Sejarah Peradilan Bangsa Arab Sebelum Islam

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Making a Passport for Umrah No Longer Requires Recommendation from the Ministry of Religion", "Pengertian Wanprestasi" dan "Penjabaran Wanprestasi", pada perkuliahan kali ini (edisi bulan Ramadhan 2023) akan dibahas mengenai 'Sejarah Peradilan Bangsa Arab Sebelum Islam'.

Bangsa Arab sebelum Islam telah memiliki qadli (orang yang memutuskan perkara dan menetapkannya) untuk menyelesaikan segala sengketa mereka, hanya saja mereka belum memiliki undang-undang tertulis yang dapat dijadikan pegangan para qadli. Sedang mereka memutuskan hukum-hukum mereka yang turun-temurun, dan dari pendapat kepala-kepala suku, atau dari orang-orang yang mereka pandang arif yang dikenal sebagai orang-orang yang jitu pendapatnya, dan menyita hak-hak dengan firasat dan tanda-tanda, sedang kecerdasan ahli-ahli hukum mereka, menyebabkan mereka lebih mendahulukan memutuskan hukum dengan firasat dan tanda-tanda daripada dengan alat-alat bukti lainnya seperti saksi atau pengakuan.[1]

Dan mereka menyebut qadla' sebagai hukumah, sedang qadli mereka sebut hakam, dan setiap qabilah (puak) memiliki hakam sendiri dan hukuman (badan peradilan) bagi mereka tidak ada yang berdiri sendiri kecuali bagi suku Quraisy, dan para hakam menyelenggarakan sidang-sidangnya di bawah pepohonan atau kemah-kemah yang didirikan, sampai dibangunnya gedung-gedung dan bangunan-bangunan dan di antara gedung-gedung itu yang termasyhur ialah Darun Nadwah yang berada di Mekah, dan gedung itulah yang pertama kali didirikan di sana, yang dibangun oleh Qushay bin Ka'ab, yang pintunya dihadapkan mengarah ke Ka'bah, dan pada permulaan Islam, gedung itu menjadi tempat tinggalnya para Khalifah dan amir-amir di waktu musim hajji, dan pada pertengahan abad ke XIII Hijri setelah gedung itu roboh atau doyong, maka Khalifah Mu'tadlid al Abbasy (281 H) memerintahkan agar gedung tersebut dihancurkan sama sekali dan dihubungkannya dengan Masjidil Haram.[2] 

____________________

References:

1. "Peradilan Dalam Islam", Muhammad Salam Madkur, Dosen Syari'at Islam pada Fakultas Hukum Universitas Cairo, (alih bahasa: Drs. Imron A.M.) PT. Bina Ilmu, Cetakan Keempat (1990), Surabaya. Hal.: 33.

2. Ibid.

Making a Passport for Umrah No Longer Requires Recommendation from the Ministry of Religion

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Real Strange Case, Man Desperate to Marry His Wife's Affair", "Contoh Surat Permohonan Untuk Mengadakan Arbitrase di BASYARNAS", you may read also "What Are The Competences of The Religious Courts To Adjudicates In Sharia Economic Cases?" and on this occasion we will discuss about 'Making a Passport for Umrah No Longer Requires Recommendation from the Ministry of Religion'.

The Directorate General of Immigration at the Ministry of Law and Human Rights (HAM) stated that the recommendation from the Ministry of Religion (Kemenag) was no longer a requirement for obtaining a passport for Umrah. Director General of Immigration Silmy Karim said the recommendation had been revoked. "We no longer apply the recommendation of the Religious Affairs Office of the Ministry of Religion or also the Head of Regional Religious Offices for passport applicants for Umrah. We have to recommend people who want to worship, we make it easy for us," said Silmy at GBK, Central Jakarta, Sunday (5/3/2023).[1]

