Hukumindo.com

Polemik pembebastugasan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa oleh Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menarik perhatian bukan hanya karena jumlah pejabat yang disebut terdampak, tetapi juga karena kebijakan tersebut menyentuh persoalan fundamental dalam hukum administrasi negara: sampai di mana kewenangan kepala daerah dalam menata birokrasi dan kapan kewenangan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang?

Pemberitaan mengenai persoalan ini berkembang dengan sejumlah versi. Pada awalnya muncul informasi mengenai pembebastugasan atau penonaktifan 16 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa. Dalam perkembangan berikutnya, Bupati Gowa memberikan klarifikasi bahwa yang dibebastugaskan sementara berjumlah tujuh pejabat dan bahwa tindakan tersebut bukanlah pemberhentian permanen atau "non job".

Terlepas dari perbedaan informasi mengenai jumlah pejabat yang terdampak, persoalan hukumnya tetap menarik untuk dikaji. Sebab, dalam negara hukum, kewenangan tidak pernah identik dengan kebebasan tanpa batas. Setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan, dilakukan melalui prosedur yang benar, mempunyai tujuan yang sah, serta memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Di sinilah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi sangat relevan. Kepala daerah memang memiliki kewenangan, tetapi bukan kewenangan absolut. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pertanyaan pertama yang harus diajukan bukan "apakah Bupati boleh memberhentikan pejabat?, melainkan dari mana kewenangan tersebut diperoleh dan apa batasnya?

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan bupati/wali kota sebagai pejabat yang memperoleh delegasi kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat tertentu di lingkungan pemerintahan daerah. Pasal 29 UU ASN juga menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan sistem merit dalam menjalankan kewenangannya.

Dengan demikian, secara prinsip, kepala daerah memang mempunyai posisi penting dalam manajemen ASN daerah. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan diskresioner yang bebas dari batas hukum. Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip klasik: Geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid— tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Kewenangan selalu melekat dengan batas, tujuan, prosedur, dan pertanggungjawaban. Karena itu, sekalipun Bupati Gowa memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, tindakan pembebastugasan terhadap pejabat tetap harus diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen ASN.

Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan prinsip dasar bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Lebih jauh, penggunaan kewenangan harus berdasarkan: Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan setiap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk dasar kewenangan dan dasar untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan. Artinya, dalam kasus Gowa, pertanyaan hukum yang penting bukan semata-mata apakah Bupati mempunyai kewenangan sebagai PPK, tetapi juga: Apakah kewenangan tersebut digunakan untuk alasan dan tujuan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan? Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting apabila tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pejabat pimpinan tinggi pratama.

AUPB sebagai 'Rem' Kekuasaan Administrasi. Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur delapan AUPB, yaitu: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan  asas pelayanan yang baik. Dalam konteks ini AUPB sesungguhnya berfungsi sebagai semacam filter atau rem terhadap kekuasaan pemerintahan.

Satu hal yang menarik dalam polemik Gowa adalah adanya Sekretaris DPRD dalam daftar pejabat yang disebut terdampak. Untuk posisi ini, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaturan khusus. Pasal 205 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Artinya, terhadap Sekretaris DPRD terdapat konstruksi kewenangan yang berbeda dengan pejabat perangkat daerah biasa.

Bupati memang menerbitkan keputusan, tetapi terdapat unsur persetujuan pimpinan DPRD yang secara eksplisit dipersyaratkan oleh undang-undang. Ini merupakan contoh penting bahwa dalam hukum administrasi, kewenangan harus dibaca secara sektoral dan spesifik. Tidak dapat serta-merta dikatakan: "Karena Bupati adalah PPK, maka semua pejabat dapat diberhentikan oleh Bupati dengan cara yang sama." Tidak demikian. Setiap jabatan dapat memiliki rezim hukum dan prosedur yang berbeda.

Jika pembebastugasan dilakukan karena dugaan pelanggaran disiplin, persoalannya semakin jelas: pemerintah harus menggunakan mekanisme hukum disiplin ASN. Pemeriksaan, pemanggilan, pembuktian, penjatuhan hukuman, serta upaya administratif memiliki mekanisme tersendiri. Dalam konteks ini, pembebastugasan tidak boleh menjadi "hukuman pendahuluan" yang dilakukan tanpa proses pemeriksaan yang sah. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara: "pejabat sedang dievaluasi", dan "pejabat telah terbukti melakukan pelanggaran." Hukum administrasi tidak membenarkan pemerintah melompati proses tersebut hanya karena alasan efektivitas birokrasi.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Ketentuan dan informasi mengenai manajemen ASN dan pemberhentian dari jabatan.

8. Kompas.com. “Polemik Bupati Gowa Husniah Talenrang: Nonaktifkan 16 Pejabat, Ditinggal”, 24 Agustus 2026.

9. ANTARA. “BKN terima laporan dan mitigasi penonaktifan 16 pejabat Pemkab Gowa”, 24 Agustus 2026.

Wacana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kembali menjadi perhatian publik. Pada Agustus 2026, pemerintah mengkaji kemungkinan menarik guru PPPK yang selama ini dikelola pemerintah daerah menjadi ASN pemerintah pusat. Pada saat yang sama, Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah skema untuk membantu daerah dalam pembayaran PPPK. Sekilas, persoalan ini tampak sederhana: apabila pemerintah daerah mengalami kesulitan membayar gaji guru PPPK, mengapa pemerintah pusat tidak mengambil alih saja pembiayaannya?

