Jumat, 12 April 2019

Mochtar Kusumaatmadja Turut Menjadikan Pemberantasan Illegal Fishing Menteri Susi Pudjiastuti Terlaksana


Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Pemberantasan Illegal Fishing Menteri Susi

Sejak awal menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Susi Pudjiastuti cukup rajin memberantas illegal fishing. Selain dianggap merugikan negara, pencurian ikan juga membuat nelayan kehilangan banyak hasil tangkapannya. Susi mengungkapkan, sejak Oktober 2014 hingga Agustus 2018, sebanyak 488 kapal pencuri ikan ditenggelamkan. Adapun rinciannya, kapal berbendera Vietnam sebanyak 276 kapal, Filipina 90 kapal, Thailand 50 kapal, Malaysia 41 kapal, Indonesia 26 kapal, Papua Nugini 2 kapal, Tiongkok 1 kapal, Belize 1 kapal, dan tanpa negara 1 kapal. Dia menyebutkan, kapal-kapal tersebut banyak melakukan pelanggaran menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) tanpa SIUP, SIKPI, dan SIPI. Mereka juga menangkap ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan yang dilarang dan merusak lingkungan. [1]

Lanjutnya, “Penenggelaman ini dilakukan di 11 lokasi seluruh Indonesia,” ungkap Susi. Adapun 11 wilayah tersebut yakni Pontianak sebanyak 11 kapal, Cirebon 6 kapal, Bitung 15 kapal, Aceh 3 kapal, Tarakan 2 kapal, Belawan 7 kapal, Merauke 1 kapal, Natuna/Ranai 40 kapal, Ambon 1 kapal, Batam 9 kapal, dan Tarempa/Anambas 23 kapal. Susi menambahkan, penenggelaman kapal dilakukan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk 116 kapal dan berdasarkan penetapan pengadilan untuk 9 kapal. “Kapal-kapal yang ditenggelamkan mayoritas merupakan kapal perikanan berbendera asing dengan jumlah 120 kapal. Sementara itu, kapal perikanan berbendera Indonesia berjumlah 5 kapal,” tuturnya. [2]



Menurut hemat penulis, menteri Kelautan dan Perikanan yang satu ini adalah menteri yang paling memberi dampak positif pada jabatan yang diembannya. Atas alasan apa? Karena menteri-menteri sebelumnya tidak terdengar upaya-upaya semacam ini, entah karena tidak kompeten dengan jabatan yang diembannya, atau karena memang tidak cukup berani. Hal ini layak untuk diapresiasi. Meskipun demikian, prestasi atas pemberantasan illegal fishing di era Menteri Susi ini tidak akan terlaksana jika tidak ada Mochtar Kusumaatmadja. Siapa beliau? Apa relevansinya dengan pemberantasan illegal fishing Menteri Susi ini?

Visi Hukum Mochtar Kusumaatmadja

Lahir di Batavia, 17 Februari 1929 adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari tahun 1974 sampai 1978 dan Menteri Luar Negeri dari tahun 1978 sampai 1988. Riwayat Pendidikan Tinggi: S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta (1955). S2 Sekolah Tinggi Hukum Yale, Amerika Serikat (1958). S3 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung (1962). S3 Universitas Chicago, Amerika Serikat (1966). Perjalanan karier: Wakil Indonesia pada Konperensi Hukum Laut, Jenewa, Colombo, Tokyo (1958-1961). Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut, Jenewa dan New York. Guru Besar dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung. Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II (1973-1978). Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III dan IV (1978-1983 dan 1983-1988). [3]

Mochtar Kusumaatmadja sering dikaitkan sebagai tokoh sentral penyiapan rancangan ‘Deklarasi Djuanda’, tentunya dengan tidak mengecilkan peran Djoeanda Kartawidjaja. Deklarasi Djuanda adalah tonggak sejarah yang penting bagi perjuangan bangsa Indonesia paska kemerdekaan dalam meneguhkan kedaulatan wilayah NKRI.  Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, belum mampu menyatukan wilayah nusantara yang terdiri dari pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan seperti Indonesia saat ini.  Namun pada hari itu, 13 Desember 1957, Perdana Menteri Djuanda menyatakan bahwa pemerintah Indonesia memiliki “kedaulatan mutlak” atas semua perairan yang berada di garis pangkal lurus yang ditarik di antara pulau-pulau terluar Indonesia. Garis-garis pangkal lurus ini, meliputi semua pulau yang membentuk negara, membentuk Indonesia—tanahnya dan lautan yang di atasnya pemerintah Indonesia menegaskan kedaulatan—menjadi satu wilayah tunggal untuk pertama kalinya. [4]

Deklarasi ini membuat kaget dan marah kekuatan maritim Barat terutama Belanda.  Karena acuan mereka adalah Teritoriale Zeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939—Undang Undang Laut buatan Belanda tahun 1939—atau disingkat Ordonantie 1939. Dalam peraturan Belanda tersebut, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut sejauh tiga mil dari garis pantai. Mereka khawatir implikasi Deklarasi Djuanda terhadap pergerakan kapal-kapal bebas melalui kepulauan dan akses ke daerah penangkapan ikan di perairan yang sekarang diklaim oleh Indonesia. Selain akan membatasi mobilitas angkatan laut mereka dan mengganggu pelayaran internasional. [5]

