Hukumindo.com: Praktik Hukum

Tampilkan postingan dengan label Praktik Hukum. Tampilkan semua postingan

Jumat, 13 November 2026

Hikmah, Keteladanan dan Etika Kenegarawanan Dibalik Mundurnya Wapres

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Dimakzulkan Atau Mengundurkan Diri?", "Paraguay’s President Pena Resigns", silahkan dibaca juga mengenai "Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Hikmah, Keteladanan dan Etika Kenegarawanan Dibalik Mundurnya Wapres'.

Ada kalanya sebuah peristiwa politik justru memberikan pelajaran yang jauh lebih besar daripada peristiwa itu sendiri. Ada kalanya sebuah keputusan yang mengguncang ruang kekuasaan justru membuka ruang perenungan tentang sesuatu yang lebih mendasar: untuk apa sesungguhnya kekuasaan diberikan?

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026 merupakan salah satu peristiwa ketatanegaraan yang patut direnungkan secara serius. Bukan semata-mata karena jabatan Wakil Presiden merupakan salah satu posisi tertinggi dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, melainkan karena peristiwa tersebut membawa kita kembali kepada pertanyaan mendasar mengenai hubungan antara kekuasaan, konstitusi, tanggung jawab, dan etika kehidupan berbangsa. Dalam surat pengunduran dirinya, Gibran menyatakan berhenti atas permintaan sendiri demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Surat tersebut telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Terlepas dari berbagai dinamika politik yang mengiringinya, ada satu hal yang menarik untuk diperhatikan: jabatan publik bukanlah sesuatu yang harus dipertahankan dengan segala cara. Dalam negara demokrasi konstitusional, kekuasaan bukanlah milik pribadi, melainkan mandat yang dibatasi oleh hukum dan dibebani tanggung jawab moral kepada rakyat. Di sinilah kita perlu mengambil hikmah dari peristiwa tersebut.

Hikmah: Kekuasaan Bukan Tujuan, Melainkan Amanah

Dalam perspektif hukum tata negara, pengunduran diri seorang Wakil Presiden merupakan peristiwa konstitusional yang memiliki konsekuensi hukum dan politik. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 secara tegas menentukan: "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa konstitusi Indonesia tidak membiarkan kekosongan jabatan Wakil Presiden menjadi ruang ketidakpastian pemerintahan. Konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk memastikan kesinambungan penyelenggaraan negara. Namun, jika kita melihat lebih jauh, konstitusi tidak hanya mengatur bagaimana seseorang memperoleh dan melepaskan jabatan. Konstitusi juga mengandung filosofi tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan.

Kekuasaan dalam negara hukum tidak boleh ditempatkan di atas kepentingan negara. Sebaliknya, kekuasaan harus tunduk pada kepentingan negara, konstitusi, dan rakyat. Karena itu, pengunduran diri dari jabatan publik tidak selayaknya selalu dipandang sebagai kekalahan politik. Dalam keadaan tertentu, keputusan untuk meninggalkan jabatan justru dapat menjadi bentuk tanggung jawab terhadap institusi yang lebih besar daripada kepentingan pribadi.

Ada perbedaan mendasar antara seseorang yang ingin mempertahankan kekuasaan karena merasa berhak memilikinya dan seseorang yang memahami bahwa kekuasaan hanyalah titipan yang sewaktu-waktu harus dipertanggungjawabkan. Hikmah pertama dari peristiwa ini adalah bahwa kehormatan jabatan tidak terletak pada lamanya seseorang menduduki kursi kekuasaan, melainkan pada kesadarannya bahwa jabatan tersebut memiliki batas, kewajiban, dan pertanggungjawaban.

Mengingat M. Hatta: Ketika Wakil Presiden Pertama Memilih Meletakkan Jabatan

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sebenarnya pernah mencatat peristiwa serupa. Pada 1 Desember 1956, Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Peristiwa tersebut bukan sekadar pergantian personal dalam struktur pemerintahan. Pengunduran diri Hatta menandai berakhirnya sebuah babak penting dalam sejarah politik Indonesia, yakni berakhirnya pasangan kepemimpinan Soekarno-Hatta yang selama ini dikenal sebagai Dwi Tunggal. Namun, mengapa seorang tokoh proklamator, pendiri republik, dan Wakil Presiden pertama bersedia meninggalkan jabatan yang secara historis begitu melekat pada dirinya?

