Rabu, 07 Oktober 2026

Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.Fil., S.H., M.H. 

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision", "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", silahkan dibaca juga mengenai "Pembentukan BPGMN Dalam Perspektif Hukum Tata Negara" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026'.

Membaca Putusan MK No: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, tanggal 6 Oktober 2026, merupakan salah satu putusan yang penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia. Bukan semata-mata karena perkara ini menyangkut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, melainkan karena untuk pertama kalinya Mahkamah Konstitusi secara eksplisit menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

Namun, temuan tersebut tidak berujung pada pembatalan pencalonan ataupun pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden. Mahkamah justru menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima karena para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut. Pada saat yang sama, Mahkamah menyatakan bahwa persoalan mengenai fakta yang ditemukan dalam persidangan merupakan ranah lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menilai keterpenuhan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.

Dengan demikian, putusan ini menyisakan pertanyaan konstitusional yang jauh lebih besar daripada sekadar persoalan ijazah: Apa akibat hukum apabila ternyata pada saat pencalonannya seorang Wakil Presiden tidak memenuhi salah satu persyaratan konstitusional atau undang-undang, tetapi persoalan tersebut baru terbukti setelah ia dilantik? Pertanyaan inilah yang membuat Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 layak dibaca tidak hanya sebagai putusan perkara pemilu, tetapi juga sebagai pintu masuk untuk memahami hubungan antara hukum pemilu, hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden.

Perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 diajukan oleh dua belas Pemohon, antara lain Komite Independen Pemantau Pemilu, Partai Ummat, Denny Indrayana, sejumlah anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI, serta beberapa warga negara. Permohonan diajukan pada 10 September 2026 dan diregistrasi oleh MK pada 17 September 2026. Persoalan yang diajukan pada pokoknya adalah keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka ketika menjadi calon Wakil Presiden dalam Pemilu 2024.

Para Pemohon berpendapat bahwa syarat pendidikan minimal sebagaimana Pasal 169 huruf r UU Pemilu merupakan persyaratan yang bersifat imperatif. Mereka meminta MK, antara lain, menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat, mendiskualifikasinya, membatalkan penetapan KPU mengenai pencalonannya, bahkan membatalkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden. Problem pertama langsung terlihat: perkara tersebut diajukan lebih dari dua tahun setelah Pemilu 2024 selesai dan setelah Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Pelantikan tersebut dilakukan oleh MPR berdasarkan penetapan pasangan calon terpilih oleh KPU. Dengan kata lain, perkara ini mencoba membawa kembali persoalan pada tahap pencalonan 2023 ke dalam forum perselisihan hasil pemilu pada 2026.

Menariknya, MK tidak langsung berhenti pada persoalan kedudukan hukum atau tenggang waktu. Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang disebutnya sebagai keadaan khusus dalam perkara tersebut. Mahkamah mengakui bahwa para Pemohon memang bukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana subjek yang secara limitatif ditentukan dalam hukum acara PHPU. Akan tetapi, karena perkara menyangkut dugaan tidak terpenuhinya syarat pencalonan yang menurut Pemohon baru diketahui kemudian, Mahkamah memilih terlebih dahulu memeriksa substansi keadaan khusus tersebut. Di sinilah letak bagian paling penting dari putusan ini.

Setelah memeriksa bukti-bukti dan keterangan para pihak, Mahkamah menyatakan: "tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SLTA atau sederajat". Pernyataan tersebut bukan berasal dari Pemohon, media massa, ataupun pengamat politik. Pernyataan tersebut merupakan temuan Mahkamah sendiri dalam putusan. Hal ini penting dibedakan dari pernyataan: “MK menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah.” Itu bukan formulasi yang tepat. MK menyatakan bahwa dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan keberadaan ijazah/sertifikat/diploma luar negeri yang menjadi dasar penyetaraan. Perbedaan terminologis tersebut penting dalam penulisan hukum.

Lalu mengapa kemudian Gibran tidak didiskualifikasi? Jawabannya terletak pada perubahan status hukum Gibran. Menurut Mahkamah, Gibran pada saat perkara diputus bukan lagi calon Wakil Presiden. Ia telah dilantik dan telah berstatus sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dengan demikian, persoalan pencalonan tidak lagi dapat begitu saja ditarik ke dalam rezim PHPU. Mahkamah menyatakan: status calon berakhir ketika calon terpilih dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Karena itu, MK menyatakan dirinya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dalam posisinya sebagai Wakil Presiden melalui perkara PHPU tersebut. Ini adalah garis demarkasi yang sangat penting: rezim hukum pencalonan berbeda dengan rezim hukum jabatan Wakil Presiden.

Pada bagian amar putusan, akhirnya MK: 1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum; 2. Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya; 3. dan Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Dengan demikian, putusan ini bukan putusan yang mengatakan: “Gibran terbukti memenuhi syarat pendidikan.” Sebaliknya, putusan ini juga bukan putusan yang mengatakan: “Gibran terbukti tidak memenuhi syarat pendidikan.” Posisi hukum putusan jauh lebih spesifik: MK menemukan tidak adanya bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi dasar penyetaraan, tetapi MK menyatakan forum PHPU dan para Pemohon tidak memiliki kapasitas hukum untuk meminta konsekuensi diskualifikasi terhadap Gibran yang telah menjadi Wakil Presiden.

Rekam Jejak Politik Gibran Rakabuming Raka

Untuk memahami persoalan konstitusional ini, rekam jejak politik Gibran perlu dilihat secara kronologis, bukan sebagai penilaian terhadap pribadi atau pilihan politiknya. Gibran memasuki politik elektoral secara formal melalui Pilkada Kota Surakarta 2020. KPU Kota Surakarta menetapkan pasangan Gibran Rakabuming Raka–Teguh Prakosa sebagai salah satu pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada September 2020. Gibran kemudian mulai menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada Februari 2021. Dengan demikian, dalam waktu relatif singkat, karier politiknya bergerak dari politik lokal menuju panggung politik nasional.

Pada 2023, posisi Gibran berubah secara dramatis. Ia semula dikenal sebagai kader PDI Perjuangan dan Wali Kota Surakarta. Namun menjelang Pemilu Presiden 2024, arah politiknya bergeser dan akhirnya ia menjadi pasangan Prabowo Subianto. KPU mencatat Gibran sebagai calon Wakil Presiden dengan latar belakang terakhir sebagai Wali Kota Surakarta. Data KPU juga mencantumkan riwayat pendidikan Gibran, termasuk pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch Sydney, serta pendidikan tinggi di MDIS Singapura. Pada titik inilah persoalan pendidikan kemudian menjadi persoalan hukum tata negara.

Sebelum Gibran mendaftar sebagai calon Wakil Presiden, MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah konstruksi syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Putusan tersebut memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Gibran, yang pada saat itu berusia 36 tahun dan merupakan Wali Kota Surakarta, kemudian dapat mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden. Peristiwa ini memiliki dimensi konstitusional tersendiri karena Ketua MK saat itu, Anwar Usman, mempunyai hubungan keluarga dengan Gibran. Putusan tersebut kemudian menjadi objek pemeriksaan etik MKMK, dan MKMK menyatakan adanya pelanggaran etik berat oleh Anwar Usman dalam konteks penanganan perkara tersebut. Namun putusan MKMK tidak membatalkan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Karena itu, secara hukum positif, Putusan 90/2023 tetap menjadi bagian dari dasar hukum pencalonan Gibran pada Pemilu 2024.

KPU kemudian menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon peserta Pemilu 2024. Setelah memenangkan pemilihan dan melalui seluruh tahapan konstitusional, Prabowo dan Gibran dilantik pada 20 Oktober 2024. Sejak saat itu terjadi perubahan status hukum yang sangat penting: Gibran tidak lagi berada dalam posisi sebagai calon. Ia telah menjadi pemegang jabatan konstitusional. Perubahan status inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi utama Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

Implikasi Konstitusional Ke Masa Lalu

Putusan ini mempunyai implikasi konstitusional terhadap masa lalu, tetapi implikasinya harus dibaca secara hati-hati. Apakah pencalonan Gibran otomatis menjadi tidak sah? Tidak. Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak menyatakan secara amar bahwa pencalonan Gibran pada 2023 tidak sah. MK juga tidak membatalkan Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 mengenai penetapan pasangan calon. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan bahwa putusan tersebut secara otomatis mempunyai akibat hukum ex tunc yang membatalkan seluruh proses pencalonan Gibran sejak awal.

Di sisi lain, putusan tersebut tidak dapat dianggap tidak mempunyai arti terhadap masa lalu. Sebab Mahkamah telah membuat suatu judicial finding yang penting: dalam persidangan tidak ditemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan keberadaan ijazah/sertifikat/diploma luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Temuan ini tidak otomatis membatalkan pencalonan. Tetapi ia dapat menjadi fakta hukum yang relevan bagi lembaga lain yang memiliki kewenangan. Di sinilah muncul konsep yang dapat disebut sebagai: constitutional gap. Ada persoalan mengenai kemungkinan tidak terpenuhinya syarat calon pada masa lalu, tetapi forum PHPU tidak lagi dapat memberikan remedinya setelah calon tersebut berubah status menjadi pemegang jabatan konstitusional.

Menurut hemat penulis, persoalan utamanya adalah desain remedinya. Perkara ini menunjukkan kemungkinan adanya celah dalam desain hukum pemilu. Bayangkan seseorang ternyata diketahui tidak memenuhi syarat pencalonan setelah: ditetapkan sebagai calon, mengikuti pemilu, ditetapkan sebagai calon terpilih, dilantik dan kemudian menjalankan jabatan. Apakah seluruh persoalan tersebut selesai hanya karena tenggat PHPU telah lewat? Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menunjukkan bahwa jawabannya tidak sesederhana itu. PHPU memiliki batas objek, subjek, dan waktu. Sementara jabatan Presiden dan Wakil Presiden mempunyai rezim konstitusional tersendiri.