Namun bagi Indonesia, Deklarasi Djuanda tidak hanya menunjukan keinginan untuk menciptakan kedaulatan negara sebagai suatu entitas fisik.  Tapi juga menandai perjuangan diplomasi Indonesia selama 25 tahun hingga diperolehnya pengakuan internasional pada tahun 1982. Ketika United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ke-III, secara resmi mengakui keberadaan negara-negara yang dikenal sebagai negara kepulauan, dan menyatakan bahwa negara-negara ini memiliki kedaulatan atas perairan kepulauannya. [6]

Arti penting deklarasi Juanda dalam tabel:


Dasar Hukum
Akibat Hukum

1.
Teritoriale Zeen en Maritieme Kringen Ordonantie 1939—Undang Undang Laut buatan Belanda tahun 1939—atau disingkat Ordonantie 1939.
Kapal asing boleh dengan bebas mengarungi laut yang memisahkan pulau-pulau, dihitung sejauh 3 mil dari garis pantai.


2.
(a). Deklarasi Djuanda; (b). UU No. 4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia; (c). United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) ke-III, tahun 1982; (d). UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982.
Akibatnya yaitu luas wilayah Republik Indonesia berganda 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km² sebelum deklarasi menjadi 5.193.250 km² setelah deklarasi. [7] Sehingga kapal asing yang mengarungi laut-laut antar pulau di nusantara memasuki wilayah NKRI dan bukan kawasan bebas.

Sederhananya, Deklarasi Djuanda merubah secara radikal wilayah negara republik Indonesia menjadi lebih luas, dari negara yang wilayahnya hanya termasuk daratan gugusan pulau-pulau, menjadi negara dengan wilayah berupa daratan atas gugusan pulau-pulau ditambah lautan antar pulau. Catatan penting penulis adalah: Laut, pasca Deklarasi Djuanda, dalam wilayah teritorial indonesia bukanlah sebagai wilayah pemisah antar pulau, sebaliknya justru sebagai pemersatu wilayah antar pulau.



Deklarasi Djuanda Turut Menjadikan Pemberantasan Illegal Fishing Menteri Susi Terlaksana

Apa relevansi Mochtar Kusumaatmadja dengan pemberantasan illegal fishing Menteri Susi? Telah terjawab secara tidak langsung bahwa pemberantasan illegal fishing di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti hampir tidak dimungkinkan terlaksana jika tidak ada Deklarasi Djuanda. Salah satu tokoh penting yang menyiapkan Deklarasi Djuanda adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang mengenalkan konsep wilayah teritorial negara kepulauan (Archipelagic State) dan memperjuangkannya melalui diplomasi internasional selama puluhan tahun.

Saat ini, sebagaimana telah di bahas di atas, mayoritas kapal-kapal asing pelaku illegal fishing ditangkap kemudian ditenggelamkan di wilayah-wilayah laut Indonesia penghasil ikan seperti Tarakan, Belawan, Merauke, Natuna/Ranai, Ambon, Batam, dan Tarempa/Anambas. Tanpa Deklarasi Djuanda, armada laut Indonesia hanya dapat menindak kapal asing sejauh 3 mil dari batas pantai. Sedangkan dengan adanya Deklarasi Djuanda, hal mana laut antar pulau menjadi wilayah Indonesia, menjadikan penindakan atas illegal fishing yang dilakukan mayoritas kapal asing menjadi terlaksana secara legal. Sehingga sudah sepantasnya atas keberhasilan pemberantasan illegal fishing ini, Menteri Susi Pudjiastuti memberikan penghargaan atau minimal mengucapkan terima kasih kepada Mochtar Kusumaatmadja dan juga alm. Djoeanda Kartawidjaja atas perannya dalam memberikan landasan hukum awal bagi terlaksananya hal dimaksud. Salam.
__________________
Catatan kaki:

1.  "Wow, 488 Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan Menteri Susi Dalam 4 Tahun", www.jawapos.com, 21 Agustus 2018, https://www.jawapos.com/ekonomi/finance/21/08/2018/wow-488-kapal-pencuri-ikan-ditenggelamkan-menteri-susi-dalam-4-tahun/
2.  Ibid.
3.  "Mochtar Kusumaatmadja", www.wikipedia.org. https://id.wikipedia.org/wiki/Mochtar_Kusumaatmadja
4.  Deklarasi Djuanda dan Visi Mochtar Kusumaatmadja”, www.setkab.go.id., Eko Sulistyo, https://setkab.go.id/deklarasi-djuanda-dan-visi-mochtar-kusumaatmadja/
5.  Ibid.
6.  Ibid.
7.  Deklarasi Djuanda”, www.wikipedia.org. https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Djuanda

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tiga Larangan Hukum Acara Terkait Merubah Surat Gugatan

Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Dalam dunia praktik hukum, khususnya perdata, surat gugatan memegang peranan penting ketika sese...