Jawabannya tidak sederhana. Pengunduran diri Hatta berkaitan erat dengan perbedaan pandangan politik dan ketatanegaraan dengan Presiden Soekarno. Hatta memiliki keyakinan kuat terhadap demokrasi parlementer dan demokrasi konstitusional, sedangkan Soekarno semakin mengembangkan gagasan Demokrasi Terpimpin. Perbedaan tersebut bukan sekadar persoalan hubungan personal antara dua tokoh bangsa. Di dalamnya terdapat perbedaan pandangan mengenai arah penyelenggaraan negara, pembatasan kekuasaan, dan masa depan demokrasi Indonesia.

Bahkan, Hatta telah menyampaikan niat pengunduran dirinya melalui surat kepada DPR pada Juli 1956. Setelah kembali menegaskan keputusannya pada November 1956, pengunduran dirinya berlaku efektif sejak 1 Desember 1956. Keputusan tersebut kemudian memperoleh dasar administratif melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden, yang berlaku sejak 1 Desember 1956.

Ada satu pelajaran penting dari sejarah tersebut. Hatta tidak menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai sesuatu yang harus dipertahankan sekalipun terdapat perbedaan mendasar dalam pandangan ketatanegaraan dengan Presiden. Ia memilih meninggalkan jabatan ketika merasa bahwa keberadaannya dalam struktur kekuasaan tidak lagi mencerminkan keselarasan prinsip yang diyakininya.

Tentu, kita tidak boleh menyamakan begitu saja konteks pengunduran diri Hatta pada 1956 dengan pengunduran diri Gibran pada 2026. Keduanya berlangsung dalam situasi politik, sistem pemerintahan, dan konteks konstitusional yang berbeda. Hatta berada dalam konfigurasi sistem parlementer berdasarkan UUDS 1950, sedangkan Gibran berada dalam sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan. Akan tetapi, keduanya memperlihatkan satu kesamaan historis yang menarik: jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia pernah ditinggalkan oleh pemangkunya atas keputusan untuk mengakhiri pengabdian dalam jabatan tersebut.

Sejarah Hatta mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak kehilangan seluruh kehormatannya hanya karena ia tidak lagi berada di dalam pemerintahan. Justru, terkadang, keberanian untuk meninggalkan kekuasaan menjadi ujian yang lebih berat daripada keberanian untuk mempertahankannya.

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001: Ketika Etika Lebih Tinggi daripada Sekadar Kepatuhan Formal

Di sinilah peristiwa pengunduran diri Gibran menemukan relevansinya dengan Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Ketetapan ini ditetapkan pada 9 November 2001, dalam suasana reformasi ketika bangsa Indonesia sedang berusaha membangun kembali fondasi kehidupan bernegara setelah mengalami krisis multidimensional. Salah satu persoalan mendasar yang hendak dijawab melalui ketetapan tersebut adalah kemerosotan etika dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan pemerintahan.

TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tidak sekadar berbicara mengenai kepatuhan terhadap hukum. Ketetapan tersebut menghendaki agar penyelenggaraan negara juga didasarkan pada nilai moral, kejujuran, tanggung jawab, keteladanan, dan kepentingan bangsa. Ada satu rumusan dalam pokok-pokok Etika Politik dan Pemerintahan yang sangat relevan untuk direnungkan: "Etika politik dan pemerintahan mengandung misi kepada setiap pejabat dan elit politik untuk bersikap jujur, siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat."

Rumusan ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Menjadi pejabat publik bukan hanya persoalan memenuhi persyaratan administratif ketika seseorang dilantik. Lebih dari itu, terdapat tanggung jawab moral yang terus melekat sepanjang seseorang menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, seorang pejabat publik tidak cukup hanya bertanya: Apakah tindakan saya masih dapat dibenarkan secara formal menurut hukum? Ia juga harus berani bertanya: Apakah tindakan saya masih dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada rakyat? Apakah keberadaan saya dalam jabatan publik masih memberikan manfaat bagi bangsa? Apakah saya masih menjaga kehormatan institusi yang saya wakili?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa negara hukum membutuhkan lebih dari sekadar kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Negara hukum juga membutuhkan pejabat yang memiliki kesadaran etik. Namun, perlu ditegaskan bahwa TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 merupakan pedoman etika kehidupan berbangsa, bukan norma yang secara otomatis memerintahkan seorang Wakil Presiden untuk mengundurkan diri dalam setiap kontroversi politik. Persoalan pemberhentian dan pengisian jabatan tetap harus diselesaikan berdasarkan ketentuan konstitusi. Di sinilah kita menemukan hubungan antara hukum dan etika.

Hukum menentukan batas kewenangan dan prosedur. Etika mengingatkan bagaimana kewenangan tersebut seharusnya digunakan. Hukum dapat menjawab apakah seseorang berwenang menduduki jabatan. Namun, etika membantu menjawab apakah seseorang pantas mempertahankan jabatan tersebut ketika berhadapan dengan persoalan tanggung jawab publik. Keduanya tidak boleh dipertentangkan. Sebab, kekuasaan yang hanya berpegang pada legalitas tanpa etika berpotensi kehilangan kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, etika tanpa penghormatan terhadap konstitusi dapat berubah menjadi penilaian subjektif yang justru mengganggu kepastian hukum. Oleh karena itu, hikmah penting dari peristiwa ini adalah perlunya membangun tradisi politik yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga beretika.

Pengunduran Diri Adalah Ujian Kedewasaan Konstitusi

Ada kekhawatiran bahwa pengunduran diri seorang Wakil Presiden dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan pemerintahan. Kekhawatiran tersebut dapat dipahami. Bagaimanapun, Wakil Presiden merupakan bagian penting dari struktur kekuasaan eksekutif. Namun, justru dalam keadaan seperti inilah kedewasaan konstitusi suatu negara diuji.

Konstitusi tidak boleh hanya terlihat kuat ketika seluruh pemegang kekuasaan berada dalam keadaan harmonis. Konstitusi harus mampu bekerja ketika terjadi perbedaan pendapat, konflik kepentingan, bahkan ketika salah satu pemegang jabatan tertinggi negara memutuskan untuk mengundurkan diri. Kita harus belajar bahwa institusi negara tidak boleh bergantung sepenuhnya pada figur tertentu. Presiden bukan negara. Wakil Presiden bukan negara. DPR bukan negara. MPR juga bukan negara. Semua lembaga tersebut merupakan bagian dari organisasi kekuasaan negara yang keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawabnya ditentukan oleh konstitusi. Karena itu, mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 harus dijalankan secara transparan, demokratis, dan bertanggung jawab.

MPR harus menjalankan kewenangannya sesuai konstitusi. Presiden harus mengajukan calon sebagaimana dipersyaratkan. Seluruh proses harus diarahkan pada kepentingan bangsa, bukan menjadi arena pembagian kekuasaan politik. Inilah kesempatan untuk membuktikan bahwa Indonesia telah bergerak dari demokrasi yang berorientasi pada figur menuju demokrasi yang berorientasi pada institusi. Sebab, kualitas sebuah negara demokrasi tidak diukur dari seberapa kuat seorang pemimpin mempertahankan kekuasaannya, tetapi dari seberapa kuat institusi negara tetap bekerja ketika seorang pemimpin meninggalkan kekuasaannya.

Hikmah Terbesar

Peristiwa pengunduran diri Gibran seharusnya tidak berhenti menjadi bahan perdebatan politik mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kita perlu mengubah sudut pandang. Pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa yang paling diuntungkan dari pengunduran diri tersebut, melainkan pelajaran apa yang dapat diperoleh bangsa Indonesia dari sebuah peristiwa ketatanegaraan.

