Tampilkan postingan dengan label Sudut Pandang Hukum. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sudut Pandang Hukum. Tampilkan semua postingan

Minggu, 18 Agustus 2019

Rehabilitasi Sebagai Hak Penyalahguna Narkotika


Oleh:
Abdul Ghofur, S.H.
(Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusi (HAM) Generasi Anti Narkotika Nasional (GANN) Kota Tangerang.)

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 1 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun emisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapatm enimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Sumber Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan, negara kita sudah masuk ke dalam kondisi 'darurat narkotika' sejak 1971 sampai dengan saat ini oleh karena penyalahgunaan narkotika dengan segala macam jenis dan modusnya.

Semestinya, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengatahuan dan teknologi. Kata penyalahgunaan mempunyai arti proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, penyelewengan, sedangkan penyalah gunan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Jadi, dari dua pengertian ini dapat disimpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah penggunaan narkotika yang bertujuan bukan untuk kepentingan kesehatan, pengembangan pengetahuan dan teknologi serta dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Umumnya, masyarakat sudah mengetahui dampak negatif penyalahgunaan narkotika. Selain akibat hukum yang berujung pada hukuman penjara bahkan hukuman mati, penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan rasa ketergantungan dengan narkotika baik secara fisik maupun psikis.

Ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran (ukuran) yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama. Apabila penggunaannya dikurangi atau justru dihentikan secara tiba-tiba dapat menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Dalam rangka pengendalian dan menekan tingginya angka penyalahgunaan narkotika berserta dampaknya, maka pemerintah mewajibkan pecandu dan korban penyahguna narkotika menjalani rehabilitasi. Dengan kata lain, rehabilitasi adalah hak bagi pecandu dan koban penyahgunaan narkotika yang menjadi tersangka atau terdakwa yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun persidangan di pengadilan.

Bentuk rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dibagi menjadi dua.

Pertama, rehabilitasi medis, yaitu suatu proses pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Kedua, rehabilitasi sosial, yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalah kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi secara medis maupun sosial baru dapat dilakukan setelah mendapatkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu. Tim Asesmen Terpadu (TAT) adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu itulah rehabilitasi di lembaga rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diselenggarakan semestinya.

Hak rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di lembaga rehabilasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan menjadi empat. Pertama, tersangka penyalahgunaan narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti tapi terbukti positiif menggunakan narkotika. Kedua, tersangka penyalahgunaan narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positiif menggunakan narkotika. Ketiga, Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu dan positif memakai Narkotika; Keempat, tersangka penyalahgunaan narkotika diduga sebagai pengedar.

Batas jumlah tertentu bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika pada klasifikasi kedua di atas ditetapkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 03 Tahun 2011 dan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 sebagai berikut: Kelompok methamphetamine (sabu) seberat 1 (satu) gram. Kelompok MDMA (ekstasi) seberat 24 (dua puluh empat) gram, sama dengan 8 (delapan) butir. Kelompok heroin seberat 1,8 (satu koma delapan) gram. Kelompok kokain seberat 1,8 (satu koma delapan) gram. Kelompok ganja seberat 5 (lima) gram. Kelompok koka seberat 5 (lima) gram. Meskalin seberat 5 (lima) gram.

Kelompok psilosybin sebanyak 3 (tiga) gram; Kelompok LSD (dlysergic acid diethylamide seberat 2 (dua) gram; Kelompok PCP (phecyclidine) seberat 3 (tiga) gram; Kelompok fentanyl seberat 1 (satu) gram; Kelompok metadon seberat 0,5 (nol koma lima) gram; Kelompok morfin seberat 1,8 (satu koma delapan) gram; Kelompok petidin seberat 0,96 (nol koma sembilan puluh enam) gram; Kelompok kodein seberat 72 (tujuh puluh dua) gram; Kelompok bufrenorfin seberat 32 (tiga puluh dua) milligram. Dan untuk barang bukti melebihi jumlah tertentu sebagaimana pada klasifikasi ketiga di atas adalah melebihi jumlah yang telah ditentukan oleh SEMA Nomor: 04 Tahun 2010 ini.

Bagi pecandu, korban dan penyalahgunaan narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti tapi terbukti positiif menggunakan narkotika berhak ditempatkan di tempat rehabilitas milik pemerintah atau pun swasta yang telah ditetapkan sebagai tempat rehabilitasi narkotika. Namun, bagi pecandu, pengedar dan penyalahgunaan narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti yang melebihi jumlah sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 berhak mendapatakan rehabilitasi di tempat rehabilitasi yang ada di dalam lapas, rutan atau cabang rutan.

Dalam penempatan pecandu dan penyalahguna narkotika ke lembaga rehabilitasi milik pemerintah, swasta, maupun lembaga rehabilitasi yang ada di dalam lapas, rutan atau cabang rutan, penyidik atau penuntut umum harus menyesuaikan dengan hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, dan membuatkan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium, berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan telah dinyatakan dengan rekomendasi hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.

Rangkaian proses permohonan rehabilitasi dimulai dari saat penangkapan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dengan mengajukan permohonan asesmen. Asesmen adalah kegiatan yang meliputi wawancara, tentang riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga dan sosial tersangka dan/atau terdakwa, observasi atas perilaku tersangka dan pemeriksaan fisik dan psikis. Pada tahap penyidikan, asesmen diajukan oleh penyidik, dan pada saat proses persidangan, asesmen diajukan oleh jaksa penuntut umum. Penyidik atau penuntut umum mengajukan asesmen kepada Tim Asesmen Terpadu secara tertulis selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) dan ditembuskan ke BNN sesuai dengan tempat kejadian perkara.

Setelah permohonan diterima dengan nomor register asesmen, maka selambat-lambatnya 6 (enam) hari Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi hasil asesmen yang telah ditandatangani oleh 2 (dua) orang tim hukum dan rekomendasi pelaksanaan rehabilitasi kepada penyidik ataupun jaksa penuntut umum untuk dilaporkan ke pengadilan negeri setempat dan mendapatkan penetapan. Selanjutnya penyidik ataupun penuntut umum menempatkan pecandu dan korban penyalahguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang ditunjuk pemerintah dengan dilengkapi berita acara penempatan di lembaga rehabilitasi.

