Contoh Permohonan Penetapan Akta Kematian

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas perihal "Kapan Seseorang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia?", dan sebelumnya juga telah dibahas "Contoh Surat Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Hilang", serta pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas mengenai Contoh Permohonan Penetapan Akta Kematian. Perhatikan contoh berikut:[1]

Pati, ............../......./2021

Kepada Yth.:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati

Di,

     PATI

Hal: Permohonan Penetapan Akta Kematian

Dengan hormat, 

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama: Putri Poyumono

Tempat/Tanggal lahir: Pati/11 Maret 1978

Jenis Kelamin: Perempuan

Alamat: Jalan Yang Lurus, Nomor: 12, RT/RW: 003/002, Kel.: ........................., Kecamatan: .................., Kabupaten: Pati, Provinsi: Jawa Tengah.

Pekerjaan: Wiraswasta

Pendidikan: S1

E-mail: putriP78@gmail.com

Nomor HP: 082198887456

Selanjutnya mohon disebut sebagai "PEMOHON".

Pemohon bersama ini mangajukan permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kabupaten Pati guna mendapatkan penetapan Hakim tentang kematian untuk orang tua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Suami Pemohon yang bernama ……….. beralamat di ..................... dengan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada hari ………. tanggal ………. sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor …………. tanggal …………..;
2. Bahwa, Suami Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
3. Bahwa, Suami Pemohon yaitu ……….. telah meninggal dunia pada hari …….. tanggal ……………, di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan …………….;
4. Bahwa, oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Suami Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum …………..belum dibuatkan Akte Kematian;
5. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum ………………untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
6. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Pati;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kabupaten Pati kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Kelurahan ………. Kecamatan ………. Kabupaten ……….. pada ………. tanggal ………. telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : ………. karena sakit dan dikebumikan di TPU Kelurahan …………..;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati di Pati untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama …………………………tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Hormat Pemohon,

Ttd.

Putri Poyumono

______________

Referensi:

1. pn-pati.go.id

Kapan Seseorang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia?

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Hilang", sebelumnya juga telah dibahas "Konsekuensi Hukum Ucapan Agnes Monica", dan pada kesempatan yang berbahagian ini akan dibahas perihal Kapan Seseorang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia? Baru-baru ini mencuat terkait dengan terkuaknya fakta bahwa salah satu bupati terpilih di Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, ternyata mempunyai dwi kewarganegaraan. Pertanyaan hukum yang sangat penting di sini ialah kapan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia? Karena dari sinilah akar permasalahan hukumnya. Artikel ini akan membahas terlebih dahulu secara sekilas profile kabupaten Sabu Raijua, kemudian profile singkat Orient Patriot Riwu Kore selaku Bupati terpilih, dan akan diakhiri dengan kajian hukum sebagaimana judul artikel dimaksud. 

Kabupaten Sabu Raijua

Kabupaten Sabu Raijua adalah salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardiyanto pada 29 Oktober 2008 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Kupang. Kabupaten Sabu Raijua merupakan Daerah Otonom yang baru terbentuk Tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tanggal 26 Nopember 2008, yaitu pemekaran dari Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana Kabupaten Sabu Raijua merupakan Kabupaten yang ke-21 di provinsi Nusa Tenggara Timur.[1]

Letak Kabupaten Sabu Raijua berada di bagian selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Sabu Raijua berada pada posisi 121°16'10,78"–122°0'30,26" Bujur Timur dan 10°25'07,12"–10°49'45,83" Lintang Selatan. Luas Kabupaten Sabu Raijua adalah 460,47 km² yang terbagi atas 6 (enam) Kecamatan. Kecamatan yang terluas adalah Sabu Barat dengan luas wilayah 185,16 km² dan luasan yang terkecil adalah Kecamatan Sabu Timur dengan luas wilayah 37,21 km². Kabupaten Sabu Raijua mempunyai dua pulau besar dan satu pulau kecil, yaitu:  Pulau Sawu atau pulau Sabu; Pulau Raijua; Pulau Dana.[2]