Implikasi Konstitusional Ke Masa Depan

Menurut hemat penulis, justru pada bagian inilah yang paling menarik dari putusan tersebut. Putusan MK bukan akhir dari seluruh persoalan hukum. Putusan MK memang bersifat final dan mengikat. MK sendiri menegaskan bahwa putusannya berada pada tingkat pertama dan terakhir dan tidak mengenal banding maupun kasasi. Namun sifat final tersebut harus dipahami secara tepat. Yang final adalah putusan dalam perkara tersebut. Artinya, tidak ada banding terhadap Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 untuk meminta MK atau pengadilan lain mengubah amar putusan tersebut. Tetapi finalitas putusan PHPU tidak berarti seluruh kemungkinan proses hukum mengenai status jabatan Wakil Presiden tertutup untuk selamanya. Mengapa? Karena UUD 1945 menyediakan rezim tersendiri untuk pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 7A UUD 1945 menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Frasa “tidak lagi memenuhi syarat” sangat penting. Namun, penggunaan mekanisme tersebut tidak berarti setiap persoalan administratif mengenai syarat pencalonan otomatis menjadi alasan pemberhentian. Harus ada proses konstitusional yang tepat untuk menentukan apakah syarat tersebut memang merupakan syarat jabatan dan apakah ketidak-terpenuhannya memenuhi standar yang ditentukan UUD 1945.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 menentukan bahwa usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan DPR kepada MPR setelah DPR terlebih dahulu meminta MK memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran atau keadaan bahwa Presiden/Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat. Dengan demikian, secara konstitusional terdapat dua rezim yang harus dibedakan: Pertama, PHPU untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu. Kedua, mekanisme pemberhentian Presiden/Wakil Presiden berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 berada pada rezim pertama. Sementara persoalan yang menyangkut status Gibran sebagai pejabat setelah pelantikan, jika hendak dibawa ke arah pemberhentian, harus ditempatkan dalam rezim kedua.

Inilah jalur konstitusional yang secara teoritis paling berbeda dari PHPU. Jika terdapat dasar hukum yang cukup untuk menyatakan bahwa Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, maka UUD 1945 telah menyediakan mekanisme pemberhentian. Namun mekanisme tersebut tidak dapat dimulai langsung oleh warga negara melalui permohonan individual kepada MK. Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu menyatakan pendapat dan meminta MK memeriksa pendapat tersebut. Setelah itu, apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses berlanjut ke MPR. Jadi, secara sederhana: Pemilih/warga negara → isu politik-konstitusional → DPR → MK → MPR. Bukan: Pemilih → langsung MK → pemberhentian Wakil Presiden.

Putusan MK ini menghasilkan sebuah paradoks. Di satu sisi, MK mengatakan: tidak ditemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Di sisi lain, MK mengatakan: permohonan para Pemohon tidak dapat diterima dan Gibran tidak dapat didiskualifikasi melalui perkara tersebut. Dua pernyataan tersebut sebenarnya tidak kontradiktif. Yang satu berbicara mengenai fakta yang ditemukan dalam persidangan. Yang lain berbicara mengenai kompetensi forum dan kedudukan hukum pihak yang mengajukan perkara. Dengan demikian, putusan ini dapat dipahami sebagai putusan yang tidak memberikan remedinya, bukan sebagai putusan yang menyelesaikan seluruh persoalan substansinya.

Pada akhirnya, Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak hanya berbicara tentang Gibran Rakabuming Raka. Putusan tersebut memunculkan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: Bagaimana hukum Indonesia harus merespons apabila cacat persyaratan seorang calon Presiden atau Wakil Presiden baru diketahui setelah yang bersangkutan dilantik? Pertanyaan tersebut penting karena demokrasi konstitusional tidak hanya membutuhkan pemilu yang berlangsung secara periodik. Demokrasi juga membutuhkan persyaratan calon yang dapat diverifikasi, mekanisme keberatan yang efektif, batas waktu yang jelas, serta remedinya yang dapat bekerja bahkan ketika suatu cacat baru diketahui setelah proses elektoral selesai.

Kasus Gibran memperlihatkan bahwa hukum pemilu memiliki batas waktu dan subjek yang ketat. PHPU bukan forum tanpa batas untuk menguji seluruh persoalan mengenai seseorang yang pernah menjadi calon. Sebaliknya, ketika seseorang telah menjadi Presiden atau Wakil Presiden, konstitusi menyediakan rezim yang berbeda melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Oleh karena itu, persoalan paling penting setelah Putusan 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 bukanlah semata-mata: “Apakah Gibran sah atau tidak sah?” Pertanyaan hukum yang lebih tepat adalah: “Forum konstitusional apa yang berwenang menentukan status tersebut, berdasarkan bukti apa, melalui prosedur apa, dan dengan akibat hukum apa?” Di sinilah persoalan Gibran berubah dari sekadar kontroversi mengenai dokumen pendidikan menjadi ujian terhadap desain konstitusional Indonesia dalam menghadapi cacat persyaratan pejabat yang baru diketahui setelah pemilu selesai. Dan dalam perspektif hukum tata negara, mungkin justru di sinilah arti terpenting Putusan MK dimaksud.
________________

Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

________________
Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 24C.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan peraturan perundang-undangan terkait.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 4. 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-XXI/2023.
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
9. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 mengenai dugaan pelanggaran etik dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.
10. Keputusan KPU Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
11. Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
12. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia: Profil Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024: Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka.
13. Huda, Ni'matul. 2010. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
di Tidak ada komentar:
Label:

Selasa, 06 Oktober 2026

Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision

  
(Getty Immages)

By:
Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", "Pembentukan BPGMN Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", you may read also "Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House" and on this occasion we will discuss about 'Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision'.

Mary Jane Veloso, a death-row inmate in a drug case arrested in Indonesia, has regained her freedom after receiving clemency from Philippine President Ferdinand Marcos Jr., Yusril Ihza Mahendra, the Coordinating Minister for Law, Human Rights, Immigration, and Correctional Affairs of Indonesia, stated that his country pay respects the decision to grant clemency made by the Philippine President. According to Yusril, the Indonesian government is aware of the decision and has been following the developments, which have been widely reported by the mass media.[1]

"The Government of the Republic of Indonesia is aware of this matter, and it has also been widely reported by the mass media. In accordance with the agreement with the Government of the Philippines, we have fully transferred the responsibility for the supervision of prisoner Mary Jane to President Marcos. The Government of the Republic of Indonesia respects whatever decision is made by the Government of the Philippines," said Yusril in a written statement on Saturday (September 26, 2026). And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________
References:

1. "Yusril Sebut Indonesia Hormati Pembebasan Mary Jane di Filipina", www.cnnindonesia.com, 26 September 2026, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2026, Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260926164722-12-1408550/yusril-sebut-indonesia-hormati-pembebasan-mary-jane-di-filipina
2. Ibid.
di Tidak ada komentar:
Label:

Sabtu, 03 Oktober 2026

Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

 
(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Pembentukan BPGMN Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", "Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House", silahkan dibaca juga mengenai "Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara'.

Dalam sistem pemerintahan presidensial, Presiden menempati posisi yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Besarnya kewenangan Presiden tersebut pada saat yang sama menuntut adanya mekanisme yang memungkinkan Presiden memperoleh nasihat dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan atau menetapkan kebijakan tertentu. Dalam konteks inilah keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden memperoleh dasar konstitusionalnya.

Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 menentukan: "Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang." Rumusan tersebut menarik apabila dilihat dari perspektif hukum tata negara. Berbeda dengan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya secara langsung dirumuskan secara relatif rinci dalam UUD NRI Tahun 1945, konstitusi hanya memberikan mandat secara umum mengenai keberadaan suatu dewan pertimbangan. Pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada pembentuk undang-undang.

Saat ini, pengaturan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024. Perubahan tersebut antara lain mengubah nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dan secara tegas menyatakan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Dari Dewan Pertimbangan Agung ke Dewan Pertimbangan Presiden

Keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden tidak dapat dilepaskan dari perubahan konstitusi pada era reformasi. Sebelum perubahan UUD 1945, dikenal lembaga Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kedudukan DPA pada masa tersebut merupakan salah satu lembaga negara yang keberadaannya diatur secara eksplisit dalam UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 membawa konsekuensi terhadap desain kelembagaan negara. DPA tidak lagi dipertahankan sebagai lembaga negara yang berdiri sendiri dalam struktur ketatanegaraan sebagaimana sebelumnya. Sebagai gantinya, Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945 menggunakan rumusan yang lebih sederhana: Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.

Dengan demikian, secara konstitusional terdapat perubahan paradigma. Dewan Pertimbangan Presiden bukanlah reproduksi dari DPA dalam struktur ketatanegaraan sebelum perubahan UUD 1945. Konstitusi pascareformasi menempatkan dewan pertimbangan sebagai bagian dari mekanisme pendukung Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Penjelasan UU No. 64 Tahun 2024 juga menegaskan bahwa perubahan UUD 1945 telah membawa perubahan mendasar terhadap berbagai bidang kehidupan ketatanegaraan, termasuk perubahan terhadap kedudukan Dewan Pertimbangan Agung.

Perihal kedudukan konstitusional Dewan Pertimbangan Presiden. Pertanyaan penting dalam perspektif hukum tata negara adalah: di mana sebenarnya kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam struktur lembaga negara Indonesia? Jawabannya dapat ditelusuri dari Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945. Konstitusi tidak secara langsung menyebut Dewan Pertimbangan Presiden sebagai lembaga negara dengan nama tertentu. Konstitusi hanya memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk "suatu dewan pertimbangan".