Namun, dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, persoalannya tidak sesederhana memindahkan sumber uang dari APBD ke APBN. Di balik persoalan gaji terdapat pertanyaan mengenai pembagian urusan pemerintahan, status kepegawaian, kewenangan pengelolaan pendidikan, kewenangan manajemen ASN, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pertanyaan hukumnya bukan hanya: siapa yang membayar guru PPPK? Pertanyaan yang lebih tepat adalah: Apakah pemerintah pusat dapat mengambil alih pembayaran gaji guru PPPK tanpa sekaligus mengubah konstruksi kewenangan pemerintahan daerah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

Pertama-tama harus dipahami bahwa guru PPPK adalah bagian dari Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menegaskan bahwa Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. UU tersebut sekaligus mengatur penetapan kebutuhan ASN, manajemen ASN, kesejahteraan PNS dan PPPK, serta berbagai aspek pengelolaan ASN. Artinya, ketika membicarakan guru PPPK, kita tidak dapat hanya menggunakan perspektif hukum pendidikan.

Ada setidaknya tiga rezim hukum yang harus diperhatikan. Pertama, hukum pemerintahan daerah, khususnya UU Nomor 23 Tahun 2014. Kedua, hukum ASN, khususnya UU Nomor 20 Tahun 2023. Ketiga, hukum keuangan negara dan hubungan keuangan pusat-daerah. Ketiganya harus dibaca secara bersama-sama. Di sinilah persoalan menjadi menarik. Pihak yang menyelenggarakan urusan pendidikan belum tentu identik dengan pihak yang menentukan seluruh kebijakan kepegawaian, dan pihak yang membayar gaji belum tentu otomatis menjadi pihak yang mengelola seluruh aspek pemerintahan terhadap guru tersebut.

Salah satu konsep penting dalam UU Pemerintahan Daerah adalah pembagian urusan pemerintahan. UU Nomor 23 Tahun 2014 membagi urusan pemerintahan menjadi urusan absolut pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pendidikan termasuk dalam urusan pemerintahan konkuren. Konsekuensinya, pendidikan tidak sepenuhnya menjadi monopoli pemerintah pusat. Sebagian kewenangan dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan pembagian urusan yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam pembagian tersebut, pemerintah pusat tetap mempunyai kewenangan strategis. Pemerintah pusat, antara lain, mempunyai kewenangan dalam penetapan standar nasional pendidikan serta pengelolaan pendidikan tinggi.

Sementara itu, pemerintah provinsi mempunyai kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan pengelolaan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal. Dengan demikian, sejak lahirnya UU Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan memang telah dibagi secara vertikal. Hal ini penting karena guru PPPK bekerja dalam sistem pendidikan yang kewenangannya memang telah dibagi antara pusat dan daerah.

Menariknya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tidak hanya membagi kewenangan mengenai pengelolaan satuan pendidikan. Lampiran UU tersebut juga mengatur pembagian kewenangan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan. Pemerintah pusat mempunyai kewenangan antara lain dalam pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi, sedangkan pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam wilayah kabupaten/kota.

Ini menunjukkan bahwa sejak awal desain UU Pemerintahan Daerah tidak menempatkan guru sebagai urusan yang sepenuhnya berada di tangan daerah. Ada distributed authority atau kewenangan yang tersebar. Pemerintah pusat memiliki fungsi tertentu. Pemerintah provinsi memiliki fungsi tertentu. Pemerintah kabupaten/kota juga mempunyai fungsi tertentu. Karena itu, wacana pengambilalihan guru PPPK oleh pemerintah pusat sesungguhnya bukan sekadar persoalan administratif. Ia menyentuh kembali desain pembagian kewenangan yang telah dibangun dalam UU Pemerintahan Daerah.

Jawabannya harus dibedakan antara membantu membiayai dan mengambil alih tanggung jawab sebagai instansi pemerintah yang mempekerjakan. Dua hal tersebut tidak identik. Pemerintah pusat secara prinsip mempunyai instrumen hubungan keuangan dengan daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan transfer dan dukungan fiskal kepada daerah untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Karena itu, apabila pemerintah pusat memberikan dukungan fiskal kepada daerah untuk memastikan gaji guru PPPK dibayar tepat waktu, hal tersebut tidak serta-merta berarti kewenangan pendidikan daerah telah ditarik ke pusat. Dalam konteks inilah pernyataan pemerintah pada Agustus 2026 mengenai beberapa skema dukungan pembayaran PPPK di daerah menjadi penting. Pemerintah tidak semata-mata berbicara tentang menarik seluruh PPPK ke pusat, tetapi juga mengenai mekanisme dukungan terhadap daerah. Dengan kata lain, APBN dapat membantu APBD tanpa harus menghapus otonomi daerah. Ini merupakan konsep yang berbeda dengan: ASN daerah diubah menjadi ASN pemerintah pusat.

Di sinilah letak persoalan hukum yang paling penting. Bayangkan seorang guru PPPK ditetapkan sebagai PPPK pada pemerintah daerah. Kemudian pemerintah pusat memberikan transfer khusus agar gajinya dapat dibayar. Apakah guru tersebut otomatis berubah menjadi PPPK pemerintah pusat? Tidak otomatis. Sumber pembiayaan dan hubungan kepegawaian adalah dua persoalan hukum yang berbeda. Seseorang dapat bekerja dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah, sementara sebagian pembiayaannya memperoleh dukungan dari pemerintah pusat. Karena itu, apabila pemerintah pusat hanya mengubah sumber pembiayaan gaji, perubahan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah status kepegawaian guru.

Sebaliknya, apabila pemerintah pusat hendak menjadikan guru PPPK tersebut sebagai ASN pemerintah pusat, persoalannya menjadi jauh lebih kompleks. Harus ada dasar hukum yang jelas mengenai:  perubahan instansi pemerintah yang mempekerjakan, perubahan kedudukan kepegawaian, perubahan kewenangan pengangkatan dan pemberhentian, perubahan manajemen kepegawaian, perubahan penganggaran, perubahan pengelolaan karier, pemindahan atau penataan kebutuhan pegawai dan hubungan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, pengambilalihan gaji dan pengambilalihan guru PPPK harus dipisahkan secara konseptual maupun yuridis.

Jika pemerintah pusat benar-benar hendak menarik guru PPPK menjadi ASN pusat, pertanyaan berikutnya adalah: Apakah kebijakan tersebut konsisten dengan UU Nomor 23 Tahun 2014?  Jawabannya bergantung pada desain kebijakannya. Apabila pemerintah pusat hanya melakukan konsolidasi pembiayaan guru PPPK, maka hal tersebut relatif dapat ditempatkan dalam kerangka hubungan keuangan pusat-daerah. Tetapi apabila seluruh guru PPPK pendidikan dasar dan menengah ditarik menjadi ASN pusat, persoalannya menjadi berbeda. Mengapa? Karena UU 23/2014 telah menetapkan bahwa pengelolaan pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 kembali menegaskan konstruksi pembagian tersebut: pendidikan dasar menjadi kewenangan kabupaten/kota, pendidikan menengah dan pendidikan khusus menjadi kewenangan provinsi, sedangkan pemerintah pusat mempunyai kewenangan tertentu termasuk penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Karena itu, penarikan guru ke pusat tidak boleh dipandang sebagai kebijakan kepegawaian semata. Ia harus diuji terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Meskipun demikian, bukan berarti gagasan sentralisasi guru PPPK tidak mempunyai dasar argumentasi. Ada alasan yang cukup kuat untuk mendukung kebijakan tersebut. Pertama, guru merupakan sumber daya manusia strategis dalam pelayanan publik. Kedua, persoalan kemampuan fiskal daerah menyebabkan kemampuan daerah membayar pegawai berbeda-beda. Ketiga, pemerintah pusat mempunyai kepentingan nasional untuk memastikan distribusi guru tidak hanya mengikuti kemampuan fiskal daerah. Keempat, pemerintah pusat mempunyai kewenangan nasional dalam pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. Dengan argumentasi tersebut, pemerintah pusat dapat mengatakan: Pendidikan adalah urusan pelayanan dasar yang harus dijamin secara nasional. Karena itu, negara perlu memastikan guru memperoleh kepastian status dan penghasilan tanpa terlalu bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah. Argumentasi ini secara kebijakan cukup kuat. Tetapi kebijakan yang baik tetap harus memiliki dasar kewenangan yang tepat.

Dari perspektif otonomi daerah, terdapat pula argumentasi sebaliknya. Jika seluruh guru PPPK ditarik ke pemerintah pusat, maka akan terjadi kecenderungan sentralisasi sumber daya manusia pendidikan. Padahal, pemerintah daerah tetap mempunyai kewenangan mengelola satuan pendidikan tertentu. Pertanyaannya kemudian: Bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola sekolah secara efektif apabila guru yang menjadi aktor utama pelayanan pendidikan justru seluruhnya berada di bawah manajemen pemerintah pusat?

Ini berpotensi menciptakan mismatch antara: kewenangan pelayanan dan kewenangan kepegawaian. Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan pendidikan, tetapi sumber daya manusianya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Situasi seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil dalam negara kesatuan. Namun, desain hubungan kewenangannya harus jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih.

Menurut hemat penulis, solusi yang lebih sejalan dengan desain UU Pemerintahan Daerah bukanlah semata-mata memilih antara, "semua guru menjadi ASN pusat", atau “semua guru tetap menjadi ASN daerah.” Ada model ketiga: Pusat menjamin, daerah mengelola. Dalam model ini, pemerintah pusat dapat memperkuat jaminan pembiayaan guru PPPK melalui APBN atau mekanisme transfer ke daerah. Namun, pengelolaan satuan pendidikan tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan. Dengan model tersebut, pemerintah pusat dapat menjamin: kepastian pembayaran gaji, standar kesejahteraan, pemerataan distribusi guru, pengendalian formasi nasional, pengembangan kompetensi, standar karier dan pemerataan kualitas pendidikan.

Sementara pemerintah daerah tetap menjalankan pengelolaan satuan pendidikan, kebutuhan operasional pendidikan, pemetaan kebutuhan guru, pengelolaan layanan pendidikan, pengawasan pelayanan pendidikan dan kebijakan daerah sesuai kewenangannya. Model semacam ini lebih mencerminkan prinsip desentralisasi asimetris dalam kerangka negara kesatuan, bukan sentralisasi total.

Ada satu hal yang perlu diperhatikan secara serius. Apabila alasan utama pengambilalihan guru PPPK adalah karena daerah kesulitan membayar gaji, maka persoalan dasarnya sebenarnya adalah ketimpangan kapasitas fiskal daerah. Jika demikian, solusi hukumnya tidak selalu harus berupa penarikan kewenangan. Pemerintah pusat mempunyai instrumen hubungan keuangan pusat-daerah untuk mengatasi kesenjangan kemampuan fiskal. 

Dengan kata lain: masalah fiskal tidak selalu harus diselesaikan dengan sentralisasi kewenangan. Jika daerah tidak mampu membayar gaji PPPK karena struktur pendapatannya tidak memadai, pemerintah pusat dapat memperkuat mekanisme transfer dan dukungan fiskal. Dengan demikian, otonomi daerah tetap dipertahankan, sementara hak guru atas penghasilan yang layak tetap dijamin.

Jika pemerintah memilih opsi yang lebih radikal, yaitu menjadikan guru PPPK sebagai ASN pemerintah pusat, maka pemerintah harus melakukan rekonstruksi hukum dan administrasi. Tidak cukup hanya menerbitkan kebijakan teknis. Harus ada kejelasan mengenai dasar kewenangan dan mekanisme pengalihan status. 

Selain itu, perlu dilakukan penataan mengenai hubungan antara: Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Sekolah dan Guru. Sebab guru bukan hanya pegawai. Guru adalah instrumen utama penyelenggaraan pelayanan pendidikan. Karena itu, ketika status guru berubah, hubungan kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan juga harus dirancang ulang.

Dalam hukum administrasi negara, pertanyaan paling mendasar bukan: “Apakah pemerintah pusat memiliki uang untuk membayar?” Melainkan: “Dari mana kewenangan pemerintah pusat untuk mengambil alih itu berasal?” Prinsip legalitas menuntut agar tindakan pemerintahan mempunyai dasar kewenangan yang sah.

Jika undang-undang telah membagi suatu urusan pemerintahan kepada pemerintah pusat dan daerah, maka perubahan pembagian kewenangan tidak semestinya dilakukan hanya melalui kebijakan administratif yang lebih rendah tingkatannya. Di sinilah asas lex superior derogat legi inferiori menjadi relevan. Peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang menjadi dasar kewenangannya. Karena itu, apabila pengambilalihan guru PPPK benar-benar dimaksudkan sebagai perubahan fundamental terhadap status ASN dan pembagian kewenangan pendidikan, desain hukumnya harus diletakkan pada level regulasi yang memadai.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai siapa yang membayar gaji guru PPPK tidak boleh berhenti pada konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada manusia yang berada di tengah persoalan itu, guru. Guru membutuhkan kepastian mengenai: siapa pemberi kerja, siapa yang membayar gaji, siapa yang mengatur karier, siapa yang memindahkan, siapa yang memberikan perlindungan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi dan bagaimana masa depan status kepegawaiannya.

Karena itu, setiap perubahan kebijakan harus menghindari situasi di mana pemerintah pusat mengatakan guru adalah tanggung jawab daerah, sementara daerah mengatakan guru telah menjadi tanggung jawab pusat. Jangan sampai terjadi kekosongan tanggung jawab administratif hanya karena terjadi perubahan desain pembiayaan.

Wacana pemerintah pusat mengambil alih gaji guru PPPK sesungguhnya merupakan pintu masuk untuk membicarakan kembali hubungan pusat dan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. UU Nomor 23 Tahun 2014 telah membangun konstruksi bahwa pendidikan merupakan urusan pemerintahan konkuren dengan pembagian kewenangan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada saat yang sama, UU Nomor 20 Tahun 2023 menempatkan PPPK sebagai bagian dari ASN dan mengatur manajemen ASN secara nasional.

Karena itu, terdapat ruang bagi pemerintah pusat untuk memperkuat standardisasi, pembiayaan, pemerataan, dan manajemen ASN. Tetapi ruang tersebut tidak boleh serta-merta dibaca sebagai kewenangan untuk menghapus seluruh dimensi otonomi daerah dalam penyelenggaraan pendidikan. Membayar gaji guru tidak sama dengan mengambil alih guru. Dan, mengambil alih guru tidak sama dengan mengambil alih seluruh urusan pendidikan. Ketiga hal tersebut harus dibedakan secara cermat.

Jika tujuan pemerintah adalah memastikan tidak ada guru PPPK yang terlambat menerima gaji, maka penguatan dukungan fiskal pusat kepada daerah dapat menjadi pilihan yang lebih sederhana dan minim gejolak kewenangan. Namun jika tujuan akhirnya adalah menjadikan guru PPPK sebagai ASN pemerintah pusat, maka pemerintah perlu melakukan lebih dari sekadar perubahan mekanisme pembayaran. Pemerintah harus memastikan bahwa perubahan tersebut memiliki landasan kewenangan yang jelas dan tidak bertentangan dengan konstruksi pembagian urusan pemerintahan dalam UU Pemerintahan Daerah. 

Pada titik inilah isu guru PPPK menjadi lebih besar daripada persoalan gaji. Ia adalah pertanyaan tentang masa depan desentralisasi Indonesia: apakah negara akan bergerak menuju pendidikan yang semakin tersentralisasi, atau tetap mempertahankan otonomi daerah dengan pemerintah pusat sebagai penjamin standar, pemerataan, dan pembiayaan? Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak cukup diberikan melalui kebijakan anggaran. Ia harus dijawab melalui hukum perihal kewenangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penugasan Guru sebagai Kepala Satuan Pendidikan.

11. Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 tentang pengujian ketentuan terkait penyelenggaraan dan pembiayaan pendidikan dasar. Putusan ini relevan untuk melihat konstruksi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin penyelenggaraan pendidikan.

Hukumindo.com — Kabar mengenai ditetapkannya public figure berinisial RO sebagai tersangka dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan oleh Polres Metro Jakarta Selatan kembali mengingatkan kita pada satu prinsip fundamental dalam negara hukum: tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Namun, kasus ini tidak semestinya dilihat semata-mata sebagai berita mengenai seorang artis yang berhadapan dengan hukum. Di balik kasus tersebut terdapat persoalan yang jauh lebih penting: bagaimana seharusnya hukum memperlakukan seorang public figure?

Apakah popularitas memberikan keistimewaan di hadapan hukum? Sebaliknya, apakah seorang public figure yang menjadi tersangka harus mendapatkan tekanan hukum dan sosial yang lebih besar dibandingkan masyarakat biasa? Jawabannya seharusnya sama: tidak. Di sinilah prinsip equality before the law menemukan relevansinya.

Menurut keterangan kepolisian yang diberitakan media, perkara ini bermula dari adanya tawaran kerja sama bisnis atau investasi. Korban disebut menyerahkan sejumlah modal berdasarkan kesepakatan mengenai keuntungan. Namun, ketika waktu yang diperjanjikan tiba, keuntungan belum diterima dan modal juga belum dikembalikan. Perkara tersebut kemudian dilaporkan kepada Polres Metro Jakarta Selatan pada 22 Agustus 2025.

Polisi kemudian meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada 25 April 2026. Dalam proses penyidikan, lebih dari enam saksi, termasuk saksi ahli, telah diperiksa. Setelah dilakukan gelar perkara, inisial RO kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyatakan pemeriksaan terhadap Ruben sebagai tersangka akan dijadwalkan pada pekan berikutnya.

Sampai pada titik ini, terdapat satu hal yang perlu ditegaskan. Public figure dimaksud adalah tersangka, bukan terpidana. Perbedaan istilah tersebut bukan sekadar persoalan bahasa, melainkan menyangkut prinsip fundamental dalam hukum pidana. Tersangka Tidak Sama dengan Orang yang Telah Terbukti Bersalah. Masyarakat sering kali memberikan vonis sosial jauh lebih cepat daripada proses hukum.

Ketika seseorang diberitakan sebagai tersangka, sebagian orang langsung menggunakan istilah seperti "penipu", "pelaku", atau bahkan menganggap kesalahannya telah terbukti. Cara berpikir demikian berbahaya. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum. Ia bukan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah. Karena itu, dalam kasus ini, penggunaan istilah "tersangka dugaan penipuan dan penggelapan" jauh lebih tepat daripada menyebutnya sebagai "penipu". Prinsip ini penting bukan hanya untuk public figure, tetapi untuk setiap orang yang berhadapan dengan hukum. Hari ini seseorang mungkin menjadi tersangka. Besok, orang lain bisa berada dalam posisi yang sama. Negara hukum tidak boleh bekerja berdasarkan tekanan opini publik.

Public figure dengan inisial RO bukan satu-satunya yang pernah berhadapan dengan persoalan hukum. Selebritas, pengusaha, pejabat, influencer, atlet, maupun tokoh masyarakat pada dasarnya tetap merupakan subjek hukum. Popularitas tidak menciptakan kekebalan hukum. Justru dalam perspektif negara hukum, semakin terkenal seseorang, semakin penting bagi masyarakat untuk melihat bahwa proses hukum tetap berjalan berdasarkan aturan yang sama.

Inilah makna sederhana dari equality before the law: setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan...". Ketentuan tersebut mengandung gagasan yang sangat fundamental. Hukum tidak boleh membedakan seseorang semata-mata karena kekayaan, jabatan, popularitas, latar belakang sosial, maupun status sebagai public figure. Jika orang biasa harus diperiksa ketika terdapat dugaan tindak pidana, maka public figure juga harus tunduk pada mekanisme hukum yang sama.

Sebaliknya, apabila bukti tidak cukup untuk membuktikan kesalahan seseorang, maka seorang public figure juga tidak boleh dihukum hanya karena tekanan publik. Equality Before the Law bukan berarti public figure harus dihukum. Di sinilah konsep equality before the law sering disalahpahami. Persamaan di hadapan hukum, bukan berarti seorang public figure harus dihukum ketika berhadapan dengan perkara pidana. Persamaan berarti: public figure harus diproses dengan standar hukum yang sama. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang terkenal. Tetapi juga tidak boleh ada perlakuan yang lebih buruk hanya karena seseorang terkenal. Dengan demikian, prinsip equality before the law bekerja dalam dua arah. Pertama, popularitas tidak boleh menjadi tameng hukum. Kedua, popularitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak hukum seseorang. Hukum harus bekerja berdasarkan fakta, alat bukti, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku. Bukan berdasarkan jumlah pengikut di media sosial. Bukan berdasarkan seberapa terkenal seseorang. Dan bukan berdasarkan seberapa besar tekanan masyarakat.

Kasus yang berkaitan dengan kerja sama bisnis dan investasi juga memberikan pelajaran lain. Seorang public figure mempunyai sesuatu yang tidak selalu dimiliki masyarakat biasa: modal kepercayaan publik. Nama besar, reputasi, popularitas, dan kedekatan dengan penggemar dapat membuat seseorang lebih mudah mendapatkan kepercayaan masyarakat. Dalam dunia bisnis, kepercayaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Seseorang mungkin bersedia mengikuti tawaran bisnis karena percaya kepada orang yang dikenalnya melalui televisi, media sosial, atau berbagai platform digital. Namun, di sinilah masyarakat harus berhati-hati. Popularitas bukan jaminan keamanan suatu investasi. Seseorang dapat terkenal tetapi bukan berarti setiap kegiatan bisnisnya otomatis aman.

Karena itu, setiap kerja sama bisnis tetap membutuhkan pemeriksaan yang objektif: siapa pihak yang berkontrak, apa objek kerja samanya, bagaimana mekanisme pembayaran, bagaimana pembagian keuntungan, bagaimana risiko ditanggung, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi masalah. Nama besar tidak boleh menggantikan due diligence.

Kasus inisial RO ini setidaknya memberikan beberapa pelajaran penting. Pertama, jangan menjadikan popularitas sebagai satu-satunya dasar kepercayaan. Ketika seseorang menawarkan investasi atau kerja sama bisnis, jangan hanya bertanya: "Siapa orangnya?" Tetapi juga tanyakan: "Bagaimana bisnisnya?" Dokumen, kontrak, legalitas usaha, sumber keuntungan, mekanisme pengembalian modal, serta risiko investasi harus diperiksa secara rasional.

Kedua, setiap transaksi bisnis harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kesepakatan bisnis sebaiknya dituangkan secara tertulis. Kontrak bukan sekadar formalitas. Kontrak merupakan instrumen untuk menjelaskan hak, kewajiban, prestasi, risiko, serta konsekuensi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kesepakatan.

Ketiga, jangan mudah menganggap investasi sebagai sesuatu yang pasti menghasilkan keuntungan. Dalam setiap kegiatan bisnis terdapat risiko. Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara kerugian bisnis dan tindak pidana. Tidak setiap kegagalan bisnis otomatis merupakan penipuan atau penggelapan. Penentuan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan melalui proses yang sesuai.

Keempat, masyarakat juga harus belajar menghormati proses hukum. Media sosial memungkinkan seseorang diadili oleh publik hanya dalam hitungan menit. Satu potongan berita dapat berubah menjadi ribuan komentar. Satu tuduhan dapat berubah menjadi stigma. Padahal, hukum pidana memiliki mekanisme sendiri untuk menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Karena itu, trial by social media tidak boleh menggantikan proses peradilan.

Kelima, public figure dan beban tanggung jawab sosial. Ada satu dimensi lain yang menarik untuk diperhatikan. Seorang public figure mungkin memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan masyarakat biasa. Apa yang dikatakan atau dilakukan dapat memengaruhi banyak orang. Dalam konteks bisnis, pengaruh tersebut bahkan dapat menjadi modal ekonomi. Karena itu, meskipun secara hukum seorang public figure tetap mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lainnya, secara sosial ia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. Namun, tanggung jawab sosial tersebut juga harus dibedakan dari pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana harus berdasarkan hukum dan pembuktian, bukan semata-mata berdasarkan reputasi. Inilah batas penting yang harus dijaga.

________________

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. KUHP dan KUHAP.

3. Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

4. www.detikcom. “Polres Jaksel Tetapkan Ruben Onsu Tersangka Kasus Penipuan.” 20 Agustus 2026. detikcom – berita Ruben Onsu ditetapkan sebagai tersangka

Hukumindo.com kembali menghadirkan produk digital terbaru berupa e-book praktis berjudul “10 Model Gugatan Cerai di Pengadilan Agama: Pilih Sesuai Dengan Kebutuhan Anda”

E-book ini disusun untuk membantu masyarakat, praktisi hukum, maupun pihak yang sedang mempersiapkan perkara perceraian di Pengadilan Agama dalam memahami berbagai model gugatan cerai yang dapat digunakan sesuai dengan kondisi masing-masing perkara.

Setiap perkara perceraian memiliki kondisi dan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, tidak semua gugatan cerai dapat menggunakan format yang sama. E-book ini memuat 10 model gugatan/permohonan perceraian, antara lain:

Model-model tersebut dibuat untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana menyusun gugatan atau permohonan sesuai dengan karakteristik perkara.

Dalam praktiknya, seseorang yang akan mengajukan perceraian sering kali menghadapi pertanyaan: “Model gugatan cerai yang mana yang harus saya gunakan?” Jawabannya bergantung pada kondisi konkret perkara.

Apakah suami atau istri yang mengajukan? Apakah pasangan masih diketahui keberadaannya? Apakah terdapat anak? Apakah terdapat harta bersama? Apakah salah satu pihak berstatus PNS? Apakah terdapat tuntutan nafkah anak atau hak-hak lainnya?

Perbedaan kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap penyusunan posita maupun petitum dalam surat gugatan atau permohonan. Oleh karena itu, e-book ini dirancang dengan pendekatan sederhana: kenali kondisi perkara Anda, kemudian pilih model yang paling sesuai.

📕👉 E-book “10 Model Gugatan Cerai di Pengadilan Agama: Pilih model yang sesuai dengan kebutuhan Anda” bukan sekadar memberikan contoh format, tetapi juga membantu pembaca memahami kapan suatu model dapat digunakan. Bagi Anda yang sedang mencari referensi mengenai penyusunan gugatan atau permohonan perceraian di Pengadilan Agama, e-book ini dapat menjadi salah satu pilihan.

Platform informasi hukum Hukumindo.com kembali menghadirkan produk digital untuk membantu masyarakat memahami dan menjalankan hak-hak hukumnya secara lebih baik. Kali ini, Hukumindo.com menghadirkan E-Book "Panduan Aksi Demonstrasi yang Legal dan Aman", sebuah panduan praktis yang disusun bagi masyarakat, mahasiswa, pekerja, aktivis, organisasi kemasyarakatan, maupun pihak-pihak lain yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Namun, penggunaan hak tersebut tetap harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hak dan kepentingan orang lain.

Hukumindo.com telah membahas perihal ini pada beberapa artikel sebelumnya, namun, informasi yang tersebar dalam berbagai artikel tentu belum tentu cukup bagi seseorang yang sedang mempersiapkan sebuah aksi demonstrasi secara nyata. Karena itu, Hukumindo.com menyusun panduan yang lebih praktis dalam bentuk e-book.

E-Book "Panduan Aksi Demonstrasi yang Legal dan Aman" disusun untuk membantu pembaca memahami hal-hal penting yang perlu diperhatikan sebelum, selama, dan setelah melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Panduan ini antara lain membahas:

Dengan demikian, e-book ini tidak hanya berbicara mengenai hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga mengenai bagaimana hak tersebut digunakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum.

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Namun demikian, sebuah aksi yang pada awalnya dimaksudkan sebagai penyampaian aspirasi dapat menghadapi persoalan hukum apabila pelaksanaannya tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, memahami aspek hukum sebelum melakukan aksi menjadi penting.

Dengan persiapan yang baik, peserta dan penyelenggara aksi dapat lebih memahami batas-batas haknya serta kewajiban yang harus dipenuhi. Tujuan e-book ini bukan untuk membatasi kebebasan berpendapat. Sebaliknya, panduan ini disusun agar kebebasan tersebut dapat dijalankan secara sadar, bertanggung jawab, legal dan aman.

E-book ini dapat menjadi referensi praktis bagi:

E-book ini hadir sebagai produk digital yang lebih terstruktur dan praktis bagi pembaca yang membutuhkan panduan yang dapat digunakan sebagai bahan persiapan. Dengan demikian, pembaca dapat memilih sesuai kebutuhannya: membaca artikel-artikel hukum Hukumindo.com secara gratis atau menggunakan e-book sebagai panduan yang lebih komprehensif.

Dapatkan e-book tersebut melalui Hukumindo.com dan persiapkan aksi penyampaian pendapat Anda dengan lebih baik, lebih tertib, dan lebih memahami aspek hukumnya. 

______________________

E-book ini merupakan bahan informasi dan edukasi hukum. Ketentuan hukum dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan. Untuk persoalan hukum yang bersifat khusus dan memerlukan penanganan profesional, pembaca disarankan memperoleh nasihat hukum dari advokat atau profesional hukum yang kompeten.

Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;

3. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Apakah surat kuasa harus menggunakan materai? Pertanyaan ini cukup sering muncul ketika seseorang hendak memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengurus dokumen, mengambil barang, mengurus sertifikat, kendaraan, rekening bank, urusan keluarga, maupun kepentingan hukum lainnya.

Jawaban singkatnya: surat kuasa termasuk dokumen yang dapat dikenai Bea Meterai. Namun, perlu dibedakan antara kewajiban membayar Bea Meterai dengan persoalan sah atau tidaknya surat kuasa.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang dibuat sebagai alat untuk menerangkan suatu kejadian yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Salah satu dokumen yang termasuk di dalamnya adalah surat lainnya yang sejenis dengan surat pernyataan, yang dalam penjelasan UU tersebut mencakup surat kuasa.

Dengan demikian, materai pada surat kuasa pada dasarnya berkaitan dengan Bea Meterai sebagai pajak atas dokumen, bukan merupakan syarat yang dengan sendirinya menentukan sah atau tidaknya pemberian kuasa.

Ini bagian yang sering menimbulkan salah pengertian.

Tidak tepat apabila langsung disimpulkan bahwa surat kuasa tanpa materai otomatis tidak sah.

Meterai pada dasarnya merupakan sarana untuk membayar Bea Meterai atas dokumen, bukan alat untuk "mengesahkan" isi atau perbuatan hukum dalam dokumen tersebut.

Peraturan mengenai Bea Meterai sendiri mendefinisikan Bea Meterai sebagai pajak atas dokumen.

Dengan demikian, persoalan: "Apakah surat kuasa sah?"

berbeda dengan: "Apakah surat kuasa tersebut terutang Bea Meterai?"

Keduanya jangan dicampuradukkan. Keabsahan surat kuasa tetap harus dilihat dari ketentuan hukum yang mengatur pemberian kuasa serta isi dan bentuk surat kuasa yang bersangkutan.

________________

Melalui layanan baru ini, masyarakat dapat memperoleh e-book hukum yang praktis, informatif, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja.

Selama ini, Hukumindo.com dikenal sebagai salah satu situs yang menyediakan berbagai informasi dan artikel seputar hukum Indonesia. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap informasi hukum yang lebih praktis dan terstruktur, Hukumindo.com mulai mengembangkan konten dalam bentuk produk digital.

E-book menjadi salah satu produk yang dipilih karena memungkinkan materi hukum disusun secara lebih sistematis, mendalam, dan praktis dibandingkan artikel biasa.

Dengan format digital, pembaca dapat memiliki referensi hukum yang dapat dibaca melalui komputer, tablet, maupun telepon pintar.

Produk digital yang dikembangkan Hukumindo.com mencakup berbagai tema hukum dan kebutuhan praktis.

Salah satu produk yang telah diperkenalkan adalah “50 Contoh Surat Kuasa Hukum & Properti”, yang disusun sebagai panduan praktis bagi pembaca yang membutuhkan contoh dan referensi dalam menyusun surat kuasa.

Selain tema surat kuasa, ke depan Hukumindo.com juga membuka kemungkinan untuk menghadirkan berbagai e-book lainnya yang berkaitan dengan hukum, bisnis, properti, administrasi, serta tema-tema hukum praktis lainnya.

Pengembangan tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan referensi yang lebih luas bagi masyarakat.

Untuk memudahkan pembelian dan akses terhadap produk digital, Hukumindo.com menyediakan katalog e-book melalui halaman khusus di Lynk.id.

Melalui katalog tersebut, pengunjung dapat melihat produk digital yang tersedia, memperoleh informasi mengenai masing-masing e-book, serta melakukan pembelian secara online.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu datang secara langsung untuk memperoleh buku atau bahan referensi. Seluruh proses dapat dilakukan secara digital.

Peluncuran produk digital ini merupakan bagian dari upaya Hukumindo.com untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pembaca.

Informasi hukum saat ini tidak hanya membutuhkan keakuratan, tetapi juga harus dapat disampaikan dengan cara yang praktis dan mudah diakses.

Melalui pengembangan e-book, Hukumindo.com berharap dapat menghadirkan referensi hukum yang praktis, terpercaya, dan mudah dipahami bagi masyarakat Indonesia.

Ke depan, Hukumindo.com akan terus mengembangkan berbagai produk digital dan memperluas tema e-book yang dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Bagi pembaca yang ingin melihat produk digital yang tersedia, katalog e-book Hukumindo.com dapat diakses melalui:

Temukan berbagai e-book hukum praktis dari Hukumindo.com dan dapatkan referensi hukum yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Hukumindo.com — Referensi Hukum Terpercaya.

(iStock)

By:

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Anatomi Perjanjian: Membongkar Struktur, Makna, dan Kekuatan Mengikat Sebuah Kesepakata", "Regarding the Discriminatory Running Event in Bali, Immigration Denies Entry for Two Dutch Nationals", you may read also "Paradigma Pemidanaan Restorative Justice Dalam KUHP Baru" and on this occasion we will discuss about 'Dual citizenship Allows The Diaspora To Contribute'.

*) For further information please contact:

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Gerindra: Kewarganegaraan ganda beri ruang diaspora berkontribusi", www.antaranews.com, Minggu, 16 Agustus 2026, Diakses pada tanggal 18 Agustus 2026, Link: https://www.antaranews.com/berita/5697209/gerindra-kewarganegaraan-ganda-beri-ruang-diaspora-berkontribusi

2. Ibid.