini, budaya lokal Indonesia yang diambil sebagai sila-sila Pancasila belum dijelaskan di sini. Selain itu, causa materialis dari Pancasila berasal dari agama dapat diekspresikan di seluruh realitas Indonesia sebagai orang-orang beragama yang mengakui Kesatuan Besar Allah. Prinsip ketuhanan ini cenderung menunjukkan bahwa orang Indonesia percaya Allah. Lebih dari ini, setiap orang Indonesia percaya pada Tuhan pada dasar agama dan iman mereka.[7] Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
References:

1. "Notonagoro", id.wikipedia.org., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://id.wikipedia.org/wiki/Notonagoro
2. Ibid.
3. Ibid.
4. "Notonagoro Sang Pelopor Filsafat Pancasila", //kagama.co., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://kagama.co/2018/05/31/notonagoro-sang-pelopor-filsafat-pancasila/
5. Ibid.
6. Op.Cit., id.wikipedia.org.
7. Op.Cit., id.wikipedia.org.

Rabu, 21 Desember 2022

List of 100 Regional Heads Affected by Corruption Cases by the Corruption Eradication Commission (KPK)

(iStock)

By:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Natasa Pirc Musar, Presiden Perempuan Pertama Slovenia", "What is Corruption Crime?", "A Glimpse History of Corruption", "The Legal Basis for Eradicating Corruption in Indonesia", "Fraudulent Acts By Contractors In Corruption Crimes" you may read also "Recognizing Gratification According to the Corruption Crime Act" and on this occasion we will discuss about 'List of 100 Regional Heads Affected by Corruption Cases by the Corruption Eradication Commission'. It looks like this list will be growing because the article as this reference written in 2018.