Iklim di wilayah Kabupaten Sabu Raijua adalah sabana tropis yang kering (Aw). Hal tersebut ditandai dengan musim kemarau yang panjang dan musim penghujan yang relatif singkat dalam setahun di daerah ini. Musim penghujan di wilayah kabupaten ini biasanya terjadi sejak awal bulan Desember hingga akhir bulan Maret. Sementara itu, musim kemarau berlangsung sejak bulan April hingga bulan Oktober. Curah hujan tahunan wilayah ini berkisar antara 800–1300 milimeter per tahun dengan jumlah hari hujan kurang dari 100 hari hujan per tahun. Selama musim kemarau, banyak sungai dan aliran air yang mengering, sehingga warga lokal hanya dapat memanfaatkan sumur untuk pasokan air bersih mereka.[7] Suhu udara rata-rata di wilayah kabupaten ini bervariasi antara 23°–33°C dan tingkat kelembapan nisbi sebesar ±72%.[3]

Setelah otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan provinsi (Undang-undang Otonomi Daerah tahun 1999), Raijua menjadi sebuah kecamatan. Pada pembentukan Kabupaten Sabu Raijua pada tahun 2008, secara resmi kabupaten ini terbagi atas 6 kecamatan yakni Raijua, Sabu Barat, Hawu Mehara, Sabu Liae, Sabu Timur dan Sabu Tengah. Pada tahun 2008, Thobias Uly diangkat menjadi Penjabat Bupati dan pada 24 Januari 2011 Bupati definitif pertama hasil Pilkada Langsung Kabupaten Sabu Raijua, Ir. Marthen L. Dira Tome bersama Wakilnya Drs. Nikodemus Rihi Heke, M.Si mulai menjabat setelah dilantik oleh Gubernur NTT Frans Leburaya pada tanggal 24 Januari 2011 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Sabu Raijua.[4]

Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari 6 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 58 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 92.991 jiwa dengan luas wilayah 460,54 km² dan sebaran penduduk 202 jiwa/km². Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Sabu Raijua, adalah sebagai berikut:[5] Sabu Barat, Sabu Tengah, Sabu Timur, Sabu Liae, Hawu Mehara dan Raijua.

Profile Orient Patriot Riwu Kore

Beliau lahir di Kota Kupang pada 7 Oktober 1964. Jenjang pendidikan terakhirnya strata 1 atau S1. Orient menempuh pendidikan di Universitas Nusa Cendana Fakultas Ilmu Administrasi. Kampus yang biasa disingkat UNDANA ini merupakan universitas negeri pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. UNDANA berdiri pada tanggal 1 September 1962. Dalam YouTube KPU SABU RAIJUA, Orient disebutkan tinggal di Kelurahan Nunbaun Sabu, RT 003/RW 001, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur.[6]

Setelah menyelesaikan pendidikan Sarjana Administrasi Niaga di Universitas Nusa Cendana (UNDANA) Kupang tahun 1987, beliau kemudian melanjutkan pendidikan Strata Masternya di Amerika Serikat dengan menggondol  Pendidikan Master of Arts (MA) in Religius Studies diselesaikan di University of California (UCLA) Los Angeles (1996). Menyelesaikan Master of Business Administration (MBA) di selesaikan di University of Southern California (USC) tahun (1999). Serta menyelesaikan pendidikan Master of Theology (Th.M) California Center of Theological Studies  USA (2001).[7]

Beliau juga menyandang tiga gelar doktor antara lain: Doktor of Philosophy (Ph.D) diselesaikan di Dallas Theology Seminary di Texas (2004) Ph.D Accouting & Finance, diselesaikan di Argosy University of San Diego (2010), dan Doktor of Business Administration (DBA) di selesaikan di North Central University, Presscott, Arizona  USA (2016).[8]

Pada tahun 2003, Orient P. Riwu Kore pindah ke Amerika bersama seluruh anggota keluarganya. Orient P. Riwu Kore bekerja sebagai supervisor untuk membangun sistem video untuk border atau perbatasan antara USA dan Mexico. Ketika masih menjalani pendiidkan S2 di Amerika, Orient P. Riwu Kore menikahi Trini Martinez. Pernikahan itu dilaksanakan pada tahun 1996, keduanya kemudian menetap di AS. Istrinya sendiri lahir dan besar di Los Angeles, USA. Trini keturunan Jahudi dari Spanyol yang pindah ke Amerika setelah Perang Dunia ke II. Pernikahan Orient P. Riwu Kore dikarunia dua orang anak. Seorang laki-laki bernama Franklin Riwu Kore sudah menata karier sebagai Sniper tentara Amerika (US-ARMY). Anak laki-laki Orient P. Riwu Kore saat ini bertugas di Afganistan setelah bertugas sembilan bulan di Raqqa-Suriah. Sementara anak perempuannya, Jessica Riwu Kore berkuliah di Nursing Program di South Western College, San Diego  USA.[9] Demikian profil Orient P Riwu Kore, Bupati Terpilih WN Amerika Serikat yang secara mengejutkan memiliki pengalaman hidup yang luas.