Artinya, eksistensi konstitusionalnya berasal dari Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945, sedangkan desain kelembagaan dan pengaturannya diberikan kepada undang-undang. UU No. 19 Tahun 2006 kemudian mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi, susunan dan keanggotaan, mekanisme kerja, serta pembiayaan Dewan Pertimbangan Presiden. Perubahan melalui UU No. 64 Tahun 2024 memberikan penegasan lebih lanjut. Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dinyatakan sebagai lembaga negara dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari konstruksi tersebut dapat dipahami bahwa Dewan Pertimbangan Presiden merupakan lembaga negara yang mempunyai hubungan kelembagaan langsung dengan Presiden, bukan lembaga negara yang menjalankan kekuasaan pemerintahan secara mandiri.

Nasihat dan Pertimbangan: Bukan Kekuasaan Memutus

Karakter utama Dewan Pertimbangan Presiden terletak pada fungsi konsultatifnya. Dewan ini memberikan nasihat dan pertimbangan, bukan mengambil keputusan pemerintahan menggantikan Presiden. Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari sistem pemerintahan presidensial. Presiden tetap menjadi pemegang kekuasaan pemerintahan sebagaimana ditegaskan Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden tidak mengurangi kewenangan konstitusional Presiden. Sebaliknya, lembaga tersebut dimaksudkan untuk menyediakan ruang institusional bagi Presiden dalam memperoleh pandangan, nasihat, dan pertimbangan sebelum menjalankan kewenangannya.

Dalam perspektif administrasi pemerintahan, mekanisme semacam ini memiliki arti penting. Keputusan pemerintahan tidak hanya membutuhkan kewenangan formal, tetapi juga membutuhkan informasi, analisis, pengalaman, serta pertimbangan dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, kualitas Dewan Pertimbangan Presiden pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh keberadaan formal lembaganya, tetapi juga oleh kualitas nasihat yang diberikan kepada Presiden.

Hubungan Dewan Pertimbangan Presiden dengan Presiden. Hubungan antara Presiden dan Dewan Pertimbangan Presiden mempunyai karakter yang khas. Dewan Pertimbangan Presiden tidak berada dalam posisi sebagai "atasan" Presiden. Sebaliknya, lembaga ini dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden. UU No. 64 Tahun 2024 bahkan secara eksplisit menentukan bahwa Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab kepada Presiden.

Konsekuensinya, terdapat hubungan yang bersifat fungsional sekaligus institusional antara keduanya. Presiden membutuhkan nasihat dan pertimbangan, sedangkan Dewan Pertimbangan Presiden menjalankan fungsi memberikan nasihat dan pertimbangan tersebut. Namun demikian, nasihat bukanlah keputusan. Keputusan akhir tetap berada pada Presiden sepanjang keputusan tersebut merupakan kewenangan konstitusional atau kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berada pada Presiden. Di sinilah terdapat garis demarkasi yang penting: Dewan Pertimbangan Presiden memberikan pertimbangan, sedangkan Presiden mengambil keputusan.

Perihal komposisi dan independensi. Salah satu persoalan menarik dalam kajian hukum tata negara adalah mengenai independensi Dewan Pertimbangan Presiden. Di satu sisi, anggota Dewan Pertimbangan Presiden membutuhkan kedekatan institusional dengan Presiden agar dapat menjalankan fungsi pemberian nasihat secara efektif. Di sisi lain, nasihat yang berkualitas justru membutuhkan ruang bagi anggota untuk menyampaikan pandangan yang objektif, termasuk apabila pandangan tersebut tidak selalu sama dengan pandangan Presiden. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara loyalitas kelembagaan dan independensi intelektual.

Perubahan UU No. 64 Tahun 2024 juga memberikan fleksibilitas mengenai jumlah anggota. Komposisinya terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan beberapa anggota, dengan jumlah yang ditetapkan sesuai kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Dari perspektif hukum tata negara, formula tersebut menunjukkan bahwa desain Wantimpres memang memberikan ruang yang cukup besar kepada Presiden dalam menentukan konfigurasi lembaga tersebut. Pertanyaannya kemudian bukan semata-mata berapa jumlah anggotanya, tetapi apakah komposisi tersebut mampu menghasilkan mekanisme pemberian nasihat yang substantif dan berkualitas.

Dewan Pertimbangan Presiden dan Prinsip Checks and Balances

Pada titik ini muncul persoalan konseptual yang lebih luas. Apakah Dewan Pertimbangan Presiden merupakan bagian dari mekanisme checks and balances? Jawabannya perlu diberikan secara hati-hati. Dewan Pertimbangan Presiden tidak dapat disamakan dengan DPR, DPD, atau lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan konstitusional tertentu untuk mengimbangi atau mengawasi kekuasaan eksekutif.

Dewan Pertimbangan Presiden berada dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan dan bertanggung jawab kepada Presiden. Karena itu, fungsi utamanya lebih tepat dipahami sebagai mekanisme internal pemberian nasihat kepada Presiden, bukan sebagai mekanisme eksternal pengawasan terhadap Presiden. Dengan kata lain, Dewan Pertimbangan Presiden dapat berfungsi sebagai instrumen internal constitutional governance, tetapi tidak dapat ditempatkan sebagai lembaga pengawasan terhadap Presiden dalam pengertian checks and balances antarlembaga negara. Perbedaan ini penting agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami desain kelembagaan pascareformasi.

Perubahan Tahun 2024 dan Persoalan Ketatanegaraan

UU No. 64 Tahun 2024 membawa beberapa perubahan penting terhadap desain Dewan Pertimbangan Presiden. Salah satunya adalah perubahan nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Selain itu, undang-undang tersebut menegaskan statusnya sebagai lembaga negara dan mengatur sejumlah perubahan mengenai komposisi, persyaratan anggota, serta tugas lembaga. Proses perubahan tersebut juga sempat memunculkan gagasan untuk mengubah nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam proses pembahasan RUU. Namun, nomenklatur yang akhirnya ditetapkan dalam UU No. 64 Tahun 2024 adalah Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa persoalan lembaga pertimbangan Presiden bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, tetapi juga berkaitan dengan desain konstitusional mengenai hubungan antara Presiden dan lembaga negara lainnya.

Persoalan Akuntabilitas. Karena Dewan Pertimbangan Presiden memberikan nasihat kepada Presiden, muncul pula pertanyaan mengenai akuntabilitas. Apakah isi nasihat Dewan Pertimbangan Presiden harus diketahui publik? Apakah Dewan Pertimbangan Presiden harus mempertanggungjawabkan isi nasihatnya kepada DPR? Atau justru kerahasiaan nasihat diperlukan agar Presiden memperoleh pertimbangan secara bebas dan terbuka? Pertanyaan tersebut memperlihatkan adanya ketegangan antara dua prinsip.

Pertama, transparansi dan akuntabilitas publik. Kedua, kebutuhan akan ruang konsultasi yang efektif antara Presiden dan para penasihatnya. Dalam konteks ini, penting untuk membedakan antara pertanggungjawaban kelembagaan dengan pertanggungjawaban atas keputusan pemerintahan. Karena keputusan pemerintahan berada pada Presiden atau pejabat yang memiliki kewenangan, pemberian nasihat tidak dengan sendirinya memindahkan tanggung jawab keputusan kepada pemberi nasihat. Prinsip tersebut penting agar keberadaan lembaga penasihat tidak menghasilkan "kaburnya" pertanggungjawaban konstitusional.

Dewan Pertimbangan Presiden sebagai institusi penasihat Presiden. Jika dilihat secara lebih konseptual, Dewan Pertimbangan Presiden dapat dipahami sebagai constitutional advisory body. Lembaga semacam ini memiliki fungsi menyediakan keahlian dan perspektif bagi pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam praktik ketatanegaraan modern, kompleksitas pemerintahan membuat seorang Presiden tidak mungkin hanya mengandalkan pengetahuan dan pertimbangannya sendiri. Kebijakan publik menyangkut berbagai bidang: ekonomi, hukum, pertahanan, hubungan internasional, sosial, teknologi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya. Karena itu, keberadaan penasihat Presiden mempunyai rasionalitas kelembagaan.

Namun, dari perspektif hukum tata negara, keberadaan lembaga tersebut baru mempunyai arti apabila fungsi penasihatannya benar-benar dijalankan secara substantif. Lembaga penasihat yang hanya menjadi tempat formalitas administratif akan kehilangan fungsi konstitusionalnya. Sebaliknya, lembaga penasihat yang mampu memberikan pandangan kritis, berbasis keahlian, dan objektif dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Presiden.

Dewan Pertimbangan Presiden merupakan salah satu institusi yang menarik dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. Keberadaannya memperoleh dasar konstitusional dari Pasal 16 UUD NRI Tahun 1945. Berbeda dengan model Dewan Pertimbangan Agung sebelum perubahan UUD 1945, desain konstitusional sekarang menempatkan dewan pertimbangan sebagai lembaga yang dibentuk Presiden untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden. UU No. 19 Tahun 2006 kemudian memberikan kerangka hukum bagi keberadaan lembaga tersebut dan telah mengalami perubahan melalui UU No. 64 Tahun 2024. Perubahan terakhir menegaskan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, kedudukannya sebagai lembaga negara, serta pertanggungjawabannya kepada Presiden.

Dari perspektif hukum tata negara, karakter utama Dewan Pertimbangan Presiden bukanlah sebagai lembaga yang mengimbangi Presiden melalui kewenangan memutus atau mengawasi, melainkan sebagai institusi pemberi nasihat dalam lingkungan kekuasaan pemerintahan Presiden. Dengan demikian, keberadaan Dewan Pertimbangan Presiden pada akhirnya dapat dinilai dari satu pertanyaan mendasar: apakah lembaga tersebut mampu menghadirkan pertimbangan yang berkualitas bagi Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi?