The Corruption Eradication Commission (KPK) regrets why there are still many corrupt practices spearheaded by people's representatives such as regional heads. Finally, the KPK appointed Cirebon Regent Sunjaya Purwadisastra as the 100th regional head to be processed by the anti-corruption agency since 2004. Meanwhile, Sunjaya became the 19th regional head who was arrested by the KPK through a sting operation. The anti-corruption agency views this behavior as unacceptable. It must be changed as soon as possible, because corruption certainly harms the people in the affected areas. Curious who are the 100 regional heads processed by the KPK in the last 15 years? This regional head was arrested by an anti-corruption agency through 'hand-catching' or developing a case. Here goes the list:[1]
  1. 2004 Abdulah Puteh, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam;
  2. 2005 Suwarna Abdul Fatah, Gubernur Kalimantan Timur;
  3. 2006 Sjahriel Darham, Gubernur Kalimantan Selatan;
  4. 2006 Abubakar Ahmad, Bupati Dompu;
  5. 2006 Hendy Boedoro, Bupati Kendal;
  6. 2006 Syaukani HR, Bupati Kutai Kartanegara;
  7. 2007 Baso Amiruddin Maula, Wali Kota Makassar;
  8. 2007 Abdillah, Wali Kota Medan;
  9. 2007 Ramli, Wakil Wali Kota Medan; 
  10. 2007 Tengku Azmun Jaafar, Bupati Pelalawan;
  11. 2007 Agus Supriadi, Bupati Garut;
  12. 2007 Vonnie A. Panambunan, Bupati Minahasa Utara;
  13. 2007 Saleh Djasit, Gubernur Riau;
  14. 2008 Iskandar, Bupati Lombok Barat;
  15. 2008 Daud Solleman Betawi, Bupati Yapen Waropen;
  16. 2008 Armen Desky, Bupati Aceh Tenggara;
  17. 2008 Jimmy Rimba Rogi, Wali Kota Manado
  18. 2008 Samsuri Aspar, Wakil Bupati Kutai Kartanegara;
  19. 2008 Ismunarso, Bupati Situbondo;
  20. 2009 Jules F. Warikar, Bupati Supiori;
  21. 2009 H. Abdul Hamid Rizal, Mantan Bupati Natuna;
  22. 2009 H. Daeng Rusnadi, Bupati Natuna;
  23. 2009 Arwin AS, Bupati Siak;
  24. 2009 Indra Kusuma, Bupati Brebes;
  25. 2009 Syahrial Oesman, Gubernur Sumatera Selatan;
  26. 2010 Yusak Yaluwo, Bupati Boven Digoel;
  27. 2010 Mochtar Mohamad, Wali Kota Bekasi;
  28. 2010 Binahati B. Baeha, Bupati Nias;
  29. 2011 Fahuwusa Laila, Bupati Nias Selatan;
  30. 2011 Murman Effendi, Bupati Seluma;
  31. 2011 Robert Edison Siahaan, Mantan Wali Kota Pematang Siantar;
  32. 2012 Soemarmo Hadi Saputro, Wali Kota Semarang;
  33. 2012 Aat Syafaat, Mantan Wali Kota Cilegon;
  34. 2012 Jefferson Soleiman Montesqieu Rumajar, Wali Kota Tomohon;
  35. 2012 Arman Batalipu, Bupati Buol;
  36. 2013 Muhammad Hidayat Batubara, Bupati Mandailing Natal;
  37. 2013 Dada Rosada, Wali Kota Bandung;
  38. 2013 Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas;
  39. 2013 Rusli Zainal, Gubernur Riau;
  40. 2014 Ikmal Jaya, Wali Kota Tegal;
  41. 2014 Ilham Arief Siradjudin, Wali Kota Makassar;
  42. 2014 Rachmat Yasin, Bupati Bogor;
  43. 2014 Romi Herton, Wali Kota Palembang;
  44. 2014 Yesaya Sombuk, Bupati Biak Numfor;
  45. 2014 Ade Swara, Bupati Karawang;
  46. 2014 Raja Bonaran Situmeang, Bupati Tapanuli Tengah;
  47. 2014 Amir Hamzah, Wakil Bupati Lebak;
  48. 2014 Zaini Arony, Bupati Lombok Barat;
  49. 2014 H. Fuad Amin, Bupati Bangkalan;
  50. 2014 Marthen Dira Tome, Bupati Sabu Raijua;
  51. 2014 Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Banten;
  52. 2014 Barnabas Suebu, Gubernur Papua;
  53. 2014 Annas Maamun, Gubernur Riau;
  54. 2015 Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Utara;
  55. 2015 Budi Antoni Aljufri, Bupati Empat Lawang;
  56. 2015 Rusli Sibua, Bupati Pulau Morotai;
  57. 2015 Pahri Azhari, Bupati Musi Banyuasin;
  58. 2016 Ojang Sohandi, Bupati Subang;
  59. 2016 Nur Alam, Gubernur Sulawesi Tenggara;
  60. 2016 Yan Anton Ferdian, Bupati Banyuasin;
  61. 2016 Bambang Irianto, Wali Kota Madiun;
  62. 2016 Bambang Kurniawan, Bupati Tanggamus;
  63. 2016 Samsu Umar Abdul Samiun, Bupati Buton;
  64. 2016 Taufiqurrahman, Bupati Nganjuk;
  65. 2016 Atty Suharti Tohija, Wali Kota Cimahi;
  66. 2016 Sri Hartini, Bupati Klaten;
  67. 2017 Ridwan Mukti, Gubernur Bengkulu;
  68. 2017 Siti Masitha, Wali Kota Tegal;
  69. 2017 Ok Arya Zulkarnaen, Bupati Batubara;
  70. 2017 Eddy Rumpoko, Wali Kota Batu;
  71. 2017 Tb. Iman Ariyadi, Wali Kota Cilegon;
  72. 2017 Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara;
  73. 2017 Aswad Sulaiman, Bupati Konawe;
  74. 2017 Mas’ud Yunus, Wali Kota Mojokerto;
  75. 2018 Abdul Latif, Bupati Hulu Sungai Tengah;
  76. 2018 Rudy Erawan, Bupati Halmahera Timur;
  77. 2018 Zumi Zola, Gubernur Jambi;
  78. 2018 Nyono Suharli Wihandoko, Bupati Jombang;
  79. 2018 Marianus Sae, Bupati Ngada;
  80. 2018 Imas Aryumningsih, Bupati Subang;
  81. 2018 Mustafa, Bupati Lampung Tengah;
  82. 2018 Adriatma Dwi Putra, Wali Kota Kendari;
  83. 2018 Asrun, Mantan Wali Kota Kendari;
  84. 2018 Ahmad Dihadat Mus, Bupati Kepulauan Sula;
  85. 2018 Moch. Anton, Wali Kota Malang;
  86. 2018 Abu Bakar, Bupati Bandung Barat;
  87. 2018 Mustofa Kamal Pasa, Bupati Mojokerto;
  88. 2018 Dirwan Mahmud, Bupati Bengkulu Selatan;
  89. 2018 Agus Feisal Hidayat, Bupati Buton Selatan;
  90. 2018 Tasdi, Bupati Purbalingga;
  91. 2018 Syahri Mulyo, Bupati Tulungagung;
  92. 2018 Muh Samanhudi Anwar, Wali Kota Blitar;
  93. 2018 Ahmadi, Bupati Bener Meriah;
  94. 2018 Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh;
  95. 2018 Pangonal Harahap, Bupati Labuhanbatu;
  96. 2018 Zainudin Hasan, Bupati Lampung Selatan;
  97. 2018 Setiyono, Wali Kota Pasuruan;
  98. 2018 Rendra Kresna, Bupati Malang;
  99. 2018 Neneng Hassanah Yasin, Bupati Bekasi;
  100. 2018 Sunjaya Purwadisastra, Bupati Cirebon;
Note: Gubernur = Governor; Bupati = Regent; Walikota = Mayor; Mantan = Former; Wakil = Vice.

This data does not include other state officials with positions such as Ministers, Heads of State Institutions, and so on. And if you have any legal issue with this topic, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng Sub District, West Jakarta City,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com

________________
References:

1. "KPK Sudah Tangkap 100 Kepala Daerah, Ini Daftar Lengkapnya", www.idntimes.com., Diakses pada tanggal 18 Desember 2022, Link: https://www.idntimes.com/news/indonesia/lia-hutasoit/daftar-lengkap-100-kepala-daerah-ditangkap-kpk-sejak


Selasa, 20 Desember 2022

Natasa Pirc Musar, Presiden Perempuan Pertama Slovenia

(www.eureporter.co)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.Fil., S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Eksepsi (Nota Keberatan) Pidana Penipuan Dan Penggelapan", "Soepomo, Penentang Paham Hak Individualistik Dan Turunannya", "Secuil Kisah Beracara Abraham Lincoln", "Mengenal Taufiequrachman Ruki, Ketua KPK Pertama" dan "Mengenal Jimly Asshiddiqie, Ketua Mahkamah Konstitusi RI Pertama", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Natasa Pirc Musar, Presiden Perempuan Pertama Slovenia'.

