Kamis, 10 September 2020

Upaya Mendamaikan Bersifat Imperatif

(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Terdahulu pada label Praktik Hukum, platform Hukumindo.com telah membahas tentang Hukum Acara Menghendaki Perdamaian, dan pada kesempatan berikut ini akan dibahas mengenai Upaya Mendamaikan Bersifat Imperatif.

Pada prinsipnya upaya hakim untuk mendamaikan para pihak bersifat imperatif. Hakim wajib berupaya mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Hal itu dapat ditarik dari ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR, yang mengatakan:[1]
  • Jika hakim tidak dapat mendamaikan para pihak,
  • Maka hal itu mesti disebut dalam berita acara sidang.
Jadi menurut Pasal ini, kalau Hakim tidak berhasil mendamaikan, ketidakberhasilan itu mesti ditegaskan dalam berita acara sidang. Kelalaian menyebutkan hal itu dalam berita acara mengakibatkan pemeriksaan perkara:[2]
  • Mengandung cacat formil, dan
  • Berakibat pemeriksaan batal demi hukum.
Kalau begitu, upaya mendamaikan adalah bersifat imperatif. Tidak boleh diabaikan dan dilalaikan. Proses pemeriksaan yang tidak menempuh dan tidak dimulai tahap mendamaikan adalah batal menurut hukum. Dengan demikian, hal ini berarti:[3]
  1. Secara ekstrem Pemeriksaan yang Mengabaikan Tahap Mendamaikan, Tidak Sah. Bertitik tolak dari Pasal 130 ayat (1) Jo. Pasal 131 ayat (1) HIR, hakim yang mengabaikan pemeriksaan tahap mendamaikan dan langsung memasuki tahap pemeriksaan jawab-menjawab, dianggap melanggar tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan dikualifikasi undue process.
  2. Pencantuman Upaya Mendamaikan dalam Putusan, sesuai ketentuan Pasal 131 ayat (1) HIR dimaksud, upaya mendamaikan mesti dicantumkan dalam berita acara sidang. Namun tidak terbatas dalam berita acara saja, tapi juga dalam Putusan. Bunyinya paling sedikit: "hakim telah berupaya mendamaikan Para Pihak, tetapi tidak berhasil...". 
_____________
Referensi:

1. "Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)", M. Yahya Harahap, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Ke-10 tahun 2010, S.H., Hal.: 239.
2. Ibid. Hal.: 240.
3. Ibid. Hal.: 240-241.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

3 Kekuatan Hukum Penetapan Akta Perdamaian

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Pada label praktik hukum, sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai Putusan Perd...