Jawaban atas pertanyaan tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh struktur normatif lembaga, tetapi juga oleh kualitas anggota, mekanisme kerja, independensi dalam memberikan nasihat, serta sejauh mana Presiden membuka ruang bagi pertimbangan yang objektif dan berbasis kepentingan penyelenggaraan negara. Dalam negara hukum demokratis, nasihat kepada pemegang kekuasaan bukan sekadar persoalan siapa yang memberikan nasihat, melainkan juga mengenai kualitas, objektivitas, dan pertanggungjawaban dari proses yang melahirkan nasihat tersebut.
________________

Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

________________
Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
3. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia.
6. Huda, Ni’matul. Hukum Tata Negara Indonesia. Depok: Rajawali Pers, 2019.
di Tidak ada komentar:
Label:

Kamis, 01 Oktober 2026

Pembentukan BPGMN Dalam Perspektif Hukum Tata Negara

 
(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House", "Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal", silahkan dibaca juga mengenai "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Pembentukan BPGMN Dalam Perspektif Hukum Tata Negara'.

Presiden Prabowo Subianto pada 24 September 2026 memutuskan pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Keputusan tersebut disampaikan setelah Presiden berdiskusi dengan sejumlah akademisi, profesor, dan peneliti mengenai persoalan pengelolaan lahan gambut dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurut keterangan resmi pemerintah, BPGMN dirancang sebagai badan yang tidak berada di bawah kementerian, melainkan langsung berada di bawah Presiden. Badan tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan kebakaran, pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, serta mengembangkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif hukum tata negara. Persoalannya bukan hanya apakah pengelolaan gambut memerlukan lembaga khusus, melainkan juga bagaimana Presiden memperoleh kewenangan untuk membentuk suatu badan negara, dalam bentuk hukum apa badan tersebut harus dibentuk, serta bagaimana kedudukannya dalam struktur kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945. Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena Indonesia sebelumnya telah memiliki lembaga dengan tugas yang berkaitan erat dengan gambut dan mangrove, yaitu Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM). BRGM dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan demikian, pembentukan BPGMN bukan sekadar persoalan menciptakan lembaga baru. Ia juga menimbulkan pertanyaan mengenai kesinambungan kelembagaan, pembagian kewenangan, efisiensi pemerintahan, dan kepastian hukum.

Presiden sebagai Pemegang Kekuasaan Pemerintahan

Titik awal analisis hukum tata negara terhadap pembentukan BPGMN adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan tersebut menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan Indonesia. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan tersebut, Presiden tidak hanya menjalankan fungsi administratif sehari-hari, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengorganisasi pemerintahan agar tujuan negara dapat dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks inilah pembentukan suatu badan pemerintah dapat dipahami sebagai bagian dari kewenangan Presiden dalam melakukan penataan kelembagaan pemerintahan.

Namun, kewenangan Presiden tersebut bukanlah kewenangan tanpa batas. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 mengharuskan setiap tindakan pemerintahan mempunyai dasar hukum dan dilaksanakan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain: Presiden memiliki kewenangan untuk mengatur organisasi pemerintahan, tetapi pembentukan lembaga negara atau lembaga pemerintah harus tetap tunduk pada prinsip legalitas dan hierarki peraturan perundang-undangan. Inilah titik penting dalam menilai BPGMN.

Apakah Presiden Dapat Membentuk Badan Baru? Secara konstitusional, pembentukan badan pemerintah pada prinsipnya bukan sesuatu yang asing dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 memberikan Presiden kekuasaan pemerintahan, sementara pengaturan mengenai organisasi pemerintahan kemudian dijabarkan melalui peraturan perundang-undangan. Perpres Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, misalnya, menunjukkan bahwa terdapat badan pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Perpres tersebut menggunakan antara lain Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 UUD 1945 sebagai dasar konstitusional. Karena itu, secara konseptual Presiden mempunyai ruang konstitusional untuk membentuk lembaga pemerintahan tertentu sepanjang pembentukan tersebut mempunyai dasar hukum yang tepat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Persoalan hukum yang kemudian muncul adalah: Apakah keputusan Presiden untuk membentuk BPGMN sudah cukup untuk melahirkan badan tersebut secara yuridis? Jawabannya perlu dibedakan. Pernyataan Presiden mengenai keputusan pembentukan BPGMN merupakan dasar politik dan kebijakan pemerintahan. Akan tetapi, agar BPGMN menjadi suatu organ pemerintahan yang memiliki kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi, kepegawaian, dan anggaran yang jelas, diperlukan instrumen hukum yang memberikan legitimasi kelembagaan tersebut.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara: keputusan Presiden secara politik untuk membentuk badan, pembentukan badan sebagai subjek hukum pemerintahan melalui instrumen hukum yang sah. Perbedaan tersebut sangat penting dalam negara hukum.

BPGMN dan Persoalan Bentuk Hukum. Salah satu isu hukum tata negara yang menarik adalah dalam bentuk peraturan apa BPGMN akan dibentuk. Pengalaman sebelumnya memberikan preseden yang cukup jelas. BRG dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian kelembagaan tersebut diubah dan diperluas menjadi BRGM melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020. Perpres tersebut menyatakan BRGM sebagai lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Artinya, pembentukan badan semacam ini sebelumnya dilakukan melalui Peraturan Presiden, bukan sekadar melalui pernyataan atau keputusan administratif biasa.

Dalam konteks BPGMN, apabila desain kelembagaannya serupa dengan BRGM—yakni lembaga nasional yang mempunyai tugas pemerintahan, struktur organisasi, anggaran, dan kewenangan tertentu—maka aspek formal pembentukan melalui peraturan perundang-undangan menjadi sangat penting. Perpres pembentukan tersebut setidaknya perlu menjawab sejumlah pertanyaan: Apa kedudukan hukum BPGMN? Kepada siapa BPGMN bertanggung jawab? Apa tugas dan fungsinya? Apa kewenangannya? Bagaimana hubungan BPGMN dengan kementerian? Bagaimana hubungan BPGMN dengan pemerintah daerah? Bagaimana struktur organisasi BPGMN? Dari mana sumber anggarannya? Bagaimana status pegawainya? Bagaimana hubungan BPGMN dengan badan/lembaga lain yang mempunyai kewenangan lingkungan hidup dan kehutanan? Tanpa kejelasan tersebut, pembentukan badan baru berpotensi menimbulkan overlapping authority.

Kedudukan BPGMN Langsung di Bawah Presiden. Salah satu karakteristik yang diumumkan pemerintah adalah bahwa BPGMN akan berada langsung di bawah Presiden. Secara kelembagaan, pilihan ini memiliki konsekuensi yang menarik. Gambaran sederhananya dapat dibuat sebagai berikut: Presiden,  BPGMN, Koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Model tersebut berbeda dari model kementerian, karena BPGMN tidak ditempatkan sebagai unit organisasi di bawah seorang menteri. Pilihan tersebut dapat dipahami dari karakter persoalan gambut yang bersifat lintas sektor.

Pengelolaan gambut tidak hanya berkaitan dengan kehutanan. Ia juga berkaitan dengan lingkungan hidup, perkebunan, pertanian, tata ruang, pemerintahan daerah, kebencanaan, dan pembangunan ekonomi masyarakat. Pemerintah sendiri menyatakan bahwa BPGMN dirancang untuk melakukan pencegahan karhutla, termasuk di enam provinsi yang memiliki kawasan gambut utama: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Namun dari perspektif hukum tata negara, kedudukan langsung di bawah Presiden tidak otomatis menyelesaikan persoalan koordinasi. Justru harus ada pembagian kewenangan yang jelas.

BPGMN dan Potensi Tumpang Tindih Kewenangan

Persoalan paling menarik dari pembentukan BPGMN adalah hubungan dengan lembaga yang sudah ada. Saat ini pemerintah memiliki antara lain: Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, serta berbagai lembaga lain yang mempunyai tugas berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Bahkan, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) sendiri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Perpres Nomor: 183 Tahun 2024 dan mempunyai fungsi yang luas dalam pengendalian lingkungan hidup, termasuk pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta penegakan hukum lingkungan. Maka muncul pertanyaan: Jika BPGMN juga berada langsung di bawah Presiden dan mempunyai fungsi pengelolaan gambut serta pencegahan kerusakan lingkungan, di mana batas kewenangan BPGMN dengan BPLH dan kementerian terkait?

Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Ia merupakan persoalan hukum kelembagaan negara. Semakin banyak lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap objek yang sama, semakin besar kebutuhan terhadap norma pembagian kewenangan yang jelas.

Kita juga harus belajar dari pengalaman BRGM. Pembentukan BPGMN juga perlu dilihat dalam konteks sejarah kelembagaan gambut di Indonesia. BRGM berdasarkan Perpres Nomor: 120 Tahun 2020 memiliki tugas memfasilitasi percepatan restorasi gambut serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja tertentu dan melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di sejumlah wilayah. Namun masa tugas BRGM berakhir pada 31 Desember 2024. Dokumen pemerintah menyebut bahwa pada 2025 telah dibahas kemungkinan perpanjangan, tetapi pada akhirnya kelembagaan BRGM dinyatakan berakhir dan tugasnya dialihkan kepada kementerian/lembaga terkait. Dengan demikian, pembentukan BPGMN pada 2026 dapat dilihat sebagai rekonstruksi kelembagaan setelah berakhirnya BRGM.

Di sinilah aspek hukum tata negara menjadi menarik. Pemerintah bukan hanya membentuk lembaga baru, tetapi pada dasarnya sedang menjawab pertanyaan: Apakah pengelolaan gambut lebih tepat dilakukan melalui kementerian yang sudah ada atau melalui lembaga khusus yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut merupakan pilihan kebijakan pemerintah. Tetapi pilihan tersebut harus diterjemahkan ke dalam desain hukum yang jelas.