Silmy conveyed that a passport is a citizen's right. For this reason, according to Silmy, his party must provide services that make it easier for the community. "So the passport is a citizen's right, that's the principle, so we have to give it easily. That there are other things that must be supervised and so on, it's okay, our contribution in providing services must be good and we are also facilitators. community development," he explained.[2]

"So at that time I was visited by the Umrah and Hajj associations saying 'Here, sir, there are things like this', so it's a hassle to ask for recommendations, he's already far away. Don't look at Jakarta, for example he's in Sumatra, he has to go 4 hours from his home or village to the regional immigration office continues to suddenly apply for a passport, so the passport applicant must have a recommendation, he returns again in 4 hours. It's time to go back and forth," he added.[3]

Silmy said that people now only submit ID's to make passports. That way, according to Silmy, people can easily get passports to perform the Umrah pilgrimage. "That's why we make it easy according to the KTP (iD) rules and then there is some evidence that it is true that the person in question was indeed born and there is also evidence or requirements, the requirements to support the KTP (iD) are enough to become a passport applicant," he said. Silmy said that his party would not make it difficult for the people who would perform the Umrah pilgrimage.[4] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Imigrasi: Bikin Paspor buat Umrah Tak Perlu Lagi Rekomendasi Kemenag", travel.detik.com., Diakses pada tanggal 12 Maret 2023, Link: https://travel.detik.com/travel-news/d-6602404/imigrasi-bikin-paspor-buat-umrah-tak-perlu-lagi-rekomendasi-kemenag

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

Real Strange Case, Man Desperate to Marry His Wife's Affair

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Contoh Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Saksi di Kepolisian", "What Are The Competences of The Religious Courts To Adjudicates In Sharia Economic Cases?", you may read also "These 5 Types of Online Fraud You Should Avoid" and on this occasion we will discuss about 'Real Strange Case, Man Desperate to Marry His Wife's Affair'.

A married woman runs away with another man. To his surprise, the woman's husband married the other man's wife to get revenge. This complicated thing happened in the Khagaria district of Bihar, India.[1]

The woman named Ruby Devi married a man named Neeraj in 2009. The couple has four children together. However, a few years later, Neeraj finds out that his wife is having an affair with a man named Mukesh. In February 2022, Ruby and Mukesh got married. When Ruby's husband found out, he filed a police complaint against Mukesh for kidnapping his wife.[2]

Neeraj, in his complaint, claimed that a village meeting had been held to resolve the issue. But, Mukesh refused to comply and ran away from then on. Mukesh is also married and has two children. Interestingly, it turns out that his wife's name is also Ruby. To take revenge, Neeraj decides to marry Mukesh's wife. The couple married in February 2023.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Balas Dendam, Pria Ini Nekat Menikahi Istri Selingkuhan Istrinya", www.kompas.com., Diakses pada tanggal 12 Maret 2023, Link: https://www.kompas.com/global/read/2023/03/04/213000570/balas-dendam-pria-ini-nekat-menikahi-istri-selingkuhan-istrinya-?page=2

2. Ibid.

3. Ibid.

Contoh Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Saksi di Kepolisian

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Domestic Violence Against Husband, Revealed after 20 Years", "Contoh Surat Permohonan Penangguhan Penahanan" dan "Contoh Surat Permohonan Grasi", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Saksi di Kepolisian'. Perhatikan contoh berikut:[1]

Jakarta, 15 Oktober 20XX

Nomor: XXX

Lampiran: Surat Kuasa

Perihal: Permohonan Penundaan Pemeriksaan

Kepada Yth.:

KASUBDITUMUM

Polda Metro Jaya

D/a: 

     Jl. Jenderal Sudirman, No.: 55

     Jakarta Selatan.

Up.: 

• Penyidik AKP T S
• Penyidik Pembantu Brigadir S

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama klien kami, SB, beralamat di: Jalan Gunung Sahari Ancol Nomor: 2, RT/RW: 004/001, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. 

Kami selaku kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: XXX, Tanggal XX XX XXXX (terlampir), dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, klien kami telah menerima Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/XXXX/X/20XX/Dit. Reskrimum, tanggal XX/XX/XXXX, yang pada pokoknya memanggil klien kami untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana Penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHP, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/XXX/VI/20XX/Bareskrim, tanggal XX/XX/20XX, Pelapor an. B K;
2. Bahwa, klien kami sangat menghargai pemanggilan tersebut, dan menyatakan bersedia menjalankan kewajiban hukumnya untuk memberi keterangan agar ditemukan kebenaran materiil guna menentukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum;
3. Namun demikian, berkaitan dengan kewajiban hukum klien kami tersebut, perlu kami sampaikan bahwa klien kami belum dapat memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberi keterangan sebagai saksi di Unit I Subdit Umum lt. 2, Kantor Reskrimum Polda Metro Jaya, dengan alasan yang patut dan wajar yaitu adanya kepentingan hukum yang sangat mendesak yang belum dapat ditinggalkan/diabaikan oleh klien kami selama kurun waktu 1 (satu) minggu ini, kepentingan hukum dimaksud adalah dikarenakan ... ;

Berdasarkan alasan tersebut dengan ini kami menyampaikan permohonan agar: "Pemeriksaan terhadap klien kami ditunda untuk selama waktu 1 (satu) minggu, dengan demikian klien kami akan memberikan keterangan sebagai saksi pada hari Senin, tanggal XX/XX/20XX".

Demikian Permohonan Penundaan Pemeriksaan ini disampaikan, terima kasih atas pengertian dan kerjasama yang diberikan.

Hormat kami,

Penasehat Hukum

Ttd.

A H, S.H.

____________________

References:

1. "Contoh Penundaan Pemeriksaan Untuk Didengar Keterangan Sebagai Saksi Di Kepolisian", appehamonanganhutauruk.com., Diakses pada tanggal 12 Maret 2023, Link: https://appehamonanganhutauruk.com/2020/07/09/contoh-penundaan-pemeriksaan-untuk-didengar-keterangan-sebagai-saksi-di-kepolisian/

Domestic Violence Against Husband, Revealed after 20 Years

 

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Foreign Tourists Working Illegally in Bali", "Totally Weird Case, Police Officer Steals a Police Motorbike at the Police Station", you may read also "Another Unique Case, Judge Marrying Divorce Plaintiff Becomes Second Wife" and on this occasion we will discuss about 'Domestic Violence Against Husband, Revealed after 20 Years'.

Domestic violence is not only the victim is the wife. It was a woman from Market Weighton, England who abused her husband to the point of physical and mental injury. A woman named Sheree Spencer violently abused her husband from 2016 to 2021. The 20 years of abuse just came to light. The details of the domestic violence were revealed in Hull Crown court last week. Sheree's attitude is very bad and can't control her emotions.[1]

She once smashed a wine glass on the back of her husband's head. Sheree also strangled her husband on another occasion. During the trial, the husband provided evidence of 43 photos, 36 videos and 9 voice recordings to the police when the violence occurred. Many threats and acts of violence by Sheree. In court the husband said that he had suffered 20 years of physical and mental abuse by his wife. "He threatened to make false accusations to the police. I was afraid of the consequences when I revealed this," said the husband. "He continues to exercise control," he added.[2]

Defense attorney Richard Pratt KC called the case both shocking and sad. Richard added that alcohol played the most significant role in why the violence occurred. At trial the judge said: "You have caused significant psychological harm." Sheree has now been thrown into prison. He will spend four years in the cell to bear his guilt.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Kejamnya Istri Siksa Suami, Baru Terungkap Setelah 20 Tahun", wolipop.detik.com., Diakses pada tanggal 5 Maret 2023, Liink: https://wolipop.detik.com/wedding-news/d-6592176/kejamnya-istri-siksa-suami-baru-terungkap-setelah-20-tahun

2. Ibid.

3. Ibid.