(iStock)
Oleh:
Tim Hukumindo
Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Paylater: Kemudahan Belanja Atau Awal Permasalahan Keuangan?", "Apakah Debt Collector Pinjol Boleh Menyita Barang Milik Debitur?", silahkan dibaca juga mengenai "Aturan Pesangon Berubah! Bagaimana Menghitung Hak Pekerja setelah PHK Menurut UU Nomor 27 Tahun 2026?" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Ijazah Ditahan Perusahaan: Apa Perlindungan Hukum Bagi Pekerja?'.
Fenomena Penahanan Ijazah dalam Hubungan Kerja
Dalam dunia kerja, ijazah merupakan salah satu dokumen penting yang menjadi bukti formal atas pendidikan dan kualifikasi seseorang. Dokumen tersebut tidak hanya diperlukan untuk memperoleh pekerjaan, tetapi juga sering menjadi persyaratan dalam pengembangan karier, melanjutkan pendidikan, maupun mengakses kesempatan kerja yang lebih baik. Namun, dalam praktik hubungan industrial, masih ditemukan perusahaan yang meminta bahkan menahan ijazah asli milik pekerja sebagai persyaratan penerimaan kerja atau jaminan selama hubungan kerja berlangsung. Sebagian perusahaan beralasan bahwa kebijakan tersebut diperlukan untuk menjaga komitmen pekerja agar tidak mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir.
Praktik tersebut menimbulkan persoalan karena menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan. Pekerja yang membutuhkan pekerjaan sering kali tidak memiliki pilihan selain menyerahkan dokumen pribadinya demi memperoleh penghasilan. Dalam kondisi demikian, persetujuan pekerja untuk menyerahkan ijazah belum tentu mencerminkan kebebasan berkontrak yang sesungguhnya, mengingat terdapat ketimpangan posisi tawar antara pekerja dan pemberi kerja.
Padahal, hubungan kerja seharusnya dibangun berdasarkan kesepakatan yang adil, penghormatan terhadap hak masing-masing pihak, serta kepastian hukum. Perusahaan memang memiliki kepentingan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan usahanya, tetapi kepentingan tersebut tidak seharusnya menghilangkan hak dasar pekerja atas dokumen pribadinya. Oleh karena itu, penahanan ijazah bukan sekadar persoalan administratif perusahaan, melainkan persoalan perlindungan hak pekerja dalam hubungan industrial.
Penahanan Ijazah dan Kerugian bagi Pekerja
Penahanan ijazah dapat menimbulkan berbagai kerugian bagi pekerja, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun pengembangan karier. Ijazah merupakan dokumen yang sering dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan administrasi ketika seseorang ingin melamar pekerjaan baru, mengikuti seleksi jabatan, melanjutkan pendidikan, atau mengikuti program peningkatan kompetensi. Ketika ijazah asli berada dalam penguasaan perusahaan, pekerja dapat mengalami kesulitan untuk memanfaatkan dokumen tersebut bagi kepentingan pribadinya. Akibatnya, kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dapat terhambat.
Dari perspektif ekonomi, kondisi ini berpotensi menciptakan ketergantungan pekerja terhadap perusahaan. Seseorang yang ingin mengundurkan diri karena mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan lebih baik mungkin terpaksa menunda keputusannya karena khawatir ijazahnya tidak dikembalikan. Persoalan tersebut semakin serius apabila perusahaan mengaitkan pengembalian ijazah dengan pembayaran sejumlah uang, denda yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas, atau persyaratan lain yang memberatkan pekerja.
Dalam situasi demikian, penahanan ijazah berpotensi menjadi instrumen tekanan ekonomi dan menghambat kebebasan seseorang untuk menentukan pilihan pekerjaannya. Padahal, setiap pekerja berhak mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kesejahteraan melalui kesempatan kerja yang lebih baik. Dengan demikian, perlindungan terhadap dokumen pribadi juga merupakan bagian dari perlindungan terhadap hak ekonomi dan kebebasan pekerja.