Apakah BPGMN Merupakan Lembaga Negara? Terminologi "badan" sering menimbulkan persoalan konseptual. Tidak setiap badan yang dibentuk pemerintah dapat secara otomatis disebut sebagai lembaga negara dalam pengertian konstitusional.

Dalam hukum tata negara, perlu dibedakan antara: pertama, organ negara yang secara eksplisit dibentuk oleh UUD 1945, kedua, lembaga negara yang dibentuk berdasarkan undang-undang, dan ketiga, badan atau lembaga pemerintahan yang dibentuk Presiden berdasarkan kewenangan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan. Jika BPGMN dibentuk melalui Peraturan Presiden dan berkedudukan langsung di bawah Presiden, maka secara konseptual BPGMN lebih tepat ditempatkan sebagai lembaga pemerintah/lembaga nonkementerian atau lembaga nonstruktural sesuai desain hukum yang akhirnya ditetapkan, bukan sebagai lembaga negara yang kedudukannya setara dengan organ konstitusional seperti DPR, DPD, BPK, MA, MK, atau Komisi Yudisial. Klasifikasi ini penting karena menentukan sumber kewenangan, hubungan kelembagaan, mekanisme pertanggungjawaban, dan ruang geraknya.

Prinsip Checks and Balances Tetap Berlaku. Walaupun Presiden mempunyai kewenangan pemerintahan yang luas, pembentukan BPGMN tidak boleh dipahami sebagai perluasan kekuasaan Presiden yang tidak terbatas. Dalam negara demokrasi konstitusional, setiap lembaga pemerintah harus dapat dimintai pertanggungjawaban. Jika BPGMN berada langsung di bawah Presiden, maka pertanggungjawaban vertikalnya juga harus jelas. Pertanyaan yang perlu dijawab antara lain: Kepada siapa kepala BPGMN bertanggung jawab? Bagaimana penggunaan anggarannya diawasi? Bagaimana keputusan BPGMN dapat diuji secara hukum? Apakah tindakan BPGMN merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat ke peradilan tata usaha negara? Bagaimana DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan anggaran yang berkaitan dengan BPGMN? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan BPGMN tidak berhenti pada pembentukan lembaga. Yang lebih penting adalah mekanisme akuntabilitas lembaga tersebut.

BPGMN dan Prinsip Legalitas. Dalam hukum administrasi negara berlaku prinsip bahwa pemerintah bertindak berdasarkan kewenangan yang sah. Kewenangan dapat diperoleh melalui atribusi, delegasi, atau mandat sesuai dengan konstruksi hukum yang berlaku. Karena itu, BPGMN tidak cukup hanya diberikan tugas umum seperti "mengelola gambut". Peraturan pembentukannya perlu menjelaskan kewenangan konkret yang dimiliki.

Misalnya, apakah BPGMN berwenang: melakukan pemetaan kawasan gambut, mengeluarkan rekomendasi, melakukan restorasi, mengkoordinasikan kementerian, melakukan pengawasan,  mengelola sistem informasi, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, melakukan tindakan administratif, atau melakukan penegakan hukum? Pertanyaan terakhir sangat penting. Jika BPGMN diberikan kewenangan penegakan hukum, dasar kewenangan tersebut harus mempunyai landasan hukum yang memadai dan tidak boleh sekadar muncul dari kebijakan internal Presiden. Dengan kata lain: Semakin besar kewenangan BPGMN, semakin kuat pula kebutuhan akan dasar hukum pembentukannya.

BPGMN dalam Perspektif Otonomi Daerah. Persoalan lain adalah hubungan BPGMN dengan pemerintah daerah. Gambut tersebar di berbagai provinsi dan kabupaten. Sementara Indonesia menganut sistem desentralisasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Karena itu, pengelolaan gambut tidak dapat hanya dilihat dari perspektif hubungan Presiden dengan kementerian/lembaga. Harus diperhatikan pula pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. BPGMN perlu didesain sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan memperkuat kebijakan nasional, tanpa secara otomatis mengambil alih seluruh kewenangan pemerintah daerah. Jika tidak dirancang dengan baik, lembaga baru justru dapat menciptakan konflik kewenangan baru antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembentukan BPGMN dan Konsep "Presidential Government". Menarik untuk melihat pembentukan BPGMN dalam konteks sistem pemerintahan presidensial Indonesia. Presiden merupakan kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Karena itu, Presiden membutuhkan perangkat kelembagaan yang memungkinkan kebijakan nasional dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks tersebut, pembentukan badan khusus yang langsung berada di bawah Presiden dapat dipahami sebagai bentuk presidential control over strategic governmental policy. Akan tetapi, semakin banyak lembaga yang ditempatkan langsung di bawah Presiden, semakin penting pula penataan struktur pemerintahan.

Jika setiap persoalan strategis dibentuk badan baru yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, maka dalam jangka panjang dapat muncul persoalan fragmentasi pemerintahan. Karena itu, keberhasilan BPGMN tidak hanya ditentukan oleh keberadaan lembaganya, tetapi juga oleh desain hubungan BPGMN dengan kementerian dan lembaga yang sudah ada.

Ada pertanyaan konstitusional yang perlu dijawab. Dari perspektif hukum tata negara, setidaknya terdapat tujuh pertanyaan fundamental mengenai BPGMN. Pertama, apa dasar kewenangan Presiden membentuk BPGMN? Kedua, apakah BPGMN akan dibentuk melalui Peraturan Presiden atau instrumen hukum lainnya? Ketiga, apa status hukum BPGMN dalam struktur pemerintahan? Keempat, bagaimana pembagian kewenangan BPGMN dengan Kementerian Kehutanan dan BPLH? Kelima, bagaimana hubungan BPGMN dengan pemerintah daerah? Keenam, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap BPGMN? Ketujuh, bagaimana menjamin bahwa kewenangan BPGMN tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga lain? Pertanyaan-pertanyaan tersebut justru menjadi lebih penting dibandingkan pertanyaan mengenai siapa yang akan memimpin badan tersebut.

Dari "Membentuk Badan" Menjadi "Membangun Tata Kelola"

Dalam perspektif hukum tata negara, keberhasilan BPGMN seharusnya tidak diukur hanya dari berhasil atau tidaknya pemerintah membentuk sebuah lembaga baru. Yang lebih fundamental adalah apakah lembaga tersebut mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, terkoordinasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, terdapat pergeseran perspektif: dari kelembagaan → menuju kewenangan, dari kewenangan → menuju koordinasi,  dari koordinasi → menuju akuntabilitas, dan pada akhirnya: dari akuntabilitas → menuju perlindungan ekosistem dan kepentingan masyarakat. 

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional merupakan perkembangan penting dalam desain kelembagaan pemerintahan Indonesia. Secara konstitusional, Presiden mempunyai dasar untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan dan melakukan penataan kelembagaan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut tetap berada dalam koridor negara hukum. Karena itu, persoalan utama BPGMN bukan semata-mata "boleh atau tidak Presiden membentuk badan baru", melainkan bagaimana badan tersebut dibentuk dan diberikan kewenangan secara sah.

Pengalaman BRGM menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki preseden kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove yang ditempatkan langsung di bawah Presiden. BRGM sendiri dibentuk melalui Perpres Nomor 120 Tahun 2020 dan kemudian berakhir masa tugasnya pada akhir 2024. Oleh karena itu, BPGMN dapat dipandang sebagai kesempatan untuk membangun kembali desain kelembagaan pengelolaan gambut dengan pendekatan yang lebih terintegrasi. Namun, agar tidak sekadar menjadi "badan baru", pembentukannya perlu disertai dengan kejelasan mengenai: dasar hukum, kedudukan kelembagaan, tugas dan fungsi, kewenangan, hubungan dengan kementerian/lembaga, hubungan dengan pemerintah daerah, mekanisme pengawasan, mekanisme pertanggungjawaban, dan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dengan demikian, dari perspektif hukum tata negara, BPGMN sesungguhnya merupakan ujian terhadap kemampuan sistem pemerintahan presidensial Indonesia untuk membangun kelembagaan yang kuat tanpa mengabaikan prinsip legalitas, pembagian kewenangan, akuntabilitas, dan negara hukum. Pada akhirnya, legitimasi BPGMN tidak hanya ditentukan oleh kenyataan bahwa badan tersebut berada langsung di bawah Presiden. Legitimasi yang lebih fundamental berasal dari dasar hukum yang jelas, kewenangan yang terukur, mekanisme pertanggungjawaban yang efektif, serta kemampuannya menjalankan fungsi pemerintahan tanpa menciptakan tumpang tindih kewenangan dengan lembaga negara lainnya.
________________

Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

________________
Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
7. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.
8. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
9. Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
10. Sekretariat Presiden Republik Indonesia. “Presiden Prabowo Putuskan Bentuk BPGMN, Perkuat Pencegahan Karhutla dari Desa” Presiden Republik Indonesia, September 2026.
di Tidak ada komentar:
Label:

Senin, 28 September 2026

Indra Kenz Released on Parole

(iStock)

By:
Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House", you may read also "Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal" and on this occasion we will discuss about 'Indra Kenz Released on Parole'.