Biografi Singkat

Nataša Pirc Musar, lahir 9 Mei 1968, terkenal karena putusan dan buku-bukunya tentang kebebasan informasi, opini hukum, dan kasus-kasus hukum tingkat tinggi, partai politik Sosial Demokrat Slovenia, dan klien-klien terkenal lainnya. Pada putaran kedua pemilihan presiden pada November 2022, ia terpilih sebagai presiden Slovenia perempuan pertama.[1]

Seorang Pengacara 

Nataša adalah seorang pengacara dan penulis buku asal Slovenia, dia pernah menjabat sebagai Komisioner Informasi (2004-2014), jurnalis dan mantan presiden Palang Merah Slovenia (2015-2016).[2] Pirc Musar pernah didapuk sebagai pengacara untuk melindungi kepentingan Melania Trump selama suaminya, Donald Trump, menjabat sebagai presiden AS. Melania Trump sendiri lahir di Slovenia. Pada 2016, Pirc Musar dan kliennya menggugat majalah Suzy di Slovenia karena mengarahkan opini bahwa Melania Trump dulu bekerja sebagai pendamping papan atas saat berkarier sebagai model internasional. Namun, kasus ini berujung damai di luar pengadilan.[3]

Bertekad untuk Menjembatani Kesenjangan Antara Ideologi Politik

Pengacara hak-hak liberal Natasa Pirc Musar memenangkan pemilihan presiden putaran kedua pada Ahad (13/11/2022). Dia menjadi kepala negara perempuan pertama di Slovenia. Dia menjadi kepala negara perempuan pertama di Slovenia, dan bertekad untuk menjembatani kesenjangan antara ideologi politik kiri dan kanan di negara Alpen yang berpenduduk 2 juta itu.[4]

Pirc Musar mengungguli mantan Menteri Luar Negeri Slovenia, Anze Logar yang  dengan raihan 54 persen melawan 46 persen.  Kemenangan Pirc Musar mendorong blok liberal negara itu, menyusul kemenangan koalisi kiri-tengah dalam pemilihan parlemen Slovenia pada bulan April. “Tugas pertama saya adalah membuka dialog di antara semua warga Slovenia. Dalam pemilihan demokratis, warga Slovenia telah menunjukkan negara seperti apa yang mereka inginkan. Sepanjang hidup saya, saya menganjurkan nilai-nilai yang sama yaitu demokrasi, hak asasi manusia, toleransi.  Sudah waktunya untuk berhenti berurusan dengan masa lalu.  Banyak hal yang harus dilakukan ke depan,” ujar Pirc Musar.[5]

Pirc Musar (54 tahun) akan menjadi wanita pertama yang menjabat sebagai presiden sejak Slovenia merdeka di tengah pecahnya Yugoslavia pada 1991. Dalam pemungutan suara putaran pertama yang digelar dua pekan lalu, Pirc Musar berada di urutan kedua Setelah Logar. Tetapi karena tidak asa satu pun dari tujuh kandidat yang berhasil mengumpulkan lebih dari 50 persen dukungan untuk mengklaim kemenangan langsung. Dengan demikian, Logar dan Pirc Musar lolos ke putaran kedua.  Analis di Slovenia telah meramalkan bahwa pemilih sentris dan liberal akan mendukung Pirc Musar.[6]

Pirc Musar akan menggantikan Presiden Borut Pahor, seorang politisi sentris yang telah menjabat dua periode. Presiden terpilih akan mencalonkan perdana menteri dan anggota mahkamah konstitusi, yang kemudian dipilih di parlemen, dan mengangkat anggota komisi antikorupsi.[7] Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
References:

1. "Nataša Pirc Musar", wikipedia.org., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://id.wikipedia.org/wiki/Nata%C5%A1a_Pirc_Musar
2. Ibid.
3. "Pengacara Melania Trump, Natasa Pirc Musar, Terpilih Jadi Presiden Wanita Pertama Slovenia", akurat.co., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://akurat.co/pengacara-melania-trump-natasa-pirc-musar-terpilih-jadi-presiden-wanita-pertama-slovenia
4. "Mengenal Natasa Pirc Musar, Presiden Perempuan Pertama Slovenia", republika.co.id., Diakses pada tanggal 17 Desember 2022, Link: https://www.republika.co.id/berita/rlbu42335/mengenal-natasa-pirc-musar-presiden-perempuan-pertama-slovenia
5. Ibid.
6. Ibid.
7. Ibid.

Senin, 19 Desember 2022

Contoh Surat Eksepsi (Nota Keberatan) Pidana Penipuan Dan Penggelapan

(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.
(Certified Attorneys at Law)

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "What is Corruption Crime?", "Soepomo, Penentang Paham Hak Individualistik Dan Turunannya", "Contoh Surat Dakwaan", "Contoh Nota Keberatan (Eksepsi) Perkara Pidana", "Contoh Surat Tuntutan", "Contoh Pleidoi (Nota Pembelaan)" dan "Pleidoi Pribadi Dahlan Iskan Dalam Dugaan Perkara Korupsi Pelepasan Asset BUMD Provinsi Jawa Timur", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai "Contoh Surat Eksepsi (Nota Keberatan) Pidana Penipuan Dan Penggelapan".


EKSEPSI PENASEHAT HUKUM TERDAKWA III
Perkara Pidana No: XX/Pid.B/2012/PN.XYZ

Untuk dan atas nama Terdakwa :

Nama : ROMI Pgl. ROM Bin ARIFIN;
Tempat Lahir : Denai;
Umur/Tanggal Lahir :37 Tahun/ 16 September 1970;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sudirman No. 8900 RT.01/RW.01, Kel. Baru Kecamatan Denai Barat Kota Denai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Staf Notaris/PPAT Setia,SH;
Pendidikan : D-III ;

Adalah selaku Terdakwa 3 dalam Perkara Pidana Nomor Reg. Perkara: PDM-XX/QWA.BH/ 0412;

Ketua dan majelis hakim yang terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,
Sidang yang kami mulyakan,

PENDAHULUAN

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. B Y T, S.H., M.H.
2. D C N, S.H.

Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor BYT & REKAN, beralamat di Jalan  XXX Perumahan Bumi Indah 11, Kota Denai, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa 3 ic. ROMI Pgl. ROMI Bin ARIFIN berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa tertanggal 09 Mei 2012, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denai di bawah Nomor : XX/SK/PID/V/2012/PN.XYZ, mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim kepada kami untuk mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan saudara Jaksa  Penuntut Umum, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum Terdakwa 3, perlu untuk menyampaikan Eksepsi atas surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-XX/QWA.BH/0412, tanggal 19 April 2012 dan dibacakan pada persidangan pekara a quo.

Merupakan suatu kehormatan bagi kami yang secara bersama-sama dengan Jaksa Penuntut Umum dalam menegakkan supremasi hukum, mendampingi Terdakwa 3 ROMI Pgl. AD ROMI Bin ARIFIN, dimana kami dan Jaksa Penuntut Umum adalah sama-sama beranjak dari hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini kami berbeda pendapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa III didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud di bawah ini:

DAKWAAN:

Melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
ATAU,

KEDUA :
Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
ATAU,

KETIGA:
Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.
ATAU,

KEEMPAT:
Melanggar Pasal 372 Jo Pasal 56 Ke-2 KUHP.

Majelis hakim yang terhormat,
Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati,

Bahwa untuk menyingkat waktu, kami mohon bahwa surat dakwaan dianggap telah dimuat secara lengkap dalam eksepsi ini. Kita semua sependapat Sdr. Jaksa Penuntut Umum mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP, bahwa setiap perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh siapapun tidak boleh dibiarkan dan haruslah dilakukan penyidikan serta pelaksanaan hukumnya tidak boleh ditawar-tawar, dalam arti siapapun yang bersalah harus dituntut dan dihukum setimpal dengan perbuatannya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang menghukum orang yang bersalah merupakan tuntutan dari hukum, keadilan dan kebenaran itu sendiri. Sebab jika tidak dilakukan akan timbul reaksi yang dapat mengoyahkan sendi-sendi dalam penegakan supremasi hukum. Tetapi disamping itu, tidak seorang pun boleh memperkosa kaedah-kaedah hukum, keadilan dan kebenaran untuk maksud-maksud tertentu dan dengan tujuan tertentu. Begitu pula dalam perkara ini, kita semua sepakat untuk menegakkan sendi-sendi hukum dalam upaya kita mengokohkan supremasi hukum yang telah diatur dalam kaedah-kaedah hukum di dalam KUHAP.

Kegagalan dalam penegakan keadilan (miscarriage of Justice) adalam merupakan persoalan universal dan actual yang dihadapi oleh hampir semua bangsa dalam menegakkan system peradilan pidananya (Criminal Justice System). Seseorang pejabat yang mempunyai kuasa dan wewenang yang ada padanya untuk  memberikan keadilan, ternyata mengunakan kuasa dan wewenangnya yang ada padanya justru untuk memberi ketidak adilan. Demikian parahnya ketidakadilan tersebut, sehingga situasi hukum di Indonesia digambarkan dalam kondisi DISPERATE, berada pada titik paling rendah (titik nadir).

Persoalan ini juga merupakan issue penting ditengah upaya memajukan dan menegakkan hak-hak asasi manusia dan demokrasi yang merupakan pilar penting dari penegakkan pemerintahan yang baik (good governance). Kegagalan dalam penegakkan keadilan dalam sistem peradilan pidana diulas oleh Clive Walker sebagai berikut: "Dijelaskan suatu penghukuman yang lahir dari ketidak jujuran atau penipuan atau tidak berdasarkan hukum dan keadilan bersifat korosif atau klaim legitimasi Negara yang berbasis nilai-nilai sistem peradilan pidana yang menghormati hak-hak individu. Dalam konteks ini kegagalan penegakan keadilan akan menimbulkan bahaya bagi integritas moral proses hukum pidana. Lebih jauh lagi hal ini dapat merusak keyakinan masyarakat akan penegakan hukum".

Bahwa dihadapan majelis Hakim yaitu sebagai “Dominus Litis” yang tidak berpihak, saat ini ada dua pihak yang berperkara yaitu : Jaksa Penuntut Umum sebagai penuntut dan Terdakwa 3 ic. ROMI Pgl. ROMI Bin ARIFIN yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang melihat hukum tersebut dari fungsinya yang berbeda, dan selanjutnya Majelis Hakim memandang kedua belah pihak  sama tinggi dan sama rendah, Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya.

Dengan demikian, majelis hakim akan dapat menempatkan dirinya pada posisi yang netral dan tetap eksis sebagai pegayom keadilan dan kebenaran dalam usaha terwujudnya kepastian hukum (reachable to legal certainity) seperti yang didambakan oleh masyarakat secara luas pada waktu ini;

Mengacu kepada maksud yang terkandung dalam Pasal 156 (1) KUHAP, atas nama Terdakwa 3 ROMI Pgl. ROMI, maka kami sampaikan EKSEPSI/Keberatan atas surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dengan alasan-alasan yuridis sebagai berikut:

Bahwa pada kesempatan ini, tepat sekali kiranya Majelis Hakim menyoroti kualitas dakwaan yang telah disampaikan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum, apakah tindakan hukum yang dilakukan, rumusan delik dan penerapan ketentuan undang-undang yang dimaksud oleh KUHP dalam perkara ini apakah sudah tepat dan benar serta apakah telah sesuai dengan norma-norma hukum, fakta dan bukti kejadian yang sebenarnya, ataukah rumusan delik dalam dakwaan itu hanya merupakan suatu ‘imaginer” yang sengaja dikedepankan sehingga membentuk suatu “konstruksi hukum” yang dapat  menyudutkan Terdakwa pada posisi lemah secara yuridis.

