Jumat, 11 Agustus 2023

Contoh Perjanjian Konsinyasi Sederhana

(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Penawaran Jasa Hukum", "Contoh Surat Kuasa Pendaftaran Paten, Bilingual" dan "Contoh Surat Pernyataan Melamar CPNS", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Perjanjian Konsinyasi Sederhana'.


SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama   : Satya
Alamat : Jalan Anggrek Raya No.11, Kota Bandung.

Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Pertama".

Nama   : Anjani
Alamat : Jalan Mawar Melati No. 2, Jakarta Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai "Pihak Kedua".

Pihak pertama dan kedua dinyatakan memiliki perjanjian kerja sama dengan ketentuan seperti berikut ini:
  1. PIHAK PERTAMA menitipkan barang dagangan berupa “Bolu Kekinian” kepada PIHAK KEDUA dengan sistem konsinyasi;
  2. PIHAK KEDUA akan mendapatkan pembagian keuntungan sebesar 15% dari penjualan barang titipan PIHAK PERTAMA;
  3. Jumlah maksimal penitipan Bolu Kekinian PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah 500 kotak setiap minggu;
  4. Pengiriman barang ke tempat PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
  5. PIHAK PERTAMA akan membantu promosi untuk penjualan bolu PIHAK KEDUA;
  6. PIHAK KEDUA wajib melaporkan hasil penjualan kepada PIHAK PERTAMA setiap bulan. Pada awal bulan selanjutnya, laporan disertai dengan penyerahan laba sebesar 85% dari omzet penjualan kepada PIHAK PERTAMA.
Demikian surat perjanjian kerja sama ini dibuat untuk menjadi ikatan antara kedua belah pihak.

Segala sesuatu yang belum tercantum dalam perjanjian ini, akan dibahas bersama antara pihak pertama maupun pihak kedua di kemudian hari. Setelah disepakati, maka akan menjadi addendum pada perjanjian ini secara otomatis.

Surat perjanjian ini kami buat dengan kesadaran penuh dan tidak adanya paksaan dari pihak lain. Adapun jika terjadi perselisihan selama pelaksanaan perjanjian, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.

Akan tetapi, jika masalah tersebut tidak mendapatkan titik temu antara kedua pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan secara hukum.


Bandung, 11 November 2022

Pihak Pertama                                                 Pihak Kedua


Materai Rp. 10.000,-
Ttd.

(Satya)                                                            (Anjani)
____________________
Reference:

1. "Contoh Surat Pernyataan Perjanjian Kerja Sama, gambar & DOCX", www.iuwashplus.or.id., Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023, Link: https://www.iuwashplus.or.id/contoh-surat-pernyataan-perjanjian-kerja/

Kamis, 10 Agustus 2023

Contoh Surat Penawaran Jasa Hukum

 
(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Pernyataan Melamar CPNS", "Contoh Surat Penyataan Untuk Permohonan Izin Reklame" dan "Contoh Surat Kuasa Pendaftaran Paten, Bilingual", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Surat Penawaran Jasa Hukum'.


Jakarta, _____, __________ 2023

Perihal: Penawaran Jasa Konsultan Hukum


Kepada Yth.,
PT. _________________________
_____________________________
_____________________________
_______________


Dengan hormat,

Sebelumnya perkenalkanlah kami, ____________________, S.H., Advokat pada kantor hukum ______________________________, berdomisili di ____________________________________________, dengan ini hendak mengajukan penawaran Jasa Konsultan Hukum kepada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun ruang lingkup Jasa Konsultan Hukum yang kami berikan adalah sebagaimana yang kami jelaskan dibawah ini.

RUANG LINGKUP

Untuk memenuhi kebutuhan hukum Perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin, kami menawarkan Jasa Konsultan Hukum dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Legal Opini

Konsultan akan memberikan Opini Hukum (Legal Opinion) kepada Perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yaitu yang meliputi isu-isu hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum perusahaan (corporate action), kontrak bisnis, ketenagakerjaan/perburuhan dan hukum pidana. 