Indra Kenz has been released after being granted parole. The former Binomo affiliate expressed regret for his actions and apologized to those affected by them. He had previously been sentenced to 10 years in prison for disseminating false and misleading information that caused consumer losses, as well as for money laundering offenses linked to Binomo. He was also ordered to pay a fine of IDR 5 billion.[1]

Indra Kenz also expressed his gratitude for having the opportunity to restart his life. He said he wanted to be with his family again and reciprocate the support they had shown him. "Thank God, I still have a second chance to come home and start over. More than anything, I want to be there for my family, return the love and support they’ve given me, and become someone they can be proud of again," he added.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________
References:

1. "Bebas Bersyarat, Indra Kenz: Aku Benar-benar Menyesal", www.beritasatu.com, Johnny Johan Sompotan, 25 September 2026, Diakses pada tanggal 26 September 2026, Link: https://www.beritasatu.com/lifestyle/3029436/bebas-bersyarat-indra-kenz-aku-benar-benar-menyesal
2. Ibid.
di Tidak ada komentar:
Label:

Selasa, 22 September 2026

Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House

(iStock)

By:
Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal", "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington", you may read also "Crypto Boss Calls Off Marriage to Chinese Celebrity, Demands Ex's Family Return 79 Billion Rupiah" and on this occasion we will discuss about 'Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House'.

US President Donald Trump has begun enforcing a ban preventing journalists from CNN, MS NOW, and Politico from entering the White House grounds. The ban was implemented a day after Trump announced he would block these three media outlets due to dissatisfaction with their coverage of him and his administration. On Saturday (September 19, 2026), journalists from the three outlets were reportedly denied entry to the White House complex. All three outlets stated that their journalists' press access badges were confiscated while they were attempting to carry out their duties. MS NOW White House correspondent Akayla Gardner said that she and the outlet's photographer were denied entry on Saturday morning. According to her, this marked the first time MS NOW journalists were explicitly denied access following Trump's announcement of the ban.[1]

MS NOW condemned the decision and stated it would take necessary steps to defend press rights under the First Amendment of the US Constitution. "The White House belongs to the American people, and the decisions made within it are funded by our tax dollars," MS NOW said in a statement cited by CNBC International on Sunday (September 20, 2026). The outlet also affirmed that it would continue to report on Trump, his administration, and various issues affecting the American public. Trump had previously announced the ban in a post on the social media platform Truth Social on Friday (September 18, 2026). He accused CNN, MS NOW, and Politico of persistently spreading what he termed "fake news" in their coverage of the president, his administration, and the United States.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________
References:

1. "Trump Usir 3 Media dari Gedung Putih, Ini Alasannya", www.cnbcindonesia.com, 20 September 2026, Diakses pada tanggal 22 September 2026, Link: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260920124738-4-769316/trump-usir-3-media-dari-gedung-putih-ini-alasannya
2. Ibid.
di Tidak ada komentar:
Label:

Senin, 21 September 2026

Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal

 
(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington", "Crypto Boss Calls Off Marriage to Chinese Celebrity, Demands Ex's Family Return 79 Billion Rupiah", silahkan dibaca juga mengenai "Merger BMKG dan Badan Geologi: Menata Kembali Desain Kelembagaan Negara untuk Penguatan Mitigasi Bencana" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal'.

Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri kembali menjadi perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan bahwa biaya pendidikan pada sekolah negeri, mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri, harus digratiskan. Pernyataan tersebut kemudian mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI, dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus dipersiapkan secara matang dan tidak boleh mengorbankan mutu pendidikan.

Wacana tersebut menarik apabila dilihat bukan hanya dari perspektif kebijakan publik atau kemampuan anggaran negara, tetapi juga dari perspektif Hukum Tata Negara. Pertanyaan hukumnya adalah: apakah pendidikan gratis sampai perguruan tinggi merupakan kewajiban konstitusional negara, ataukah ia merupakan pilihan kebijakan yang sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan negara. Jawabannya tidak sederhana.

Pendidikan adalah Hak Konstitusional

Konstitusi Indonesia memberikan kedudukan yang sangat kuat terhadap pendidikan. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk berhak mendapat pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (1) menegaskan: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.". Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar pelayanan publik biasa. Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara. Konsekuensinya, negara tidak berada dalam posisi sebagai pihak yang semata-mata "baik hati" ketika menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Hal tersebut semakin jelas apabila membaca Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 secara keseluruhan. Pasal 31 ayat (3) memerintahkan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, sedangkan Pasal 31 ayat (4) menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Dengan konstruksi demikian, pendidikan memiliki posisi khusus dalam negara hukum Indonesia.

Tetapi Apakah Hak atas Pendidikan Berarti Pendidikan Harus Gratis? Di sinilah persoalan konstitusional menjadi menarik. Hak atas pendidikan tidak otomatis berarti bahwa seluruh jenjang pendidikan harus diberikan secara gratis kepada seluruh warga negara dalam setiap keadaan. UUD 1945 secara eksplisit memberikan rumusan "wajib membiayainya" pada pendidikan dasar. Pasal 31 ayat (2) menyatakan:  "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Rumusan ini berbeda dengan Pasal 31 ayat (1) yang berbicara mengenai hak atas pendidikan secara umum. Secara tekstual, konstitusi dengan demikian memberikan dasar yang paling tegas bagi kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar. Namun, persoalan tersebut berkembang melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Putusan ini penting. Ia menunjukkan bahwa konsep pendidikan tanpa biaya tidak lagi semata-mata berada pada wilayah "janji kebijakan", tetapi telah memperoleh penguatan melalui tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi, setidaknya untuk pendidikan dasar.

Bagaimana dengan Perguruan Tinggi? Persoalannya berbeda ketika memasuki pendidikan tinggi. UUD 1945 tidak mengatakan secara eksplisit bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan tinggi sebagaimana rumusan mengenai pendidikan dasar dalam Pasal 31 ayat (2). Karena itu, menjadikan pendidikan tinggi gratis sebagai kewajiban konstitusional membutuhkan argumentasi yang lebih kompleks. Di satu sisi, mahasiswa tetap merupakan warga negara yang mempunyai hak konstitusional atas pendidikan. Di sisi lain, konstitusi tidak memberikan formula bahwa setiap warga negara yang memasuki perguruan tinggi harus memperoleh pendidikan tinggi tanpa biaya.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara dua pertanyaan: Pertama, apakah pendidikan tinggi merupakan hak? Ya. Hak atas pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) mempunyai cakupan yang luas. Kedua, apakah konstitusi mewajibkan seluruh biaya pendidikan tinggi ditanggung negara? Jawabannya tidak sesederhana itu. Tidak terdapat rumusan eksplisit dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh biaya pendidikan tinggi wajib ditanggung negara. Perbedaan tersebut penting agar wacana pendidikan gratis tidak dibangun hanya berdasarkan slogan, tetapi berdasarkan konstruksi hukum konstitusional yang tepat.

Putusan MK Terbaru dan Pendidikan Tinggi. Perdebatan tersebut menjadi semakin relevan setelah Mahkamah Konstitusi pada 16 September 2026 memutus Perkara Nomor 294/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam perkara tersebut, MK menolak permohonan pemohon dan menyatakan tidak terdapat pertentangan konstitusional antara norma tersebut dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak meniadakan mandat konstitusional mengenai prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Putusan ini menarik karena menunjukkan bahwa kewajiban negara menyediakan anggaran pendidikan tidak identik dengan kewajiban memberikan seluruh layanan pendidikan tinggi secara gratis kepada setiap mahasiswa.

Konstitusi mewajibkan adanya prioritas anggaran pendidikan. Namun, bagaimana anggaran tersebut dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, tinggi, penelitian, beasiswa, sarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kebutuhan lainnya merupakan persoalan yang membutuhkan desain kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip 20 Persen Anggaran Pendidikan

Salah satu karakteristik penting sistem pendidikan Indonesia adalah adanya constitutional budget rule. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. PP Nomor 18 Tahun 2022, misalnya, mengatur bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara, sedangkan dalam APBD sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah. Dengan demikian, persoalan pendidikan gratis tidak dapat dilepaskan dari hukum anggaran negara. Negara mungkin mempunyai kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak pendidikan, tetapi negara juga bekerja dalam suatu sistem keuangan negara yang memiliki batas-batas tertentu.

Di sinilah muncul prinsip penting dalam hukum tata negara modern: hak konstitusional membutuhkan kapasitas institusional dan fiskal untuk diwujudkan. Gratis Tidak Berarti Tanpa Biaya. Ada persoalan konseptual yang sering luput dalam perdebatan pendidikan gratis. Ketika mahasiswa tidak membayar UKT, pendidikan tersebut sebenarnya tetap memiliki biaya. Dosen harus dibayar. Gedung harus dibangun dan dipelihara. Laboratorium membutuhkan peralatan. Perpustakaan membutuhkan buku dan basis data. Perguruan tinggi membutuhkan jaringan internet, sistem informasi, administrasi akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai fasilitas lainnya. Dengan demikian, "gratis bagi mahasiswa" tidak sama dengan "tanpa biaya".

Yang berubah adalah siapa yang menanggung biaya tersebut. Apabila mahasiswa tidak membayar, maka sebagian atau seluruh biaya harus dialihkan kepada negara melalui APBN atau mekanisme pembiayaan lainnya. Karena itu, secara hukum tata negara, pertanyaan yang lebih tepat bukan sekadar: "Apakah kuliah harus gratis?" Melainkan: "Bagaimana negara memenuhi hak konstitusional atas pendidikan melalui sistem pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan?" Pertanyaan kedua jauh lebih penting dalam merancang kebijakan.

Pendidikan Gratis dan Prinsip Negara Hukum.  Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah negara hukum. Konsekuensinya, kebijakan pemerintah mengenai pendidikan gratis harus mempunyai dasar hukum dan mekanisme penganggaran yang jelas. Pernyataan politik mengenai pendidikan gratis belum dengan sendirinya menjadi norma hukum yang dapat langsung dilaksanakan.

