Tampilkan postingan dengan label Sumber Perundang-undangan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sumber Perundang-undangan. Tampilkan semua postingan

Senin, 04 November 2019

Amendment of Marriage Law of Republic of Indonesia

(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Undang-undang berikut adalah merupakan perubahan/amandemen atas Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hanya terdiri dari 2 Pasal.

Berikut adalah Perubahan/amandemen atas Undang-undang Perkawinan dimaksud dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris, untuk mengunduh/mendownload dokumen ini klik Link berikut.

Lihat juga Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Link berikut ini.

Senin, 21 Oktober 2019

Marriage Law of Republic of Indonesia, Bilingual

(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 ini populer sebagai Undang-undang Perkawinan, terdiri dari 67 Pasal. Undang-undang ini telah direvisi pada akhir masa jabatan Legislatif periode tahun 2014-2019, namun Undang-undang perubahannya disajikan pada link berbeda berikut ini.

Berikut adalah Undang-undang Perkawinan dimaksud dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris, untuk mengunduh/mendownload dokumen ini klik Link berikut.

Senin, 23 September 2019

Basic Agrarian Law of Republic of Indonesia, Bilingual

(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Undang-undang ini disebut juga sebagai Undang-undang Pokok Agraria atau familiar dalam dunia hukum disingkat dengan "UUPA", yang disahkan pada tanggal 24 September 1960.

Undang-undang ini terdiri dari 70 Pasal, 4 Bab, dan 5 Bagian. Dengan segala kompleksitas materi muatan yang diaturnya, Undang-undang ini terbilang terbatas juga singkat.

Berikut adalah Undang-undang Pokok Agraria dimaksud dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris, untuk tautan klik di sini. 

Sabtu, 27 April 2019

Indonesia Constitution of 1945, Bilingual

(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Undang-undang Dasar 1945 disahkan pertama kali pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dalam perjalanan kenegaraan, sempat berlaku Konstitusi RIS, dan UUDS 1950, namun kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Semenjak era Reformasi, telah dilakukan empat (4) kali amandemen Undang-undang Dasar 1945. Pertama, adalah pada Sidang Umum MPR tahun 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999. Amandemen kedua adalah pada Sidang Umum MPR tahun 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000. Ketiga adalah pada Sidang Umum MPR tahun 2001, tanggal 1-9 November 2001. Serta, amandemen keempat adalah pada Sidang Umum MPR tahun 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002.  

Berikut adalah Undang-undang Dasar 1945 dimaksud dalam dua bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris, tautan di sini.

Larangan Menyita Barang Tertentu

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai artikel berjudul " Mendahulukan P...