Hukumindo.com

Ada kalanya sebuah peristiwa politik justru memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada peristiwa itu sendiri. Ada kalanya sebuah keputusan yang mengguncang ruang kekuasaan justru membuka ruang perenungan tentang sesuatu yang lebih mendasar: untuk apa sesungguhnya kekuasaan diberikan?

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 merupakan salah satu peristiwa ketatanegaraan yang patut direnungkan secara serius. Bukan semata-mata karena jabatan Wakil Presiden merupakan salah satu posisi tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan karena peristiwa tersebut membawa kita kembali kepada pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara kekuasaan, konstitusi, tanggung jawab, dan etika kehidupan berbangsa. Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Surat tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Terlepas dari berbagai dinamika politik yang mengiringinya, ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan: jabatan publik bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Dalam negara demokrasi konstitusional, kekuasaan bukanlah milik pribadi, melainkan mandat yang dibatasi oleh hukum dan dibebani tanggung jawab moral kepada rakyat. Di sinilah kita perlu mengambil hikmah dari peristiwa tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan peristiwa konstitusional yang memiliki konsekuensi hukum dan politik. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menentukan: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak membiarkan kekosongan jabatan Wakil Presiden menjadi ruang ketidakpastian pemerintahan. Konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk memastikan kesinambungan penyelenggaraan negara. Namun, jika kita melihat lebih jauh, konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana seseorang memperoleh dan melepaskan jabatan. Konstitusi juga mengandung filosofi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.

Kekuasaan dalam negara hukum tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan negara. Sebaliknya, kekuasaan harus tunduk pada kepentingan negara, konstitusi, dan rakyat. Karena itu, pengunduran diri dari jabatan publik tidak selayaknya selalu dipandang sebagai kekalahan politik. Dalam keadaan tertentu, keputusan untuk meninggalkan jabatan justru dapat menjadi bentuk tanggung jawab terhadap institusi yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Ada perbedaan mendasar antara seseorang yang ingin mempertahankan kekuasaan karena merasa berhak memilikinya dan seseorang yang memahami bahwa kekuasaan hanyalah titipan yang sewaktu-waktu harus dipertanggungjawabkan. Hikmah pertama dari peristiwa ini adalah bahwa kehormatan jabatan tidak terletak pada lamanya seseorang menduduki kursi kekuasaan, melainkan pada kesadarannya bahwa jabatan tersebut memiliki batas, kewajiban, dan pertanggungjawaban.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sebenarnya pernah mencatat peristiwa serupa. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Peristiwa tersebut bukan sekadar pergantian personal dalam struktur pemerintahan. Pengunduran diri Hatta menandai berakhirnya sebuah babak penting dalam sejarah politik Indonesia, yakni berakhirnya pasangan kepemimpinan Soekarno-Hatta yang selama ini dikenal sebagai Dwi Tunggal. Namun, mengapa seorang tokoh proklamator, pendiri republik, dan Wakil Presiden pertama bersedia meninggalkan jabatan yang secara historis begitu melekat pada dirinya?

Jawabannya tidak sederhana. Pengunduran diri Hatta berkaitan erat dengan perbedaan pandangan politik dan ketatanegaraan dengan Presiden Soekarno. Hatta memiliki keyakinan kuat terhadap demokrasi parlementer dan demokrasi konstitusional, sedangkan Soekarno semakin mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpin. Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan hubungan personal antara dua tokoh bangsa. Di dalamnya terdapat perbedaan pandangan mengenai arah penyelenggaraan negara, pembatasan kekuasaan, dan masa depan demokrasi Indonesia.

Bahkan, Hatta telah menyampaikan niat pengunduran dirinya melalui surat kepada DPR pada Juli 1956. Setelah kembali menegaskan keputusannya pada November 1956, pengunduran dirinya berlaku efektif sejak 1 Desember 1956. Keputusan tersebut kemudian memperoleh dasar administratif melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, yang berlaku sejak 1 Desember 1956.

Ada satu pelajaran penting dari sejarah tersebut. Hatta tidak menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai sesuatu yang harus dipertahankan sekalipun terdapat perbedaan mendasar dalam pandangan ketatanegaraan dengan Presiden. Ia memilih meninggalkan jabatan ketika merasa bahwa keberadaannya dalam struktur kekuasaan tidak lagi mencerminkan keselarasan prinsip yang diyakininya.

Tentu, kita tidak boleh menyamakan begitu saja konteks pengunduran diri Hatta pada 1956 dengan pengunduran diri Gibran pada 2026. Keduanya berlangsung dalam situasi politik, sistem pemerintahan, dan konteks konstitusional yang berbeda. Hatta berada dalam konfigurasi sistem parlementer berdasarkan UUDS 1950, sedangkan Gibran berada dalam sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan. Akan tetapi, keduanya memperlihatkan satu kesamaan historis yang menarik: jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pernah ditinggalkan oleh pemangkunya atas keputusan untuk mengakhiri pengabdian dalam jabatan tersebut.