“Tulisan ini dibuat untuk memberikan transendensi kepada kita untuk membantu pecandu dan korban penyalahguna narkotika mendapatkan hak-haknya. Sekaligus memahami teknis dan mekanisme memperjuangkan hak dan martabat mereka sebagai manusia, membantu mereka menjalani konsientisasi hidup yang terrus terarah sebagai proses dimana manusia mendapatkan kesadaran yang semakin mendalam tentang realitas kultural yang melingkupi hidup dan kemampuannya untuk mengubah realitas dari belenggu kejahatan narkotika.”

*) Dikutip dari laman berikut ini.

Senin, 24 Juni 2019

Mendorong Pengisian Jabatan Wakil Gubernur D.K.I. Jakarta Melalui Mekanisme Gugatan

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Mundurnya Sandiaga Uno Dari Wakil Gubernur D.K.I. Jakarta

Sandiaga Uno resmi mundur sebagai Wakil Gubernur D.K.I. Jakarta usai membacakan surat pengunduran diri di Gedung DPRD D.K.I. Jakarta dalam sidang paripurna, Senin 27 Agustus 2018. Dalam rapat itu, Sandi membacakan surat pengunduran diri di depan sembilan fraksi DPRD D.K.I. "Sesuai undang-undang maka dengan ini saya Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan berhenti dari jabatan saya Wakil Gubernur D.K.I. Jakarta periode 2017-2022.”[1] Jika dihitung sampai saat ini, maka kekosongan jabatan Wakil Gubernur D.K.I. Jakarta sampai saat ini telah lebih dari 9 (sembilan) bulan.

Sandi telah mengajukan surat pengunduran diri pada tanggal 9 Agustus 2018. Ia melayangkan surat ke Gubernur Anies Baswedan setelah namanya menguat sebagai cawapres Prabowo Subianto. Lalu surat itu diteruskan ke DPRD oleh Wakil Ketua DPRD D.K.I. Muhammad Taufik, sehari setelahnya. DPRD D.K.I. pun telah menggelar paripurna pada 21 Agustus 2018. Namun karena Sandi tidak hadir, rapat diundur. Setelah ini, Gerindra, PKS, dan PAN sebagai partai pengusung akan mengajukan dua nama pengganti Sandi ke DPRD D.K.I.[2] Lalu bagaimana sebenarnya mekanisme hukum untuk pengisian jabatan Wakil Gubernur ini.

Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Gubernur

Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur telah diatur dalam Pasal 176 Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Bunyi Pasal 176 ayat (1) undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut: “Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.”[3]

Sedangkan bunyi ayat (2) Pasal 176 undang-undang dimaksud berbunyi sebagai berikut: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Pengisian kekosongan jabatan Wakil Gubernur dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.[4]

Selanjutnya terkait dengan prosesi pemilihan Wakil Gubernur dalam Rapat Paripurna DPRD, telah diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota. Pemilihan Wagub diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD. Dari situ kemudian Pimpinan DPRD mengumumkan pengangkatan Wakil Gubernur baru dan menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan Wagub kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri).[5] Dari segi aturan, belum begitu jelas sampai berapa lama kekosongan ini diperbolehkan.

Mendorong Pengisian Jabatan Wakil Gubernur D.K.I. Jakarta Melalui Mekanisme Gugatan

Sampai saat ini, partai pengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga S. Uno, seyogyanya sudah mulai mengeksekusi secara riil mekanisme peraturan perundang-undangan dimaksud untuk mengisi jabatan Wakil Gubernur D.K.I. Jakarta, akan tetapi berbagai kendala seringkali dikemukakan, terutama terkait adanya hajatan Pilkada dan Pilpres serentak tahun 2019 ini. Tidak bisa dipungkiri, hajatan Pilpres dan Pilkada serentak dimaksud tentu menyita waktu dan tenaga, konsekwensinya hampir dipastikan pengisian ini menunggu pelantikan komposisi DPRD D.K.I. hasil Pilkada 2019 terpilih. Patut disayangkan para politisi partai pengusung sebelumnya juga tidak bergerak cepat atau setidaknya mengantisipasi kondisi kekosongan ini.

Meskipun pada dasanya jabatan Wakil Gubernur adalah satu paket dengan Gubernur, namun dengan belum juga terisinya jabatan Wakil Gubernur D.K.I. Jakarta menjadikan pengelolaan tugas pemerintahan daerah menjadi tidak ideal. Sudah sewajarnya terdapat tugas-tugas pemerintahan yang dapat didelegasikan dari Gubernur kepada Wakil Gubernur, meskipun tidak menyangkut hal-hal yang signifikan. Selain itu, dengan berlarut-larutnya proses pengisian jabatan Wakil Gubernur ini, mengindikasikan ada hal yang tidak seharusnya terjadi. Atau mungkin dalam proses yang seharusnya dilakukan terdapat hal-hal yang mengganjal, ataupun digantungkan pada dinamisnya politik di luar mekanisme hukum, yang seharusnya dapat dicari solusinya dengan cepat atau dilakukan antisipasi.

Dikarenakan penulis berada di luar sistem yang seharusnya melaksanakan mekanisme dimaksud, serta dari segi aturan, belum begitu jelas sampai berapa lama kekosongan ini diperbolehkan, maka salah satu tawaran solusi hukum yang dapat ditempuh bagi rakyat D.K.I. Jakarta adalah dengan mengajukan gugatan Perdata agar mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan di atas segera dilaksanakan. Terutama oleh partai politik pengusung seperti Gerindra, PKS, dan PAN wilayah D.K.I. Jakarta yang seharusnya memegang inisitif untuk lebih cepat bergerak.
________________________________
1. "Sandiaga Uno Resmi Mundur sebagai Wakil Gubernur DKI", CNNIndonesia.com, Dhio Faiz, 27 Agustus 2018, Diakses pada 23 Juni 2019, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180827151253-20-325219/sandiaga-uno-resmi-mundur-sebagai-wakil-gubernur-dki
2.     Ibid.
3.   "Kursi Wagub DKI Kosong, Begini Aturan dan Mekanisme Pengisiannya", Metrosindonews.com, Puguh Hariyanto, 12 Agustus 2018, Diakses pada 23 Juni 2019, https://metro.sindonews.com/read/1329833/171/kursi-wagub-dki-kosong-begini-aturan-dan-mekanisme-pengisiannya-1534077327
4.     Ibid.
5.     Ibid.

Rabu, 12 Juni 2019

Memahami Misrepresentasi Dalam Skandal BLBI Melibatkan Sjamsul Nursalim & Itjih Nursalim


Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Pada hari Senin (10/6/2019), KPK menetapkan status tersangka kepada SJN (Sjamsul Nursalim) sebagai pemegang saham pengendali BDNI dan ITN (Itjih Nursalim), atas dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung (yang telah divonis pengadilan sebelumnya), selaku Kepala BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku Obligor BLBI kepada BPPN.[1] Hal ini membuka babak baru pengungkapan skandal korupsi keuangan terbesar Indonesia setelah merdeka.

Mengutip Wikipedia.org., Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.[2]

Sedangkan untuk mantan ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Tumenggung, telah diadili terlebih dahulu. Bahkan pada tingkat Banding, putusannya diperberat. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menambah vonis eks Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Putusan itu lebih tinggi dibanding vonis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, yaitu 13 tahun penjara dan denda Rp. 700 juta subsider 3 bulan kurungan.[3]

Untuk memahami modus tindak pidana korupsi dalam kasus BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) ini, ada term yang sangat penting untuk dijelaskan, yaitu terkait dengan misrepresentasi.  

Misrepresentasi

Dalam menyelesaikan hutang para obligor BLBI, pada waktu itu dikenal dengan perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA). Secara sederhana, MSAA adalah perjanjian penyelesaian BLBI dengan jaminan aset obligor. Dengan kata lain, setelah para obligor menerima BLBI dan kemudian memakainya, maka tahap selanjutnya adalah mengembalikan fasilitas keuangan tersebut. Dalam perjalanannya, untuk mengembalikan kewajiban berupa ‘hutang’ tersebut, kemudian dibuatlah perjanjian antara Negara melalui BPPN dengan para obligor, perjanjian dimaksud dinamakan dengan MSAA. Salah satu jaminan pengembalian kewajiban dimaksud adalah berupa asset, namun tidak sembarang asset bisa dijaminkan di sini, hanya asset yang dikategorikan lancar yang dapat dijaminkan. Ketika sudah ditandatangani MSAA antara BPPN dengan obigor, jaminan aset yang tercantum dalam MSAA kemudian dilakukan liquidasi oleh PT. PPA (PT. Perusahaan Pengelola Aset), yang hasil liquidasinya dikembalikan kepada negara.[4]

Dalam kasus BDNI, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali (PSP) BDNI mempunyai kewajiban sebesar lebih dari Rp. 47 triliun. Kemudian kewajiban tersebut dikurangi dengan aset sejumlah Rp. 18 triliun termasuk di antaranya pinjaman kepada petani atau petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Untuk lebih mudahnya, mari kita fokus pada angka terakhir. Kemudian, setelah dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi. BPPN kemudian mengirimkan surat yang intinya mengatakan telah terjadi misrepresentasi dan meminta Sjamsul Nursalim menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN tersebut, namun Sjamsul Nursalim menolak.[5]

Selanjutnya pada Oktober 2003, agar rencana penghapusan piutang petambak Dipasena bisa berjalan, maka dilakukan rapat antara BPPN dan pihak Sjamsul Nursalim yang diwakilkan isterinya Itjih Nusalim serta pihak lain. Pada rapat tersebut, Itjih Nursalim menyampaikan tidak melakukan misrepresentasi. Kemudian pada Februari 2004, dilakukan rapat kabinet terbatas yang intinya BPPN melaporkan dan meminta pada Presiden R.I. (pada waktu itu dijabat Megawati Soekarnoputri) agar terhadap sisa utang petani tambak dilakukan write off atau dihapusbukukan namun tidak melaporkan kondisi misrepresentasi dari Sjamsul Nursalim. Ratas tersebut tidak memberikan keputusan atau tidak ada persetujuan terhadap usulan write off dari BPPN.[6]

Setelah melalui beberapa proses, meskipun rapat terbatas tidak memberikan persetujuan, namun pada 12 April 2004, Syafruddin Arsyad Temenggung dan Itjih Nursalim menandatangani akta perjanjian penyelesaian akhir (MSAA) yang pada pokoknya berisikan pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan yang diatur pada MSAA. Pada 26 April 2004, Syafruddin Arsyad Temenggung menandatangani surat perihal pemenuhan kewajiban (SKL) pemegang saham kepada Sjamsul Nursalim. Hal ini mengakibatkan hak tagih atas utang petambah Dipesena menjadi hilang atau hapus.[7]

Selanjutnya pada 30 April 2004, BPPN menyerahkan pertanggungjawaban aset kepada kementerian Keuangan yang berisikan hak tagih hutang petambak PT. DCD dan PT. WM yang kemudian oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu diserahkan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Pada 24 Mei 2007, PT. PPA melakukan penjualan hak tagih hutang petambak plasma senilai Rp. 220 miliar padahal nilai kewajiban Sjamsul Nursalim yang seharusnya diterima negara adalah Rp. 4,8 triliun. Diduga kerugian keuangan negara adalah Rp. 4,58 triliun.[8]

Dengan demikian cukup jelas bahwa yang dimaksud misrepresentasi di sini adalah perbuatan melawan hukum dari pihak Sjamsul Nursalim selaku obligor BDNI dengan cara tidak menyatakan yang sesungguhnya terkait dengan jaminan asset piutang petambak Dipasena yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan aset dikarenakan dalam kondisi macet, menjadi dinyatakan seolah-olah lancar.
________________________________
1.  "KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Istri Tersangka Kasus BLBI", Detik.com, Zunita Putri 10 Juni 2019, Diakses pada 12 Juni 2019, https://news.detik.com/berita/d-4581416/kpk-tetapkan-sjamsul-nursalim-dan-istri-tersangka-kasus-blbi
2.   "Bantuan Likuiditas Bank Indonesia", Wikipedia.org., Diakses pada 12 Juni 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Indonesia
3.   "Skandal BLBI, Hukuman Eks Ketua BPPN Diperberat Jadi 15 Tahun Bui", Detik.com,  04 Januari 2019, Haris Fadhil, Diakses pada 12 Juni 2019, https://news.detik.com/berita/4371071/skandal-blbi-hukuman-eks-ketua-bppn-diperberat-jadi-15-tahun-bui
4.   "Kronologi Kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang Jadi Tersangka KPK", CNBC Indonesia, Yuni Astutik, 10 Juni 2019, Diakses pada 12 Juni 2019, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190610180628-4-77436/kronologi-kasus-blbi-sjamsul-nursalim-yang-jadi-tersangka-kpk
5.     Ibid.
6.     Ibid.
7.     Ibid.
8.   Ibid.

Sabtu, 18 Mei 2019

Menjawab Perseteruan Wiranto Vs. Amien Rais Terkait Jurisdiksi ICC

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.


Buntut Perseteruan Pilpres 2019

Setelah hasil quick count dirilis oleh beberapa lembaga survey independen, dan telah diketahui hasilnya, ternyata buntut perseteruan Pilpres tahun 2019 ini antara team Paslon 01 dengan 02 belum juga mereda. Terakhir adalah seruan people power oleh tokoh-tokoh Paslon 02 disikapi dengan pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenko Polhukam yang tugas utamanya adalah mengkaji manuver politik dimaksud dari sisi hukum, hal ini mengerucut pada perseteruan dua elit politik negeri ini yaitu Amien Rais dan Wiranto.

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais mengatakan bakal melaporkan Menko Polhukam Wiranto ke Mahkamah Internasional karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Amien sebelumnya menyindir Tim Asistensi Hukum bentukan Wiranto yang mulai mengkaji aktivitas sejumlah tokoh, termasuk dirinya. Dia pun mengingatkan Wiranto atas hal itu. "Di muka bumi ini, orang ngomong ditangkap itu nggak ada. Wiranto, hati-hati, Anda," kata Amien setelah menghadiri simposium terkait kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019). Dia menyatakan bisa membawa Wiranto ke Mahkamah Internasional. Menurut Amien, Wiranto telah melakukan kesewenang-wenangan kekuasaan. "Pak Wiranto perlu dibawa ke Mahkamah Internasional karena dia melakukan abuse of power. Dengan kuasanya, dia akan membidik lawan-lawan politiknya," ujarnya. [1]

Lalu apa kata Wiranto? Menko Polhukam Wiranto mengaku bingung dirinya akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional. Dia mempertanyakan alasan dirinya akan dilaporkan ke Mahkamah Internasional itu. "Pak Wiranto lebih berat dari kolonial, mau dimasukin ke Mahkamah Internasional. Kok saya kok bingung," kata Wiranto dalam sambutannya saat acara buka bersama sejumlah pimpinan media di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (17/5/2019).[2] Dari dua statement antara Amien Rais melawan Wiranto di atas, jernih sekali dapat disimpulkan bahwa Amien Rais akan membawa Wiranto ke Mahkamah Internasional karena melakukan ‘abuse of power’, dan atas statement Amien Rais tersebut Wiranto bingung menyikapinya. Dikarenakan Menko Polhukam kita sedang kebingungan, maka menjadi tugas para sarjana hukum yang perduli untuk membantu menjelaskannya dari sudut pandang hukum.

Sekilas Sejarah The International Criminal Court (ICC)

Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan Mahkamah Internasional yang mana, namun penulis yakin bahwa yang dimaksud dengan Mahkamah Internasional oleh Amien Rais adalah The International Criminal Court (ICC) yang berkedudukan di Den Haag negeri Belanda. Pada awalnya, Mahkamah Internasional dibentuk untuk mengadili para pemimpin politik yang dituduh melakukan kejahatan internasional. Pertama kali diusulkan selama Konferensi Perdamaian Paris pada tahun 1919 setelah Perang Dunia Pertama. Masalah ini dibahas lagi pada konferensi yang diadakan di Jenewa di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1937, yang menghasilkan kesimpulan dari konvensi pertama yang menetapkan pembentukan pengadilan internasional permanen untuk mengadili aksi terorisme internasional. Konvensi tersebut ditandatangani oleh 13 negara, tetapi tidak ada yang meratifikasinya dan konvensi tersebut tidak pernah berlaku.[3]

Setelah perang dunia kedua dan perang dingin usai, kemudian diadakan konferensi di Roma pada Juni 1998, dengan tujuan menyelesaikan perjanjian untuk berfungsi sebagai undang-undang Pengadilan. Pada 17 Juli 1998, Statuta Roma dari Pengadilan Kriminal Internasional diadopsi dengan suara 120 banding tujuh, dengan 21 negara abstain. Tujuh negara yang menentang perjanjian itu adalah Cina, Irak, Israel, Libya, Qatar, Amerika Serikat, dan Yaman. Setelah 60 ratifikasi, Statuta Roma mulai berlaku pada 1 Juli 2002 dan Mahkamah Pidana Internasional secara resmi didirikan. Pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan pertamanya pada tanggal 8 Juli 2005, dan sidang pra-sidang pertama diadakan pada tahun 2006. Pengadilan mengeluarkan putusan pertamanya pada 2012 ketika mendapati pemimpin pemberontak Kongo Thomas Lubanga Dyilo bersalah atas kejahatan perang terkait penggunaan tentara anak-anak.[4]

Kompetensi Mengadili/Jurisdiksi The International Criminal Court (ICC)

Menurut situs resminya, ICC (www.icc-cpi.int) berkompeten mengadili berdasarkan Statuta Roma, kompetensi mengadili/jurisdiksi hukumnya terbatas pada setidaknya cakupan empat kejahatan utama. Pertama, kejahatan genosida dicirikan oleh niat khusus untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok nasional, etnis, ras atau agama dengan membunuh anggotanya atau dengan cara lain: menyebabkan kerusakan tubuh atau mental yang serius pada anggota kelompok; sengaja menimbulkan kondisi kehidupan kelompok yang diperhitungkan untuk menyebabkan kehancuran fisiknya secara keseluruhan atau sebagian; menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau secara paksa memindahkan anak-anak dari kelompok ke kelompok lain.[5]

Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan, yang merupakan pelanggaran serius yang dilakukan sebagai bagian dari serangan skala besar terhadap penduduk sipil. Ke 15 bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang tercantum dalam Statuta Roma termasuk pelanggaran seperti pembunuhan, pemerkosaan, pemenjaraan, penghilangan paksa, perbudakan—khususnya perempuan dan anak-anak, perbudakan seksual, penyiksaan, apartheid dan deportasi.[6]

Ketiga, kejahatan perang yang merupakan pelanggaran berat konvensi Jenewa dalam konteks konflik bersenjata dan termasuk, misalnya, penggunaan tentara anak-anak; pembunuhan atau penyiksaan orang seperti warga sipil atau tahanan perang; sengaja mengarahkan serangan terhadap rumah sakit, monumen bersejarah, atau bangunan yang didedikasikan untuk agama, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan, atau tujuan amal.[7]

Keempat, adalah kejahatan agresi. Ini adalah penggunaan angkatan bersenjata oleh suatu Negara melawan kedaulatan, integritas atau kemerdekaan Negara lain. Definisi kejahatan ini diadopsi melalui amandemen Statuta Roma pada Konferensi Tinjauan Statuta pertama di Kampala, Uganda, pada tahun 2010.[8]

Anggota The International Criminal Court (ICC)

Sampai dengan tanggal 16 Mei 2019, terdapat 122 negara yang telah meratifikasi Statuta Roma. Diantaranya adalah: Afganistan, Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bangladesh, Belgia, Benin, Bolivia, Bostwana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cambodia, Canada, Chad, Cile, Colombia, Democratic Republic of Congo, Croatia, Siprus, Estonia, Fiji, Finlandia, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Honduras, Irlandia, Italia, Jepang, Yordania, Korea Selatan, Maldives, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Moldova, Mongolia, Montenegro, Namibia, Belanda, Niger, Nigeria, Norwegia, Palestina, Panama, Paraguay, Peru, Polandia, Portugal, Rumania, Samoa, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Tanzania, Tajikistan, Trinidad dan Tobago, Tunisia, Uganda, Inggris, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zambia.[9]

Hal yang menarik adalah terdapat beberapa negara yang telah menandatangani Statuta Roma namun tidak melakukan ratifikasi, atau setidaknya belum melakukan ratifikasi, yaitu: Bahrain, Israel, Kuwait, Russia, Sudan, Thailand, Ukraina, Amerika Serikat dan Yaman.[10] Tentunya, beberapa negara yang cukup menarik perhatian di sini adalah Israel, Russia dan Amerika Serikat.

Lalu dimana posisi Indonesia? Indonesia tidak termasuk negara yang menandatangani Statuta Roma, dan tidak termasuk negara yang meratifikasi Statuta Roma. Negara-negara lain dalam kategori ini diantaranya adalah: Brunei Darussalam, China, Cuba, India, Irak, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Rwanda, Papua Nugini, Somalia, Sri Lanka, Togo, Turki, Vietnam.[11] Hal ini berarti secara hukum negara Indonesia tidak tunduk pada jurisdiksi ICC.

Menjawab Perseteruan Menko Polhukam Wiranto Vs. Amien Rais

Menyambung perihal di atas, maka pertanyaan yang timbul atas perseteruan Menko Polhukam Wiranto melawan Amien Rais adalah: Pertama, apakah Menko Polhukam Wiranto dapat diajukan dan diadili di The International Criminal Court (ICC)? Kedua, apakah The International Criminal Court (ICC) berwenang mengadili perihal 'abuse of power'?

Jawaban atas pertanyaan pertama, Menko Polhukam Wiranto tidak dapat diajukan dan diadili oleh The International Criminal Court (ICC), dengan alasan sebagaimana telah diterangkan di atas yaitu Indonesia tidak termasuk negara yang menandatangani Statuta Roma, dan tidak termasuk negara yang meratifikasi Statuta Roma, oleh karena itu secara hukum, negara Indonesia tidak tunduk pada ICC. Jawaban atas pertanyaan kedua, ‘abuse of power’ tidak termasuk kompetensi mengadili dari The International Criminal Court (ICC), sebagaimana telah dibahas di atas, ICC hanya berkompeten mengadili setidaknya 4 (empat) kejahatan, yaitu: Pertama, kejahatan genosida. Kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketiga, kejahatan perang. Serta terakhir, yang keempat, kejahatan agresi. Semoga dengan adanya artikel ini, secara tidak langsung membantu menjawab ‘kebingungan’ Menko Polhukam Wiranto.
________________________________
1.     "Amien Ingin Bawa ke Mahkamah Internasional, Wiranto Tanggapi Santai", www.detik.com, Lisye Sri Rahayu, 16 Mei 2019, https://news.detik.com/berita/d-4551510/amien-ingin-bawa-ke-mahkamah-internasional-wiranto-tanggapi-santai
2.     "Wiranto Bingung Dirinya Mau Dilaporkan ke Mahkamah Internasional", www.detik.com, Zakia Liland, 17 Mei 2019, https://news.detik.com/berita/d-4554158/wiranto-bingung-dirinya-mau-dilaporkan-ke-mahkamah-internasional
3.     "International Criminal Court", www.wikipedia.org. Diakses pada 18 Mei 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/International_Criminal_Court
4.     www.wikipedia.org., Ibid.
5.     "How The Court Works", Diakses pada 18 Mei 2019, https://www.icc-cpi.int/about/how-the-court-works
6.     Ibid.
7.     Ibid.
8.     Ibid.
9.     "States parties to the Rome Statute of the International Criminal Court", Diakses pada 18 Mei 2019, https://en.wikipedia.org/wiki/States_parties_to_the_Rome_Statute_of_the_International_Criminal_Court
10. Ibid.
11. Ibid.

Senin, 13 Mei 2019

Mendudukan Kembali Azas Praduga Tidak Bersalah


Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Saat ini permasalahan korupsi di Indonesia sudah kronis, sudah banyak Pejabat Tinggi negara dan Kepala Daerah yang menjadi pesakitan. Baru-baru ini, terdapat beberapa kasus korupsi yang menarik perhatian, di antaranya adalah OTT KPK atas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuzy (Romy) yang menyeret Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Bahkan Menteri yang masih aktif menjabat ini ruangan kerjanya telah digeledah KPK, dan disebut telah menerima ± 10 Juta bagian dari uang haram dimaksud.[1]

Penulis mencatat hal menarik yang seringkali timbul ketika seorang pejabat negara aktif seperti Menteri, atau Kepala Daerah, menolak mundur dari jabatannya dengan mendasarkan pada alasan “hormati azas praduga tidak bersalah”, tunggu sampai KPK menetapkan statusnya sebagai tersangka, tunggu sampai Pengadilan memutus dan berkekuatan hukum tetap. Bagi penulis, rupanya permasalahan korupsi ini sudah sangat kronis, memprihatinkan, dikarenakan telah terjadi sesat pikir bahwa seseorang masih layak menjadi Pejabat Publik (entah itu Menteri, Anggota Dewan, Kepala Daerah, Dirjen, dll.) dengan mendasarkan diri pada penetapan status di dalam kaidah hukum, khususnya hukum acara pidana. Akibat sesat pikir ini adalah Pejabat Publik dimaksud menolak untuk mundur sambil berdalih: “Hormati hukum, hormati azas praduga tidak bersalah”. Sesat pikir ini harus dirunut dengan menjelaskan kaidah hukum dalam konstelasi kaidah-kaidah lainnya.

Hubungan Hukum Dengan Kaidah-kaidah Lain Dalam Etika

Secara sederhana, hukum dapat dipandang sebagai salah satu kaidah yang mengatur tentang tingkah laku. Hanya saja, kaidah yang mengatur tentang tingkah laku bukan hanya hukum saja, ada kaidah-kaidah lain juga yang sifatnya mengatur seperti kaidah agama, kesusilaan, dan adat. Segala kaidah-kaidah seperti agama, kesusilaan, hukum dan adat dimaksud pada zaman dahulu dinamakan dengan Etika.[2]

Dalam “The Ten Commandments”, dalam Zabur, dalam Al-Qur’an terdapat berbagai macam peraturan-peraturan agama, kesusilaan dan hukum dicampuradukan, rupanya pada waktu itu orang memandang seluruhnya sebagai berasal dari Tuhan. Dikemudian hari kaidah-kaidah dimaksud dibeda-bedakan. Meskipun demikian terdapat hubungan erat antara segala kaidah-kaidah/peraturan dimaksud.[3] Gejala inilah yang sangat nampak hari ini, yaitu hilangnya hubungan erat antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya seperti agama, kesusilaan, dan adat. Kaidah hukum telah disalahartikan sebagai kaidah paling superior dibandingkan dengan kaidah lainnya.

Padahal, terkait dengan hubungan antara berbagai kaidah etika, yaitu hukum pada satu pihak, kesusilaan, agama dan adat pada pihak lain tidak dapat dipisahkan. Semua memberikan kontribusi berupa peraturan-peraturan yang berguna bagi hubungan antar manusia. Hukum untuk sebagian besar adalah kesusilaan positif yang diperlukan oleh Pemerintah dan kesusilaan didasarkan pada agama. Kejahatan-kejahatan yang diuraikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hampir semuanya perbuatan-perbuatan yang dicela juga oleh kesusilaan dan agama.[4] Selain itu, kaidah-kaidah etika yang beragam tersebut sifatnya saling memperkuat, dikarenakan peraturan-peraturan hukum diikuti tidak semata-mata dikarenakan adanya institusi-institusi Pemerintahan yang sifatnya lahiriah-memaksa, namun juga dikarenakan banyak orang merasa terdorong dikarenakan agama dan kesusilaannya mengajarkan hal yang sama.[5] Dengan demikian, hal ini berarti isi dari kaidah hukum sebagian besar adalah berasal dari kaidah-kaidah kesusilaan, kaidah-kaidah agama serta adat. Serta masyarakat menjadi taat hukum dikarenakan kesusilaan dan agama mengajarkan hal yang sama.

Azas Praduga Tidak Bersalah Sebagai Kaidah Hukum

Dari segi hukum positif, azas praduga tidak bersalah diantaranya diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal ini berarti azas praduga tidak bersalah adalah bagian dari hukum pidana, dan bagian dari kaidah hukum secara umum. Dikarenakan salah satu azas hukum pidana ini adalah bagian dari kaidah hukum, maka jangan dilupakan, ada kaidah-kaidah lain yang juga berlaku di masyarakat seperti kaidah kesusilaan, adat dan agama yang juga berlaku. Oleh karena itu, ketika seorang Pejabat Tinggi Negara terlibat dalam suatu peristiwa hukum, seperti yang dialami oleh LHS tadi, secara otomatis telah melanggar setidaknya dua kaidah yang hidup di dalam masyarakat, pertama adalah kaidah kesusilaan dan kedua adalah kaidah agama, meskipun secara kaidah hukum belum dapat dikatakan melanggar karena menunggu proses acara pidana.

Lalu dimana letak sesat pikir ketika seorang Pejabat Tinggi Negara tidak segera mundur ketika terlibat dalam suatu peristiwa hukum seperti yang dialami oleh LHS ini? Alasan yang sering dikemukakan adalah: “Khan belum ada penetapan tersangka, belum terbukti?

Mendudukan Kembali Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Konstelasi Etika

Inilah soalnya, ketika kita berbicara kaidah kesusilaan, kaidah agama dan bahkan kaidah adat, maka ukurannya adalah bukan lagi kaidah hukum. Kaidah-kaidah yang terakhir dimaksud tidak diukur dari belum adanya penetapan tersangka, atau belum terbukti, atau belum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ukuran dari kaidah kesusilaan adalah ke dalam diri sendiri berupa hati nurani, “pantas atau tidak pantas”. Ukuran dari agama terutama adalah pertanggungjawaban hambanya kepada Tuhan, “berdosa atau tidak berdosa”. Ukuran dari adat adalah keberlakuannya pada komunitas tertentu.

Dengan kata lain, azas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam konteks kaidah hukum. Hanya berlaku ketika seseorang menjalani proses acara pidana dalam dugaan tindak pidana tertentu. Kemudian ketika ditarik pada konteks yang lain, misalnya penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, maka jangan dilupakan bahwa masih ada kaidah-kaidah yang lain seperti kesusilaan, agama dan adat. Kaidah hukum hanyalah salah satu bagian saja daripadanya. Kaidah kesusilaan, kaidah agama dan kaidah adat adalah tiga kaidah lain selain kaidah hukum, yang keberadaannya sama penting di dalam masyarakat. Dan bagi para sarjana hukum yang bersikeras bahwa kaidah hukum adalah kaidah tertinggi, maka sesungguhnya ia sedang hidup sendiri, tidak bermasyarakat seperti layaknya karakter Pi Patel (berdasarkan buku Life of Pi karya Yann Martel, kemudian dibuat film dengan judul yang sama diperankan Irfan Khan dan disutradarai oleh Ang Lee pada tahun 2012), karena dalam bermasyarakat terdapat kaidah-kaidah lain seperti kesusilaan, agama dan adat.

Pejabat Negara yang tidak segera mundur ketika terlibat peristiwa pidana seperti dimaksud di atas adalah sedang memperdayai dirinya dalam perspektif kaidah kesusilaan, sedang memperdayai Allah sebagai Tuhannya dalam perspektif agama, dan sedang memperdayai anggota komunitasnya dalam perspektif kaidah adat, dengan mendasarkan pada argumentasi dangkal ‘hormati prosedur acara pidana’. Karena sebagaimana telah disinggung di atas, kaidah hukum pun (dalam hal ini membawahi acara pidana) sejatinya sebagian besar adalah berasal dari kaidah-kaidah kesusilaan, kaidah-kaidah agama serta kaidah-kaidah adat.

Dengan demikian, argumentasi hormati azas praduga tidak bersalah dalam konteks dimaksud, telah diperalat oleh kepentingan-kepentingan pragmatis untuk melanggengkan jabatan semata tanpa mengindahkan kaidah kesusilaan, agama dan adat. Sudah sepantasnya jika para Pejabat Tinggi Negara ditetapkan memenuhi standar etika yang tertinggi. Pejabat Tinggi Negara harus memenuhi semua kaidah etika, menghormati kesusilaan, menghormati agama, menghormati adat, menghormati hukum. Kalau kriterianya hanya sekedar memenuhi kaidah-kaidah hukum untuk menjadi Pejabat Negara aktif, rasanya mantan-mantan koruptor yang sudah bertobat banyak yang mau dan layak. Masih banyak putra-putri bangsa yang lebih bagus untuk mengemban tanggung jawab dimaksud, atau setidaknya belum cacat secara hukum.
________________________________
1.  Praperadilan Romahurmuziy, Nama Menag Disebut Terima Rp 10 Juta”, Detik.com, 7 Mei 2019, https://news.detik.com/berita/d-4539606/praperadilan-romahurmuziy-nama-menag-disebut-terima-rp-10-juta
2.  “Pengantar Ilmu Hukum” atau “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”, Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldorn,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, (Cetakan Ke-dua puluh lima), 1993, Hal.: 22.
3.  L. J. Van Apeldorn, Ibid., Hal.: 22.
4.  L. J. Van Apeldorn, Ibid., Hal.: 35-36.
5.  L. J. Van Apeldorn, Ibid., Hal.: 37-38.

Selasa, 30 April 2019

Sejarah Perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia dan Aspek Hukumnya


Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.


Rencana Pemindahan Ibu Kota Negara Ke Luar Pulau Jawa

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota ke luar pulau Jawa. Hal itu diputuskan Jokowi dalam rapat terbatas terkait pemindahan Ibu Kota di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019). Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, Jokowi berencana memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. [1] Hal ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat, meskipun demikian rencana ini bukanlah hal baru.

"Dalam rapat tadi diputuskan, Presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini," kata Bambang. Menurut Bambang, keputusan Jokowi itu diambil dengan mempertimbangkan agar Indonesia tidak Jawa sentris. Diharapkan nantinya pertumbuhan ekonomi bisa merata di setiap wilayah. [2]

Menurut penulis, setidaknya ada dua hal penting dari berita di atas, pertama adalah ibu kota akan dipindahkan ke luar jawa, dan kedua adalah tujuan dari rencana tersebut agar pertumbuhan ekonomi merata di setiap wilayah, alasannya adalah faktor ekonomi. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia, perpindahan Ibu Kota Negara bukanlah hal yang baru, setidaknya tercatat telah dua kali mengalami perpindahan, ke daerah mana saja itu? Apa saja alasan utamanya? Serta apa dasar hukumnya?

Sejarah Perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia

Sepanjang sejarah perjuangan negara ini, Indonesia setidaknya mengalami dua kali perpindahan Ibu Kota. Pertama adalah perpindahan dari Jakarta ke Yogjakarta ketika terjadi Agresi Militer I Belanda, dan kedua adalah perpindahan dari Yogyakarta ke Bukittinggi untuk mencegah kekosongan kekuasaan setelah Agresi Militer II dari Belanda.

Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta hanya berselang lima bulan setelah deklarasi kemerdekaan. Pemindahan Ibu Kota dilakukan karena Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Sekutu dan Jakarta berhasil diduduki pada 29 September 1945. [3] Kemudian pada tanggal 2 Januari 1946 Sultan HB IX mengirimkan kurir ke Jakarta dan menyarankan agar ibukota NKRI dipindah ke Yogyakarta. Tawaran Sultan diterima dengan oleh Soekarno, sehingga  tanggal 4 Januari ibukota NKRI resmi pindah ke Yogyakarta. [4] Inilah perpindahan pertama, yaitu pada 4 Januari 1946. Adapun alasannya, setelah jatuhnya Jakarta ke tangan Belanda dan Sekutu, maka Yogyakarta dinilai sebagai wilayah yang paling siap dari sisi ekonomi, politik dan keamanan pada waktu itu.  

Setelah Ibu Kota Negara Indonesia pindah ke Yogyakarta, kerajaan Belanda melancarkan agresi militer II pada 19 Desember 1948. Sederhananya, setelah kembali menginjakan kaki di nusantara, khususnya di Jakarta melalui Agresi Militer I dengan membonceng Sekutu, Kerajaan Belanda ingin kembali berkuasa. Maka dibuatlah Agresi Militer II, hal ini bertujuan untuk menumpas pemerintahan negara Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Mengembalikan kendali kekuasaan kolonial Kerajaan Belanda di nusantara. Agresi Militer II ini mengakibatkan jatuhnya Yogyakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia ke tangan Belanda, dan pemimpin Republik Indonesia tertinggi, yaitu Soekarno-Hatta ditangkap dan kemudian diasingkan ke luar jawa.

Namun sebelum diasingkan Presiden Sokarno memberikan surat kuasa kepada Safrudin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi untuk mendirikan pemerintahan darurat. [5] Tanggal 22 Desember 1948, Syafruddin mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, Sumatera Barat. PDRI dibentuk karena Belanda menduduki Ibu Kota RI saat itu, Yogyakarta. Para pemimpin Republik pun ditangkap, termasuk Sukarno, Mohammad Hatta, Soetan Sjahrir, dan lainnya, lalu diasingkan ke luar Jawa. [6] Dengan demikian, hanya berselang dua hari setelah kejatuhan Yogyakarta, dibentuklah pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukittinggi, Sumatera Barat. Inilah perpindahan kedua, adapun alasan perpindahan Ibu Kota dari Yogyakarta ke Bukittinggi ini adalah dikarenakan pemerintahan berada pada kondisi darurat.

Dasar Hukum Perpindahan Ibu Kota Republik Indonesia

Dari latar sejarah dapat kita pahami bahwa perpindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Yogyakarta, dan dari Yogyakarta ke Bukittinggi, kedua-duanya disebabkan oleh faktor utama yaitu keadaan darurat. Jatuhnya wilayah Jakarta dan Yogyakarta ke tangan Sekutu dan Belanda pada waktu itu menjadi alasan utama dipindahkannya Ibu Kota Negara.

Dalam keadaan darurat seperti telah dijelaskan di atas, aspek hukum terkait perpindahan Ibu Kota Negara, terutama berdasarkan hukum positif pada waktu itu tidaklah mengemuka. Meskipun demikian, adalah tidak tepat pula jika mengatakan pada waktu itu tidak ada dasar hukumnya. Menurut hemat penulis, hal ini bisa dikembalikan dasar hukumnya kepada Undang-undang Dasar 1945 yang disahkan dan dinyatakan berlaku pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Setidaknya terdapat satu pasal di dalam Undang-undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang relevan pada waktu itu, pertama adalah Pasal 4 ayat (1). Adapun bunyinya adalah sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945: “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.

Juga relevan adalah Pasal 12 Undang-undang Dasar 1945, perihal Presiden menyatakan keadaan bahaya. Akan tetapi, dalam kondisi darurat seperti itu, Presiden berperan dominan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka secara hukum Presiden menjadi berwenang untuk memindahkan Ibu Kota Negara dari satu daerah Indonesia ke daerah lainnya. Mungkin harus dikaji kembali sumber-sumber sejarah terkait sisi hukum administrasi pemerintahannya sebagai instrumen hukum turunan dari Undang-undang Dasar. Sehingga belum telihat ketika Presiden Soekarno memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta pada waktu itu dengan menerbitkan instrumen hukum apa? Dan alih tangan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno ke Syafruddin Prawiranegara yang mengumumkan berdirinya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi memakai instrumen hukum apa? Namun demikian, kita tentunya tidak dapat selalu berpikir positivistik an sich, karena pemerintahan negara pada waktu itu sangatlah tidak ideal.

Beda dulu dengan sekarang. Sebagaimana diterangkan di awal, alasan pemindahan Ibu Kota Negara saat ini adalah terutama dikarenakan faktor ekonomi, yaitu melakukan pemerataan pertumbuhan. Saat ini tidak ada alasan negara dalam keadaan darurat sebagaimana alasan pemindahan Ibu Kota sebelumnya pada awal perjuangan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan instrumen hukumnya?

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, sampai dengan amandemen ke-4, tidak diatur mengenai ketentuan Ibu Kota Negara Indonesia harus di wilayah tertentu, namun yang pasti masih di dalam wilayah Republik Indonesia (vide Pasal25 A Undang-undang Dasar 1945). Siapa yang dapat mengambil kebijakan atas pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia? Jawabannya adalah Presiden, dasar hukumnya adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip di atas. Apa bentuk instrumen hukum turunan dari Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 untuk melandasi kebijakan pemindahan Ibu Kota Negara Indonesia? Jawabannya menurut hemat penulis adalah cukup dengan diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres). Entah jika kemudian Presiden mempunyai pertimbangan lain, misalnya dengan mengusulkan Undang-undang ke DPR. Mari kita cermati bersama perkembangannya.   
_______________________________
1.  Kompas.com, "Rencana Pemindahan Ibu Kota, Bagaimana Nasib Jakarta?", 30 April 2019,  https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/30/08063981/rencana-pemindahan-ibu-kota-bagaimana-nasib-jakarta.
2.  Ibid.
3.  Liputan6.com, “Cerita di Balik Aksi Pindah Ibu Kota ke Jogja”, 15 Agustus 2016, https://www.liputan6.com/regional/read/2577674/cerita-di-balik-aksi-pindah-ibu-kota-ke-jogja
4.  Republika.Co.id, "Tanggal 4 Januari 1946 Ibukota NKRI Pindah ke Yogyakarta", 04 Jan 2011, https://nasional.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/11/01/04/156100-tanggal-4-januari-1946-ibukota-nkri-pindah-ke-yogyakarta
5.  Jagosejarah.blogspot.com, 22 September 2016, http://jagosejarah.blogspot.com/2014/09/agresi-militer-belanda-2.html
6.  Tirto.id., “Syafruddin Prawiranegara: Menyelamatkan Republik, Lalu Membelot", 15 Februari 2018, https://tirto.id/syafruddin-prawiranegara-menyelamatkan-republik-lalu-membelot-cEwq.

Akibat Hukum Pencabutan Gugatan

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Terdahulu redaksi Hukumindo.com telah membahas mengenai "Cara Pencabutan Gugatan" ,   s...