Contoh Akta Jual Beli Tanah

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Dalam artikel sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Forestry Minister Revokes 22 Company Permits Allegedly Linked to Floods in Sumatra", "Contoh Akta Pengakuan Hutang", silahkan dibaca juga mengenai "Contoh Akta Pengikatan Diri Sebagai Penjamin (Borgtocht)" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Contoh Akta Jual Beli Tanah'.

CONTOH AKTA JUAL – BELI TANAH

Pada hari ini ------------------ tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- ) ----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

hadir di hadapan saya, ( ------- n a m a ------------- , SARJANA HUKUM,) yang

berdasarkan surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- ) nomor --------------

---------------------- diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang

selanjutnya disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah

Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah kerja -----------

------------------------------------------------------------- dan berkantor di ( -------------------

---- alamat lengkap ----------------------- ) dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya

kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -------------------------------------

1. ------------------------------------------------------, lahir tanggal ( --- tanggal, bulan,

dan tahun --- ), dan tanah yang dijual ini merupakan hasil pembagian hak

bersama dari --------------------------------, demikian berdasarkan -------------------

-------------------, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan --------------------------------

----------------------, bertempat tinggal di ( ----------------------- alamat lengkap -----

------------------ ). --------------------------------------------------------------------------------

--------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -------------------------------------------

Selaku PENJUAL untuk selanjutnya disebut sebagai : -----------------------------

------------------------------------ PIHAK PERTAMA ------------------------------------

2. ------------------------------------------------------, lahir tanggal ( --- tanggal, bulan,

dan tahun --- ), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----------------------------------

--------------------, bertempat tinggal di ( ----------------------- alamat lengkap -------

---------------- ). ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -------------------------------------------

Selaku PEMBELI untuk selanjutnya disebut sebagai : ------------------------------

--------------------------------------- PIHAK KEDUA ---------------------------------------

Para penghadap dikenal oleh saya. -----------------------------------------------------------

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menjual kepada Pihak Kedua dan

Pihak Kedua menerangkan dengan ini membeli dari Pihak Pertama : --------------

---------

ƒ Hak Milik : Nomor ---------------- / ----------------------------------------- atas

sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal ( ---

tanggal, bulan, dan tahun --- ) Nomor ------------- / ------------- seluas [( ---------- )

m2 ( ----------------- jumlah luas dalam huruf ------------------ ) meter persegi

dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) -------------------------------------

. --------------------- terletak di : -------------------------------------------------------------

- Propinsi : --------------------------------------------------------------------

- Kabupaten/Kota : --------------------------------------------------------------------

- Kecamatan : --------------------------------------------------------------------

- Desa/Kelurahan : --------------------------------------------------------------------

- Jalan : --------------------------------------------------------------------

- Jual beli ini meliputi pula : ----------------------------------------------------------------------

Sebidang tanah pekarangan di atasnya berdiri sebuah rumah batu permanen

beserta bangunan turutannya. -----------------------------------------------------------------

selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut “Obyek Jual

Beli”. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa : --------------------------------

a. Jual beli ini dilakukan dengan harga [(Rp. --------------------------------,00) (------

jumlah uang dalam huruf ------ )]. -----------------------------------------------------------

b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas

dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula

sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi). --------------------------------------

c. Jual beli ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : --------------------

------------------------------------------------- Pasal 1 ----------------------------------------------

Mulai hari ini obyek jual beli yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik

Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala

kerugian/beban atas obyek jual beli tersebut di atas menjadi hak/beban Pihak

Kedua. ------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- Pasal 2 ----------------------------------------------

Pihak Pertama menjamin, bahwa obyek jual beli tersebut di atas tidak

tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai

jaminan untuk sesuatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas

dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. ------------------------------------------

------------------------------------------------- Pasal 3 ----------------------------------------------

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan

tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam

pernyataannya tanggal ( --- tanggal, bulan, dan tahun --- ). ------------------------------

------------------------------------------------- Pasal 4 ----------------------------------------------

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi obyek jual beli dalam

akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional,

maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan

Nasional tersebut dengan tidak memperhitungkan kembali harga jual beli dan

tidak akan saling mengadakan gugatan. ----------------------------------------------------

------------------------------------------------- Pasal 5 ----------------------------------------------

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat

kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada ( ------ Kantor

Kepaniteraan Pengadilan ------ ). -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- Pasal 6 ----------------------------------------------

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini

dibayar oleh Pihak Kedua. ----------------------------------------------------------------------