Jika ditinjau dari sudut pasal 143 ayat (2) KUHAP yang menuntut bahwa surat dakwaan harus jelas, cermat, dan lengkap memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, maka terlihat bahwa dakwaan sdr. Jaksa Penuntut Umum masih belum memenuhi persyaratan yang dimaksud oleh Undang-undang tersebut baik dari segi formil maupun dari segi materilnya. Keterangan tentang apa yang dimaksud tentang dakwaan yang jelas, cermat dan lengkap apabila tidak dipenuhi mengakibatkan batalnya surat dakwaan tersebut karena merugikan Terdakwa 3 dalam melakukan pembelaan.

Memperhatikan bunyi pasal 143 ayat (2) KUHAP terdapat 2 (dua) unsur yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu :

Syarat Formil (Pasal  143 ayat (2) huruf a.

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat tanggal, ditandatangani oleh Penuntut Umum serta memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Terdakwa.

Syarat Materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b.

Maksudnya adalah suatu surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP secara tegas memyebutkan bahwa tidak dipenuhinya syarat-syarat materil : surat dakwaan menjadi batal demi hukum atau “null and void” yang berarti sejak semula tidak ada tindak pidana seperti yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu.

Berikut ini kami kutip apa yang dimaksud dengan “cermat, jelas dan lengkap” oleh Pedoman pembuatan Surat Dakwaan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Agung RI halaman 12, menyebutkan :

Yang dimaksudkan dengan cermat adalah ;

Ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengkibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, antara lain misalnya :

Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan ;
Apakah penerapan hukum/ketentuan pidananya sudah tepat ;
Apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut 
Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa ;
Apakah tindak pidana yang didakwakan tidak nebis in idem ;

Yang dimaksud dengan jelas adalah :

Jaksa Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus mempadukan dengan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan jangan sekali-kali mempadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (obscuur libel) yang diancam dengan pembatalan.

Yang dimaksud dengan lengkap adalah :

Uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsure-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsure delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam  dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Adapun keberatan/Eksepsi kami ini adalah sebagai berikut :

A. PERKARA TERDAKWA ROMI Pgl. ROMI Bin ARIFIN ADALAH MURNI PERKARA PERDATA

Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP terhadap perkara yang bukan kewenangan pengadilan untuk mengadili dapat diajukan sebagai bentuk keberatan/perlawanan (verweer). Dalam perkara a quo surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Terdakwa 3 tidak memperhatikan tentang kewenangan relatif dari pengadilan. Terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa adalah murni merupakan wilayah Hukum Perdata/Akta Jual Beli antara saksi korban LISNAWATI selaku Penjual dengan ROHANA selaku Pembeli dimana dalam pembuatan Aktanya Jual belinya mengunakan jasa kantor Notaris/PPAT Kota Denai an. Emma Nama, SH, atas kesepakatan para pihak artinya sesuai dengan isi Akta Jual Beli Nomor : XXX/2011, tertanggal 21 April 2011, Pihak Pertama yaitu Lisnawati telah menjual tanah hak miliknya seluas  944 KM2 yang berlokasi di kelurahan Kota Baru RT/08 RW.03 Kecamatan Denai Utara Kota Denai seharga Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) kepada pihak kedua yaitu Rohana selaku Pembeli.

Bahwa berdasarkan dan/atau berkaitan dengan hak Kepemilikan atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria, telah mengacu/sesuai kepada Pasal 19  peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1961 yang telah diganti dengan PP Nomor 24/1997 yang menyatakan “setiap perjanjian yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, haruslah dibuktikan dengan akta”;

Demikian juga dalam KUHPerdata yang antara lain menyebutkan bahwa kepemilikan tanah atau suatu benda tak bergerak haruslah dibuktikan dengan surat sertifikat atau akta. Dan sebaliknya apa bila ada pihak-pihak yang menyatakan sebagai pemilik hak atas tanah, sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata dalam hal membuktikan adanya hak atas tanah adalah dengan memperlihatkan sertifikat (actorie incumbit probation). Karena hak kebendaan itu mempunyai zaaksgevolg (hak yang mengikuti kemana saja pemiliknya).

Sebagai contoh sertifikat hak milik atas nama Lisnawati yang dipinjam oleh saksi Rohana dengan alasan untuk kepentingan bisnis, tapi oleh karena pihak Bank yang bersangkutan tidak mau memproses jika sertifikat a quo bukan atas yang bersangkutan (saksi Rohana), guna dijadikan jaminan kredit ke sebuah bank, kemudian dikaitkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh saksi Lisnawati tertanggal 09 Juni 2011.telah membuktikan bahwa proses berpindah tangannya sertifikat hak milik atas nama pemegang hak, saksi korban Lisnawati ke tangan saksi Rohona dilakukan pada BPN Kota Denai murni atas kesepakatan para pihak untuk membantu saksi Rohana dalam menjalankan bisnisnya dengan cara terlebih dahulu melakukan transaksi jual beli atas sertifikat a quo dengan mengunakan kantor Notaris/PPAT Kota Denai an. Emma Nama, SH, yang sebelumnya telah diurus terlebih dahulu oleh Notaris/PPAT Susi Amir yang selanjutnya memerintahkan stafnya yaitu Terdakwa 3 untuk membantu mengurusnya, atas kesepakatan para pihak, artinya sesuai dengan isi Akta Jual Beli Nomor : XXX/2011, tertanggal 21 April 2011, dan selanjutnya saksi Rohana mengajukan pinjaman/kredit ke sebuah bank senilai Rp. 100.000.000,- yang salah satunya adalah menjaminkan sertifikat a quo beserta bangunan yang ada diatasnya kepada pihak bank yang bersangkutan,  yang selanjutnya atas pinjaman/kredit tersebut telah cair uang senilai Rp. 90.873.500,- (sembilan puluh juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada saksi Rohana, yang mana uang a quo diserahkan saksi Rohana kepada terdakwa I. Zamzami Pgl.  Zam;

Namun kesepakatan antara para pihak diatas (saksi Rohana, saksi korban Lisnawati, terdakwa I. Zamzami Pgl. Zam) yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga melahirkan tuntutan dari saksi korban Lisnawati yang atas tindakan dan perbuatan wanprestasi serta melawan hukum saksi Rohana dan terdakwa I. Zamzami Pgl. Zam yang selanjutnya menyeret-nyeret terdakwa 3 dalam perkara a quo.

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan prinsip hukum Stufen Bouw Theory dari Hans Kalsen, dimana hukum tersebut tidak dicampur adukan dengan pidana, selaras dengan prinsip hukum lex spscialis systematic derogate lex generalis (asas kekhususan yang sistematis). Ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memperlakukan ketentuan perdata tersebut sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus. Sedangkan secara yuridis baik KUHPerdata dan UU Pokok Agraria tidak ada mengatur secara khusus apabila terjadi kekhilafan, penipuan dalam jual beli hak atas tanah sanksi yang diberikan oleh hukum adalah membatalkan akta jual beli tersebut dengan tuntutan ganti rugi, sebab penipuan dalam akta jual beli hak atas tanah bukan merupakan tindakan criminal/ pidana yang mestinya diacam dengan sanksi pidana.

Apapun bentuk perselisihan dalam Akta Jual Beli apalagi ada surat kesepakatan para pihak (saksi Rohana, saksi korban Lisnawati, terdakwa I. Zamzami Pgl. Zam) antara  pihak pembeli dan penjual tanah haruslah diselesaikan dalam hukum perdata, karena akta jual beli tersebut telah menjadi UU bagi para pihak yang membuatnya. Dalam KUHPerdata tanah dianggap bersengketa jika dilakukan Gugatan di pengadilan kemudian oleh hakim yang memeriksa perkara menetapkan bahwa tanah ini disita jaminkan (CB) dan oleh majelis hakim memerintahkan kepada BPN setempat untuk menuliskan dalam buku tanah, bahwa tanah ini bersengketa dan tidak dapat dilakukan pemindahan hak sampai adanya keputusan yang inkrah. Oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum a quo haruslah tidak diterima/batal demi hukum.

B. SURAT DAKWAAN TERHADAP TERDAKWA 3 TERDAPAT PERTENTANGAN SATU DENGAN LAINNYA.

1. Bahwa mencermati dakwaan dan susunan dakwaan Penuntut Umum, maka Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa III pada pokoknya adalah sebagai berikut;;

Didakwa melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Didakwa melanggar Pasal 372 jo Pasal  56 ke-2 KUHP
Didakwa melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
Didakwa melanggar pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 KUHP

2.  Bahwa memperhatikan dakwaan dan susunan dakwaan Penuntut umum tersebut, maka NYATALAH dakwaan penuntut umum adalah dakwaan yang memuat pertentangan satu dengan lainnya, merugikan kepentingan pembelaan diri Terdakwa 3 dan pertentangan iisi perumusan perbuatan satu dengan lainnya tersebyt menimbulkan keraguan dalam diri terdakwa 3 tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya.

3. Bahwa  hal yang kami kemukakan pada angka 1 dan 2 di atas adalah dimana Penuntut Umum telah menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terhadap terdakwa 3 dan juga sekaligus menerapkan ketentuan Pasal 56 ke-2 terhadap diri Terdakwa 3. Dengan perumusan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa 3 tersebut,  Perumusan dakwaan yang demikian jelas FAKTA YANG TIDAK TERBANTAH DARI DAKWAAN PENUNTUT UMUM TERHADAP TERDAKWA 3 sebagai DAKWAAN  YANG MEMUAT PERTENTANGAN SATU DENGAN YANG LAINNYA.

Terdakwa 3 didakwa “TURUT MELAKUKAN dan TURUT MEMBANTU” melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 372 dan 378 KUHP.  Jadi terhadap perbuatan tindak pidana yang sama  baik dalam hubungannya dengan pasal 372 KUHP maupun terhadap Pasal 378 KUHP, Terdakwa 3 didakwa turut melakukan (medeplegen) atau turut serta melakukan sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan yang sengaja memberi kesempatan , sarana atau karangan untuk melakukan kejahatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ke-2  KUHP.

Bahwa Terdapatnya perumusan dakwaan yang saling bertentangan tersebut MAKIN KUAT, dimana pada dakwaan ke-Satu terdakwa 3 didakwa melanggar Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, TEAPI kemudian dalam dakwaan ke-Empat  terdakwa 3 didakwa melanggar Pasal 372 jo melaknggar pasal 56 ke -2 KUHP. Demikian pula pada dakwaan ke-Dua terdakwa 3 didakwaa melanggar pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, TETAPI pada dakwaan Ke- TIGA Terdakwa didakwa melanggar pasal 378 jo Pasal 56 ke-2 KUHP. BAHKAN Uraian-uraian perbuatan dari dakwaan Kesatu. Kedua, Ke-Tiga dan Keempat adalah uraian yang sama persis.

Sesuai dengan  Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 296 K/PID/1987 tanggal 15 Maret 1991 dimana seorang terdakwa melakukan penyertaan (deelneming) dalam hal melakukan (plegen), turut serta melakukan (medeplegen), menyuruh melakukan (doemplegen) dan dengan sengaja membujuk (uitlokking) sesuai ketentuan pasal 56 KUHP dicampur-adukkan menjadi satu sehingga isinya bertentangan satu dengan lainnya yang mengakibatkan terdakwa menjadi ragu terhadap tindak pidana mana yang didakwakan kepadanya oleh Putusan Mahkamah Agung dinyatakan surat dakwaan batal demi hukum.

Dalam kaitan uraian perumusan dakwaan Penuntut Umum di atas dan Putusan Mahkamah Agung  tersebut, maka jelas pula bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas dan lengkap sebagaimana syarat materil ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka sebagaimana ketentuan pasal 143 ayat 3) KUHAP, surat dakwaan itu diancam batal demi hukum (nul and void) yang berarti bahwa dari semula tidak ada surat dakwaan atau tidak ada suatu tindak pidana yang dilukiskan dalam surat dakwaan itu. Oleh sebab itu, kiranya demi kepastian hukum dan rasa keadilan hukum bagi Terdakwa 3, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan demi hukum dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa 3 dan membebaskan Terdakwa 3 dari segala dakwaan Penuntut Umum.

C. PERUMUSAN SURAT DAKWAAN  TERHADAP TERDAKWA ROMI Pgl. ROMI Bin ARIFIN TIDAK SINGKRON DENGAN HASIL PEMERIKSAAN PENYIDIKAN

Terdakwa 3 didakwa oleh Penuntut Umum secara alternative yakni melanggar Pasal 372, dan Pasal 378 jo pasal 55 dan 56 KUHP. Dakwaan tersebut adalah merupakan dakwaan yang tidak benar atau palsu karena dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak mengakomodir terdapatnya fakta-fakta yuridis yang telah disampaikan oleh terdakwa 3 saat penyelidikan, penyidikan di kepolisian, maupun pada saat proses penuntutan pada Kejaksaan Negeri Denai, fakta-fakta ini yaitu:
  1. Tidak dijadikannya surat pernyataan dari saudara saksi Lisnawati tertanggal 09 Juni 2011  yang pada intinya bahwa saksi Rohana.secara hukum telah menyatakan : Menyerahkan sepenuhnya kepada siapun atau pihak manapun untuk menjual sebidang tanah perumahan seluas 944 M2 dengan SHM nomor : XX/tahun 1986  yang berlokasi di kelurahan Koto Baru Kecamatan Denai Utara Koto Denai.
  2. Bahwa disinyalir ada konspirasi yang sangat kuat/kental antara saksi korban Lisnawati, dengan saksi Rohana dalam usaha untuk menjerumuskan/menjebak Terdakwa 3 dalam permasalahan hukum sekarang ini, konspirasi hal ini semakin nyata karena tidak dijadikannya saksi Rohana sebagai terdakwa dalam perkara a quo;

Hal ini sengaja di lakukan oleh sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, sehingga terbukti bahwa klaim sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dalam surat Dakwaanya yang menyatakan “…., tidak membacakan atau tidak menjelaskan isi akta tersebut sebelum saksi Lisnawati membubuhkan tanda tangannya pada akta jual beli nomor : XXX/2011.” adalah dalil yang kosong/palsu dan tidak benar sama sekali. Karena secara hukum semua perkejaan tersbeut telah dikerjakan oleh terdakwa 3 dan sebelumnya telah ada kesepakatan atara para pihak tersebut untuk melakukan transaksi jual beli atas sertifkat a quo dan saksi Lisnawati sendiri mengetahui sejak awal bahwa yang ditanda tangani dan dibubuhkan tanda tangannya adalah akta jual beli, bukan pengurusan IMB, apalagi JPU dalam menrumuskan surat dakwaanya hanya melulu merujuk kepada keterangan saksi yang bersumber dari pengakuan saksi korban Lisnawati dengan mengenyampingkan fakta hukum lainnya.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya “Pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada hal. 415 dengan tegas memyebutkan: Rumusan Surat dakwaan tidak boleh Menyimpang dari hasil penyidikan”.

Artinya, uraian surat dakwaan penuntut umum tersebut tidaklah berdasarkan fakta yang sebenarnya, kenapa hal ini dilakukan ? apakah fakta tersebut sengaja disembunyikan dan tidak disampaikan dalam surat dakwaan, demi tercapainya tujuan atau mission penuntut umum dengan cara mengaburkan surat dakwaan tersebut. Hal demikian jelaslah akan menyulitkan posisi Terdakwa 3 dalam pembelaan. Oleh karena itu dakwaan Jaksa penuntut umum adalah kabur (obscuur libele).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas dengan segala hormat dan demi tegaknya hukum dan keadilan bagi kita semua pihak, kami mohon kepada Majelis hakim yang mulia, kiranya perkara Terdakwa 3 ini dihentikan pemeriksaannya, apabila persidangan ini terus/tetap. Maka mengembalikan posisi Terdakwa 3 dalam keadaan semula sangat sulit dan namanya telah terlanjur tercemar, APALAGI TERDAKWA ADALAH SEORANG STAF NOTARIS YANG HANYA MELAKSANAKAN PERINTAH DAN TUGAS KENOTARISAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN TUNDUK KEPADA KODE ETIK KENOTARIATAN YANG MEMPUNYAI MEKANISME PERTANGGUNGAJWABAN DAN PENGAWASAN TERSENDIRI SECARA UNDANG-UNDANG KENOTARISAN;