Diperlukan setidaknya: dasar hukum mengenai siapa yang berhak memperoleh pembiayaan, bentuk biaya apa yang ditanggung negara, sumber pendanaannya, mekanisme penyaluran anggaran, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, mekanisme pengawasan, standar kualitas pendidikan, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dalam negara hukum, tujuan yang baik tetap harus ditempuh melalui instrumen hukum yang tepat.

Persoalan Keadilan: Gratis untuk Semua atau Berbasis Kebutuhan?

Dari perspektif hukum tata negara, terdapat pula persoalan mengenai prinsip persamaan. Jika pendidikan tinggi negeri digratiskan untuk semua mahasiswa tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi, maka mahasiswa dari keluarga sangat mampu dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu sama-sama memperoleh subsidi negara. Di sisi lain, jika pembiayaan hanya diberikan kepada kelompok tertentu berdasarkan kondisi ekonomi, negara dapat mengarahkan sumber daya publik kepada mereka yang paling membutuhkan. Namun kedua pendekatan tersebut mempunyai konsekuensi hukum dan kebijakan yang berbeda.

Model universal menekankan kesetaraan akses. Model afirmatif menekankan keadilan distributif. Konstitusi sendiri memberikan ruang bagi negara untuk mengembangkan kebijakan yang memperhatikan keadilan dan kesamaan kesempatan. Pasal 28H ayat (2), misalnya, memberikan dasar bagi perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Karena itu, desain pendidikan gratis perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah tujuan utamanya universalitas, pemerataan, atau kombinasi keduanya? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menentukan model pembiayaannya. 

Tantangan bagi Perguruan Tinggi Negeri. Komisi X DPR RI sendiri menyambut baik gagasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri, tetapi mengingatkan bahwa penghapusan UKT tidak boleh menyebabkan berkurangnya kualitas pendidikan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, penelitian, maupun operasional perguruan tinggi. Catatan tersebut mempunyai dimensi hukum tata negara.

Sebab, apabila negara membebaskan mahasiswa dari biaya pendidikan tetapi pada saat yang sama tidak menyediakan pembiayaan yang memadai bagi perguruan tinggi, maka negara dapat menghadapi persoalan baru: hak atas pendidikan memang diberikan secara formal, tetapi kualitas pendidikan justru menurun secara material. Padahal hak konstitusional tidak seharusnya dipahami hanya sebagai hak untuk "masuk" ke institusi pendidikan. Hak tersebut juga harus dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang layak dan berkualitas. Karena itu, pendidikan gratis seharusnya tidak dipertentangkan dengan kualitas. Keduanya justru harus berjalan bersama.

Pendidikan Gratis sebagai Kewajiban Negara atau Kebijakan Negara?

Dari perspektif Hukum Tata Negara, terdapat tiga lapisan yang perlu dibedakan. Pertama, hak konstitusional. Warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Kedua, kewajiban konstitusional. Negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan memprioritaskan anggaran pendidikan. Untuk pendidikan dasar, konstitusi secara eksplisit membebankan pembiayaan kepada pemerintah. Ketiga, pilihan kebijakan. Ketika pemerintah ingin memperluas pembiayaan negara sampai perguruan tinggi negeri, bentuk, cakupan, mekanisme, dan tahapannya merupakan wilayah kebijakan yang harus diterjemahkan melalui peraturan perundang-undangan dan penganggaran.

Dengan konstruksi tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan gratis sampai perguruan tinggi merupakan kebijakan yang memiliki landasan konstitusional kuat dalam kerangka hak atas pendidikan, tetapi cakupan "gratis" pada pendidikan tinggi tidak secara eksplisit diperintahkan oleh UUD 1945 sebagaimana pendidikan dasar. Ini merupakan perbedaan yang penting secara akademik.

Negara Harus Menghindari "Gratis" yang Sekadar Simbolik. Wacana pendidikan gratis pada akhirnya akan diuji bukan melalui pidato, tetapi melalui implementasi. Jika UKT dihapus, tetapi biaya lain tetap menjadi beban mahasiswa, maka perlu dijelaskan apa arti "gratis". Jika mahasiswa tidak membayar tetapi perguruan tinggi kehilangan sumber pembiayaan, perlu dijelaskan bagaimana negara menggantikannya. Jika pembiayaan meningkat tetapi kualitas tidak terjaga, perlu dipertanyakan efektivitas kebijakannya.

Karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan gratis seharusnya tidak berhenti pada berapa rupiah yang tidak dibayar mahasiswa, tetapi juga pada: apakah akses pendidikan semakin luas? Apakah kesenjangan sosial berkurang? Apakah mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan? Apakah kualitas perguruan tinggi tetap terjaga? Apakah dosen dan tenaga kependidikan memperoleh dukungan yang memadai? Apakah penelitian dan inovasi tetap berkembang? dan Apakah pembiayaan tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang?

Wacana pendidikan gratis sampai perguruan tinggi pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari semakin kuatnya paradigma pendidikan sebagai hak konstitusional, bukan semata-mata sebagai komoditas pelayanan publik. Namun, dari perspektif Hukum Tata Negara, harus dibedakan antara hak atas pendidikan, kewajiban negara membiayai pendidikan, dan kebijakan pendidikan gratis. UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan yang sangat kuat bagi hak warga negara atas pendidikan dan secara eksplisit mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Konstitusi juga mewajibkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen anggaran untuk pendidikan.

Sementara untuk pendidikan tinggi, konstitusi memberikan dasar berupa hak atas pendidikan dan kewajiban negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, tetapi tidak merumuskan secara eksplisit bahwa seluruh biaya perguruan tinggi wajib ditanggung negara. Oleh karena itu, apabila negara hendak mewujudkan pendidikan tinggi negeri gratis, pekerjaan hukum dan ketatanegaraan yang sesungguhnya justru dimulai setelah slogan tersebut dikemukakan.

Negara harus menjawab: Siapa yang berhak? Apa yang gratis? Siapa yang membayar? Dari mana anggarannya? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana pengawasannya? Dan bagaimana kualitas pendidikan tetap dijamin? Di situlah pendidikan gratis berubah dari sekadar gagasan politik menjadi persoalan konstitusional dan hukum tata negara. Pada akhirnya, ukuran negara hukum bukan hanya seberapa banyak hak yang dijanjikan kepada warga negara, tetapi juga seberapa serius negara membangun sistem hukum, kelembagaan, dan anggaran untuk membuat hak tersebut benar-benar dapat dinikmati.
________________

Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

________________
Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 294/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9.  Detik.com. “Komisi X DPR Dukung Sekolah Gratis Sampai PTN: Pendidikan Hak Semua Anak” 18 September 2026.
di Tidak ada komentar:
Label: ,

Kamis, 17 September 2026

Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington

(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Crypto Boss Calls Off Marriage to Chinese Celebrity, Demands Ex's Family Return 79 Billion Rupiah", "Merger BMKG dan Badan Geologi: Menata Kembali Desain Kelembagaan Negara untuk Penguatan Mitigasi Bencana", silahkan dibaca juga mengenai "The Story of North Korean Hackers Pulling off a Crypto Heist Worth Nearly IDR 25 Trillion" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington'.

Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu instrumen penting dalam desain pemerintahan demokratis. Jabatan publik pada hakikatnya bukanlah kepemilikan pribadi seseorang, melainkan amanah yang diberikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan prinsip pergantian kekuasaan, pencegahan konsentrasi kekuasaan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan baru.

Persoalan tersebut menjadi menarik jika dikaitkan dengan jabatan Kepala Desa di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa ditentukan selama 8 (delapan) tahun dan dapat dijabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dengan demikian, secara normatif seorang Kepala Desa dapat menjabat selama maksimal 16 tahun apabila menggunakan seluruh kesempatan masa jabatannya.

Ketentuan tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Tata Negara, terutama jika dibandingkan dengan sejarah awal pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat melalui figur George Washington. Washington tidak dibatasi oleh aturan konstitusional untuk hanya menjabat dua periode ketika ia memutuskan meninggalkan jabatan Presiden pada 1797. Namun, keputusan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah constitutional convention, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem presidensial Amerika Serikat.

Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan jabatan Presiden Amerika Serikat dengan Kepala Desa. Keduanya memiliki kedudukan, kewenangan, dan dasar hukum yang berbeda. Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat satu persoalan yang lebih mendasar: bagaimana hukum dan budaya ketatanegaraan mengendalikan kekuasaan melalui pembatasan masa jabatan?

Kepala Desa Sebagai Jabatan Pemerintahan Dan Perubahan Masa Jabatan

Desa mempunyai kedudukan penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dalam kerangka Undang-Undang Desa, Kepala Desa bukan sekadar tokoh masyarakat, tetapi pemegang jabatan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena Kepala Desa memiliki kewenangan yang berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, jabatan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat desa.

Di sinilah prinsip pembatasan masa jabatan menjadi relevan. Kekuasaan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menciptakan hubungan yang terlalu kuat antara pejabat dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi di wilayah yang dipimpinnya. Sebaliknya, pergantian kepemimpinan secara berkala membuka kemungkinan terjadinya regenerasi, kompetisi politik lokal, serta munculnya gagasan dan kepemimpinan baru. Namun, pembatasan masa jabatan juga harus ditempatkan secara proporsional. Masa jabatan yang terlalu singkat dapat mengganggu kesinambungan program pemerintahan. Sebaliknya, masa jabatan yang terlalu panjang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya konsentrasi kekuasaan. Karena itu, desain masa jabatan pada dasarnya merupakan upaya mencari keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan sirkulasi kekuasaan.

Sebelum perubahan tahun 2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. UU Nomor 3 Tahun 2024 mengubah desain tersebut. Pasal 39 yang telah diubah menetapkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. UU tersebut mulai berlaku pada 25 April 2024.