Larangan Penahanan Ijazah dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan
Persoalan penahanan ijazah kini memperoleh landasan hukum yang lebih tegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal 78 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas melarang pemberi kerja, dalam membuat perjanjian kerja, untuk mensyaratkan dan/atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi milik pekerja sebagai jaminan dalam hubungan kerja.
Ketentuan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi pekerja. Artinya, perusahaan tidak dapat menjadikan ijazah asli sebagai instrumen untuk mengikat pekerja agar tetap bekerja atau menghalangi pekerja memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, undang-undang juga mengatur pengecualian terbatas. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2), pengecualian berlaku untuk kepentingan yang dibenarkan secara hukum terhadap ijazah atau dokumen pribadi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang dibiayai oleh pemberi kerja berdasarkan perjanjian kerja tertulis. Penjelasan pasal tersebut secara khusus menyebut sertifikat kompetensi yang diperoleh pekerja dari pelatihan yang dibiayai pemberi kerja.
Lebih lanjut, Pasal 79 mengatur konsekuensi bagi pemberi kerja yang melanggar larangan tersebut. Sanksi administratif yang dapat dikenakan meliputi:
1. Peringatan tertulis.
2. Denda administratif.
3. Pembatasan kegiatan usaha.
Hal yang sangat penting adalah Pasal 79 ayat (2) menegaskan bahwa pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pemberi kerja untuk mengembalikan ijazah dan/atau dokumen pribadi kepada pekerja.
Selain itu, perlindungan juga diberikan kepada pencari kerja. Pasal 50 ayat (2) melarang pelaksana penempatan tenaga kerja menahan ijazah dan/atau dokumen pribadi milik pencari kerja sebagai jaminan dalam penempatan kerja. Sebelum lahirnya undang-undang tersebut, Menteri Ketenagakerjaan juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja. Dengan demikian, larangan penahanan ijazah bukan lagi sekadar persoalan etika hubungan kerja, melainkan telah memperoleh pengaturan secara tegas dalam undang-undang.
Upaya Hukum Pekerja Ketika Ijazah Ditahan Perusahaan
Bagi pekerja yang mengalami penahanan ijazah, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum. Pertama, pekerja dapat mengajukan permintaan pengembalian ijazah secara langsung kepada perusahaan. Permintaan tersebut sebaiknya disampaikan secara tertulis agar terdapat bukti komunikasi dan permohonan yang jelas. Kedua, apabila perusahaan menolak mengembalikan ijazah, pekerja dapat menyampaikan pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat atau pengawas ketenagakerjaan untuk memperoleh penanganan sesuai kewenangannya.
Ketiga, pekerja dapat meminta pendampingan dari serikat pekerja, lembaga bantuan hukum, atau pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidang hukum ketenagakerjaan. Pendampingan tersebut penting agar pekerja memahami hak-haknya dan tidak menghadapi persoalan hukum sendirian. Keempat, apabila persoalan berkembang menjadi perselisihan hubungan industrial, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui mekanisme yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pekerja juga sebaiknya menyimpan bukti penyerahan ijazah, perjanjian kerja, surat-menyurat, maupun komunikasi dengan perusahaan. Bukti-bukti tersebut dapat membantu memperjelas permasalahan apabila diperlukan proses pengaduan atau penyelesaian hukum. Pada akhirnya, perlindungan terhadap ijazah merupakan bagian dari penghormatan terhadap martabat dan hak ekonomi pekerja. Perusahaan memang memiliki kepentingan untuk menjaga kedisiplinan dan keberlangsungan usaha, tetapi hal tersebut harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang adil, bukan dengan menahan dokumen pribadi pekerja.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan diharapkan menjadi instrumen penting untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih seimbang. Sebab, pekerjaan seharusnya menjadi jalan bagi seseorang untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, bukan justru menjadi alasan hilangnya kebebasan untuk menentukan masa depan dan memperoleh pekerjaan yang lebih baik.
________________
Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.
________________
Referensi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor: 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/5/HK.04.00/V/2025 tentang Larangan Penahanan Ijazah dan/atau Dokumen Pribadi Milik Pekerja/Buruh oleh Pemberi Kerja.