Di lain sisi, menurut keterangan Kemendagri, sebenarnya Orient tercatat dalam sistem kependudukan sebagai WNI sejak 1997. "Orient Riwu Kore memiliki NIK DKI: 0951030710640454 status dalam database sistem kependudukan terdata tahun 1997 sebagai warga negara Indonesia dengan alamat Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok Jakarta Utara," kata Zudan dalam keterangan tertulisnya.[10]

Pada 28 Agustus 2018 Orient melakukan perekaman e-KTP di Jakarta Utara dengan alamat Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok. Kemudian, pada 10 Desember 2019, Orient pindah ke Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dengan Nomor: SKPWNI/3172/10122019/0096. "Orient Riwu Kore kemudian mengajukan permohonan pindah lagi dari Jakarta Selatan ke Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,"[11]

Namun, Orient ternyata diketahui memiliki dua paspor yakni paspor AS dan paspor Indonesia yang dikeluarkan pada April 2019. Pada 10 September 2020, Bawaslu menyurati Kedutaan Amerika Serikat (AS) untuk membantu mengecek status kewarganegaraan Orient. Pada 9 Januari 2021 Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma, juga melakukan percakapan bersama Kedutaan Besar Ameria Serikat melalui e-mail terkait data kewarganegaraan Orient. "Tanggal 22 Januari Kedutaan Besar Amerika menjawab e-mail dari Yudi dan menyatakan bahwa Orient adalah warga negara AS," ucap Abhan. Sedangkan, pada 2 Februari 2021 Kedutaan AS menjawab surat yang dikirimkan Bawaslu Sabur Raijua secara resmi dan menyatakan Orient adalah warga negara AS.[12]

Kapan Seseorang Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia?

Dalam kasus Orient Patriot Riwu Kore ini, pertanyaan hukum kapan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia? Menjadi penting. Mari kita perhatikan ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang mempunyai relevansi dengan persoalan hukum ini penulis kutip sebagai berikut:

"Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:

a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;

b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;

c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;

d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;

e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;

f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;

g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;

h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau

i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan  padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan."

Kasus Orient Patriot Riwu Kore yang dihubungkan dengan hak seseorang untuk turut serta dalam penyelenggaraaan pemerintahan/negara di Indonesia, khususnya untuk maju sebagai calon kepada daerah di Kabupaten Sabu Raiju provinsi Nusa Tenggara Timur, menjadi penting karena negara Indonesia kita ini tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Ketentuan Pasal 23 Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengatur bahwa "Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan: a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri." Jika dikaitkan ketentuan dimaksud dengan fakta bahwa ternyata Orient ternyata diketahui memiliki dua paspor yakni paspor AS dan paspor Indonesia yang dikeluarkan pada April 2019, maka secara hukum ia telah kehilangan kewarganegaraan Indonesia-nya. Selebihnya, sebagai akibat hukum turunan daripadanya, proses majunya Orient Patriot Riwu Kore dalam Pilkada Kabupaten Sabu Raiju menjadi tidak sah. 

____________

Referensi:

1. "Kabupaten Sabu Raijua", www.wikipedia.org., diakses pada tanggal 25 Februari 2021, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sabu_Raijua

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

6. "Profil Orient Patriot Riwu Kore, Bupati Terpilih Sabu Raijua yang Disebut Bawaslu Warga AS", www.tribunnews.com, Penulis: Endra Kurniawan, Editor: Pravitri Retno Widyastuti, diakses pada tanggal 25 Februari 2021, https://www.tribunnews.com/regional/2021/02/03/profil-orient-patriot-riwu-kore-bupati-terpilih-sabu-raijua-yang-disebut-bawaslu-warga-as?page=2.

7. "Profil Orient P Riwu Kore Punya Anak Sniper Tentara Amerika", "", suara.com, diakses pada tanggal 25 Februari 2021, https://www.suara.com/news/2021/02/03/115655/profil-orient-p-riwu-kore-punya-anak-sniper-tentara-amerika?page=all

8. Ibid.

9. Ibid.

10. "Menyoal Status Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih", www.kompas.com, Penulis : Sania Mashabi, Editor : Kristian Erdianto, diakses pada tanggal 25 Februari 2021, https://nasional.kompas.com/read/2021/02/06/10454211/menyoal-status-kewarganegaraan-ganda-bupati-sabu-raijua-terpilih?page=all.

11. Ibid.

Contoh Surat Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Hilang

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai "Ancaman Pidana Terkait Pasar Muamalah Di Depok", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas mengenai Contoh Surat Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Hilang. Perhatikan contoh berikut ini:[1]

Pati, ............../.........../2021

Kepada Yth.:

Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati

Jl. Raya Pati – Kudus KM. 3 Pati

Di,

      PATI

Perihal: Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal Hilang

Dengan hormat, 

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tegar Sekali, S.E.

Tempat/Tanggal lahir : Pati/9 Februari 1979

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jalan Yang Benar, Nomor: 15, Kel.: XY, Kec.: ABC, Pati-Jawa Tengah.

Agama : Islam

Status Perkawinan : Duda Cerai

Pekerjaan : Pengusaha

Pendidikan : S1

E-mail : tegar79@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

Dengan ini hendak mengajukan Permohonan Penetapan Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang Hilang dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon ............. adalah pemilik kapal “ .............. “ Grosse Akta balik nama kapal ............. No. Reg. ....... tgl ........... yang diuraikan dalam surat ukurnya No. ...../Gc tanggal ... yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I ............... oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan ukuran : Pnj. ... m, Lbr ... m, Dlm. .. m, isi kotor ...GT, isi bersih .. NT tanda selar GT ... No. .../Gc yang dibuat di ........ dalam tahun .... dari ..........., dilengkapi dengan mesin induk merk ...... Nomor ......., daya .. PK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia;

2. Sejarah kapal : ....... adalah pemilik kapal ........ yang dibuat di ….. tahun ……. dengan kriteria tersebut di atas;

3. Bahwa Grosse Akta Pendaftaran Kapal Masih berlaku Nomor : .... tanggal ........atas nama Kapal ........ Tanda selar : GT .. No. .../Gc yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I ......... An. .........., yang telah  diverifikasi dengan Surat Ukur Dalam Negeri masih berlaku Nomor : .../Gc tanggal ........ Nama Kapal “ ... “ Tanda Selar GT ... No. .../Gc dengan ukuran Panjang : ... m, Lebar : .... M, Dalam : ... M, Tonase Kotor (GT) ...., Tonase Bersih : ... yang dikeluarkan oleh Kantor UUP ........ dengan pengesahan Nomor .........., Tanggal ........., Atas Nama Kapal “ ....... “, Pas Besar masih berlaku Nama Kapal “ ......... “ Tanda Selar GT.... No. .../Gc Tanda Pendaftaran : ... Ga No. .... Ukuran Panjang ... M, Lebar : ... M, Dalam : ... M, GT : ..., NT : ... Tahun Pembuatan ... Penggerak Utama Mesin ...., No...... dan Bahan Utama Kayu yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas ........ Atas Nama Kapal “ ...... “ tersebut telah hilang dalam .............. pada ......... Tanggal .....; 

4. Bahwa, atas kehilangan Grosse Akta balik nama tersebut telah pemohon laporkan ke Kepolisian ............. pada hari ...... pada Tanggal ............ pukul .......... WIB;

5. Bahwa, pemohon juga pernah mengurus Grosse Akta pengganti yang hilang tersebut di Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut Kantor Kesyahbadaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I .............., tetapi disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

6. Bahwa, dengan alasan itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati;

7. Bahwa, pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Grosse Akta balik nama kapal ......... No. Reg. ..... tgl...........yang diuraikan dalam surat ukurnya No. ...../Gc tanggal .......... yang disyahkan di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I ............. oleh Pejabat Pendaftaran dan Pencatatan Balik Nama Kapal beserta Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Baliknama Kapal dengan ukuran : Pnj. ..... m, Lbr. .... m, Dlm. ..... m, isi kotor .... GT, isi bersih .... NT tanda selar GT .... No. ../Gc yang dibuat di ............ dalam tahun .... dari ..........., dilengkapi dengan mesin induk merk ......... Nomor 201xxx, daya .......pK yang dipergunakan dalam pelayaran dilaut dan kapal belum didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia dalam daftar umum untuk pendaftaran dan pencatatan balik nama kapal yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I .......... nama pemilik ............. berkedudukan di desa ..................... Kec. .......... Kab. ..........telah hilang di ............... pada ........ Tanggal .................... ;

3. Memerintahkan pejabat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrasi Pelabuhan Kelas I ............... untuk menerbitkan Grosse Akta balik nama kapal .......... No.Reg. ….. tgl ……. pengganti;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon ;

Hormat Kami,

Ttd.

Tegar Sekali, SE.

_____________

Referensi:

1. pn-pati.go.id

Ancaman Pidana Terkait Pasar Muamalah Di Depok

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Kuasa Gugatan Perceraian", sebelumnya pada label sudut pandang hukum platform Hukumindo.com telah membahas "The Meaning of Customary Criminal Sanctions in the Baduy Customary Law Community", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas perihal Ancaman Pidana Terkait Pasar Muamalah Di Depok. Pasar Muamalah sempat menyita perhatian masyarakat karena melakukan transaksi jual beli bukan menggunakan mata uang rupiah namun dengan menggunakan koin dinar dan dirham.

Profil Singkat Pendiri, Zaim Saidi

Berikut profil singkat pendirinya yang bernama Zaim Saidi. Zaim Saidi lahir di Temanggung, Jawa tengah pada 21 November 1962 silam dan kini berusia 58 tahun. Ia merupakan pendiri dari Pasar Muamalah Depok yang berada di Jalan Raya Tanah Baru, Beji, Depok, Jawa Barat. Zaim Saidi menikah dengan Dini Damayanti pada tahun 1994 dan dikaruniai lima orang anak. Zaim Saidi pernah mengenyam pendidikan sarjananya pada jurusan Teknologi Pangan dan Gizi di Institut Pertanian Bogor (IPB). Ia lulus pada tahun 1986. Pria itu kemudian mendapatkan Merdeka Fellowship dari pemerintah Australia untuk berkuliah pada program Magister Public Affairs, University of Sydney, Australia pada tahun 1996.[1]

Zaim Saidi juga dikenal aktif mengikuti berbagai organisasi seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) dan Wahanan Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Pada tahun 1997, Zaim Saidi mendirikan sebuah lembaga yang bergerak dibidang riset dan advokasi kedermawanan sosial yang bernama Public Interest Research and Advocacy Center (PIRAC). Pada tahun 1999 hingga 2002 ia bekerja di Development Alternative Inc. (DAI) yang merupakan perusahaan konsultan di Amerika Serikat. Zaim Saidi sebelumnya pernah belajar mengenai muamalat dan tasawuf pada tahun 2005 hingga 2006 kepada Syekh Umar Ibrahim Vadillo dan Syekh Dr Abdul Qadir as-Sufi sambil melakukan penelitian di Dallas College, Cape Town, Afrika Selatan. Pada hasil studinya ia menulis buku yang berjudul “Ilusi Demokrasi: Kritik dan Otokritik Islam”.[2]

Fakta-fakta Pasar Muamalah Depok

Berikut sejumlah fakta terkait Pasar Muamalah Depok, berdasar penjelasan Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan di Kantor Divisi Humas Polri:[3]

Pertama, tersangka Zaim Saidi diketahui memesan uang dinar dan dirham ke PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk. Kedua, dinar dan dirham yang digunakan tersebut dicetak dengan mencantumkan tulisan Kesultanan Bintan Darul Masyur Sultan Haji Husrin Hood, Amir Zaim Saidi Amirat Nusantara, Amir Tikwan Raya Siregar dengan harga sesuai acuan PT Antam. Ketiga, dinar yang digunakan di Pasar Muamalah adalah koin emas seberat 4,25 gram dan emas 22 karat. Ketiga, dinar yang digunakan di Pasar Muamalah adalah koin emas seberat 4,25 gram dan emas 22 karat. Keempat, dirham yang digunakan adalah koin perak murni seberat 2,975 gram. 

Kelima, Zaim menentukan harga beli koin dinar dan dirham tersebut sesuai harga Antam. Namun, dia menambahkan 2,5 persen sebagai keuntungan. "Saat ini nilai tukar satu dinar setara dengan Rp. 4 juta, sedangkan satu dirham setara dengan Rp. 73.500,-" kata Ramadhan. Keenam, Zaim berperan sebagai inisiator, penyedia lapak Pasar Muamalah, sekaligus pengelola dan tempat menukarkan rupiah dengan koin dinar atau dirham. Ketujuh, jumlah pedagang yang berjualan di pasar tersebut ada 10 hingga 15 pedagang. Mereka menjual sembako, makanan, minuman hingga pakaian. Kedelapan, polisi menyita barang bukti sejumlah uang dinar dan dirham antara lain tiga keping koin satu dinar, satu keping koin 1/4 dinar, empat keping koin lima dirham, empat keping koin dua dirham, 34 keping koin satu dirham, 37 keping koin 1/2 dirham. Kemudian meja untuk lapak pedagang, kursi untuk pedagang, barang dagangan berupa buku dan video mengenai transaksi di Pasar Muamalah yang beredar di media sosial. 

Setelah membaca fakta-fakta yang tersaji sebagaimana disajikan oleh Divisi Humas Polri di atas, sebenarnya alat transaksi yang digunakan pada Pasar Muamalah di Depok ini tidaklah benar-benar alat tukar/mata uang Dinar sebagaimana resmi berasal dari negara Kuwait, ataupun alat tukar/mata uang Dirham resmi berasal dari beberapa negara zajirah Arab seperti Uni Emirat Arab dan Maroko.   

Ancaman Pidana

Polisi menjerat Zaim Saidi pasal berlapis terkait aktivitas transaksi tanpa menggunakan rupiah. Zaim Saidi dijerat Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan ancaman 15 tahun penjara. Kemudian Pasal 33 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan ancaman pidana penjara satu tahun dan denda Rp 200 juta.[4] Menurut hemat penulis, jikapun dilakukan kajian, maka akan lebih relevan dikenakan Pasal 33 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, oleh karena itu Pasal 9 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana tidak dilakukan kajian lebih lanjut.

Pasal 33 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang berbunyi sebagaimana dikutip berikut ini:

"(1). Setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah dalam:

a. Setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran;

b. Penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang; dan/atau transaksi keuangan lainnya.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)."

"(2). Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)." 

Setelah membaca kutipan langsung dari bunyi Pasal 33 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang di atas, maka yang kemudian mungkin diterapkan secara lebih spesifik adalah hanya ayat (1) dari ketentuan di maksud. Adapun ancaman pidananya adalah kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

_______________

Referensi:

1. "Profil Zaim Saidi, Pendiri Pasar Muamalah Ditangkap Polisi", suara.com., kamis 04 Februari 2021, Rifan Aditya, https://www.suara.com/news/2021/02/04/073233/profil-zaim-saidi-pendiri-pasar-muamalah-ditangkap-polisi?page=all#:~:text=Zaim%20Saidi%20adalah%20pendiri%20Pasar,menggunakan%20koin%20dinar%20dan%20dirham.&text=Zaim%20Saidi%20lahir%20di%20Temanggung,dan%20kini%20berusia%2058%20tahun.

2. Ibid.

3. "9 Fakta Pasar Muamalah Depok Transaksi pakai Uang Dinar dan Dirham", JPNN.com., https://www.jpnn.com/news/9-fakta-pasar-muamalah-depok-transaksi-pakai-uang-dinar-dan-dirham?page=2

4. "Pakar Hukum Kritik Pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi Dijerat UU Soal Mata Uang", merdeka.com., Jumat, 5 Februari 2021 05:31, Reporter: Bachtiarudin Alam, https://www.merdeka.com/peristiwa/pakar-hukum-kritik-pendiri-pasar-muamalah-zaim-saidi-dijerat-uu-soal-mata-uang.html#:~:text=Zaim%20Saidi%20dijerat%20Pasal%209,dan%20denda%20Rp%20200%20juta.&text=Alasannya%2C%20transaksi%20jual%20beli%20tanpa%20rupiah%20tak%20hanya%20dilakukan%20tersangka.

Contoh Surat Kuasa Gugatan Perceraian

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Kuasa Cerai Talak", dan pada kesempatan yang berbahagia ini akan dibahas perihal Contoh Surat Kuasa Gugatan Perceraian. Perhatikan contoh berikut ini:[1]

S U R A T  K U A S A

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RST Binti UPQ 

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tanggal Lahir : Depok/3 Januari 1984

NIK : 3207999010850001

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Jl. Yang Lurus, Gg. Senggol, Nomor: 8, RT/RW: 002/001, Desa/Kel.: KLM, Kec.: X, Kota: Depok, Provinsi: Jawa Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”. 

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor kuasanya yaitu “Tegar Simorangkir Law Office", yang alamatnya disebut di bawah ini, menerangkan dengan Surat Kuasa ini memberikan kuasa penuh kepada:

• Tegar Simorangkir, S.H., M.H.

Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum pada Tegar Simorangkir Law Office.

Alamat : Perum Permata Depok 3, Blok B-21, Nomor: 18, RT/RW: 001/005, Kelurahan: XX, Kecamatan: Beji, Kota: Depok, Provinsi: Jawa Barat.

Yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”.

-------------------K H U S U S------------------

Guna bertindak sebagai Kuasa Hukum dari Pemberi Kuasa, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili dan/atau mendampingi sebagai Penggugat, dalam perkara perdata Gugatan Perceraian, melawan:

Nama : EFG Bin XYZ

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Bandung/22 Juli 1979

NIK : 3262112712829993

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Karyawan swasta

Alamat : Jl. Yang Benar, Gg. Mepet, Nomor: 11 D, RT/RW: 004/001, Desa/Kel.: XY, Kec.: Beji, Kota: Depok, Provinsi: Jawa Barat.

Untuk hal tersebut di atas, kepada Penerima Kuasa sebagai Kuasa Hukum dikuasakan untuk:

Menghadap Ketua/Majelis Hakim/Pejabat-pejabat Pengadilan Agama Depok, para pejabat pada Instansi Pemerintah maupun Institusi Swasta pada semua tingkat pangkat dan jabatan atau pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa:

• Membuat, menandatangani dan mengajukan surat Gugatan Perceraian; menerima dan menandatangani Surat Panggilan (Relaas) Sidang; menghadiri persidangan-persidangan; mendampingi dalam proses mediasi; melakukan perdamaian baik di dalam maupun di luar persidangan; membuat, menandatangani dan mengajukan Replik, Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi; Menanggapi, menerima dan atau menolak Jawaban serta Gugatan Rekonpensi, Duplik, Bukti-bukti Surat, Saksi-saksi dan Keterangan Saksi-saksi dari Tergugat/Penggugat Rekonpensi; Mengajukan Kesimpulan; Menghadiri Pembacaan Putusan dan/atau Penetapan; menerima dan menandatangani Surat Pemberitahuan Isi Putusan dan/atau Penetapan; memohon dan menerima Turunan Resmi Putusan dan/atau Penetapan; memohon Pelaksanaan Putusan (Executie); menyerahkan segala pembayaran-pembayaran; membuat, menandatangani dan mengajukan, memberi, menerima dan atau menolak setiap surat-surat, dokumen-dokumen, akta-akta dan tanda-terima sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa;

• Bertindak dengan perbuatan-perbuatan lainnya tanpa ada yang dikecualikan asalkan tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa;

• Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (recht van substitutie) dan secara tegas dengan hak retensi.

Depok, ....... Desember 2020

Penerima Kuasa                                           Pemberi Kuasa

Ttd.                                                                   Ttd.

Tegar Simorangkir, S.H., M.H.                   RST Binti UPQ

(Advokat)                                                           (Client)

_____________

Referensi:

1. Dokumen pribadi penulis.

Contoh Surat Kuasa Cerai Talak

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Permohonan Dispensasi Nikah Non Muslim", pada kesempatan yang berbahagia ini platform Hukumindo.com akan membahas mengenai Contoh Surat Kuasa untuk keperluan Cerai Talak di institusi Pengadilan Agama. Perhatikan contoh berikut ini:[1]

S U R A T   K U A S A

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AA Bin CC

NIK : .............

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tgl. Lahir : .................../.................... 

Agama : Islam

Pendidikan : .................

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : ............., RT/RW: 003/001, Desa: ....., Kecamatan: .........., Kabupaten/Kota: .........., Provinsi: .............

Untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”.

Dalam hal ini memilih domisili hukum pada Kantor kuasanya yaitu “OPQ” Law Firm, yang alamatnya disebut di bawah ini, menerangkan dengan Surat Kuasa ini memberikan kuasa penuh kepada:

• Tegar Nasution, S.H., M.H.

Pekerjaan : Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada “OPQ” Law Firm.

Alamat : Jl. ............., RT/RW: 003/001, Desa: ....., Kecamatan: .........., Kabupaten/Kota: .........., Provinsi: ..............

Yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”.

-------------------------------K H U S U S-------------------------------

Guna bertindak sebagai Kuasa Hukum Pemberi Kuasa, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa mewakili dan/atau mendampingi, sebagai “Pemohon” dalam perkara perdata Cerai Talak pada jurisdiksi hukum Pengadilan Agama ....................., melawan:

Nama : HIJ Binti XYZ

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat/Tgl. Lahir : ................./.................

Agama : Islam

Pendidikan : .............

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Perum............., RT/RW: 003/001, Desa: ....., Kecamatan: .........., Kabupaten/Kota: .........., Provinsi: ..............

Selanjutnya dalam perkara a quo disebut sebagai “Termohon”.

Untuk hal tersebut di atas, kepada Penerima Kuasa sebagai Kuasa Hukum dikuasakan untuk:

Menghadap Ketua/Majelis Hakim/Pejabat-pejabat Pengadilan Agama .................., para pejabat pada Instansi Pemerintah maupun Institusi Swasta pada semua tingkat pangkat dan jabatan atau pihak-pihak lain yang terkait sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa:

• Membuat, menandatangani dan mengajukan Surat Gugatan dan Perubahan Gugatan; Menerima dan menandatangani Surat Panggilan Sidang (relaas-relaas); Menghadiri setiap persidangan-persidangan; Mendampingi dalam proses mediasi di Luar maupun di dalam Pengadilan; Melakukan perdamaian atas segala akibat hukum gugatan a quo baik di dalam maupun di luar persidangan atas seizin Pemberi Kuasa; Membuat, menandatangani dan mengajukan Replik serta membantah gugatan rekonpensi dalam hal diperlukan; Mengajukan Bukti-bukti surat dan Saksi-saksi; Menanggapi, menerima dan atau menolak Jawaban, Gugatan Rekonpensi, Duplik, Bukti-bukti Surat, Saksi-saksi dan Keterangan Saksi-saksi, maupun Ahli-ahli, yang diajukan oleh Tergugat; Mengajukan Kesimpulan-kesimpulan; Mendamping Pemberi Kuasa dalam pembacaan ikrar talak oleh Pemberi Kuasa; Menghadiri pembacaan penetapan-penetapan maupun putusan-putusan; Menerima dan menanda tangani Surat Pemberitahuan Isi Putusan/Penetapan; Memohon dan menerima Turunan Resmi Putusan/Penetapan; Menolak dan atau memohon Pelaksanaan Putusan (Executie); Menyerahkan segala pembayaran-pembayaran dan menandatangani bukti-bukti pembayaran; Membuat, menandatangani dan mengajukan, memberi atau menerima serta menolak setiap surat-surat, dokumen-dokumen, akta-akta dan tanda terima sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa;

• Bertindak dengan perbuatan-perbuatan lainnya tanpa ada yang dikecualikan asalkan tidak bertentangan dengan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehubungan dengan perkara tersebut di atas demi kepentingan Pemberi Kuasa;

• Kuasa ini diberikan dengan hak substitusi (recht van substitutie) dan secara tegas dengan hak retensi.

................, 9 Februari 20....

Penerima Kuasa                                              Pemberi Kuasa

Ttd.                                                                       Ttd.

Tegar Nasution, S.H., M.H.                              AA Bin CC

(Advokat)                                                              (Pemohon)

____________

Referensi:

1. Dokumen pribadi penulis.