3 Kekuatan Hukum Penetapan Akta Perdamaian

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Pada label praktik hukum, sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai Putusan Perdamaian Yang Bertentangan dengan Undang-undang dapat Dibatalkan. Selanjutnya, yaitu pada kesempatan ini akan membahas mengenai 3 Kekuatan Hukum Penetapan Akta Perdamaian.

Kekuatan hukum apa saja yang melekat pada Putusan atau Penetapan Akta Perdamaian? Hal ini diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR.[1]

Pada dasarnya ada tiga kekuatan hukum dalam suatu penetapan akta perdamaian, diuraikan sebagaimana berikut:

1. Disamakan Kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap, menurut Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdata, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal inipun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan yang demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum.[2]
2. Mempunyai Kekuatan Eksekutorial, penegasan ini disebut dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Kalimat terakhir Pasal tersebut menegaskan, bahwa putusan akta perdamaian: a). Berkekuatan sebagai putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan b). Juga berkekuatan eksekutorial (executorial kracht) sebagaimana halnya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini berarti apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela, maka ia dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, dan atas permintaan itu, Ketua Pengadilan Negeri menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.[3]
3. Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding, hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR. Putusan akta perdamaian, tidak dapat dibanding. Dengan kata lain, terhadap putusan tersebut tertutup upaya hukum banding dan kasasi. Larangan itu sejalan dengan ketentuan yang mempersamakan kekuatannya sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal itupun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1038 K/Sip/1973, bahwa terhadap Putusan Perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan Banding. Dijelaskan kenapa tidak dapat dibanding, karena sesuai ketentuan Pasal 154 RBg/ 130 HIR, putusan Perdamaian atau acte van vergelijk, merupakan suatu Putusan yang tertinggi, tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya.[4]

Dengan kata lain, 3 kekuatan hukum Penetapan Akta Perdamaian adalah inkraht, executable, dan tidak dapat dilakukan upaya hukum. Case closed.
____________

Referensi:

1. "Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)", M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-10 Tahun 2010, Hal.: 279.

2. Ibid. Hal.: 279.

3. Ibid. Hal.: 280.

4. Ibid. Hal.: 280-281.

Putusan Perdamaian Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang Dapat Dibatalkan

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai 4 Syarat Formil Putusan Perdamaian, dan pada kesempatan ini akan dibahas mengenai Putusan Perdamaian yang Bertentangan dengan Undang-undang dapat Dibatalkan.

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penetapan akta perdamaian dibuat oleh Hakim bertitik tolak dari hasil kesepakatan para pihak yang berperkara. Oleh karena kesepakatan itu merupakan produk persetujuan para pihak yang digariskan Pasal 1320 KUHPerdata, maka terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata yang melarang persetujuan mengandung kuasa yang haram, yaitu persetujuan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Akibat lebih lanjut larangan ini dikaitkan dengan akta perdamaian, hakim tidak dibenarkan mengukuhkan kesepakatan dalam bentuk penetapan akta perdamaian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.[1]

Bahkan larangan itu secara khusus diatur secara rinci dalam pasal-pasal berikut:[2]

1. Pasal 1859 ayat (1) KUHPerdata, pasal ini melarang persetujuan perdamaian yang mengandung kekhilafan, mengenai orangnya, atau mengenai pokok perselisihan;
2. Pasal 1859 ayat (2) KUHPerdata, persetujuan perdamaian tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan dan pemaksaan;
3. Pasal 1860 KUHPerdata, penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang mengandung kesalahpahaman tentang duduk perkara, mengenai alas hak yang batal, bertentangan dengan Pasal 1860 KUHPerdata, terhadap hal dimaksud dapat dibatalkan;
4. Pasal 1861 KUHPerdata, persetujuan perdamaian yang diadakan berdasarkan surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu dianggap mengandung cacat materiil, oleh karena itu dianggap tidak sah dan batal demi hukum;
5. Pasal 1862 KUHPerdata, suatu persetujuan mengenai sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap (res judicata), namun hal itu tidak disadari para pihak atau salah satu pihak mengakibatkan persetujuan itu batal. Oleh karena itu, penetapan akta perdamaian yang bersumber dari persetujuan yang demikian dapat diajukan pembatalan.

Dari penjelasan di atas, putusan akta perdamaian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum yang digariskan Pasal 1337 KUHPerdata. Begitu pula halnya, putusan itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Pasal 1859, 1860, 1861 dan 1862 KUHPerdata. Apabila putusan tersebut mengandung salah satu cacat yang disebut dalam pasal-pasal dimaksud, dapat dijadikan alasan untuk menuntut pembatalan terhadapnya.[3]   
____________

Referensi:

1. "Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)", M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-10 Tahun 2010, Hal.: 277.

2. Ibid. Hal.: 277-279.

3. Ibid. Hal.: 279.

Waktu Tunggu Bagi Perempuan Muslim Setelah Perceraian

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya dalam label sudut pandang hukum, platform Hukumindo.com telah membahas mengenai "Aspek Pidana Tidak Melaksanakan Putusan PHI", dan pada kesempatan ini akan dibahas Mengenal 4 Ketentuan Waktu Tunggu (iddah) Dalam KHI.

Baru-baru ini, Penulis yang berprofesi sebagai advokat praktik, ditanya oleh salah satu klien perempuan yang perkara perceraiannya telah selesai, mengenai berapa lama masa tunggu baginya untuk dapat menikah kembali, dan dihitung sejak kapan? Berkaitan dengan hal itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan dimaksud.

Hukum Islam sebagaimana Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur mengenai waktu tunggu atau iddah. Tepatnya, diatur dalam Bab VII mengenai Waktu Tunggu, yaitu Pasal 39  yang bunyinya sebagai berikut:

"(1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut: a). Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari; b). Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;  c). Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;

(2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;

(3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami."

Jika memperhatikan ketentuan di atas, serta dikaitkan dengan pertanyaan yaitu berapa lama masa tunggu bagi seorang perempuan muslim untuk dapat menikah kembali, dan dihitung sejak kapan? Perlu ditambahkan di sini, perempuan muslim dimaksud adalah telah selesai mengajukan gugatan cerai di salah satu Pengadilan dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan ketentuan di atas, baginya berlaku ketentuan bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) har, selain itu perhitungan mengenai kapan dimulainya waktu tunggu dimaksud adalah bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Perlu diperhatikan bahwa dalam hal putusanya perkawinan akibat perceraian, masa tunggu dihitung sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (in kraht van gewijsde), bukan dihitung sejak putusnya perkara pada Pengadilan tingkat pertama. Hal ini berarti, bisa saja salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak puas dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dan mengajukan upaya hukum lanjutan seperti Banding atau Kasasi.

________________
Referensi:

1. Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4 Syarat Formil Putusan Perdamaian

(iStock)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai Tempat dan Biaya Mediasi, dan pada kesempatan ini akan dibahas mengenai Syarat Formil Putusan Perdamaian.

Permasalahan syarat formil putusan perdamaian tidak hanya merujuk pada ketentuan Pasal 130 dan 131 HIR, tetapi juga pada ketentuan lain seperti Bab XVIII, Buku Ketiga KUHPerdata (Pasal 1851-1864). Tanpa mengurangi ketentuan PERMA Nomor: 2 Tahun 2003 sebagai modifikasi Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, mediator maupun hakim perlu mengetahui setidaknya 4 syarat formil putusan perdamaian yang akan dibahas berikut.[1]

Pertama, persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak boleh ada yang tertinggal. Perdamaian harus membawa para pihak terlepas dari seluruh sengketa. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam perjanjian. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan, putusan perdamaian yang dikukuhkan dalam bentuk penetapan akta perdamaian mengandung cacat formil, karena bertentangan dengan persyaratan yang ditentukan Pasal 1851 KUHPerdata. Oleh karena itu, jika syarat ini dihubungkan dengan proses mediasi yang digariskan PERMA Nomor: 2 Tahun 2003, hakim harus benar-benar memperhatikan hal tersebut, pada saat diminta pengukuhan menjadi akta perdamaian. Sekiranya para pihak ternyata tidak mengakhiri sengketa yang diperkarakan secara tuntas, hakim dapat menolak mengukuhkannya menjadi akta perdamaian.[2] 

Kedua, syarat kedua sebagaimana digariskan oleh Pasal 1851 KUHPerdata mengenai bentuk persetujuan adalah: a). Berbentuk akta tertulis, boleh di bawah tangan yang ditanda-tangani kedua belah pihak; b). Tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan atau oral; c). Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis, dinyatakan tidak sah. Mengenai hal ini, Pasal 11 ayat (1) PERMA sudah sejalan dengan Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUHPerdata, yang mengharuskan kesepakatan wajib merumuskan secara tertulis.[3] 

Ketiga, syarat ini berkaitan dengan ketentuan Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ke-2 Jo. Pasal 1330 KUHPerdata. Meskipun Pasal 1320 KUHPerdata mempergunakan istilah tidak cakap dan Pasal 1852 KUHPerdata istilah tidak mempunyai kewenangan, maksudnya adalah sama, yaitu yang bertindak membuatnya tidak mempunyai kekuasaan untuk itu, disebabkan yang bersangkutan tidak mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai persona standi in judicio. Yang tidak cakap ini berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata terdiri atas orang yang belum dewasa dan orang yang dibawah pengampuan. Namun yang dimaksud dengan orang yang tidak mempunyai kekuasaan membuat perdamaian, lebih luas dari itu. Meliputi juga badan hukum yang belum mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM, dianggap tidak memiliki kekuasaan membuat persetujuan perdamaian atas nama Perseroan (PT) yang bersangkutan.[4] Menurut hemat penulis, singkatnya seseorang yang membuat perjanjian di sini adalah harus dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai persona standi in judicio. 

Keempat, seluruh pihak yang terlibat dalam perkara ikut dalam persetujuan Perdamaian. Artinya yang terlibat dalam persetujuan perdamaian tidak boleh kurang dari pihak yang terlibat dalam perkara. Semua orang yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang ditarik sebagai Tergugat, mesti seluruhnya ikut ambil bagian sebagai pihak dalam persetujuan perdamian. Membuat kesepakatan yang tidak mengikutsertakan seluruh pihak Penggugat dan Tergugat dianggap mengandung cacat plurium litis consortium, yaitu tidak lengkap pihak yang berdamai.[5]

_______________

Referensi:

1. "Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)", M. Yahya Harahap, S.H., Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-10 tahun 2020, Hal.: 275.

2. Ibid. Hal.: 275.

3. Ibid. Hal.: 275-276.

4. Ibid. Hal.: 276.

5. Ibid. Hal.: 276-277.

Baharuddin Lopa, Jaksa Agung Jujur Dan Sederhana

(id.wikipedia.org)

Oleh:

Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai "Lasdin Wlas, Advokat Veteran Yang Masih Aktif Berpraktik" dalam label Tokoh Hukum. Pada kesempatan ini akan dibahas salah satu Jaksa Agung yang sederhana dan jujur yaitu Baharuddin Lopa.

Baharuddin Lopa, S.H., lahir di Pambusuang, Balanipa, Polewali Mandar, Indonesia pada tanggal 27 Agustus 1935, dan meninggal di Riyadh, Arab Saudi, 3 Juli 2001 dengan umur 65 tahun. Sampai dengan meninggalnya, beliau adalah Jaksa Agung Republik Indonesia pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yang menjabat pucuk pimpinan korps Adyaksa dari tanggal 6 Juni 2001 sampai wafatnya pada tanggal 3 Juli 2001. Jabatan lain yang pernah diembannya adalah mantan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, anggota Komnas HAM dan Menteri Hukum dan HAM.[1] Sumber lain mengatakan bahwa beliau merupakan keturunan bangsawan terpandang di daerah Polman.

Sepak Terjang Sebagai Jaksa

Di usianya yang baru 23 tahun dan statusnya masih Mahasiswa hukum di Universitas Hasanuddin, Lopa diminta menjadi Jaksa di Kajari Makassar. Dua tahun di sana, prestasinya di bidang hukum cukup baik, beliau lalu menjadi Bupati Majene di usia 25 tahun. Usia yang masih sangat muda. Di usia itu, dia ditugaskan untuk menyelesaikan berbagai macam kasus hukum yg terjadi di Majene. Saat itu, ada seorang penguasa perang asal Mandar bernama Andi Selle. Andi Selle adalah Komandan Batalyon 710 yang terkenal kaya karena terlibat kasus penyelundupan kopra.[2]

Lopa pernah ditawarkan uang untuk mendukung bisnis Selle. Lopa kemudian mengatakan; “Kebijakan pemerintah itu harus yang terbaik bagi rakyat, bukan untuk kepentingan penguasa,” ucapnya. Setelah mengucapkan itu, kehidupan Lopa mulai terusik. Nyawanya sering diancam tuk dibunuh. Selle kemudian mengajak Lopa untuk adu tembak, tapi Lopa menolaknya. Setelah menolak ajakan duel tersebut, tiap hari Selle selalu meneror Lopa bahwa Loppa akan diculik dan diinterogasi. Beruntung, saat itu Kapten dari satuan Kepolisian bernama Andi Dadi melindungi nyawa Lopa.[3]

Setelah menjadi Bupati, ia kembali menjadi Jaksa di Kejaksaan Tinggi Maluku dan Irian Barat sebelum menjadi Kepala Kejaksaan Negeri di Ternate. Ketika di Ternate, Lopa pernah diberikan satu truk durian. Ia menolak dan menyuruh mobil itu kembali, ucap Andi Hamzah, GuBes Univ Trisakti.[4]

Kasus terbesar yang ditangani Lopa ialah kasus korupsi Soeharto. Saat itu ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Komnas HAM. Lopa selalu menanyakan kemajuan proses perkara ini kepada teman temannya di Kejaksaan Agung. Soeharto sering dipanggil, tapi selalu absen dengan alasan sakit. Meski begitu, ia berhasil meringkus salah satu sahabat Soeharto yakni Bob Hasan. Bob ialah seorang pengusaha bisnis kayu dan mantan Menteri Perindustrian. Lopa berhasil memasukkan Bob ke dalam LP Nusakambangan, meski saat itu, Soeharto sedang memimpin dan Lopa bisa saja terancam.[5]

Cerita Kejujuran Dan Kesederhanaan Baharuddin Lopa

Cerita mengenai kejujuran Baharuddin Lopa cukup banyak, diantaranya beliau melarang Istrinya naik mobil dinas “hanya” untuk pergi ke pasar. Dia menolak pemberian 10K$ AS dari teman masa kecilnya. Dia juga sering pinjam sepatu ajudannya.[6]

Karena pribadinya yang sangat sederhana dan esktrem dalam menegakkan keadilan serta berbagai macam kasus korupsi, Gusdur pun mempercayainya memegang jabatan strategis itu. Sosok Baharuddin Lopa memang berbeda dengan kebanyakan pejabat yang kita kenal. Saat menjabat menjadi Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulawesi Selatan, Lopa menulis di Surat Kabar: “Jangan berikan uang kepada para jaksa. Jangan coba-coba menyuap para penegak hukum, apa pun alasannya!”.[7]

Ada juga cerita tentang Jusuf Kalla dengan Baharuddin Lopa. Jusuf Kalla disingkat dengan JK yang saat itu masih menjadi pebisnis mobil pernah ditelefon Lopa. Lopa mengatakan ingin membeli sedan kelas satu. JK kemudian menawarkan mobil Toyota Crown seharga 100 juta saat itu. Tapi Lopa menolak. JK kemudian menawarkan mobil Cressida seharga 60 juta. Lopa kembali menolak. JK lalu menawarkan Corona dengan cuma-cuma kepada Lopa (yang saat itu harganya 30 juta), tapi Lopa menolak. JK menawarkan membeli dengan 5 juta saja, Lopa masih menolak. Lopa kemudian meminta Corona 30 juta dengan sistem menyicil. Bukan karena tidak punya uang, ia hanya ingin hidup sederhana.[8]

Cerita lain adalah antara Baharuddin Lopa dengan ajudannya. Enang, salah satu ajudan Lopa mengatakan, pernah suatu hari Loppa ingin menghadiri salah satu kegiatan besar. Namun saat itu, ia lupa membawa sepatu dan kaus kaki (karena hanya memakai sandal). Lopa kemudian meminjam sepatu dan kaus kaki milik Enang untuk pergi ke acara tersebut.[9]

Cerita lain tentang kesederhanaan dan kejujuran Baharuddin Lopa adalah tentang parcel lebaran. Pada 1982, Lopa ditugaskan sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar. Ketika itu, dia wanti-wanti kepada anak buahnya agar tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun. Menjelang hari raya Lebaran, Lopa mengumpulkan anak buahnya untuk mengingatkan agar tak menerima parsel. Menjelang Lebaran, dia melihat ada dua parsel di rumahnya. Dengan raut wajah masam, Lopa bertanya kepada seisi rumahnya.[10]

“Siapa yang kirim parsel ke sini!?” tanya Lopa. Seisi rumah pun tak ada yang menjawab. Kemudian, Lopa melihat salah satu parsel yang sedikit terkelupas. Lopa pun bertanya kembali. “Siapa yang membuka parsel ini!?” tanya Lopa, lagi. Tak lama kemudian, seorang putrinya menghampiri Lopa untuk meminta maaf, karena telah membuka parsel dan mengambil sepotong cokelat dalam parsel tersebut. Lopa kemudian meminta anaknya yang lain membeli cokelat dengan ukuran dan jenis yang sama, untuk mengganti cokelat di parsel tersebut.[11]

Catatan penulis atas salah satu Jaksa Agung R.I. ini adalah jika kita bicara hukum, tidak melulu membicaran aturan-aturan yang sifatnya teknis, namun juga perlu ditanamkan karakter manusianya yang positif seperti kejujuran dan kesederhanaan. Pada masanya, mungkin Baharuddin Lopa ini merupakan tokoh antik dan langka seperti Mar'ie Muhammad atau Artidjo Alkostar, sehingga karakternya perlu diwariskan. 

_________________

Referensi:

1. "Baharuddin Lopa", id.wikipedia.org., diakses pada 20 September 2020, https://id.wikipedia.org/wiki/Baharuddin_Lopa

2. "Baharuddin Lopa, Jaksa Agung yang Kelewat Jujur dan Sederhana", mojok.co, Diakses pada tanggal 20 September 2020, https://mojok.co/terminal/baharuddin-lopa-jaksa-kelewat-jujur-dan-sederhana/

3. Ibid.

4. Ibid. 

5. Ibid.

6. Ibid.

7. Ibid.

8. Ibid.

9. Ibid.

10. "Baharuddin Lopa, Pendekar Hukum Antisuap Keturunan Bangsawan Sulsel", idntimes.com, diakses pada tanggal 20 September 2020, https://www.idntimes.com/news/indonesia/anabel-yevina-mulyadi-wahyu/baharuddin-lopa-pendekar-hukum-antisuap-keturunan-bangsawan-sulsel/3

11. Ibid.