Perubahan tersebut menghasilkan suatu konfigurasi baru: 6 tahun × 3 periode = maksimal 18 tahun, menjadi: 8 tahun × 2 periode = maksimal 16 tahun. Dengan demikian, perubahan tersebut bukan semata-mata memperpanjang masa jabatan. Pada saat yang sama, jumlah kesempatan seseorang untuk menduduki jabatan Kepala Desa dikurangi dari tiga kali menjadi dua kali. Dari perspektif hukum tata negara, perubahan ini menarik karena memperlihatkan bahwa lama satu periode dan jumlah periode merupakan dua variabel yang berbeda dalam desain pembatasan kekuasaan.

Jabatan Yang Harus Dibatasi & Sejarah George Washington dan Awal Tradisi Dua Periode

Pembatasan masa jabatan memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi. Pertama, mencegah konsentrasi kekuasaan Kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan orang yang sama dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan lokal, hal tersebut dapat berhubungan dengan jaringan politik, birokrasi, dan sumber daya ekonomi lokal. Pembatasan masa jabatan tidak berarti bahwa seorang pejabat pasti menyalahgunakan kekuasaan apabila menjabat lama. Akan tetapi, pembatasan tersebut merupakan mekanisme kelembagaan untuk mengurangi risiko konsentrasi kekuasaan. 

Kedua, menciptakan sirkulasi kepemimpinan Demokrasi bukan hanya persoalan memilih pemimpin, tetapi juga menyediakan mekanisme agar kekuasaan dapat berpindah secara damai. Dengan adanya batas masa jabatan, masyarakat secara periodik memperoleh kesempatan untuk memilih pemimpin baru. Ketiga, mencegah jabatan publik berubah menjadi kekuasaan personal Jabatan publik secara prinsip berbeda dengan kepemilikan pribadi. Seorang Kepala Desa menduduki jabatan karena memperoleh legitimasi berdasarkan mekanisme hukum, bukan karena jabatan tersebut menjadi hak pribadi yang dapat dipertahankan tanpa batas. Pembatasan masa jabatan mempertegas bahwa yang bersifat permanen adalah institusinya, bukan orang yang menduduki jabatan tersebut.

Sejarah George Washington dan Awal Tradisi Dua Periode. Sejarah Amerika Serikat memberikan contoh menarik mengenai hubungan antara kekuasaan, tradisi, dan pembatasan masa jabatan. George Washington menjadi Presiden pertama Amerika Serikat pada 1789. Ia kemudian terpilih kembali untuk periode kedua pada 1792. Washington akhirnya meninggalkan jabatan Presiden pada 1797 setelah menyelesaikan dua periode. Hal yang penting adalah: pada saat Washington memutuskan tidak mencalonkan diri untuk periode ketiga, belum ada ketentuan konstitusional yang secara tegas membatasi Presiden Amerika Serikat hanya dua periode.

Keputusan Washington karena itu memiliki arti konstitusional yang sangat penting. Ia membangun sebuah preseden. Dalam Farewell Address tahun 1796, Washington menjelaskan keputusannya untuk tidak mencalonkan diri kembali. Ia sebelumnya bahkan pernah mempertimbangkan untuk pensiun setelah periode pertama, tetapi situasi internasional dan nasihat orang-orang yang dipercayainya membuatnya tetap menjalani periode kedua. Setelah periode kedua berakhir, ia memutuskan kembali ke kehidupan privat. Keputusan tersebut kemudian menjadi standar tidak tertulis bahwa seorang Presiden Amerika Serikat sebaiknya tidak menjabat lebih dari dua periode. Dengan kata lain, pembatasan masa jabatan pada awalnya tidak lahir dari teks konstitusi, melainkan dari praktik seorang pemimpin yang secara sukarela meninggalkan kekuasaan.

Dari Kebiasaan Politik Menjadi Norma Konstitusional. Preseden Washington bertahan cukup lama dalam sejarah Amerika Serikat. Presiden-presiden setelah Washington pada umumnya mengikuti tradisi dua periode tersebut. Namun, tradisi itu akhirnya mengalami perubahan ketika Franklin D. Roosevelt terpilih untuk periode ketiga dan kemudian periode keempat.

Setelah pengalaman tersebut, pembatasan dua periode kemudian dikodifikasi melalui Twenty-Second Amendment terhadap Konstitusi Amerika Serikat pada 1951. Dengan demikian, sesuatu yang pada awalnya merupakan kebiasaan politik kemudian berubah menjadi norma konstitusional formal. Di sinilah terdapat pelajaran penting bagi kajian Hukum Tata Negara. Sebuah sistem ketatanegaraan tidak hanya dibentuk oleh teks hukum. Konvensi ketatanegaraan, praktik politik, dan perilaku pejabat negara juga dapat memengaruhi perkembangan hukum konstitusi. Washington menunjukkan bahwa tindakan seorang pemegang kekuasaan dapat menghasilkan preseden yang jauh melampaui masa pemerintahannya.

Apa Hubungannya Dengan Kepala Desa di Indonesia?

Perbandingan dengan Washington tidak berarti bahwa Kepala Desa harus mengikuti model Amerika Serikat. Sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat memiliki konstruksi yang berbeda. Namun, terdapat sebuah kesamaan prinsip: kekuasaan perlu memiliki titik akhir. Di Amerika Serikat, Washington secara sukarela meninggalkan kekuasaan setelah dua periode meskipun secara hukum ia belum dilarang untuk mencalonkan diri kembali. Di Indonesia, batas masa jabatan Kepala Desa sekarang telah ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang.

Perbedaannya terletak pada sumber pembatasannya. Dalam kasus Washington, pembatasan dua periode pada awalnya berasal dari preseden dan konvensi politik. Dalam kasus Kepala Desa, pembatasan tersebut berasal dari norma hukum positif. Perbandingan ini memperlihatkan dua cara berbeda dalam membangun pembatasan kekuasaan: melalui constitutional convention dan melalui constitutional/statutory rule. Masa jabatan Kepala Desa selama delapan tahun merupakan masa yang relatif panjang dalam konteks pemerintahan lokal. Namun, lamanya periode tidak dapat dinilai hanya dari jumlah tahunnya.

Yang lebih penting adalah bagaimana periode tersebut bekerja bersama dengan berbagai mekanisme pengawasan. Pembatasan masa jabatan harus berjalan bersama dengan: pemilihan Kepala Desa yang demokratis, transparansi pengelolaan keuangan desa, pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa,  akuntabilitas pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, pengawasan oleh lembaga dan institusi yang berwenang dantersedianya mekanisme pergantian kekuasaan yang tertib. Dengan demikian, term limit bukan satu-satunya instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Batas masa jabatan hanya merupakan salah satu bagian dari sistem checks and balances dalam pemerintahan.

Pelajaran Konstitusional dari George Washington. Kisah Washington memberikan pelajaran yang menarik bagi diskursus pemerintahan desa. Pertama, jabatan publik bukan milik pribadi pejabat.  Washington memahami bahwa keberlanjutan republik tidak boleh bergantung pada keberadaan satu orang. Ia meninggalkan jabatan dan menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya, John Adams, pada 1797. Kedua, pergantian kekuasaan merupakan bagian dari demokrasi. Demokrasi tidak hanya diuji ketika seseorang mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan. Demokrasi juga diuji ketika seseorang bersedia meninggalkan kekuasaan secara tertib. Ketiga, preseden politik dapat mempunyai dampak hukum yang panjang. Keputusan Washington pada 1796 menjadi preseden dua periode yang kemudian memperoleh bentuk hukum formal melalui Amandemen ke-22 pada 1951. Keempat, pembatasan kekuasaan harus disertai budaya hukum. Aturan tertulis memang penting. Namun, aturan akan lebih efektif apabila para pemegang kekuasaan, masyarakat, dan institusi pengawas memiliki budaya yang menghormati prinsip bahwa jabatan publik bersifat sementara.

Perubahan masa jabatan Kepala Desa melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 memperlihatkan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan bagian penting dari desain pemerintahan desa. Kepala Desa kini memegang jabatan selama delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Sejarah George Washington memberikan perspektif yang menarik terhadap persoalan tersebut. Ketika Washington meninggalkan jabatan Presiden Amerika Serikat setelah dua periode pada 1797, belum terdapat aturan konstitusional yang secara formal membatasi Presiden hanya dua periode. Keputusannya kemudian menjadi preseden yang bertahan selama lebih dari satu abad sebelum akhirnya dikodifikasi dalam Konstitusi Amerika Serikat melalui Twenty-Second Amendment pada 1951.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, kedua pengalaman tersebut menunjukkan satu prinsip yang lebih luas: demokrasi tidak hanya membutuhkan mekanisme untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga mekanisme untuk membatasi, mengawasi, dan mengakhiri kekuasaan. Dalam konteks desa, persoalan masa jabatan karena itu tidak semata-mata dapat dilihat dari pertanyaan "berapa lama Kepala Desa boleh menjabat". Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa selama masa jabatan tersebut kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum, dapat diawasi masyarakat, dan pada akhirnya dapat berpindah secara tertib kepada kepemimpinan berikutnya. Pada titik inilah sejarah George Washington menjadi relevan. Ia memperlihatkan bahwa kualitas suatu sistem pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga oleh kesediaan untuk membatasi kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan dapat diwariskan secara damai melalui mekanisme konstitusional.
________________

Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

________________
Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. U.S. Constitution, Twenty-Second Amendment.
4. George Washington's Mount Vernon, Presidential Precedents.
5. George Washington's Mount Vernon, Second Term (1793–1797).
6. George Washington's Mount Vernon, The Farewell Address.
di Tidak ada komentar:
Label: ,
Langganan: Postingan (Atom)

Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.Fil., S.H., M.H.  Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai " ...