Hukum Jual-Beli Tanah Kavling

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Akta Hibah Bangunan", "How To Buy Land In Indonesia?", "How to Open a Police Report in Indonesia?" dan "Principles of Buying Land in Indonesia", pada kesempatan perkuliahan kali ini akan dibahas mengenai 'Hukum Jual-Beli Tanah Kavling'.

Istilah "tanah kavling" bukan istilah hukum, tetapi muncul dalam bahasa sehari-hari. Perkataan "kavling" (bahasa Belanda) berarti "petak". Jadi "tanah kavling" berarti "tanah petak".[1]

Di DKI Jakarta, seringkali oleh Pemerintah daerah dibebaskan hak-hak atas tanah kepunyaan rakyat. Lalu tanah yang sudah dibebaskan itu, menjadi Tanah Negara. Kemudian dilakukan pengkavlingan atau pemetakan tanah itu. Luas petak-petak itu ditentukan, ada standarnya. Tanah yang telah dipetak-petak itulah yang disebut tanah kavling. Kemudian ditunjuk orang/badan tertentu untuk mempergunakannya. Tentu saja orang/badan itu harus memenuhi syarat tertentu dan membayar sejumlah uang kepada Pemerintah DKI Jakarta.[2]

Pada mulanya, timbulnya pengkavlingan dalam rangka menyediakan penampungan orang-orang yang terkena penggusuran, karena tanah yang dikuasainya terkena proyek pembangunan. Tetapi kemudian perusahaan-perusahaan perumahan dan tanah industri juga melakukan pengkavlingan tanah-tanah yang mereka kuasai, untuk selanjutnya dijual kepada yang memerlukannya.[3]

Jadi pengertian asli tanah kavling tidak lain dari tanah yang sudah dipetak. Tetapi dalam pengertian masyarakat luas, tanah kavling adalah tanah yang diperoleh dari pemerintah daerah atau perusahaan tanah/perumahan atau industri.[4]

Secara hukum apa yang disebut tanah kavling itu adalah tanah yang telah dibatasi panjang dan lebarnya oleh yang berwenang, yang dimaksudkan untuk diberikan hak pemakaiannya kepada orang/badan yang membutuhkannya, dengan persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu itu misalnya, mengenai orang yang boleh mendapat (misalnya korban penggusuran), tentang maksud penggunaan (misalnya untuk perumahan atau bangunan industri), sehubungan dengan cara dan besarnya pembayaran dan permohonan hak atas tanah dan sebagainya. Oleh pejabat yang berwenang itu diberikan hak penggunaan dari tanah kavling itu kepada seseorang. Jadi yang diberi hak boleh menguasai dan menggunakan tanah itu (mendirikan rumah atau gedung atau bangunan pabrik di atasnya). Tetapi hak atas tanahnya masih harus dimohon oleh yang menggunakan tanah itu kepada pejabat yang berwenang.[5]

Jelas, bahwa kalau orang mengatakan ia bermaksud menjual tanah kavling, harus diselidiki: tanah kavling itu sudah bersertifikat atau belum? Artinya: sudah ada hak atas tanahnya atau belum? Acara jual-beli tanah kavling itu tergantung dari jawaban atas pertanyaan itu. Kalau sudah bersertifikat, maka jual-belinya sama saja dengan tanah bersertifikat lain yang bukan tanah kavling. Jika belum bersertifikat, artinya hak atas tanah itu belum ada, baru adaa hak menggunakan, maka jual-belinya (secara hukum harus disebut: pengoperan hak) berbeda dengan jual-beli tanah yang sudah kita bicarakan.[6]

Dalam hal terakhir ini tidak ada jual-beli hak atas tanah. Yang ada ialah pengoperan hak yang timbul dari penunjukan penggunaan tanah kavling itu, yaitu: menguasai dan mempergunakan tanah itu serta memohon hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu, mengalihkan hak secara demikian itu dibuat dengan akte dibawah tangan atau akte notaris. Surat-surat yang diperlukan adalah: a). Surat pembayaran Ipeda; b). Surat penunjukan penggunaan tanah; c). Kartu Tanda Penduduk pembeli dan penjual. Saksi terdiri dari dua orang. Sebaiknya orang yang mempunyai surat penunjukan penggunaan tanah segera memohon hak atas tanahnya. Kalau hak atas tanah sudah ada, maka kedudukan hukum pemegang hak sudah kuat, lagi pula ia akan mempunyai sertifikat.[7]

____________________

References:

1. "Praktek Jual Beli Tanah", Effendi Perangin, S.H., (Pengacara & Konsultan Hukum), Rajawali Pers, Jakarta, Cetakan Ke-1, 1987, Hal.: 29.

2. Ibid., Hal.: 29.

3. Ibid., Hal.: 29.

4. Ibid., Hal.: 29-30.

5. Ibid., Hal.: 30.

6. Ibid., Hal.: 30.

7. Ibid., Hal.: 31.

Contoh Akta Hibah Bangunan

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Police Raid Luxury Homes in East Jakarta, Related to Foreign Nationals Network Suspected of Committing Fraudsters", "Contoh Akta Pendirian Firma Hukum" dan "Contoh Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT)", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Akta Hibah Bangunan'.

HIBAH BANGUNAN

Nomor :

Pada hari ini, (…) 

Menghadap kepada saya, (...) Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : 

                   I. Tuan A, (...).

                   - pihak pertama, ---------------------------------------------------------------------------------------

                   II.Tuan B, (...).

                   - pihak kedua, --------------------------------------- -------------------------------------------------

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, notaris, dengan ini menerangkan terlebih dahulu :  ------------------------------------------------------------------------------------------------

- bahwa pihak pertama bermaksud untuk menghibahkan kepada pihak kedua sebuah bangunan rumah yang didirikan di atas sebidang tanah sewa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung; ------------------------------------------------------------------------

                   - bahwa pihak pertama telah memperoleh rekomendasi untuk peralihan hak sewa atas tanah dimana bangunan rumah tersebut didirikan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan atas nama Walikota Bandung tanggal (...) nomor (...) surat tersebut sebuah  fotocopynya setelah disahkan kecocokan dengan aslinya, bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini; -------------------------------------------------------------------------------

Berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, penghadap pihak pertama bersama ini menerangkan telah menghibahkan kepada penghadap pihak kedua yang menerangkan secara demikian telah menerima hibahan dari pihak pertama: ----------------------------------

                   - sebuah bangunan rumah yang didirikan diatas sebidang tanah sewa yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Bandung, seluas kurang lebih (...)  m2 (...) meter persegi, terletak di Kota Bandung, setempat terkenal sebagai Jalan (...) menurut keterangan penghadap Tuan A miliknya berdasarkan akta Jual Beli Bangunan tertanggal (...) nomor (...) yang telah dibuat dihadapan saya, notaris juncto Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung tanggal (...) nomor (...) sebuah fotocopynya setelah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini ; -----------------------------------------------------------------------------------------------                 

                     berikut segala hak-hak yang dapat dijalankan oleh pihak pertama atas tanah dimana bangunan rumah tersebut didirikannya, terutama hak-hak atas pemakaian aliran listrik sebesar (...) watt, air leiding dan saluran telepon nomor (...) ; --------------------

                     keadaan bangunan rumah tersebut telah diketahui dengan betul oleh pihak kedua, sehingga para pihak menganggap tidak perlu untuk menguraikannya lebih lanjut dalam akta ini; ----------------------------------------------------------------------------------

- disebut pula “bangunan rumah”; -----------------------------------------------------------

Selanjutnya para penghadap menerangkan bahwa hibah bangunan rumah ini telah dilakukan dan diterima dengan memakai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Pasal 1.------------------------------------------------

Mulai hari ini segala hak atas bangunan rumah tersebut beralih kepada pihak kedua sehingga mulai hari ini pula segala keuntungan, pendapatan, kerugian, pajak dan beban-beban (kewajiban-kewajiban) lainnya atas bangunan rumah tersebut menjadi hak dan tanggungan pihak kedua. -----------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Pasal 2.------------------------------------------------

Pihak pertama menjamin kepada pihak kedua bahwa apa yang dihibahkan tersebut adalah benar miliknya dan ia berhak sepenuhnya untuk melakukan hibahan tersebut, sehingga pihak kedua tidak akan mendapat gangguan dalam haknya atas apa yang dihibahkan tersebut dari siapapun juga dan bahwa apa yang dihibahkan tersebut tidak terikat sebagai jaminan, tidak dibebani dengan beban-beban apapun juga dan pula bebas dari sitaan-sitaan.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------- Pasal 3.------------------------------------------------

           Pihak kedua menerima bangunan rumah tersebut dalam keadaan pada waktu menandatangani akta ini dan tidak akan mengajukan tuntutan apapun mengenai keadaan dari bangunan rumah yang dihibahkan tersebut baik mengenai cacat-cacat yang tampak maupun yang tidak tampak, sehingga dikemudian hari pihak kedua tidak akan mengajukan tuntutan apapun terhadap pihak pertama.-------------------------------------------

-------------------------------------------------- Pasal 4.-----------------------------------------------

            Dalam hibahan ini termasuk pula hak-hak yang pihak pertama punyai atas aliran-aliran listrik sebesar (...) watt dan air leideng serta tilpon nomor (...) yang terdapat pada bangunan rumah ini dan untuk keperluan pembalikan nama dari aliran-aliran listrik, air leideng dan tilpon atau hak-hak yang dipunyai pihak pertama, pihak pertama bersama ini memberi kekuasaan penuh dan tetap teristimewa untuk dan atas nama pihak pertama mengurus pembalikan nama tersebut, menghadap kepada instansi-instansi yang bersangkutan, memberikan keterangan-keterangan, mengajukan permohonan-permohonan, menerima kembali uang tanggungan serta menandatangani surat-surat lain yang bersangkutan dan selanjutnya melakukan segala hal yang dianggap perlu tidak ada yang dikecualikan untuk menyelesaikan pembalikan nama dan peralihan hak tersebut. ----

--------------------------------------------------- Pasal 5.-----------------------------------------------

                  Pihak pertama dengan ini melepaskan haknya untuk memakai, mempergunakan, menempati dan/atau hak-hak lainnya yang mungkin pihak pertama punyai atau dapat jalankan, mempergunakannya atau kelak akan memperolehnya dari instansi-instansi yang berwajib (berwenang) di atas tanah pekarangan dimana bangunan rumah tersebut didirikan demi kepentingan pihak kedua agar pihak kedua dapat memohon kepada instansi -instansi yang berwenang sesuatu hak yang mungkin dapat diperolehnya.----------

 --------------------------------------------------- Pasal 6.----------------------------------------------

                  Pihak pertama untuk seperlunya dengan ini memberi kuasa kepada pihak kedua dengan hak untuk menyerahkan kekuasaan ini (hak substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain serta menarik/mencabut kembali penyerahan kuasa tersebut dan/atau siapapun yang pada suatu saat ditunjuk oleh pihak kedua baik bersama-sama ataupun masing-masing; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------k h u s u s : -----------------------------------------

a) untuk selama hak sewa diatas mana bangunan rumah tersebut didirikan belum dibalik nama atas nama pihak kedua mewakili pihak pertama sepenuhnya dalam segala hal urusan dan tindakan tidak ada yang dikecualikan sehingga pihak kedua berhak untuk melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang pihak pertama sendiri sebagai penyewa dan/atau yang berpentingan atas tanah tersebut; ------------------------------------

b) untuk memohon hak milik atau sesuatu hak lainnya atas tanah pekarangan dimana bangunan rumah tersebut didirikan kepada instansi-instansi yang berwenang atas nama pihak kedua dan setelah hak itu diperoleh untuk mendaftarkannya dan menerima pendaftarannya itu atas nama pihak kedua; -----------------------------------------------------

c) untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan atau mengadakan perubahan-perubahan dalam akta ini yang menurut pendapat yang berwajib dianggap perlu. ---------------------

Untuk maksud-maksud tersebut yang diberi kuasa dapat menghadap dimana perlu dan berguna untuk memberikan keterangan-keterangan, mengajukan permohonan-permohonan, membuat/suruh membuat akta-akta/surat-surat yang diperlukan, menandatangani akta-akta/surat-surat yang bersangkutan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang diperlukan guna terlaksananya maksud-maksud tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan. -------------------------------------------------------------------------

           

--------------------------------------------------- Pasal 7.-----------------------------------------------

            Kekuasaan tersebut dalam akta ini adalah kekuasaan tetap yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab-sebab yang ditetapkan dalam undang-undang (menurut hukum) serta menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari akta ini, akta mana tidak akan dibuat jika kekuasaan-kekuasaan tersebut dapat dihapuskan. --------------

--------------------------------------------------- Pasal 8.----------------------------------------------

            Biaya akta ini dan segala biaya lainnya yang bersangkutan dengan hibah bangunan ini menjadi tanggungan dan akan dibayar oleh (...) .-------------------------------------------------

--------------------------------------------------- Pasal 9.-----------------------------------------------

            Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya pada pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Pengadilan Negeri Kelas (...) --------

            

---------------------------------------- DEMIKIAN KATA INI : -----------------------------------

            (...)

____________________

Reference:

1. "Contoh Akta", lab-hukum.umm.ac.id., Diakses pada tanggal 21 Maret 2023, Link: https://lab-hukum.umm.ac.id. Hal.: 18-20.

Police Raid Luxury Homes in East Jakarta, Related to Foreign Nationals Network Suspected of Committing Fraudsters

 

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Contoh Perjanjian Penitipan Mobil", "Indonesian Police Reveal Wahyu Kenzo Trading Robot Fraud Scheme", you may read also "How to Open a Police Report in Indonesia?" and on this occasion we will discuss about 'Police Raid Luxury Homes in East Jakarta, Related to Foreign Nationals Network Suspected of Committing Fraudsters'.

A luxury house on Selat Batam Street, Duren Sawit, East Jakarta, was raided by a number of Police officers on Tuesday (4/4/2023). A resident and witness of the incident, Eni (33), revealed that the Police started coming to the house around 09.00 WIB (morning). Eni said that initially she saw several suspicious people standing in front of her residence, not far from the luxury home that was raided. Eni also asked her husband because they looked like people who were monitoring. "I see it's like a debt collector. Not long after, someone comes and calls, 'Brother, members can enter now,'" explained Eni, Wednesday (6/4/2023), as reported by Kompas.com.[1]

Not long after the man hung up, many cars immediately entered Eni's alley. "The third car that came with its crew turned out to be a group of Bareskrim (Criminal Investigation Agency). They got off, then used the welding machine that had a handyman to cut the lock on the fence of the luxury house," added Eni. After the fence was forced open, the Police raid took place. Moments later, Police brought out about 20 people who appeared to be foreign nationals. It was from there that Eni and other residents found out that the house was filled with quite a lot of people.[2]

Indonesian Police Statement

The Directorate of General Crimes (Dittipidum) of the National Police's Criminal Investigation Agency (Bareskrim) arrested 55 foreign nationals (foreigners) who were involved in the crime of fraud or international telecommunications fraud. The 55 foreigners were arrested for committing long-distance fraud from Indonesian territory. However, the victims are abroad. "55 of the foreign nationals, of which 50 are men and 5 are women," said the Director of General Crimes at Bareskrim Polri Brigadier General Djuhandani Rahardjo Puro in the Bareskrim Lobby, Police Headquarters, Jakarta, Wednesday (5/4/2023).[3]

One of the modes, the perpetrators offer the sale of electronic goods to victims. However, after the victim made the payment, the perpetrator did not send the goods. Djuhandhani said that during the course of the action, the perpetrators allegedly received profits of up to billions of rupiah every month.[4]

Because the victim was abroad, the Police could not carry out further investigations. "Because this crime scene is in Indonesia, but the victims are from Singapore, some are from Thailand, some are in China, and so far there have been no reports or we can get the victims directly based on their confessions," said Djuhandhani. In addition, Djuhandhani admitted that he still could not confirm the country of origin of the perpetrators of the fraud. This is because the 55 perpetrators could not show their passports as their national identity. Therefore, Djuhandhani said, his party had coordinated with the Immigration and International Relations (Hubinter) Police to establish communication and find out the country of origin of the perpetrators.[5]

"The next steps we will carry out because it is impossible for us to carry out further investigations, we will coordinate the next steps with immigration," he said. In that case, Bareskrim (Criminal Investigation Agency) investigators also confiscated a number of pieces of evidence, including 51 iPads, 68 cellphones, 7 laptops and 1 headset box. Investigators also ensnared the perpetrators with Law Number 11 of 2008 as amended to Law Number 19 of 2016 concerning ITE (Information and Electronic Transactions) and then Law Number 6 of 2011 concerning Immigration.[6] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Polisi Gerebek Rumah Mewah di Duren Sawit, Warga Kaget Ternyata di Dalamnya Ada 20 Orang Diduga WNA", www.kompas.com., Diakses pada tanggal 7 April 2023, Link: https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/05/18525501/polisi-gerebek-rumah-mewah-di-duren-sawit-warga-kaget-ternyata-di

2. Ibid.

3. "Polri Tangkap 55 WNA Pelaku Penipuan Telekomunikasi Jaringan Internasional", www.kompas.com., Diakses pada tanggal 7 April 2023, Link: https://nasional.kompas.com/read/2023/04/05/20094251/polri-tangkap-55-wna-pelaku-penipuan-telekomunikasi-jaringan-internasional

4. Ibid.

5. Ibid.

6. Ibid.

Contoh Perjanjian Penitipan Mobil

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Indonesian Police Reveal Wahyu Kenzo Trading Robot Fraud Scheme", "The Case of IPB Students' Fraudulent Modes of Online Store Sales" dan "How to Open a Police Report in Indonesia?", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Perjanjian Penitipan Mobil'. Perhatikan contoh di bawah ini:[1]

CONTOH PERJANJIAN PENITIPAN MOBIL

Nomor :

            Pada hari ini, (…)

            Menghadap kepada saya, (...) Sarjana Hukum, Notaris di Bandung, dengan dihadiri oleh  para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : ------

                   1. Tuan   A, (...).

                       - pihak pertama, -------------------------------------------------------------------------------

                   2. Nyonya  B, (...).  

                   - pihak kedua, -------------------------------------------------------------------------------------

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -------------------------------------------------Penghadap pihak pertama bersama ini menerangkan telah menyerahkan sebagai titipan untuk disimpan kepada penghadap pihak kedua yang dengan ini menerangkan telah menerima titipan dan penyerahan dari pihak pertama untuk disimpan olehnya untuk  jangka waktu 1(satu) tahun lamanya : --------------------------------------------------------------

- sebuah mobil penumpang, merk (...), tahun pembuatan (...), Nomor Rangka (...), Nomor Mesin (...), warna (...), Nomor Polisi (...); -----------------------------------------

                 milik penghadap Tuan A berdasarkan (...)  tanggal (...) nomor (...) surat tersebut diperlihatkan kepada saya, notaris; ----------------------------------------------------------

keadaan mobil tersebut telah diketahui dengan betul oleh pihak kedua, sehingga kedua belah pihak menganggap tidak perlu untuk menguraikan lebih lanjut dalam akta ini; ------------------------------------------------------------------------------------------

- disebut pula “mobil”. ------------------------------------------------------------------------

                  Para penghadap menerangkan bahwa perjanjian penitipan mobil  ini telah dilakukan dan diterima dengan penetapan-penetapan dan --------------------------------------------------------

ketentuan-ketentuan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------

            --------------------------------------------------- Pasal 1. ----------------------------------------------

            

Perjanjian penitipan mobil ini telah dilakukan dan di terima untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lamanya terhitung mulai tanggal 4-3-2012 (empat Maret dua ribu dua belas) dan berakhir pada tanggal 4-3-2013 (empat Maret dua ribu tiga belas) dengan tidak mengurangi hak pihak pertama untuk sewaktu-waktu minta mobil tersebut kembali sebelum jangka waktu penitipan mobil berakhir dengan memberitahukan maksudnya tersebut sekurang kurangnya (...) hari sebelumnya kepada pihak kedua.  ---------------------

            --------------------------------------------------- Pasal 2.----------------------------------------------

            

Perjanjian penitipan mobil ini telah dilakukan dan di terima dengan cuma-cuma. ----------

------------------------------------------------ Pasal 3.------------------------------------------      

            Pihak kedua telah menerima mobil tersebut di alamat rumah pihak kedua pada Jalan (...) Kota Bandung  dalam keadaan baik dan berjanji serta oleh karena itu mengikatkan diri akan menjaga mobil tersebut dengan baik dan menyerahkan apa yang dititipkan  itu kepada pihak pertama atau orang yang ditunjuk oleh pihak pertama untuk menerima kembali mobil tersebut dalam keadaan baik dan terpelihara sebagaimana pada saat pihak kedua menerima mobil tersebut dari pihak pertama setelah perjanjian penitipan ini berakhir di alamat rumah pihak kedua tersebut.  -------------------------------------------------

Kemunduran-kemunduran yang dialami mobil yang dititipkan tersebut yang terjadi diluar salahnya pihak kedua, adalah atas tanggungan dan risiko dari pihak pertama sendiri. ------

            ---------------------------------------------------- Pasal 4. ---------------------------------------------

            Para pihak telah saling setuju dan mufakat untuk selama perjanjian penitipan mobil ini berjalan pihak kedua akan menyimpan mobil yang dititipkan kepadanya di garasi rumah milik kedua di Kota Bandung pada Jalan (...) ----------------------------------------------------- 

Pihak pertama atau kuasanya yang sah setiap saat dapat melihat dan memeriksa keadaan mobil tersebut dengan memberitahukan maksudnya tersebut (...) hari dimuka kepada pihak kedua. ------------------------

-----------------------------------Pasal 5. -----------------------------------

            Pihak kedua tidak diperbolehkan mempergunakan mobil yang dititipkan kepadanya untuk keperluan sendiri kecuali mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama. -------

Pihak kedua juga tidak diperbolehkan baik dengan imbalan (ganti rugi) maupun secara cuma-cuma, untuk meminjamkan atau menyewakan mobil tersebut kepada orang lain. ------------------------------------

 --------------------------------------------- Pasal 6. ---------------------------------------------

                  Pihak pertama berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak kedua guna menyelamatkan mobil yang dititipkan termasuk dan tidak terbatas mengganti segala kerugian yang disebabkan penitipan mobil kepada pihak kedua serta pihak kedua berhak untuk menahan mobil tersebut hingga segala apa yang harus dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua, telah dilunasi. ----------------------------------------------------------------------------------

             ---------------------------------------------------- Pasal 7. --------------------------------------------

Menyimpang dari ketentuan Pasal 1, jika pihak kedua mempunyai  alasan yang sah, berhak untuk membebaskan diri dari mobil yang dititipkan kepadanya, dan mengembalikan mobil tersebut kepada pihak pertama atau kuasanya yang sah. -------------

Menyimpang dari ketentuan Pasal 4, jika pihak pertama dan/atau kuasanya menolak menerima kembali mobil tersebut, pihak kedua berhak untuk minta izin hakim pengadilan negeri setempat untuk menitipkan mobil tersebut disuatu tempat lain. ------------------------

Segala biaya berkaitan dengan penyerahan kembali tersebut termasuk biaya untuk memperoleh izin dari pengadilan negeri menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh pihak pertama. -------------------------------

            ----------------------------------------------------- Pasal 8. --------------------------------------------

                  Pihak pertama memberi jaminan kepada pihak kedua bahwa mobil yang dititipkan tersebut betul kepunyaannya sehingga pihak kedua dikemudian hari tidak akan mendapat kesusahan atau tuntutan dari pihak lain mengenai kepemilikan mobil tersebut. ----------------------------------

            ----------------------------------------------------- Pasal 9 --------------------------------------------

Selama perjanjian pinjam pakai ini berjalan pihak kedua tidak diperbolehkan untuk memindahkan mobil tersebut ketempat lain kecuali mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama atau terjadi peristiwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 7. -----------------------------------------------

            ---------------------------------------------------- Pasal 10.-------------------------------------------

                  Pihak kedua tidak bertanggung jawab untuk semua kerusakan yang terjadi akibat bencana alam dan/atau kebakaran/kecelakaan diluar kekuasaan pihak kedua (force majeur) akan tetapi apabila kebakaran/kerusakan atas mobil itu terjadi karena kesalahan pihak kedua maka pihak kedua wajib dan karena  itu mengikatkan diri akan mengganti mobil tersebut dengan mobil yang sama atau senilai atas tanggungan dan biaya pihak kedua sendiri. -----

                Pencurian mobil yang dilakukan dengan kekerasan adalah diluar tanggung jawab pihak kedua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

            ---------------------------------------------------- Pasal 11.-------------------------------------------

                  Perjanjian-perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi masing-masing pihak atas kekuatan perjanjian penitipan mobil ini berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak   dengan ketentuan, jika pihak pertama meninggal dunia maka mobil tersebut harus dikembalikan kepada para ahliwaris dari pihak pertama yang harus menunjuk salah seorang diantara mereka untuk menerima kembali mobil tersebut dengan tidak mengurangi kewajiban yang harus dilakukan dan dipenuhi pihak pertama kepada pihak kedua. -----------------------------------------------------------------------------------------

Dalam hal pihak kedua meninggal dunia, maka para ahliwaris pihak kedua harus mengembalikan mobil tersebut kepada pihak pertama. ------------------------------------------------------------------------

Apabila para ahliwaris pihak kedua tidak mengetahui bahwa mobil tersebut adalah titipan dari pihak pertama dan dengan itikad baik telah menjualnya, maka para ahliwaris pihak kedua wajib mengembalikan harga jual beli mobil kepada pihak pertama  sebagaimana dimaksud dengan ketentuan Pasal 1717 KUHPerdata. ------------------------------------------

            ------------------------------------------------------ Pasal 12. -----------------------------------------

            Biaya akta ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh (...) --------------------------------

            ------------------------------------------------------ Pasal 13. -----------------------------------------

Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibat-akibatnya kedua belah pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Paniter Pengadilan Negeri Kelas (...) . ----------------------------------------------------------------------------------------------

             ------------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI : --------------------------------

             (...) 

____________________

Reference:

1. "Contoh Akta", lab-hukum.umm.ac.id., Diakses pada tanggal 21 Maret 2023, Link: https://lab-hukum.umm.ac.id. Hal.: 10-13.

Indonesian Police Reveal Wahyu Kenzo Trading Robot Fraud Scheme

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Contoh Perjanjian Perkawinan Salah Satu Pihak adalah WNA", "The Case of IPB Students' Fraudulent Modes of Online Store Sales", you may read also "How to Open a Police Report in Indonesia?" and on this occasion we will discuss about 'Indonesian Police Reveal Wahyu Kenzo Trading Robot Fraud Scheme'. This fraud case is still classified as hot news in Indonesia.

The Malang City Police conveyed Wahyu Kenzo's Auto Trade Gold (ATG) trading robot fraud scheme. This scheme deceived tens of thousands of victims with losses reaching IDR 9 trillion. Malang City Police Chief Commissioner (Kombes) Budi Hermanto said that Wahyu Kenzo's fraud scheme was similar to a ponzi scheme. "More or less like a ponzi. They said that the money deposited would be managed abroad, but it turned out not to be like that," said Buher, the police chief's nickname, Thursday (16/3/2023).[1]

According to Buher, when someone is about to withdraw money at an automated teller machine (ATM), the nominal value of the funds that can be withdrawn will be displayed. However, on the ATG robot, the profit is only shown on the screen and cannot be withdrawn for cash. So that the benefits that members believe are only the numbers listed. "For example, the victim made a deposit of IDR 100 million and then it became IDR 1.5 billion, but it couldn't be cashed out. This is what makes people still feel that the ATG trading robot has a big impact and results," he said.[2]

Meanwhile, Head of the Malang City Police Criminal Investigation Unit: Commissioner Bayu Febrianto Prayoga said victims had to buy nutritional drink products to get vouchers. "After purchasing the product, the victim activated the voucher given by the robot using ATG 5.0 managed by ATG management," he said. After the account is active, ATG said that the victim's investment money will be managed by a broker from abroad. However, it turned out that the victims' investment money was not managed by brokers from abroad.[3]

The Police did not find any financial transactions for trading with foreign brokers. The police said that Kenzo admitted that the money was paid to other members who made withdrawals. "The deposit or investment money is paid to another member for withdrawal or withdrawal. So, in this case, the member's deposit money is paid to another member," he said. With this scheme, there is no profit derived from managing the funds. But from playing money sent from other members.[4]

"This flow of money, which is meant to be managed abroad, is in fact managed by Wahyu Kenzo in the country. Payment for withdrawals or withdrawals is not from profits, but from other members' money that comes in," he said. It is known that the police have assigned Wahyu Kenzo and one ATG marketing officer Raymond Enovan (RE) suspect status. Malang City Police have confiscated a number of luxury vehicles owned by Wahyu Kenzo, such as the BMW M4 luxury car, the Toyota Alphard Executive Lounge, and the Toyota Innova. Then three limited edition Vespas, the BMW R Nine T, and the Harley-Davidson Road Glide.[5] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Polisi Beberkan Skema Penipuan Robot Trading Wahyu Kenzo", news.detik.com., Diakses pada tanggal 4 April 2023, Link: https://news.detik.com/berita/d-6622958/polisi-beberkan-skema-penipuan-robot-trading-wahyu-kenzo

2. Ibid.

3. Ibid.

4. Ibid.

5. Ibid.

Contoh Perjanjian Perkawinan Salah Satu Pihak adalah WNA

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "The Case of IPB Students' Fraudulent Modes of Online Store Sales", "Contoh Akta Pendirian Firma Hukum", "Contoh Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT)" dan "Contoh Surat Permohonan Perubahan Dalam Akta Kelahiran Secara Mandiri", pada kesempatan ini akan dibahas mengenai 'Contoh Perjanjian Perkawinan Salah Satu Pihak Adalah WNA'.

PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor : 

Pada hari ini, (...)               

Menghadap kepada saya, (...) Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bandung, dengan dihadiri  oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : 

                   1. Tuan A, dst

                      Warga Negara Belanda; ----------------------------------------------------------------------

                      - menurut keterangannya tidak berada dalam ikatan perkawinan; ----------------------

                      - untuk selanjutnya disebut Pihak Suami. --------------------------------------------------

                   2. Nona B, dst

                      Warga Negara Indonesia; ---------------------------------------------------------------------

                      - menurut keterangannya tidak berada dalam ikatan perkawinan; ----------------------

                      - untuk selanjutnya disebut Pihak Isteri. ----------------------------------------------------

Para penghadap telah dikenal oleh saya, notaris. -------------------------------------------------

Berhubung dengan perkawinan yang akan dilakukan oleh para penghadap, sepanjang dimungkinkan menurut Hukum/Undang-undang, para penghadap menerangkan dengan ini membuat perjanjian perkawinan sebagai berikut : --------------------------------------------

            ----------------------------------------------- Pasal 1 ---------------------------------------------------

            ------------------------------- PENGERTIAN HARTA BAWAAN -------------------------------

Definisi harta bawaan dapat mempengaruhi harta benda apa saja yang dikuasai oleh masing-masing pihak selama perkawinan dan hak-hak mereka dalam hal terjadi perceraian atau apabila salah satu pihak meninggal dunia. --------------------------------------

Pengertian tersebut akan secara otomatis termasuk harta benda yang didapat satu pihak sebelum perkawinan, tetapi dapat juga termasuk hal-hal yang didapat selama perkawinan. 

Termasuk tetapi tidak terbatas semua hal dibawah ini : -----------------------------------------

                   - harta benda yang didapat sebagai hadiah atau warisan; ----------------------------------

                   - kompensasi atas jasa-jasa pribadi; -----------------------------------------------------------

                   - perolehan pensiun atau tunjangan hari tua; -------------------------------------------------

                   - kompensasi atas luka badan; -----------------------------------------------------------------

                   - manfaat yang didapat dari asuransi; ---------------------------------------------------------

                   - penghasilan yang didapat dari harta bawaan; ----------------------------------------------

       - harta benda yang didapat dari pertukaran harta  diatas atau didapat dari hasil      penjualan harta bawaan; -----------------------------------------------------------------------

                  Para pihak dapat mengadakan harta bersama atau harta (benda) perkawinan, seperti rumah atas nama bersama atau didapat dari hadiah. ---------------------------------------------

Secara umum, para pihak menyatakan bahwa: ---------------------------------------------------

        - tidak ada harta benda yang didapat selama perkawinan yang diperlakukan ----------

   sebagai harta bersama atau harta (benda) perkawinan (kecuali para pihak secara                               tertulis mengidentifikasikan sebagai harta bersama atau harta benda perkawinan). ---------

Harta bawaan suatu pihak dapat diklasifikasikan kemudian sebagai harta bawaan atau harta (benda)  perkawinan hanya dengan pernyataan tertulis yang dibuat oleh pemilik harta bawaan tersebut dan disetujui oleh pihak lainnya. -----------------------------------------

            Para pihak akan bekerja sama dalam penandatanganan dokumen untuk mendapatkan pinjaman dengan harta bawaan sebagai jaminan. -------------------------------------------------

            -------------------------------------------------- Pasal 2 ------------------------------------------------

            --------------------- KEDIAMAN BERSAMA DALAM PERKAWINAN --------------------

            Setelah perkawinan dilangsungkan, para pihak bermaksud untuk memiliki kediaman bersama, berupa: --------------------------------------------------------------------------------------

                   - sebuah tempat tinggal sewaan (atau sebuah apartemen). ---------------------------------

Dana untuk pembayaran uang sewa, perbaikan, pajak dan biaya lain dari tempat tinggal tersebut harus ditanggung oleh: ---------------------------------------------------------------------

                   - para pihak, yang dibagi bersama sebagaimana akan disepakati oleh para pihak kemudian. ----------------------------------------------------------------------------------------

                   Apabila sebuah rumah dibeli oleh salah satu pihak atas namanya sendiri, maka rumah tersebut akan menjadi harta bawaan sebagaimana dimaksudkan --di dalam pasal 1 di atas dengan ketentuan semua biaya yang harus dikeluarkan sebagaimana disebutkan di bawah ini menjadi tanggungan dari pihak yang membeli. -----------------------------------------------

Dalam hal para pihak bermaksud untuk membeli sebuah rumah bersama, maka biaya-biaya pemilikan rumah, seperti pembayaran harga rumah, biaya untuk jaminan (rumah), asuransi, perbaikan dan pajak akan : ---------------------------------------------------------------

                   - ditanggung oleh para pihak dengan bagian yang akan disepakati kemudian. ----------

            Berkaitan dengan furniture, peralatan dan perabotan rumah tangga lain di dalam rumah : 

                   - akan menjadi harta bersama atau harta (benda) perkawinan para pihak dan bukan merupakan harta bawaan yang didapat sebelum perkawinan termasuk pula benda-benda seni, antik atau benda koleksi yang didapat sebagai harta bawaan salah satu pihak. ---------------------------------------------------------------------------------------------

          --------------------------------------------------- Pasal 3 ------------------------------------------------ 

          ---------------------------------- BIAYA HIDUP SEHARI-HARI ----------------------------------

            Semua biaya berkaitan dengan pendidikan dan pemeliharaan anak–anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan akan ditanggung bersama dan akan disepakati kemudian oleh para pihak. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

            Segala biaya keperluan hidup sehari-hari (seperti makanan, pakaian dan hiburan), akan : -

                   - ditanggung bersama sesuai dengan yang akan disepakati kemudian oleh para pihak; 

                   - para pihak membuka rekening untuk biaya kebutuhan rumah tangga dan biaya hidup sehari-hari; -------------------------------------------------------------------------------

                   - para pihak menyepakati kemudian mengenai pendanaan rekening tersebut; ----------

            ------------------------------------------------- Pasal 4 ------------------------------------------------

            ------------------- PEMBAGIAN HARTA JIKA TERJADI PERCERAIAN ------------------

            Perjanjian ini akan membahas hak-hak para pihak dalam hal perkawinan berakhir dengan perceraian atau pembatalan perkawinan. -----------------------------------------------------------

            Untuk benda yang merupakan harta bersama atau harta (benda) perkawinan, para pihak dapat menyerahkan kepada pengadilan untuk menentukan ”pembagian yang sama” atas harta benda tersebut, kecuali jika telah jelas berdasarkan surat/dokumen tertulis yang ditandatangani oleh para pihak pada waktu perolehan benda tersebut, tetapi cenderung, salah satu pihak atau kedua belah pihak melepaskan hak-hak atas pembagian yang sama tersebut berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan secara tegas mengatur sendiri bagaimana harta benda tersebut akan dibagi. -----------------------------------------------------

            Dalam hal harta (benda) perkawinan tertulis atas nama bersama: ------------------------------

                   - apabila berupa sebuah rumah, maka akan dijual dan hasil penjualan akan  digunakan untuk mengganti kontribusi yang telah dikeluarkan oleh para pihak dan kemudian sisanya akan dibagi rata. ----------------------------------------------------------

            Apabila terjadi perceraian, pihak suami akan membayar kepada pihak isteri alimentasi atau sejumlah uang tertentu dan/atau pembayaran berkala untuk biaya pemeliharaan (tunjangan) pihak isteri. ------------------------------------------------------------------------------

Dalam hal salah satu pihak diharuskan melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu dan/atau pembayaran berkala, dan pembayaran tersebut merupakan penggantian bagian dari suatu pemilikan bersama, maka pihak yang lain akan melepaskan hak-haknya atas pembagian yang sama terhadap harta bersama atau harta (benda)perkawinan. --------------

Jumlah pembayaran tersebut di atas, akan ditetapkan bersama oleh para pihak pada waktu perceraian diputuskan, dengan ketentuan jumlah tersebut adalah jumlah yang wajar dan ditetapkan untuk waktu  tertentu setelah perceraian, dengan ketentuan apabila oleh para pihak tidak tercapai kesepakatan mengenai baik jumlah maupun jangka waktunya, maka para pihak telah setuju untuk menyerahkan penentuan masalah tersebut kepada pengadilan untuk menentukannya. ------------------------------------------------------------------  

                  Apabila terjadi perceraian, benda-benda yang termasuk dalam harta bawaan atau harta bersama : -----------------------------------------------------------------------------------------------

                   - akan dibagi rata di antara para pihak setelah masing-masing pihak mengganti biaya pengalihan hak (akuisisi). ---------------------------------------------------------------------

            ------------------------------------------------ Pasal 5 -------------------------------------------------

            -------------------------------------------- LAIN-LAIN -----------------------------------------------

            Sehubungan dengan hutang yang ada, maka : -----------------------------------------------------

                   - masing-masing pihak dengan ini menerangkan akan membayar hutangnya masing-masing. -------------------------------------------------------------------------------------------

            Perjanjian ini tidak mengatur tentang : -------------------------------------------------------------

                   - pembayaran pajak penghasilan dari masing-masing pihak; ------------------------------

                   - asuransi kesehatan masing-masing pihak serta biaya-biayanya; -------------------------

                   - kondisi kesehatan masing-masing pihak; ---------------------------------------------------

                   - perawatan dan pembiayaan orang tua dari masing-masing pihak. ----------------------

           ------------------------------------------------- Pasal 6 -------------------------------------------------

           --------------------------------- PILIHAN DAN DOMISILI HUKUM ----------------------------

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Mengenai akta ini dengan segala akibatnya para pihak memilih tempat tinggal umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri (...) -----------------------------------------------

Selanjutnya dibuat pula dalam versi bahasa Inggris sebagaimana tersebut di bawah ini dan para penghadap menerangkan, bahwa apabila terdapat perbedaan pendapat mengenai isi akta, maka versi dalam Bahasa Indonesia yang akan menentukan. -------------------------

                   

                 “The apprarers are known to me, notary.  ----------------------------------------------------

With regard the marriage the appearers wish to enter, as far as made possible by the laws/legal regulations inform, the appearers hereby declare that they execute the following prenuptial agreement : ---------------------------------------------------------------

                 ------------------------------------------- Article 1 -------------------------------------------------

                 --------------------------- DEFINITION OF SEPARATE PROPERTY ----------------------

                  The definition of separate property can affect  what property each party controls during the marriage and their rights in the event of a divorce or when one of the parties passes away.--------------------------------------------------------------- ---------------

                  The definitions automatically include the property acquired by a party prior to the marriage, but also can include items acquired during the marriage. -----------------------

                  Including, but not limited, are all of the following cases: -----------------------------------

                     - property acquired by gift or inheritance; --------------------------------------------------

                     - compensation for personal services; -------------------------------------------------------

                     - retirement or pension benefits; --------------------------------------------------------------

                     - compensation for personal injuries; --------------------------------------------------------

                     - insurance proceeds; ---------------------------------------------------------------------------

                     - income derived from seperated property; -------------------------------------------------

                     - property acquired in exchange for such property or acquired with the proceeds of the sale of the seperate property; -----------------------------------------------------------

The parties may acquire joint or marital property, such as a house acquired in joint title or gift. -----------------------------------------------------------------------------------------

                  In general, do the parties anticipate : -----------------------------------------------------------

                    - no property acquired during the marriage is to be treated as joint or marital property (unless the parties sign a writing identifying such joint or marital property). --------------------------------------------------------------------------------------

                     Separate property of a party can be reclassified as joint or marital property only by written document executed by the owner of the separate property and approved by the other party. -----------------------------------------------------------------------------------------

The parties will cooperate in the execution of a document to procure loans on separate property. -------------------------------------------------------------------------------------------

                ----------------------------------------------- Article 2 ----------------------------------------------

                ------------------------------- THE MARITAL RESIDENCE -----------------------------------

                After the wedding, the parties intend to have as their marital resident: --------------------

                    - a rented premise (or an apartment). ---------------------------------------------------------

                The rent, repairs and taxes have to be : ---------------------------------------------------------

                    - shared by the parties as they may later agree. ---------------------------------------------

                 In case the parties intend to buy a house, the expenses of buying the house, such as payments of the price, the deed of mortgage, insurance, repairs and taxes are to be : 

- shared by the parties as they may later agree; -------------------------------------------- 

- If the house is bought by one of the parties on his/her nama then in that case the house will become a separate property as meant in article 1 ---------------------------

abovementioned and all cost which has to be paid as mentioned below will be borne by the said party. ----------------------------------------------------------------------

With regard to furniture, the furnishings and other household effects in the house : 

                         - they shall be the joint or marital property of the parties other than premarital    separate property and art, antiques or collectible acquired as separate property by either party. ---------------------------------------------------------------------------

                  ----------------------------------------------- Article 3 -------------------------------------------- 

                  ---------------------------------- DAILY LIVING EXPENSES --------------------------------

                  All expenses concerning the education and upbringing of the children born during the marriage will be shared by the parties as they may later agree. ----------------------------

                  With regard to day to day living expenses (such as food, clothing, and entertainment), the expenses are to be : --------------------------------------------------------------------------

                    - shared by the parties as they may later agree; ---------------------------------------------

                    - the parties will establish a checking account for household and living expenses; ----

                    - the parties will later agree about funding the account. -----------------------------------

                  ----------------------------------------------- Article 4 --------------------------------------------

                  ------------------ PROPERTY DIVISION IN THE EVENT OF DIVORCE --------------

The agreement should discuss the rights of the parties in the event of a termination of the marriage by divorce or annulment. --------------------------------------------------------

                     Concerning the joint or marriage property, the parties could let a court determine an "equitable distribution" of the property, except it is clearly -stipulated by a written document signed by both parties at the time of obtaining that property, but more frequently one or both of the parties waive rights under the applicable Indonesian laws and expressly set forth how assets (of the joint property) are to be divided. -------

With regard to the marital residence if title is shared by the parties : ----------------- The residence/house is to be sold and the proceeds are to be first used to reimburse eachparty for their original contribution. ------------------------------------------------------

In the event of a divorce, the husband is to pay the other party an alimony, or a lump sum amount and/or a periodic payments for maintenance of the other party. ------------

                     If, the party who is to be required to make the payment of the lump sum amount and/or a periodic payments as a reimbursement of a joint property then the other party shall waive the rights to perform equity of the distribution of joint or marital property. 

                  If a lump sum payment is to be made, the amount will be determine by the parties at the time of divorce, taking into account a reasonable cost for the maintenance of the other party following thedivorce during a number of years with the condition that in case the parties cannot decide either the amount or the number of years, then the parties agree to submit that problem to the judge to decide. --------------------------------

                  In the event of a divorce, items of joint or marital property (not otherwise specifically disposed of in the agreement) are to be : ------------------------------------------------------

                    - divided evenly after each party has been reimburse for costs of acquisition. ---------

                  ---------------------------------------------- Article 5 ---------------------------------------------

                  -------------------------------------- MISCELLANEOUS ---------------------------------------

                  With regard to existing debts : ------------------------------------------------------------------

                    - each party expressly is to pay his or her own existing debts. ----------------------------

                  This Agreement is to be silent on the subject : -----------------------------------------------

                    - the filling of income tax returns; ------------------------------------------------------------

                    - medical insurance and expenses; ------------------------------------------------------------

                    - the medical condition of the parties; --------------------------------------------------------

                    - care and support of parents of the parties. -------------------------------------------------

                 ----------------------------------------------- Article 6 ---------------------------------------------

                 -------------------------------DOMICILE AND CHOICE OF LAW --------------------------

      This agreement shall be governed by, and construed in accordance with the laws of the  Republic of Indonesia. ----------------------------------------------------------------------                   

                  For the execution of this deed with all its consequences both parties have chosen the legal and immovable domicile at the Registrar's Office of (…). ---------------------------

                  Further an English version will be done as mentioned below and the appearers declare, that in case a dispute will occur regarding this deed, the Indonesian version will prevail. ----------------------------------------------------------------------------------------

                 --------------------------------------- DEMIKIAN AKTA INI ----------------------------------   

                 (…)

____________________

Reference:

1. "Contoh Akta", lab-hukum.umm.ac.id., Diakses pada tanggal 1 April 2023, Link: https://lab-hukum.umm.ac.id., Hal.: 3-8.

The Case of IPB Students' Fraudulent Modes of Online Store Sales

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Mengenal Istilah Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan dalam Hukum Tanah", "How to Open a Police Report in Indonesia?", "What Is the Difference Between Fraud and Embezzlement Under Indonesian Law?" you may read also "How To Report Online Scammer Or Fraud To The Police In Indonesia" and on this occasion we will discuss about 'The Case of IPB Students' Fraudulent Modes of Online Store Sales'.

The Investment Alert Task Force (SWI) revealed that the incident that ensnared IPB (Bandung Agricultural Institute) students and the community around the campus was a mode of fraud carried out under the guise of offering business cooperation in online sales at the perpetrator's online shop with a commission of 10 percent per transaction. Head of the Investment Alert Task Force (SWI), Tongam L. Tobing, explained that his party had met IPB leaders and a number of students who were victims on Thursday (17/11) and obtained information regarding the mode of fraud.[1]

According to Tongam, the perpetrator asked students to buy goods at the perpetrator's online store. If students don't have money, then the perpetrator asks students to borrow online. The money from the loan goes to the perpetrator, but the goods are not handed over to the buyer, or the purchase is fictitious from the perpetrator's online store. The perpetrator promised to pay the loan installments from the lender, so that students were interested in investing. In its development, the perpetrator did not fulfill his promise to pay the debt repayments, so the collection staff collected the students as borrowers. "This case is not a loan problem, but fraud under the guise of an online shop by financing the purchase of goods which turned out to be fictitious, but the money flowed to the perpetrators," said Tongam.[2]

The Investment Alert Task Force is pushing for a law enforcement process against the perpetrators of this fraud and has coordinated with the Bogor Police and the IPB Rectorate to handle this case. "We will socialize illegal investments to avoid other victims and convey efforts that can be made to help students who are victims of this fraud," said Tongam. The public is asked to be wary of illegitimate investment offers and illogical returns.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us then, feel free in 24 hour, we will be happy to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "SWI: Kasus Mahasiswa IPB Modus Penipuan Penjualan Toko Online", www.ojk.go.id., Diakses pada tanggal 1 April 2023, Link: https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/SWI-Kasus-Mahasiswa-IPB-Modus-Penipuan-Penjualan-Toko-Online.aspx

2. Ibid.

3. Ibid.

Mengenal Istilah Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan dalam Hukum Tanah

 

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Pada kesempatan yang lalu platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Kuasa Permohonan Perubahan Akta Kelahiran", "Contoh Gugatan Sengketa Tanah", "Contoh Perjanjian Jual Beli Tanah", "How To Buy Land In Indonesia?" dan "Principles of Buying Land in Indonesia", pada perkuliahan kali ini akan dibahas mengenai 'Mengenal Istilah Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan dalam Hukum Tanah'.

Jual lepas mengenai tanah ialah penyerahan sebidang tanah untuk selama-lamanya dengan penerimaan uang kontan (atau dibayar dahulu untuk sebagian), uang mana disebutkan--sebagai--uang pembelian. Dengan terlaksananya perjanjian jual-beli itu maka beralih lah hak milik tanah itu dari si penjual kepada si pembeli. Saat beralihnya hak milik tersebut ialah pada waktu si penjual dan si pembeli mengikrarkan perjanjian jual beli itu, dan uang pembelian telah diserahkan.[1]

Jual gadai ialah penyerahan tanah dengan pembayaran sejumlah uang secara kontan, (se)demikian rupa sehingga yang menyerahkan tanah itu masih mempunyai hak untuk mengembalikan tanah itu kepadanya dengan pembayaran kembali sejumlah uang yang tersebut. Termasuk juga seperti empang ikan dan sebagainya. Jual gadai juga dinamakan suatu perjanjian pelunasan (delgingsovereenkomst).[2]

Jual tahunan ialah penyerahan sebidang tanah kepada orang lain dengan pemberian sejumlah uang oleh orang lain itu dengan perjanjian bahwa setelah tanah itu ada beberapa waktu di tangan orang lain itu umpamanya 3 atau 4 tahun maka tanah akan dikembalikan. Jual tahunan ini dapat dipersamakan dengan persewaan dengan membayar sewa lebih dahulu (huur met vooruitbetaalde huur-schat). Jadi dianggap sebagai sewa akan tetapi uang sewanya telah dibayar lebih dahulu.[3] 

____________________

References:

1. "Jual Lepas, Jual Gadai dan Jual Tahunan" (Cetakan ke-3), Prof. S.A. Hakim, S.H., Elstar Offset ELEMAN, Bandung, 1975, Hal.: 9.

2. Ibid., Hal.: 28.

3. Ibid., Hal.: 52.