Senin, 20 Mei 2019

Hukum Dan Hak

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Pada Kuliah Pengantar Ilmu Hukum sebelumnya yang berjudul: “Faktor-faktor Yang Membantu Pembentukan Hukum” telah kita pelajari elemen pendukung pembentuk hukum, pada kesempatan berikut ini dibahas mengenai Hukum dan Hak. Adapun referensi yang dipakai dalam kuliah ini adalah buku berjudul: “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, karangan: E. Utrecht, S.H., Penerbit: PT. Penerbit Dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, (Cetakan Keenam), tahun 1961.

A. Hubungan Hukum Dan Hak

Pada kuliah sebelumnya telah diketahui bahwa hukum itu mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat. Jadi terapat hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang diatur oleh hukum. Siapa saja yang berani untuk tidak mematuhi hubungan itu, maka ia akan dikenakan sanksi oleh hukum. Tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu wewenang/kekuasaan dan kewajiban. Kekuasaan ini oleh hukum diberi kepada seseorang atau badan hukum karena hubungan hukumnya dengan seorang lain biasanya diberi nama sebagai hak. Contoh: A berhak menuntut pembayaran dari B sedangkan B wajib membayar sepatu sebanyak yang dijanjikan. Sebaliknya, B berhak meminta sepatu sebanyak yang dijanjikan dari A sedangkan A wajib menyerahkan sepatu sebanyak yang dijanjikan kepada B.[1]

Dalam hukum Eropa-Kontinental dibuat perbedaan antara apa yang disebut hukum objektif dengan hukum subjektif. Yang dimaksud dengan hukum objektif adalah peraturan, kaidah, norma yang mengatur suatu hubungan sosial, misalnya K.U.H. Perdata. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum subjektif adalah peraturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang dan oleh karenanya telah menjadi kekuasaan-kewajiban.[2]

Hubungan hukum ada dua macam, pertama hubungan hukum yang bersegi satu dan hubungan hukum yang bersegi dua. Dalam hubungan hukum yang bersegi satu hanya satu pihak yang berkuasa. Pihak lain hanya berkewajiban (Pasal 1234 K.U.H. Perdata, tentang Prestasi). Dalam hubungan hukum yang bersegi dua, kedua belah pihak masing-masing berkuasa meminta sesuatu dari pihak lain. Tetapi kedua belah pihak masing-masing berkewajiban memberi sesuatu kepada pihak lain.[3]  

B. Sifat Dari Hak

Tentang sifat dari hak telah menimbulkan banyak polemik. Di Jerman pada abad ke-19 dikemukakan dua teori tentang hak. Pertama adalah teori yang menganggap hak sebagai kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (wilsmachtstheorie). Menurut pendapat ini, hak itu sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum, yakni suatu kepentingan yang terlindungi.[4]

Van Apeldoorn menganggap bahwa hak adalah suatu kekuatan yang teratur oleh hukum. Kekuatan itu berdasarkan pada kesusilaan, bukan hanya kekuatan yang bersifat fisik. Pendapat lain dari Lemaire menganggap hak itu adalah ijin. Hak adalah ijin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Menurut Leon Duguit, tidak ada seorangpun manusia yang mempunyai hak. Sebaliknya di dalam masyarakat bagi manusia hanya ada suatu tugas sosial. Tata tertib hukum tidaklah didasarkan atas hak dan kebebasan manusia, melainkan tugas-tugas sosial yang harus dijalankan oleh anggota masyarakat. Teori ini disebut teori fungsi sosial, maka pengertian hak itu diganti dengan fungsi sosial. Manusia hanya merupakan sebuah roda kecil dari mesin kemasyarakatan, yang dijalankan manusia hanyalah suatu tugas sosial.[5]

Anggapan yang mengemukakan hak sebagai suatu kekuasaan lengkap yang oleh hukum diberi kepada yang bersangkutan sebagai suatu kekuasaan individual sepenuhnya yang oleh hukum dilindungi berasal dari aliran individualisme pada saat lahirnya revolusi Prancis. Konsepsi hak seperti ini sudah banyak berkurang, dan telah terjadi semacam pensosialan, hak tidak lagi absolut, namun juga dibatasi oleh kepentingan sosial. Namun tidak berarti hak ini lambat laun dihapuskan sama sekali.[6]  

C. Menjalankan Hak Yang Tidak Sesuai Dengan Tujuannya

Tiap peraturan hukum oleh pembuatnya diberi suatu tujuan tertentu. Demikian juga tiap hak yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, ia mempunyai tujuan tertentu. Bisa dikatakan bahwa tiap hak diberi suatu tujuan sosial. Ini berarti hak itu tidak dapat melindungi suatu kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan umum. Hak tidak dapat melindungi kepentingan yang bersifat a-sosial. Dengan kata lain, tidak ada kekuasaan yang oleh hukum diberikan kepada seseorang untuk dipakai dengan sengaja merugikan orang lain atau yang mungkin dengan sengaja merugikan masyarakatnya. Menjalankan hak tidak sesuai dengan tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, yaitu menyimpang dari jaminan kepastian hukum. Sebaliknya, seseorang harus menjalankan haknya yang sesuai dengan tujuan dari hak itu.[7]

Contohnya adalah keputusan Pengadilan Tinggi di Colmar (Prancis) tanggal 2 Mei 1855 sebagai berikut. A menjadi tetangga B. Rumah A lebih tinggi dari rumah B. Di rumah A ada jendela yang memberi pemandangan dengan melintasi atap rumah B. Pada suatu waktu, maka B mendirikan sebuah pipa asap di atas atap rumahnya di muka jendela rumah A dengan maksud merusak pemandangan A. Pipa asap itu tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan tempat api. Pengadilan Tinggi dalam keputusannya memerintahkan B untuk membongkar pipa asap itu. Hak B untuk memetik kenikmatan kepunyaan rumahnya tidak dapat dijalankannya secara mengganggu orang lain dengan tidak berdasarkan niat baik.[8]
_________________________________
1.  “Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, E. Utrecht, S.H., PT. Penerbit Dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, (Cetakan Keenam), 1961, Hal.: 267-268.
2.  E. Utrecht, Ibid., Hal.: 268.
3.  E. Utrecht, Ibid., Hal.: 269.
4.  E. Utrecht, Ibid., Hal.: 270.
5.  E. Utrecht, Ibid., Hal.: 273.
6.  E. Utrecht, Ibid., Hal.: 273-276.
7.  E. Utrecht, Ibid., Hal.: 277.
8.  E. Utrecht, Ibid., Hal.: 278.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Akibat Hukum Pencabutan Gugatan

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Terdahulu redaksi Hukumindo.com telah membahas mengenai "Cara Pencabutan Gugatan" ,   s...