Akhirnya hadir juga di hadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang

sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini : ------------------------------------------

yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan

menyetujui jual beli dalam akta ini. ----------------------------------------------------------

Demikianlah akta ini dibuat di hadapan para pihak dan : ------------------------------

1. ------------------------------------------------------, lahir tanggal ( --- tanggal, bulan,

dan tahun --- ), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----------------------------------

--------------------, bertempat tinggal di ( ----------------------- alamat lengkap -------

---------------- ). ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -------------------------------------------

2. ------------------------------------------------------, lahir tanggal ( --- tanggal, bulan,

dan tahun --- ), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ----------------------------------

--------------------, bertempat tinggal di ( ----------------------- alamat lengkap -------

---------------- ). ----------------------- ----------------------- ----------------------- -----------

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : -------------------------------------------

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti

kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak

Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh Pihak Pertama,

Pihak Kedua, para saksi, dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1

(satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap

lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota

-------------------------------------------------------- untuk keperluan pendaftaran

peralihan hak akibat jual beli dalam akta ini. ----------------------------------------------

---------------------

 Pihak Pertama Pihak Kedua

[ ------------------------- ] [ ------------------------ ]

Saksi Saksi

[ --------------------------- ] [ --------------------------- ]

Pejabat Pembuat Akta Tanah,

[ --------------------------- ] 

________________

Referensi:

1. "CONTOH AKTA JUAL-BELI TANAH", law.uii.ac.id, Diakses pada tanggal 31 Desember 2025, Link: https://law.uii.ac.id/wp-content/uploads/2012/12/Contoh-surat-perjanjian-Pengikat-Akta-jual-beli-Tanah-FH-UII.pdf

Forestry Minister Revokes 22 Company Permits Allegedly Linked to Floods in Sumatra

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Manhattan Author Sues OpenAI for Alleged Copyright Infringement", "British Adult Film Actress Deported From Bali", you may read also "Children From Mixed Marriages Still Face Citizenship Issues" and on this occasion we will discuss about 'Forestry Minister Revokes 22 Company Permits Allegedly Linked to Floods in Sumatra'.

Forestry Minister Raja Juli Antoni has revoked 22 forest product processing business permits (PBPH). Approximately 116,198 hectares of their operational area are located on the island of Sumatra. "Today, I officially announce to the public that, in accordance with the President's intention, I will revoke 22 PBPH forest utilization business permits covering an area of ​​1,012,016 hectares, including 116,198 hectares in Sumatra," said Raja Juli at the Presidential Palace in Jakarta on Monday (12/15/2025). Raja Juli stated that the revocations were carried out against rogue permit holders. He said these companies were deemed to have not followed the rules.[1]

However, he has not yet revealed the companies holding the 22 PBPH permits. He said the names of the companies would be listed in a decree to be issued. "I will write the details of this revocation decree and I will convey it later," he said. Previously in February, the Ministry of Forestry also revoked 18 PBPH permits with a total area of ​​526,144 hectares. Meanwhile, the Ministry of Forestry has now identified 12 companies suspected of contributing to the flooding in Aceh, North Sumatra, and West Sumatra. Raja Juli also promised that legal action would be taken against these companies. However, he was reluctant to reveal the 12 companies suspected of contributing to the flooding because the legal process is still ongoing.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Menhut Cabut 22 Izin Perusahaan Beroperasi di 116.198 Ha Hutan Sumatra", www.cnnindonesia.com, 15 Des 2025, Diakses pada tanggal 25 Desember 2025, Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251215170627-20-1307022/menhut-cabut-22-izin-perusahaan-beroperasi-di-116198-ha-hutan-sumatra.

2. Ibid.

Manhattan Author Sues OpenAI for Alleged Copyright Infringement

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "British Adult Film Actress Deported From Bali", "Children From Mixed Marriages Still Face Citizenship Issues", you may read also "Contoh Surat Kuasa Khusus Gugatan Tata Usaha Negara" and on this occasion we will discuss about 'Manhattan Author Sues OpenAI for Alleged Copyright Infringement'.

ChatGPT has been dragged into court again. Renowned authors John Grisham, George R.R. Martin, and Jodi Picoult are suing the technology behind ChatGPT for copyright infringement. The Manhattan authors are suing OpenAI, the company that provides the generative artificial intelligence (AI) chatbot service, ChatGPT, in US federal court. The prominent authors who are members of the union include John Grisham, best known as the author of legal novels such as The Firm; George R.R. Martini, author of the fantasy series A Song of Ice and Fire, which later became famous as the television series Game of Thrones; and Jodi Picoult, best known as the author of family stories such as My Sister's Keeper. The authors accuse OpenAI of copyright infringement by using their work without permission to train ChatGPT.[1]

ChatGPT uses generative AI technology, a computer model that can create its own content in the form of text, images, videos, and even audio. The ChatGPT service implements a large language model (LLM), a technology that allows computers to process very large amounts of text data in a short time. According to the authors' union, OpenAI copied their "entire work" without permission. OpenAI then incorporated the copyrighted work into ChatGPT's LLM. ChatGPT then used the LLM to generate text to answer users' questions and commands. The lawsuit from the Manhattan authors' union is one of many legal actions against generative AI tools. In July, two authors also sued OpenAI for using their books to train ChatGPT without permission.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "ChatGPT Begal Karya, Digugat Penulis Game of Thrones Dkk", www.cnbcindonesia.com, 21 September 2023, Diakses pada tanggal 22 Desember 2025, Link: https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230921080628-37-474285/chatgpt-begal-karya-digugat-penulis-game-of-thrones-dkk

2. Ibid.

British Adult Film Actress Deported From Bali

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Children From Mixed Marriages Still Face Citizenship Issues", "Contoh Surat Kuasa Khusus Gugatan Tata Usaha Negara", you may read also "Contoh Surat Gugatan Terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara" and on this occasion we will discuss about 'British Adult Film Actress Deported From Bali'.

The Ngurah Rai Immigration Office in Badung Regency, Bali, deported a British porn star with the initials TEB alias Bonnie Blue for violating immigration permits and violating traffic rules. "We have taken firm action," said the Head of the Ngurah Rai Immigration Office, Winarko, in Jimbaran, Badung Regency, Bali, Saturday. The 26-year-old woman was deported to England and flew in the early hours of Saturday at 00.30 WITA via I Gusti Ngurah Rai International Airport, Badung Regency. She was deported along with three other male colleagues, namely LAJ and INL, both from England, and JJT, who is from Australia. They were deported back to their country after undergoing a trial for minor crimes at the Denpasar District Court (PN) on Friday (12/12/2025).[1]

JJT and INL were expelled from Indonesia for violating immigration permits, while TEB and LAJ were charged with multiple counts, violating immigration permits and violating traffic laws. The immigration violations committed were producing commercial content that did not comply with the tourist stay permits they used when they arrived in Bali on November 6, 2025, namely visas on arrival (VoA). For traffic law violations, TEB and LAJ were found guilty of violating Article 303 in conjunction with Article 137 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The Denpasar District Court judge assessed that the use of the blue pickup truck with the words "Gangbus" was not intended to transport people, as he and his three other colleagues did. TEB was then fined IDR 200.000,- for the traffic violation.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Imigrasi di Bali deportasi bintang porno asal Inggris", www.antaranews.com, 13 Desember 2025, Diakses pada tanggal 16 Desember 2025, Link: https://www.antaranews.com/berita/5302786/imigrasi-di-bali-deportasi-bintang-porno-asal-inggris

2. Ibid.

Children From Mixed Marriages Still Face Citizenship Issues

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Contoh Surat Kuasa Khusus Gugatan Tata Usaha Negara", "Contoh Surat Gugatan Terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara", you may read also "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menurut Para Ahli dan Menurut Undang-Undang" and on this occasion we will discuss about 'Children From Mixed Marriages Still Face Citizenship Issues'.

Professor of International Law at the University of Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana, assessed that the Indonesian government has not resolved the issue regarding the citizenship of children born from marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign citizens (WNA). He said this during a discussion event "Critical Review of Law No. 12/2006 in a Legal Perspective" organized by the Indonesian Mixed Marriage Society (PerCa) in Jakarta, Wednesday (11/26/2025). According to Hikmahanto, although the government continues to strive to improve citizenship laws, children from mixed marriages still do not receive maximum benefits from the law. He cited the case of a child born to an Indonesian citizen and a Singaporean citizen and is considered a citizen of that country despite holding an Indonesian passport. As a result, the child is still required to carry out duties as a Singaporean citizen. The Indonesian Embassy (KBRI) in Singapore, he said, has made diplomatic efforts to the local government but has not received a response. "In my opinion, the Indonesian government should be tough in protecting its citizens," said Hikmahanto, who regretted the incident because the child actively declared himself an Indonesian citizen. Hikmahanto believes that the process of changing citizenship to Indonesian is still complicated, resulting in many children of mixed marriages facing difficulties when applying for naturalization.[1]

He said the Citizenship Law amendment must provide a fast, simple, and realistic mechanism for them, and the government needs to ensure procedures are not burdensome, especially for those who have long resided in Indonesia. He emphasized the importance of regulations requiring the government to take active action when a child is recognized as a foreign national, even if the child has lived and identified as an Indonesian citizen. He also stated that firm government action is needed to demonstrate the state's commitment to its citizens. Hikmahanto expressed his hope that the Citizenship Law amendment would strengthen protection and provide legal certainty. Indonesia needs to have citizenship protection standards like other countries, he said. According to PerCa, of its 1,823 members, 556 are stateless and 823 hold dual citizenship.[2]

On October 1, 2025, Andreas Hugo Pareira, Deputy Chairman of Commission XIII of the Indonesian House of Representatives (DPR RI), criticized the government, stating that ordinary citizens born from mixed marriages have difficulty obtaining Indonesian citizen status, while naturalized sports players can obtain it quickly. Responding to this, the Director General of Legal Administration at the Ministry of Law, Widodo, said that children resulting from mixed marriages have dual citizenship rights before choosing citizenship at the age of 18 or after marriage.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Pakar: Anak hasil kawin campur masih hadapi masalah kewarganegaraan", www.antaranews.com., 26 November 2025, Diakses pada tanggal 5 Desember 2025, Link: https://www.antaranews.com/berita/5268449/pakar-anak-hasil-kawin-campur-masih-hadapi-masalah-kewarganegaraan

2. Ibid.

3. Ibid.

Contoh Surat Kuasa Khusus Gugatan Tata Usaha Negara

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Contoh Surat Gugatan Terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara", "Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik Menurut Para Ahli dan Menurut Undang-Undang", silahkan dibaca juga mengenai "Asas-asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Contoh Surat Kuasa Khusus Gugatan Tata Usaha Negara'. Berikut contoh surat kuasa khusus dimaksud:[1]

SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertanda tangan di bawah ini: ----------------------------------------------------------------------------------

Larasati

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk diri sendiri, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Bunga Tulip No. 17, RT/RW: 001/07, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Batuhulu, Jawa Timur. Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga.------------------------------------------------------------------------------

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBERI KUASA.---------------------------------------------------------

Bahwa dengan ini Pemberi Kuasa memberi Kuasa kepada: -----------------------------------------------------

Rahesi Wirawan Atmaja, S.H.

Advokat pada "KANTOR ADVOKAT RAHESI & REKAN" Jl. Jenderal A. Yani, No.: 123 Jawa Timur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENERIMA KUASA.-------------------------------------------------------

------------------------------------------  KHUSUS  ------------------------------------------

Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi Kuasa mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jawa Timur terhadap Lurah Sukatani, beralamat di Jalan Bunga Rampai No. 1, Jawa Timur, selaku Tergugat I dan Camat Batuhulu, beralamat di Jalan H.R. Rasunasaid No. 75, Jawa Timur selaku Tergugat II, sehubungan dengan permasalahan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara No. 05/593.SK/LBT/VIII/2005 tentang Letak Tanah yang masuk Kelurahan Sukatani, Jawa Timur, tanggal 1 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II. ----------------------------------

-----------------------------------Untuk Itu-----------------------------------

Penerima Kuasa berhak dan berkuasa sepenuhnya menghadap di Pengadilan Tata Usaha Negara dan instansi-instansi lain yang terkait; membuat serta menandatangani Surat Gugatan dan Replik; mengajukan bukti-bukti, Kesimpulan, dan surat-surat yang diperlukan; meminta atau memberi keterangan-keterangan; menerima atau menolak keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang diajukan pihak lawan; mengadakan perdamaian; menentukan syarat-syarat perdamaian; menandatangani Akta Perdamaian; Mohon Putusan; Meminta Salinan Putusan; menerima atau membanding Putusan. Tegasnya, Penerima Kuasa berhak dan berkuasa melakukan segala upaya hukum yang berlaku tanpa kecualinya.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Demikian, kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya di atas kertas bermeterai cukup dan diberikan dengan hak substitusi. ------------------------------------------------------------------------------------------------

Jawa Timur, 3 September 2005

Pemberi Kuasa                                                        Penerima Kuasa

Ttd.                                                                          Ttd.

Larasati                                                                  Rahesi Wirawan Atmaja, S.H.

________________

Referensi:

1. "Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Dalam Konteks Undang-Undang PTUN, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019)", Dr. Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Gramata Publishing, Bekasi, 2022, Hal.: 135-136.