2. Legal Due Diligence

Konsultan akan melakukan pemeriksaan dari segi hukum (Legal Due Diligence) terhadap aktivitas bisnis perusahaan, yaitu yang meliputi namun tidak terbatas pada penjelasan hukum terhadap pemeriksaan dokumen, pemeriksaan terhadap legalitas suatu badan hukum dan/atau badan usaha, pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan perusahaan dan pemeriksaan hukum atas kebijakan perusahaan.

3. Pendampingan Hukum 

Konsultan akan melakukan pendampingan hukum kepada perusahaan dalam melakukan berbagai negosiasi dengan pihak ketiga, khususnya negosiasi dalam rangka penyusunan kontrak bisnis serta perselisihan yang timbul dari kontrak-kontrak perusahaan.

4. Litigasi

Konsultan akan memberikan bantuan hukum berupa penanganan kasus-kasus litigasi yang melibatkan perusahaan, baik sebagai saksi, pemohon, termohon, penggugat maupun tergugat dalam perkara-perkara perdata serta sebagai pelapor, tersangka dan terdakawa serta saksi dalam perkara-perkara pidana.          

Jasa Konsultan Hukum tersebut diberikan kepada Perusahaan dalam bentuk baik lisan maupun tertulis, secara tatap muka maupun dengan menggunakan sarana komunikasi lainnya yang disepakati bersama diantara Konsultan dan Perusahaan.     

JANGKA WAKTU

Kerja sama Jasa Konsultan Hukum ini dilakukan berdasarkan perjanjian dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama diantara Konsultan dan Perusahaan.

HONORARIUM

Atas Jasa Konsultan Hukum yang diberikan, Perusahaan wajib melakukan pembayaran honorarium kepada Konsultan dalam bentuk retainer fee sebesar Rp. ___________________ (______________________ rupiah) per-bulan.

Demikian penawaran Jasa Konsultan Hukum ini kami ajukan. Apabila ada informasi yang perlu diketahui lebih lanjut berkaitan dengan surat penawaran ini maka Bapak/Ibu dapat menghubungi kantor kami yang beralamat di ________________________________________________ atau melalui telepon di nomor ______________________ atau email ke __________________.  

Hormat Kami,


Ttd.

_____________________, S.H.

____________________
Reference:

1. "Contoh Surat Penawaran Jasa Konsultan Hukum Perusahaan (Retainer)", www.legalakses.com., Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023, Link: https://www.legalakses.com/contoh-surat-penawaran-jasa-konsultan-hukum-perusahaan-retainer/

Rabu, 09 Agustus 2023

Contoh Surat Pernyataan Melamar CPNS

(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen", "Contoh Surat Penyataan Untuk Permohonan Izin Reklame" dan "Stages of Obtaining Indonesian Citizenship", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Surat Pernyataan Melamar CPNS'.


SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Agama :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;

2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);

3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

5. Bersedia ditempatkan di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.


................, …….…………. 202....

Yang membuat pernyataan,


Materai Rp.10000,- & ditandatangani

(Nama)

____________________
Reference:

1. "Surat Pernyataan 5 Point CPNS", web.kominfo.go.id., Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023, Link: https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/Surat%20Pernyataan%205%20Poin%20CPNS%202018.pdf

Selasa, 08 Agustus 2023

Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

 
(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "A Man In Surabaya Jailed For Stealing His Own Car", "Contoh Surat Penyataan Untuk Permohonan Izin Reklame" dan "Stages of Obtaining Indonesian Citizenship", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen'.


SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan dibawah ini :
    
    Nama/Gelar : .......................
    Tempat, Tanggal Lahir : .......................
    Nomor KTP/Identitas : 3276062211860001 (contoh)
    Pendidikan Terakhir : S-1 (Sistem Informasi)/D-III (Akuntansi)  
    Universitas ………. (contoh)
    Jabatan yang dilamar : ......................... 
    Jenis Kelamin : .........................
    Agama : .........................
    Alamat : ..........................

Bersama ini saya menyatakan bahwa dokumen yang saya unggah dalam rangka seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melalui portal resmi https://sscasn.bkn.go.id adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan dokumen yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun Anggaran 2019. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, ….. November 2019

Yang membuat pernyataan


Meterai Rp. 10.000,-
ditandatangani


(Nama/Gelar)
____________________
Reference:

1. "SURAT PERNYATAAN KEBENARAN DOKUMEN CPNS KEMENKO POLHUKAM TA 2019", polkam.go.id., Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023, Link: https://polkam.go.id/konten/unggahan/2019/11/SURAT-PERNYATAAN-KEBENARAN-DOKUMEN-CPNS-KEMENKO-POLHUKAM-TA-2019.doc

Senin, 07 Agustus 2023

A Man In Surabaya Jailed For Stealing His Own Car

 
(iStock)

By:
Team Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Contoh Surat Penyataan Untuk Permohonan Izin Reklame", "Prices of Houses that Foreigners Can Buy and Own in Indonesia", you may read also "Be Careful Using AI, You Will be in Trouble for Citing Non-existent Jurisprudence" and on this occasion we will discuss about 'A Man In Surabaya Jailed For Stealing His Own Car'.

The man with the initials UK (31) was arrested by Police in Surabaya for stealing his own car. Previously he mortgaged the car to someone else.[1]

Head of the Surabaya Polrestabes Criminal Investigation Unit AKBP Mirzal Maulana said the Toyota Agya car owned by the perpetrator had been mortgaged to the victim in the amount of IDR 30 million. "Before being handed over to the victim, the car was installed with a GPS by the perpetrator to find out where the car was," said Mirzal during his release at the Surabaya Polrestabes, Thursday (3/8/2023).[2]

The perpetrator always monitors the whereabouts of the car from the GPS tracking application. On Sunday (16/7), the victim used the car with his family to a mall in the South Surabaya area. "When the car was parked, the perpetrator used a spare key that was not handed over to the victim, then came to the car and took it," said Mirzal. The perpetrators easily took away the car armed with the spare key. To trick the parking attendants, the perpetrator admitted that his parking ticket was lost.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com

________________
References:

1. "Kisah Pria di Surabaya Curi Mobil Sendiri Berujung Masuk Bui", news.detik.com., Deny Prasetyo Utomo, Diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, Link: https://news.detik.com/berita/d-6858286/kisah-pria-di-surabaya-curi-mobil-sendiri-berujung-masuk-bui
2. Ibid.
3. Ibid.

Sabtu, 05 Agustus 2023

Contoh Surat Penyataan Untuk Permohonan Izin Reklame

(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Prices of Houses that Foreigners Can Buy and Own in Indonesia", "Contoh Surat Kuasa Pendaftaran Merek, Bilingual" dan "Contoh Surat Pencabutan Kuasa", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Surat Penyataan Permohonan Izin Reklame'.


SURAT PERNYATAAN PERMOHONAN IZIN REKLAME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ..............................
NIK : ..............................
Jabatan : ..............................
Bertindak untuk dan atas nama : ..............................
Alamat : ..............................
Telp/HP : ..............................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama CV/PT…………………………….
2. Badan usaha yang saya wakili tidak masuk pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
3. Apabila permohonan izin reklame yang saya mohon disetujui, diterbitkan, saya dan/atau badan usaha yang saya wakili bertanggung jawab secara penuh atas segala risiko yang dapat ditimbulkan oleh penyelenggaraan reklame sebagai berikut:
  • Jenis Reklame : Mini Billboard/Billboard
  • Ukuran : ..............................
  • Lokasi : ..............................
  • Kelurahan : ..............................
  • Kecamatan : ..............................

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, jika di kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, .............../................./202....
Yang membuat pernyataan,

 

Meterai Rp. 10.000,-
Ttd. 

.....................................................

Jika memerlukan advokat terkait dengan masalah hukum anda, silahkan hubungi alamat di bawah ini, kami akan senantiasa mendampingi.


*) Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com
____________________
Reference:

1. "Contoh-contoh Surat Pernyataan Untuk Berbagai Keperluan", www.bola.com., Diakses pada tanggal 5 Agustus 2023, Link: https://www.bola.com/ragam/read/5010672/contoh-contoh-surat-pernyataan-untuk-berbagai-keperluan

Jumat, 04 Agustus 2023

Prices of Houses that Foreigners Can Buy and Own in Indonesia

(iStock)

By:
Team Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "7 Points That You Can Find Out Before You Set The Price for Renting Land in Indonesia", "Principles of Buying Land in Indonesia", you may read also "How To Buy Land In Indonesia?" and on this occasion we will discuss about 'Prices of Houses that Foreigners Can Buy and Own in Indonesia'.

Foreign Citizens (WNA) can now easily own a residence in Indonesia only with a passport basis. However, there is a minimum price for housing that can be purchased by foreigners. "Now (minimum price) for landed houses, the average is IDR 5 billion, for flats (flats) it's at least IDR 3 billion. A minimum of IDR 1 billion in some areas, in Jakarta it's 3 billion. In other places, it's at least IDR 5 billion for landed, in other (regions) there is IDR. 1 billion for landed," said Secretary General of the Ministry of ATR/BPN Suyus Windayana at the Socialization of Residential Ownership Regulations for Foreigners, at the Sheraton Hotel, South Jakarta, Thursday (3/8/2023).[1]

Based on the Decree of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 1241/SK-HK.02/IX/2022 concerning Acquisition of Residential/Residential House Prices for Foreigners the minimum price of housing that can be purchased by foreigners varies, depending on the area. The following is the minimum price for landed houses that foreigners can buy:[2]
  1. Special Region of Jakarta: IDR 5 billion
  2. Banten: IDR 5 billion
  3. West Java: IDR 5 billion
  4. Central Java: IDR 5 billion
  5. East Java: 5 billion
  6. Special Region of Yogyakarta: IDR 5 billion
  7. Bali: IDR 5 billion
  8. West Nusa Tenggara: IDR 3 billion
  9. North Sumatra: IDR 2 billion
  10. East Kalimantan: IDR 2 billion
  11. South Sulawesi: IDR 2 billion
  12. Riau Archipelago: IDR 2 billion
  13. Other Regions/Provinces: IDR 1 billion

The following is the minimum price for flats that can be purchased by foreign nationals in Indonesia: [3]
  1. Special Region of Jakarta: IDR 3 billion
  2. Banten: IDR 2 billion
  3. West Java: IDR 2 billion
  4. Central Java: IDR 2 billion
  5. East Java: IDR 2 billion
  6. Bali: IDR 2 billion
  7. Yogyakarta Special Region: IDR 2 billion
  8. Other Regions/Provinces: IDR 1 billion

On the other hand, residential ownership for foreigners is limited to a maximum of 2,000 m2. However, if the foreigners can have a positive impact on Indonesia's economy and society, it is possible that the area of ​​settlements owned can be wider. "Foreigners are only allowed, temporarily, to own a plot of land per family that has a land area of ​​not more than 2,000 (square meters) but what if it has a positive impact on the economy and social, then it can be given according to the minister's permission, so foreigners for landing while we limit it below 2,000 (square meters), unless there is permission from the ATR/BPN Minister," he said. "This is already one from Bali for land ownership over 2,000 (square) meters. We are currently studying it. We are checking the field, what is the land for, whether it has an impact on the surrounding economy or not, we are studying it," he said.[4]

For information, now, the government is making it easy for Foreign Citizens (WNA) to own a residence in Indonesia. Foreigners can own property in Indonesia even if they only have a passport. "So this is a bit different from the previous one. Previously we asked for KITAS and KITAP as well, now in the possession of foreigners the KITAS and KITAP will be given after the foreigner gets or buys property in Indonesia, so the positions are reversed," he said.[5] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com

________________
References:

1. "Harga Rumah yang Boleh Dibeli dan Dimiliki Orang Asing di Indonesia", www.detik.com., Almadinah Putri Brilian, Diakses pada tanggal 4 Agustus 2023, Link: https://www.detik.com/properti/berita/d-6857342/harga-rumah-yang-boleh-dibeli-dan-dimiliki-orang-asing-di-indonesia
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.

Kamis, 03 Agustus 2023

7 Points That You Can Find Out Before You Set The Price for Renting Land in Indonesia

 
(iStock)

By:
Team Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Police Killed, Shot by Police, in Bogor Region", "How To Buy Land In Indonesia?", you may read also "Principles of Buying Land in Indonesia" and on this occasion we will discuss about '7 Points That You Can Find Out Before You Set The Price for Renting Land in Indonesia'.

Land is an investment advantage with a selling price that always goes up every year. Apart from being sold, land assets can also be leased with an agreement system between the two parties concerned, namely the tenant and the owner within a certain period of time. If you plan to invest in land by renting it out, you need to pay attention to several ways that need to be understood in determining the right price.[1]

The rental price cannot be decided by the wishes of the owner at random. There are several aspects that need to be looked at, such as location, land area, market, needs and others to assess the quality of the specifications of the land you have. In addition, determining the rental price cannot be too expensive or cheap. Determining the rental price can be seen from 7 points that you can find out before you set the price for renting land as follows:[2]
  1. Regional Research, region is one of the aspects that influence rental price decisions because each region has different potential. Land rental prices will be expensive when the rental area is close to urban areas or roadsides. Unlike in rural areas, rental prices tend to be lower.
  2. Demand Research, the demand referred to here are personal for those of you who want to passively generate additional income. Therefore, it is not wrong to determine the price of land based on your needs such as daily needs, saving, investing, and so on. Provided the rental price is reasonable for potential tenants.
  3. Location Value Research, the location of the land is also a point of consideration for the rental price in terms of its environmental value. For example, land located in industrial areas, offices, or in crowded areas is a factor in land prices that have the potential to be higher because this is a plus point for tenants.
  4. Market Price Research, the latest market price research so you can determine prices by discussing with real estate agents who are located close to the land area. Real estate agents usually understand property values ​​as your consideration in determining the level of your land rental price.
  5. 'Cap Rate', this method of determining the price of land by taking into account the cap rate of the level of property capitalization. Apartments have a capitalization rate of 7-12%, while houses are around 3-5%. In addition, the vacant land capitalization rate is below the value of the house. Here is a formula that you can use to determine the price of land seen from the cap rate as follows. Property Price x Cap Rate (%) = Rent Price (Rp)/Year.
  6. Selling Value of Tax Objects (NJOP), the method for determining the price of land is based on the NJOP, namely the estimated price of the house is based on the condition and size of the property owned. Pricing is determined by multiplying the NJOP by the percentage of the capitalization rate. NJOP is very useful for determining a fair price to sell or rent, so if you offer a rental price that exceeds the NJOP, then the benchmark price is considered too high. However, because the property being rented out is vacant land, there is nothing wrong if you rent it out at a price below the NJOP as well.
  7. Calculation of Yield, calculation of yield is a calculation in a year on the profit from leasing property with the following formula. Profit for a year's rent: property rental price: property price x 100. For example, suppose you have a property price of IDR 500 million and in a year you want to make a profit of 4%. So the rental price that you can offer is IDR 20 million per year.

And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com

________________
References:

1. "7 Cara Tentukan Harga Sewa Tanah Kalau Kamu Kebingungan", www.detik.com., Cri Tanjoeng, Diakses pada tanggal 3 Agustus 2023, Link: https://www.detik.com/properti/tips-dan-panduan/d-6852892/7-cara-tentukan-harga-sewa-tanah-kalau-kamu-kebingungan
2. Ibid.

Rabu, 02 Agustus 2023

Police Killed, Shot by Police, in Bogor Region

(iStock)

By:
Team Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "This is a Penalty and a Ticket Fine If You Don't Have a Driving License in Indonesia", "How to Open a Police Report in Indonesia?", you may read also "How To Report Online Scammer Or Fraud To The Police In Indonesia" and on this occasion we will discuss about 'Police Killed, Shot by Police, in Bogor Region'.

A Policeman, Bripda IDF, was shot to death. The victim died after being shot by the perpetrator who was also a Police officer. Karo Penmas, the Public Relations Division of the National Police, Brigadier General Ahmad Ramadhan, confirmed the incident. The incident occurred at the Cikeas Police Flat, Gunung Putri, Bogor Regency, on Sunday (23/7/2023), at 01.40 WIB. "On Sunday morning, July 23, 2023 at 01.40, at the Cikeas Gunung Putri Bogor Police Flat, a criminal act occurred due to negligence resulting in the death of a person, namely on behalf of Bripda IDF," said Ahmad Ramadhan in his statement to journalists, Wednesday (26/7/2023).[1]

In this case, two Police officers have been named as suspects. Both are currently in custody for further investigation. "The suspects, namely Bripda IMS and Bripka IG, have been secured for investigation regarding the incident," he said. This case is being investigated by a joint team of Propam and Criminal Investigation Unit. The two suspects are currently being processed criminally and ethically.[2]

Ahmad Ramadhan stressed that the National Police would not tolerate Police officers who violated the rule. "What is certain is that the National Police will not tolerate individuals who violate applicable laws or regulations," he concluded.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com

________________
References:

1. "Polisi-Tewas-Ditembak-Polisi-Di-Bogor", news.detik.com, Dwi Rahmawati, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, Link: https://news.detik.com/berita/d-6843213/polisi-tewas-ditembak-polisi-di-bogor
2. Ibid.
3. Ibid.

Selasa, 01 Agustus 2023

This is a Penalty and a Ticket Fine If You Don't Have a Driving License in Indonesia

(iStock)

By:
Team Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Florida Judge Grants Civil Lawsuit Over Hot Spilled Chicken McNugget", "45 Indonesian Citizens Become Victims of Scammer Companies in Laos", you may read also "How To Report Online Scammer Or Fraud To The Police In Indonesia" and on this occasion we will discuss about 'This is a penalty and a ticket fine if you don't have a driving license in Indonesia'.

Motorized vehicle drivers are required to have and carry a driving license (SIM or Surat Ijin Mengemudi) when driving on the highway. This rule is stated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation (LLAJ). Therefore, every driver must have a driving license and always carry it when using a vehicle.[1]

The obligation to own and carry a driver's license is not only to anticipate if there is a Police official inspection/operation at any time, but is proof that the driver has been declared to have met the driving requirements. So that when there is an inspection from the Police, the officer can ensure that the driver has passed the various tests tested and is fit to drive a car or motorbike on the road. On the other hand, if the driver cannot show his driver's license to the Police, the officer will issue a fine.[2]

For drivers who have a driver's license but forget not to take it with them, and cannot show it to the Police during a inspection, they can be fined. Quoted from Article 106 Paragraph (5) letter b of Law No. 22/2009 concerning LLAJ (Traffic and Road Transport), if a driver cannot show a driver's license or is left behind, a fine of IDR. 250,000 or imprisonment for a maximum of one month will be imposed. Further regarding related matters, it is also stated in article 288 Paragraph (2) of Law No. 22/2009 concerning LLAJ (Traffic and Road Transport).[3]

However, more severe sanctions will be imposed for drivers who do not have a driving license. Based on Article 281 of the LLAJ (Traffic and Road Transport) Law, the penalty is a fine of IDR. 1 million or imprisonment for a maximum of four months.[4] This should be of concern to you foreign tourists who are traveling in the jurisdiction of Indonesia. And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 


*) For further information please contact:
Mahmud Kusuma Advocate
Law Office
Jakarta - Indonesia.
E-mail: mahmudkusuma6@gmail.com

________________
References:

1. "Tidak Punya SIM Saat Kena Tilang, Ini Hukuman dan Dendanya", www.kompas.com., Penulis : Aditya Priyatna Darmawan, Editor : Rizal Setyo Nugroho, Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023, Link: https://www.kompas.com/tren/read/2023/07/29/210000165/tidak-punya-sim-saat-kena-tilang-ini-hukuman-dan-dendanya
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.

Contoh Perjanjian Konsinyasi Sederhana

( iStock ) Oleh: Tim Hukumindo Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai " Contoh Surat Penawaran J...