Sejarah Hatta mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak kehilangan seluruh kehormatannya hanya karena ia tidak lagi berada di dalam pemerintahan. Justru, terkadang, keberanian untuk meninggalkan kekuasaan menjadi ujian yang lebih berat daripada keberanian untuk mempertahankannya.

Di sinilah peristiwa pengunduran diri Gibran menemukan relevansinya dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan ini ditetapkan pada 9 November 2001, dalam suasana reformasi ketika bangsa Indonesia sedang berusaha membangun kembali fondasi kehidupan bernegara setelah mengalami krisis multidimensional. Salah satu persoalan mendasar yang hendak dijawab melalui ketetapan tersebut adalah kemerosotan etika dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintahan.

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tidak sekadar berbicara mengenai kepatuhan terhadap hukum. Ketetapan tersebut menghendaki agar penyelenggaraan negara juga didasarkan pada nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, keteladanan, dan kepentingan bangsa. Ada satu rumusan dalam pokok-pokok Etika Politik dan Pemerintahan yang sangat relevan untuk direnungkan: "Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat."

Rumusan ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Menjadi pejabat publik bukan hanya persoalan memenuhi persyaratan administratif ketika seseorang dilantik. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab moral yang terus melekat sepanjang seseorang menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, seorang pejabat publik tidak cukup hanya bertanya: Apakah tindakan saya masih dapat dibenarkan secara formal menurut hukum? Ia juga harus berani bertanya: Apakah tindakan saya masih dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada rakyat? Apakah keberadaan saya dalam jabatan publik masih memberikan manfaat bagi bangsa? Apakah saya masih menjaga kehormatan institusi yang saya wakili?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa negara hukum membutuhkan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Negara hukum juga membutuhkan pejabat yang memiliki kesadaran etik. Namun, perlu ditegaskan bahwa TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 merupakan pedoman etika kehidupan berbangsa, bukan norma yang secara otomatis memerintahkan seorang Wakil Presiden untuk mengundurkan diri dalam setiap kontroversi politik. Persoalan pemberhentian dan pengisian jabatan tetap harus diselesaikan berdasarkan ketentuan konstitusi. Di sinilah kita menemukan hubungan antara hukum dan etika.

Hukum menentukan batas kewenangan dan prosedur. Etika mengingatkan bagaimana kewenangan tersebut seharusnya digunakan. Hukum dapat menjawab apakah seseorang berwenang menduduki jabatan. Namun, etika membantu menjawab apakah seseorang pantas mempertahankan jabatan tersebut ketika berhadapan dengan persoalan tanggung jawab publik. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Sebab, kekuasaan yang hanya berpegang pada legalitas tanpa etika berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, etika tanpa penghormatan terhadap konstitusi dapat berubah menjadi penilaian subjektif yang justru mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, hikmah penting dari peristiwa ini adalah perlunya membangun tradisi politik yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga beretika.

Ada kekhawatiran bahwa pengunduran diri seorang Wakil Presiden dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami. Bagaimanapun, Wakil Presiden merupakan bagian penting dari struktur kekuasaan eksekutif. Namun, justru dalam keadaan seperti inilah kedewasaan konstitusi suatu negara diuji.

Konstitusi tidak boleh hanya terlihat kuat ketika seluruh pemegang kekuasaan berada dalam keadaan harmonis. Konstitusi harus mampu bekerja ketika terjadi perbedaan pendapat, konflik kepentingan, bahkan ketika salah satu pemegang jabatan tertinggi negara memutuskan untuk mengundurkan diri. Kita harus belajar bahwa institusi negara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada figur tertentu. Presiden bukan negara. Wakil Presiden bukan negara. DPR bukan negara. MPR juga bukan negara. Semua lembaga tersebut merupakan bagian dari organisasi kekuasaan negara yang keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawabnya ditentukan oleh konstitusi. Karena itu, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.

MPR harus menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi. Presiden harus mengajukan calon sebagaimana dipersyaratkan. Seluruh proses harus diarahkan pada kepentingan bangsa, bukan menjadi arena pembagian kekuasaan politik. Inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia telah bergerak dari demokrasi yang berorientasi pada figur menuju demokrasi yang berorientasi pada institusi. Sebab, kualitas sebuah negara demokrasi tidak diukur dari seberapa kuat seorang pemimpin mempertahankan kekuasaannya, tetapi dari seberapa kuat institusi negara tetap bekerja ketika seorang pemimpin meninggalkan kekuasaannya.

Peristiwa pengunduran diri Gibran seharusnya tidak berhenti menjadi bahan perdebatan politik mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita perlu mengubah sudut pandang. Pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa yang paling diuntungkan dari pengunduran diri tersebut, melainkan pelajaran apa yang dapat diperoleh bangsa Indonesia dari sebuah peristiwa ketatanegaraan.

Sejarah Mohammad Hatta memberikan pelajaran bahwa jabatan bukanlah ukuran tunggal pengabdian. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan etika. Sementara itu, UUD 1945 memastikan bahwa setiap perubahan dalam struktur kekuasaan harus berlangsung melalui mekanisme konstitusional.

Ketiganya memberikan pesan yang saling melengkapi. Dari Hatta kita belajar tentang keteguhan prinsip. Dari TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 kita belajar tentang tanggung jawab moral. Dari UUD 1945 kita belajar tentang supremasi konstitusi. Jika ketiga hal tersebut dapat berjalan beriringan, pengunduran diri seorang pejabat publik tidak harus dipandang sebagai krisis. Ia justru dapat menjadi momentum pembelajaran demokrasi dan pendewasaan kehidupan ketatanegaraan.

Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin menduduki jabatan. Yang masih menjadi pekerjaan besar kita adalah membangun tradisi kenegarawanan: tradisi ketika seseorang memahami bahwa kekuasaan bukanlah hak untuk dilayani, melainkan kewajiban untuk melayani. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak negarawan, bukan sekadar pemegang jabatan

Mohammad Hatta pernah meninggalkan kursi Wakil Presiden. Enam puluh sembilan tahun kemudian, sejarah kembali mencatat pengunduran diri seorang Wakil Presiden Indonesia. Keduanya tentu tidak dapat disamakan. Namun, sejarah memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Kita mungkin dapat mengganti seorang Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusi. Kita mungkin dapat mengisi kekosongan jabatan dalam waktu enam puluh hari sebagaimana diperintahkan UUD 1945. Kita bahkan dapat melahirkan pemimpin baru melalui proses politik dan demokrasi.

Namun, ada satu hal yang tidak dapat diisi hanya dengan mekanisme pemilihan dan pelantikan: kekosongan integritas dalam penyelenggaraan negara. Sebab, pada akhirnya, sebuah negara tidak menjadi besar karena orang-orang hebat yang berhasil menduduki kursi kekuasaan, tetapi karena orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan memahami kapan harus mempertahankannya, kapan harus mempertanggungjawabkannya, dan kapan harus berani meninggalkannya.

Dan mungkin, inilah hikmah paling besar dari peristiwa ini: Sejarah tidak selalu mengingat seorang pemimpin karena berapa lama ia duduk di kursi kekuasaan. Terkadang, sejarah justru mengingatnya karena keberaniannya untuk berdiri, melangkah pergi, dan membuktikan bahwa dirinya tidak lebih besar daripada negara yang pernah dipercayakan kepadanya.

2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

4. Rose, Mavis. (1991). Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta. Terjemahan Hermawan Sulistiyo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

5. Simanjuntak, P.N.H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan.

6. "Mundurnya Wapres Mohammad Hatta: Pelajaran Berharga Kepemimpinan Indonesia", Arsip Nasional Republik Indonesia.

7. "MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden", 12 November 2026, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

8. "Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran", 12 November 2026, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Dalam negara demokrasi konstitusional, jabatan Presiden bukanlah jabatan yang bersifat absolut. Kekuasaan Presiden memang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi keberlangsungannya tetap dibatasi oleh konstitusi. Seorang Presiden tidak hanya memiliki legitimasi untuk memerintah, melainkan juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaannya berdasarkan hukum. Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai berakhirnya jabatan Presiden kembali memperoleh relevansinya ketika muncul persoalan politik dan hukum yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan kepada publik bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Meskipun demikian, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan surat tersebut batal atau tidak sah serta memerintahkan pencabutannya.

Dalam perkembangan berikutnya, Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Namun, perlu ditegaskan bahwa pernyataan mengenai niat mengundurkan diri belum dengan sendirinya berarti pengunduran diri secara konstitusional telah terjadi. Perlu dibedakan antara pernyataan kehendak politik dan tindakan hukum yang secara resmi mengakhiri jabatan. Peristiwa tersebut menghadirkan sebuah pertanyaan fundamental dalam hukum tata negara Indonesia: Apakah seorang Presiden atau Wakil Presiden yang menghadapi persoalan hukum harus terlebih dahulu dimakzulkan, atau dapat memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya?

Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Menariknya, proses pemakzulan Indonesia melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Prosesnya dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut.

DPR terlebih dahulu harus menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada MK, pendapat tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut, DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. MK wajib memutus permintaan tersebut paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima. Pada tahap ini, MK menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menguji apakah tuduhan atau pendapat DPR memiliki dasar konstitusional dan dapat dibuktikan secara hukum.

Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Dengan demikian, putusan MK bukanlah keputusan yang secara otomatis memberhentikan Presiden.

Kemudian MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul pemberhentian tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR. Keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang: Dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh anggota MPR; Disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir; dan Memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan. Artinya, meskipun DPR dan MK telah melewati tahapan konstitusional, keputusan akhir tetap berada pada MPR dengan persyaratan kuorum dan persetujuan yang sangat ketat.

Berbeda dengan pemakzulan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 7A dan Pasal 7B, pengunduran diri Presiden berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 8 ayat (1) menyatakan: "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya." Terdapat satu kata yang sangat penting dalam ketentuan tersebut, yaitu berhenti.

Berbeda dengan pemakzulan, pengunduran diri tidak mensyaratkan adanya pembuktian pelanggaran hukum di hadapan Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, mekanisme pengunduran diri dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, adanya kehendak untuk mengundurkan diri Presiden menyatakan kehendaknya untuk tidak lagi melanjutkan jabatan. Kehendak tersebut harus dibedakan dari pernyataan politik, rumor, atau wacana pengunduran diri yang belum diwujudkan dalam tindakan hukum secara resmi.

Dua, penyampaian pengunduran diri secara resmi. Pengunduran diri perlu dinyatakan secara resmi kepada lembaga atau pejabat negara yang relevan agar terdapat kepastian mengenai berakhirnya jabatan Presiden. Perlu dicatat bahwa UUD 1945 belum mengatur secara eksplisit satu prosedur administratif khusus mengenai penyampaian surat pengunduran diri Presiden.

Tiga, wakil Presiden menggantikan Presiden. Apabila Presiden berhenti, Pasal 8 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai berakhirnya masa jabatan. Dengan demikian, tidak diperlukan pemilihan Presiden baru secara langsung oleh rakyat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Mekanisme ini bertujuan menjaga kesinambungan pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan eksekutif.

Contoh Pengunduran Diri Presiden dalam Sejarah Indonesia adalah pada kasus Presiden Soeharto (21 Mei 1998). Ini adalah contoh paling nyata mengenai pengunduran diri Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu pada peristiwa 21 Mei 1998.

Pelajaran pentingnya adalah pengunduran diri Soeharto memperlihatkan bahwa kekuasaan Presiden dapat berakhir bukan karena keputusan formal lembaga yang memakzulkan, melainkan karena Presiden memilih untuk melepaskan jabatannya dalam situasi politik tertentu. Dengan kata lain, tekanan politik dapat menjadi latar belakang pengunduran diri, tetapi tindakan berhenti itu sendiri merupakan tindakan yang berbeda secara hukum dari pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.

Kembali pada kasus Gibran, peristiwa ini menghadirkan persoalan hukum tata negara yang cukup kompleks. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan Gibran. Namun, apakah kedua putusan tersebut secara otomatis mengakhiri jabatan Wakil Presiden? Tidak.

1. UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8. Naskah dapat diperiksa melalui JDIH DPR RI.

2. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno.

3. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001, mengenai pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

4. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, mengenai permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran. Sumber: Mahkamah Konstitusi RI.

5. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Sumber: Salinan putusan MA – ANTARA.

6. M. Laica Marzuki, Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. Sumber: Mahkamah Konstitusi RI.

7. "Indonesia's vice president expresses intention to resign", Reuters, 10 November 2026, Link: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-vice-president-expresses-intention-resign-presidential-official-says-2026-11-10/

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, kekuasaan tidak cukup hanya diperoleh dan dijalankan secara faktual. Kekuasaan harus memiliki dasar legalitas dan legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, seseorang yang berhasil menduduki jabatan publik belum tentu terbebas dari pertanyaan mengenai bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi bukan sesuatu yang baru. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengubah tatanan konstitusional. Pada 1966, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) menjadi instrumen penting dalam peralihan kekuasaan kepada Soeharto. Kini, demokrasi Indonesia kembali dihadapkan pada kontroversi persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikenal sebagai Ijazahgate.

Ketiga peristiwa tersebut memiliki konteks sejarah dan persoalan hukum yang berbeda. Namun, semuanya membawa kita pada pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan memperoleh legitimasi karena tunduk kepada hukum, atau justru hukum sering kali digunakan untuk membenarkan kekuasaan yang telah terbentuk? Pertanyaan ini penting karena negara hukum tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai ukuran kebenaran. Sebaliknya, kekuasaan harus selalu dapat diuji berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum.

Pada akhir 1950-an, Indonesia mengalami kebuntuan politik dalam proses penyusunan konstitusi baru. Konstituante yang dibentuk melalui Pemilu 1955 tidak berhasil mencapai kesepakatan, terutama mengenai dasar negara. Situasi tersebut mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil langkah politik yang menentukan arah ketatanegaraan Indonesia.

Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, serta membentuk MPRS dan DPAS. Secara politik, dekrit tersebut dianggap sebagai jalan keluar dari kebuntuan konstitusional. Namun, secara hukum, muncul persoalan mendasar: dari mana presiden memperoleh kewenangan untuk membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali konstitusi melalui keputusan sepihak?

UUDS 1950 telah mengatur mekanisme pembentukan konstitusi baru melalui Konstituante. Karena itu, tindakan presiden tersebut menimbulkan perdebatan mengenai dasar konstitusionalnya. Sebagian pemikiran hukum mencoba membenarkannya melalui doktrin staatsnoodrecht atau hukum tata negara darurat. Namun, keadaan darurat tidak boleh menjadi alasan tanpa batas untuk memperluas kewenangan penguasa. Jika seorang presiden dapat menentukan sendiri kapan konstitusi tidak lagi mengikatnya, maka prinsip supremasi konstitusi justru kehilangan makna.

Dekrit 5 Juli 1959 akhirnya diterima dalam praktik ketatanegaraan dan menjadi titik awal Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, keberhasilan politik tersebut tidak menghapus perdebatan mengenai legitimasi konstitusional tindakan yang melahirkannya. Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa keputusan penguasa yang berhasil mengubah sejarah belum tentu terbebas dari pertanyaan hukum.

Jika Dekrit 1959 memperlihatkan bagaimana sebuah keputusan presiden mengubah tatanan konstitusional, Supersemar 1966 memperlihatkan bagaimana sebuah surat perintah menjadi instrumen penting dalam peralihan kekuasaan nasional. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret yang memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

Dalam perkembangannya, Supersemar digunakan Soeharto untuk mengambil berbagai tindakan politik dan keamanan, termasuk pembubaran PKI. Peristiwa tersebut kemudian menjadi bagian penting dari proses berakhirnya kekuasaan Soekarno dan lahirnya Orde Baru. Persoalannya, apakah kewenangan untuk memulihkan keamanan dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan?

Pertanyaan tersebut semakin menarik karena naskah asli Supersemar hingga kini belum ditemukan. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan beberapa versi dokumen, tetapi keberadaan naskah autentiknya belum berhasil dipastikan. Tidak ditemukannya naskah asli tentu tidak otomatis membuktikan bahwa Supersemar tidak pernah ada. Namun, ketiadaan dokumen autentik menimbulkan persoalan serius mengenai kepastian sejarah dan ruang lingkup kewenangan yang sebenarnya diberikan.

Peralihan kekuasaan kepada Soeharto juga tidak berlangsung hanya melalui Supersemar. Proses tersebut memperoleh penguatan melalui sejumlah ketetapan MPRS, hingga akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden pada 1968. Dengan demikian, Supersemar bukan sekadar persoalan selembar surat. Ia merupakan contoh bagaimana sebuah instrumen administratif dapat memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang sangat besar.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa dokumen negara bukan sekadar arsip birokrasi. Ketika sebuah dokumen menjadi bagian dari dasar peralihan kekuasaan, autentisitas dan pertanggungjawabannya merupakan kepentingan publik.

Enam dekade setelah Supersemar, Indonesia kembali menghadapi perdebatan mengenai legitimasi jabatan publik. Kali ini, persoalan muncul melalui kontroversi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Kontroversi berkembang mengenai dokumen pendidikan Gibran di luar negeri dan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dengan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Perkembangan hukum terbaru semakin menarik. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. MK juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Perkembangan ini membuka kembali perdebatan mengenai keabsahan dokumen administratif yang digunakan dalam proses pencalonan.

Namun, perlu dibedakan bahwa pembatalan surat keterangan penyetaraan tidak dengan sendirinya merupakan putusan yang membatalkan jabatan wakil presiden. Persoalan keabsahan dokumen administratif dan konsekuensi hukum terhadap status jabatan merupakan dua persoalan yang harus dianalisis melalui kewenangan dan mekanisme hukum masing-masing. Di sinilah prinsip negara hukum diuji. Kemenangan dalam pemilihan umum memang memberikan legitimasi demokratis, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan dari pemeriksaan hukum. Sebaliknya, setiap pejabat publik tetap berkewajiban memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang.

Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan juga tentang bagaimana memastikan bahwa proses memperoleh kekuasaan berlangsung sesuai dengan hukum.

Dari Soekarno hingga Soeharto, kemudian sampai pada kontroversi Gibran, sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi kekuasaan selalu hadir dalam bentuk yang berbeda. Dekrit, surat perintah, dan dokumen pendidikan mungkin tampak sebagai tiga persoalan yang tidak berhubungan. Namun, ketiganya mempertemukan kita dengan satu pertanyaan mendasar: siapa yang berhak menentukan keabsahan kekuasaan?

Dalam negara hukum, jawabannya seharusnya bukan penguasa itu sendiri, melainkan konstitusi dan mekanisme hukum yang independen. Sebab, kekuasaan yang tidak dapat diuji pada akhirnya akan cenderung menganggap dirinya selalu benar. Persoalan terbesar demokrasi bukan semata-mata ketika seseorang memperoleh kekuasaan melalui proses yang diperdebatkan. Persoalan yang jauh lebih berbahaya adalah ketika sistem ketatanegaraan kehilangan kemampuan untuk mengoreksi kekuasaan tersebut.

Kita sering membicarakan pentingnya rakyat memilih pemimpin yang baik. Namun, kita terkadang lupa bahwa negara demokrasi juga harus memiliki sistem yang mampu membatasi pemimpin yang telah dipilih rakyat. Sebab, mandat elektoral bukanlah cek kosong, dan kemenangan politik bukanlah penghapus tanggung jawab konstitusional. Pada akhirnya, ukuran kematangan negara hukum bukanlah seberapa besar kekuasaan seorang presiden, melainkan seberapa kuat hukum membatasi kekuasaannya. Bukan seberapa patuh rakyat kepada penguasa, melainkan seberapa patuh penguasa kepada konstitusi. Sebab, tragedi terbesar sebuah negara bukanlah ketika penguasa melanggar hukum, melainkan ketika hukum kehilangan keberanian untuk mengoreksi penguasa.

Dan di sinilah paradoks kekuasaan menemukan bentuknya yang paling berbahaya: ketika seseorang tidak hanya berhasil menguasai negara, tetapi juga berhasil membuat negara kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan bagaimana ia memperoleh kekuasaan tersebut. Kekuasaan boleh menciptakan sejarah, tetapi tidak boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Sebab, dalam negara hukum, bahkan orang yang berada di puncak kekuasaan tetap harus berada posisinya di bawah konstitusi.

2. Feith, Herbert. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

3. Kelsen, Hans. (1961). General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell.

4. Nasution, Adnan Buyung. (2010). Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

5. Weber, Max. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

8. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

9. Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

10. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

14. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 742 K/TUN/2026.

15. "Hari Ini, MA Jelaskan Putusan soal Suket Penyetaraan Ijazah Gibran", ANTARA 2 November 2026, Link: https://www.antaranews.com/berita/5825491/hari-ini-ma-jelaskan-putusan-soal-suket-penyetaraan-ijazah-gibran

Pemilihan umum merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi konstitusional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pemilihan umum memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut dipertegas melalui Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Perkembangan sistem pemilu Indonesia menunjukkan adanya perubahan desain kelembagaan yang terus berkembang. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PUU-XI/2013 menjadi landasan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak, yang kemudian diterapkan pada Pemilu 2019 dan 2024. Model tersebut dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensial dan menciptakan efisiensi penyelenggaraan pemilu. Namun, pelaksanaannya juga memunculkan persoalan, antara lain kompleksitas pemungutan suara, beban kerja penyelenggara, dan tantangan bagi pemilih dalam menentukan pilihan politik secara bersamaan.

Persoalan tersebut kembali memperoleh perhatian melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 26 Juni 2025. Dalam putusan ini, Mahkamah menentukan pemisahan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Pemilu nasional mencakup pemilihan anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Sementara itu, pemilu daerah mencakup pemilihan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota serta kepala daerah. Pemilu daerah dilaksanakan dalam rentang waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pelantikan anggota DPR dan DPD atau Presiden dan Wakil Presiden.

Putusan tersebut membawa konsekuensi penting bagi desain sistem pemilu Indonesia. Di satu sisi, pemisahan pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas representasi politik, menyederhanakan beban pemilih, dan memberikan ruang lebih besar bagi isu-isu pemerintahan daerah. Di sisi lain, perubahan tersebut menimbulkan persoalan mengenai pengaturan masa jabatan anggota DPRD dan kepala daerah, kepastian hukum transisi pemilu, serta kebutuhan penyesuaian peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini membahas tiga pertanyaan utama: bagaimana dasar konstitusional rekonstruksi sistem pemilu setelah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024; apa implikasi putusan tersebut terhadap desain kelembagaan dan periodisasi pemilu; serta bagaimana model pengaturan pemilu yang dapat menjaga keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan kedaulatan rakyat. 

Rekonstruksi sistem pemilu harus ditempatkan dalam kerangka konstitusionalisme demokratis. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan prinsip kedaulatan rakyat, sedangkan Pasal 22E mengatur prinsip dasar penyelenggaraan pemilu. Kedua ketentuan tersebut menjadi landasan untuk menilai apakah suatu desain pemilu mampu menjamin pelaksanaan hak politik warga negara sekaligus mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Konstitusi tidak secara terperinci menentukan bahwa seluruh pemilihan harus dilaksanakan pada hari yang sama. Karena itu, persoalan keserentakan pemilu tidak semata-mata berkaitan dengan penentuan tanggal pemungutan suara, tetapi juga dengan pilihan desain kelembagaan yang paling sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional. Dalam Putusan Nomor: 55/PUU-XVII/2019, Mahkamah Konstitusi telah membuka ruang bagi beberapa model keserentakan pemilu. Perkembangan tersebut kemudian dipertegas melalui Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024, yang menentukan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah.

Secara konseptual, pemisahan tersebut dapat dipahami sebagai upaya membedakan arena representasi politik nasional dari arena representasi politik daerah. Pemilu nasional berkaitan dengan pembentukan lembaga perwakilan nasional dan kepemimpinan eksekutif nasional. Sebaliknya, pemilu daerah berkaitan dengan pembentukan lembaga perwakilan daerah dan pemilihan kepala pemerintahan daerah. Pemisahan waktu penyelenggaraan berpotensi memberi kesempatan kepada pemilih untuk menilai isu, program, dan rekam jejak kandidat berdasarkan lingkup kewenangannya masing-masing.

Meskipun demikian, efektivitas pemisahan pemilu tidak dapat diasumsikan tercapai secara otomatis. Hasilnya bergantung pada desain sistem pemilu, kualitas regulasi, kesiapan penyelenggara, sistem kepartaian, serta pendidikan politik masyarakat. Pemisahan pemilu bahkan berpotensi menambah biaya penyelenggaraan dan memperpanjang intensitas kompetisi politik apabila tidak disertai pengaturan yang memadai.

Oleh karena itu, konstitusionalitas desain pemilu perlu dinilai melalui sejumlah prinsip. Pertama, jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Kedua, kepastian hukum mengenai jadwal, tahapan, dan masa jabatan pejabat terpilih. Ketiga, perlindungan hak memilih dan hak untuk dipilih. Keempat, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kelima, proporsionalitas antara tujuan perubahan sistem dan konsekuensi kelembagaan yang ditimbulkannya.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024 seharusnya tidak hanya dipahami sebagai perubahan jadwal pemilu. Putusan tersebut merupakan dasar bagi penataan kembali hubungan antara sistem pemilu, representasi politik, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka UUD NRI Tahun 1945.

Implikasi pertama berkaitan dengan kebutuhan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Putusan MK mengubah pemaknaan konstitusional terhadap sejumlah ketentuan dalam UU Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu menyesuaikan ketentuan mengenai tahapan pemilu, jadwal pemungutan suara, pencalonan, kampanye, penyelesaian sengketa, dan hubungan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah.

Putusan pengadilan konstitusi yang telah memperoleh kekuatan hukum mengikat tidak dapat diperlakukan sekadar sebagai rekomendasi kebijakan. Namun, pelaksanaannya tetap memerlukan pengaturan yang jelas untuk menjamin kepastian hukum dan menghindari pertentangan antarperaturan. Dalam hal ini, DPR bersama Presiden perlu membentuk kerangka hukum yang konsisten dengan amar putusan serta prinsip-prinsip konstitusi.

Implikasi kedua berhubungan dengan masa jabatan pejabat publik. Pemisahan pemilu nasional dan daerah menimbulkan kebutuhan penyesuaian periodisasi jabatan anggota DPRD dan kepala daerah. Penyesuaian tersebut tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas. Perpanjangan masa jabatan, pengisian jabatan sementara, atau mekanisme transisi lainnya harus dirancang dengan memperhatikan prinsip periodisitas pemilu, legitimasi demokratis, dan kepastian hukum.

Persoalan ini menjadi penting karena pemilu bukan hanya prosedur untuk memilih pejabat, melainkan juga mekanisme pembatasan kekuasaan melalui pergantian jabatan secara berkala. Oleh karena itu, rekonstruksi sistem pemilu harus menghindari keadaan ketika kebutuhan transisi justru mengurangi kepastian masa jabatan atau membatasi hak masyarakat untuk menentukan pemimpinnya.

Implikasi ketiga berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemisahan pemilu dapat memberikan ruang bagi isu lokal untuk memperoleh perhatian yang lebih besar karena pemilihan DPRD dan kepala daerah tidak berlangsung bersamaan dengan pemilu nasional. Secara teoritis, kondisi ini dapat memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah dan membantu pemilih membedakan evaluasi terhadap kebijakan nasional dan kebijakan lokal.

Namun, manfaat tersebut bergantung pada kemampuan partai politik dan kandidat untuk menyampaikan program yang substantif. Jika kompetisi politik daerah tetap didominasi isu nasional atau kepentingan elite partai, pemisahan jadwal belum tentu meningkatkan kualitas representasi lokal. Dengan demikian, pembaruan sistem pemilu perlu disertai penguatan demokrasi internal partai, transparansi pembiayaan politik, dan akses informasi yang memadai bagi pemilih.

Implikasi keempat menyangkut kepastian hukum pada masa transisi. Pada 28 Agustus 2025, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 124/PUU-XXIII/2025 menyatakan permohonan pengujian terkait implikasi Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024 tidak dapat diterima, antara lain karena perubahan norma yang dipersoalkan belum ditindaklanjuti atau dinormakan oleh pembentuk undang-undang. Perkembangan tersebut memperlihatkan pentingnya tindak lanjut legislasi agar konsekuensi perubahan desain pemilu dapat diatur secara jelas.

Keempat implikasi tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi sistem pemilu tidak cukup dilakukan dengan memisahkan jadwal pemungutan suara. Diperlukan penataan menyeluruh terhadap regulasi, periodisasi jabatan, mekanisme transisi, serta hubungan antara representasi nasional dan daerah.

Rekonstruksi sistem pemilu pasca-Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024 perlu diarahkan pada pembentukan desain kelembagaan yang mampu menggabungkan efektivitas pemerintahan dengan perlindungan kedaulatan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa agenda pembaruan yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, pembentuk undang-undang perlu melakukan kodifikasi atau harmonisasi regulasi kepemiluan secara sistematis. Pengaturan pemilu nasional dan pemilu daerah harus memiliki hubungan yang jelas, terutama mengenai tahapan, pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan penyelesaian sengketa. Harmonisasi ini juga perlu menghindari tumpang tindih kewenangan antarlembaga penyelenggara pemilu.

Kedua, pengaturan masa jabatan dan mekanisme transisi harus ditetapkan berdasarkan prinsip legalitas dan kepastian hukum. Setiap penyesuaian masa jabatan perlu memiliki dasar hukum yang eksplisit, tujuan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta batas waktu yang jelas. Mekanisme transisi tidak boleh menjadi sarana untuk memperpanjang kekuasaan tanpa legitimasi konstitusional yang memadai. Pengaturan tersebut juga harus menjamin agar hak masyarakat untuk memilih dan dipilih tidak dikurangi secara sewenang-wenang.

Ketiga, desain pemilu perlu disertai penguatan kualitas representasi politik. Pemisahan pemilu nasional dan daerah seharusnya memberikan kesempatan kepada pemilih untuk mengevaluasi program serta kinerja kandidat sesuai dengan tingkat pemerintahan yang diperebutkan. Untuk itu, transparansi pembiayaan kampanye, keterbukaan informasi kandidat, pendidikan pemilih, dan akuntabilitas partai politik harus menjadi bagian dari reformasi kepemiluan.

Keempat, efektivitas pemerintahan perlu ditempatkan sebagai tujuan yang sejalan dengan demokrasi, bukan sebagai alasan untuk mengurangi kedaulatan rakyat. Efisiensi biaya, penyederhanaan proses administrasi, dan kesinambungan pemerintahan memang penting, tetapi semuanya harus tetap tunduk pada prinsip pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Keberhasilan sistem pemilu tidak cukup diukur melalui penghematan anggaran atau kemudahan penyelenggaraan, melainkan juga melalui kualitas partisipasi dan representasi politik.

Kelima, evaluasi terhadap desain pemilu perlu dilakukan secara berkala dengan indikator yang terukur. Indikator tersebut dapat mencakup tingkat partisipasi pemilih, beban kerja penyelenggara, biaya penyelenggaraan, kualitas representasi politik, aksesibilitas bagi kelompok rentan, serta penyelesaian sengketa pemilu. Evaluasi berbasis data akan membantu pembentuk undang-undang menilai apakah model baru benar-benar mencapai tujuan konstitusionalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi sistem pemilu Indonesia harus dipahami sebagai pembaruan menyeluruh atas hubungan antara norma konstitusi, desain kelembagaan, dan praktik demokrasi. Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024 menyediakan landasan bagi perubahan tersebut, tetapi keberhasilannya bergantung pada tindak lanjut legislasi yang konsisten, partisipatif, dan berorientasi pada perlindungan hak politik warga negara.

Pada akhirnya, efektivitas pemerintahan dan kedaulatan rakyat bukanlah dua tujuan yang harus dipertentangkan. Sistem pemilu yang konstitusional justru harus mampu memastikan bahwa pemerintahan berjalan secara efektif karena memperoleh legitimasi demokratis, sedangkan legitimasi tersebut dipelihara melalui pemilu yang berkala, adil, dan memberikan ruang yang bermakna bagi rakyat untuk menentukan arah penyelenggaraan negara.

2. Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

4. Putusan Nomor: 14/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. 

5. Putusan Nomor: 55/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum.

6. Putusan Nomor: 135/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. 

7. Huda, Ni’matul. 2010. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Dr. Pillay was born on September 23, 1941, in southern Durban, a coastal city in eastern South Africa. Apartheid was formally codified as government policy seven years later, but Black people had been subject to racial segregation for much longer. The community Dr. Pillay and her six siblings grew up in was designated for people of Indian descent and was constantly under the threat of being declared a white area, which would have meant forced removal.[1]

She said every Christmas her father, who was a bus driver, would drive the family "along the esplanade so we could see the Christmas trees from afar". "There's no way you could stop and walk along that street," she said. "You can't go to the beaches, they were all designated for whites only. You couldn't go to the park or use the swings". Dr. Pillay also recalled a time when she was nine or 10 years old and wrote an essay at school about justice. "I wrote of two similar cases where the white man got off, but they sentenced the black man to life imprisonment," she said. "I don't know where I got that [from] …" nobody discussed [apartheid] in class. "We had no newspapers at home. We had no radio, obviously no television. So it must have been from the very atmosphere of awareness."[2]

Dr. Pillay describe in brief her early days in law. Like her schooling, Dr. Pillay was only allowed to attend non-white sections of university. She said her law classes were held in a "potato warehouse". "I was with students who were all involved in some way or another with protest activities and marches on the streets," she said. "I didn't actually join them, but that's that atmosphere of vibrant awareness of what apartheid is doing to us. "There was one protest outside our university and the police actually shot at the students." In 1965, she graduated from the University of Natal with a Bachelor of Laws, before going on to other study, including at Harvard. Two years after graduating, she opened her own law practice in Natal, becoming the first woman in the province to do so.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 

Trump had previously said he approved of showing the death of the Fort Hood attacker, while Vice-President JD Vance cast doubt on whether it would happen and said he would not watch it. Trump's decision to cancel the livestream came after widespread criticism in the US and globally. On Thursday, he said that "many very good and well meaning people would rather not watch him die". "I think streaming the execution for all to see might have been a strong deterrent for the World to witness how America deals with Terrorists and SCUM like Hasan," Trump said.[1]

"He will die, as scheduled, by firing squad, but this event will not be streamed," the president added in the post on Truth Social. Hasan fatally shot 13 unarmed US military personnel and injured 32 others at a military base in Texas in 2009. His execution by firing squad will be the first military execution in more than 60 years. Trump said the families of the victims can still view the execution in person if they wish.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.