Bahwa Terdakwa 3 adalah seorang yang menjalankan tugas kenotarisan untuk menyampaikan dan membacakan akta jual Beli yang dibuat Notaris Emma Nama SH atas kuasa lisan dari Notaris Setianti, SH dan Notaris Setianti SH mendapat kuasa lisan dari Notaris Emma Nama SH untuk membacakan akta jual beli sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo. Bahwa apabila terjadi kesalahan teknis pembacaan dari akata jual beli dimaksud  yang dibacakan atau disampaikan Terdakwa 3 yang mendapat perintah dan kuasa lisan dari Notaris Setia SH yang juga mendapat kuasa lisan dari Notaris Emma Nama, SH, maka kesalahan teknis tersebut sudah diatur sanksinya dalam UU  No.  204 tentang Notaris. Dalam hubungan ini, Penuntut Umum telah luput memperhatikan keberadaan UU Notaris sebagai UU khusus dan kerananya Dakwaan Penuntut Umum sudah seharusnya dibatalkan terhadap Terdakwa III.

Bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, NYATA-NYATA “menyembunyikan” keberadaan terdakwa 3 sebagai seorang yang sedang menjalankan tugas kenotarisan atas kuasa lisan dari Notaris Setia SH, dan permintaan pembacaan Akta Jual Beli tersebut itu pun atas permintaan terdakwa II dan faktanya sesuai dengan uraian Penuntut Umum sendiri, Saksi Lisnawati (saksi Korban) membubuhkan tanda tangannya, demikian pula saksi  Rohana juga membubuhkan dan mengakui tanda tangannya pada Akta Jual Beli sebagaimana dimaksud dalam perkara a quo.  Apabila kemudian Saksi Korban Lisnawati berdalih, ia tidak tahu surat apa yang ditanda tanganinya dan membaut alibi sebagai surat mengurus IMB  tentu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa II  sebagai orang yang meminta pembacaan akta dirumah  saksi Lisnawati dan saksi Rohana dan sesuai dengan uraian Penuntut Umum sendiri penanda tangan akta tersebut terlaksana dan kedua saksi bukanlah orang buta huruf. Oleh karena pekerjaan kenotarisan yang dijalan Terdakwa III atas kuasa lisan dari Notaris Setia SH  sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pekerjaan yang dijalan terdakwa 3 tunduk pada UU No. dan bukan pada ketentuan KUHP dan selaras dengan prinsip hukum lex spscialis systematic derogate lex generalis. Dalam hal ini pekerjaan yang dijalankan Terdakwa 3  sebagai kuasa lisan dari Notaris Setia SH belum diuji dengan ketentuan UU Kenotarisan, dan oleh sebab itu dakwaan Penuntut Umum terdakwa 3 adalah dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dan karenanya sudah seharusnya dibatalkan demi hukum.

D. KESIMPULAN.

Bahwa kami sangat mengharapkan agar Majelis Hakim benar-benar mempertimbangkan alasan dan argument hukum yang dikemukan dalam tanggapan dan keberatan ini berdasarkan asas yang sesuai dengan hukum acara  (due process) dan sesuai dengan hukum (due to the law) sehingga dapat membenarkan dan mengabulkan kesimpulan yang kami kemukankan dibawah ini :
  1. Perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum berada diluar jangkauan atau berada di luar jurisdiksi KUHPidana, akan tetapi jurisdiksi KUHPerdata;
  2. Bahwa dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa 3  Mengenyampingkan UU Tentang Kenotariatan/PPAT sebagai undang-undang yang khusus;
  3. Sehubungan dengan itu, tindak pidana yang disangkakan dan didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa 3 ROMI Pgl. Romi Bin ARIFIN tidak dapat diproses dalam semua tingkat pemeriksaan mulai penyidikan, Penuntutan, dan peradilan;
  4. Akibat hukum yang melekat dalam kasus ini, hak Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa 3 ROMI Pgl. ROMI Bin ARIFIN dalam perkara ini GUGUR demi hukum;
  5. Meminta kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan gugur hak Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan dalam perkara ini atau demi hukum peritiwa pidana yang didakwakan tidak dapat dituntut.

Sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukan dan telah disimpulkan diatas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kehadapan Majelis hakim yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa 3 diterima;
  2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denai tidak berwenang mengadili perkara a quo;
  3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum  setidak-tidaknya terhadap Terdakwa 3 batal demi hukum;
  4. Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
  5. Membebaskan Terdakwa 3 dari segala Dakwaan;
  6. Memulihkan nama baik Terdakwa 3 pada keadaan semula;
  7. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau, kami selaku Tim Penasehat Hukum mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan Majelis Hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materiil dan keadilan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa 3.

Kota Denai, 16 Mei 2012

Hormat Kami,
BYT & REKAN
Advocates & Legal Consultants


Ttd.                                                                    Ttd.


BYT, S.H., M.H.                                            DCN, S.H.


Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Tokopedia Care Tower, 17th Floor, Unit 2&5,
Outer West Ring Road, 101, Rawa Buaya,
Cengkareng, Kota Jakarta Barat,
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
References:

1. "Contoh (Eksepsi) Surat Keberatan Dalam Perkara Pidana", www.boyyendratamin.com., Oleh: Boy Yendra Tamin, S.H., M.H., Diakses pada tanggal 18 Desember 2022, Link: https://www.boyyendratamin.com/2012/09/contoh-eksepsi-surat-keberatan-dalam.html

The Murder Case of Anjani Bee, which is Still a Mystery

  ( Suara.com ) By: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. ( Certified Attorneys at Law ) Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about &quo...