Sejarah Mohammad Hatta memberikan pelajaran bahwa jabatan bukanlah ukuran tunggal pengabdian. TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 mengingatkan bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan etika. Sementara itu, UUD 1945 memastikan bahwa setiap perubahan dalam struktur kekuasaan harus berlangsung melalui mekanisme konstitusional.

Ketiganya memberikan pesan yang saling melengkapi. Dari Hatta kita belajar tentang keteguhan prinsip. Dari TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 kita belajar tentang tanggung jawab moral. Dari UUD 1945 kita belajar tentang supremasi konstitusi. Jika ketiga hal tersebut dapat berjalan beriringan, pengunduran diri seorang pejabat publik tidak harus dipandang sebagai krisis. Ia justru dapat menjadi momentum pembelajaran demokrasi dan pendewasaan kehidupan ketatanegaraan.

Pada akhirnya, Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin menduduki jabatan. Yang masih menjadi pekerjaan besar kita adalah membangun tradisi kenegarawanan: tradisi ketika seseorang memahami bahwa kekuasaan bukanlah hak untuk dilayani, melainkan kewajiban untuk melayani. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak negarawan, bukan sekadar pemegang jabatan

Penutup: Kursi Boleh Kosong, Tetapi Kehormatan Negara Tidak Boleh Ikut Di Dalamnya

Mohammad Hatta pernah meninggalkan kursi Wakil Presiden. Enam puluh sembilan tahun kemudian, sejarah kembali mencatat pengunduran diri seorang Wakil Presiden Indonesia. Keduanya tentu tidak dapat disamakan. Namun, sejarah memberikan kesempatan kepada generasi berikutnya untuk mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Kita mungkin dapat mengganti seorang Wakil Presiden melalui mekanisme konstitusi. Kita mungkin dapat mengisi kekosongan jabatan dalam waktu enam puluh hari sebagaimana diperintahkan UUD 1945. Kita bahkan dapat melahirkan pemimpin baru melalui proses politik dan demokrasi.

Namun, ada satu hal yang tidak dapat diisi hanya dengan mekanisme pemilihan dan pelantikan: kekosongan integritas dalam penyelenggaraan negara. Sebab, pada akhirnya, sebuah negara tidak menjadi besar karena orang-orang hebat yang berhasil menduduki kursi kekuasaan, tetapi karena orang-orang yang duduk di kursi kekuasaan memahami kapan harus mempertahankannya, kapan harus mempertanggungjawabkannya, dan kapan harus berani meninggalkannya.

Dan mungkin, inilah hikmah paling besar dari peristiwa ini: Sejarah tidak selalu mengingat seorang pemimpin karena berapa lama ia duduk di kursi kekuasaan. Terkadang, sejarah justru mengingatnya karena keberaniannya untuk berdiri, melangkah pergi, dan membuktikan bahwa dirinya tidak lebih besar daripada negara yang pernah dipercayakan kepadanya.

________________

Artikel ini bermanfaat?

Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

❤️ Dukung Hukumindo

________________

Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

3. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pemberhentian dengan Hormat Dr. Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden.

4. Rose, Mavis. (1991). Indonesia Merdeka: Biografi Politik Mohammad Hatta. Terjemahan Hermawan Sulistiyo. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

5. Simanjuntak, P.N.H. (2003). Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan.

6. "Mundurnya Wapres Mohammad Hatta: Pelajaran Berharga Kepemimpinan Indonesia", Arsip Nasional Republik Indonesia.

7. "MPR RI Terima Surat Pengunduran Diri Gibran Rakabuming Raka dari Jabatan Wakil Presiden", 12 November 2026, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

8. "Presiden Prabowo Menerima Surat Pernyataan Berhenti Wapres Gibran", 12 November 2026, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Selasa, 10 November 2026

Property Tycoon Rene Benko Sentenced Two Years In Prison

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Paraguay’s President Pena Resigns", "Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia", you may read also "Rekonstruksi Sistem PEMILU Indonesia Pasca Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024" and on this occasion we will discuss about 'Property Tycoon Rene Benko Sentenced Two Years In Prison'.

An Austrian court convicted fallen property tycoon Rene Benko on Thursday of aggravated fraud and ‌sentenced him to a further two years in prison, just three weeks after he was released to house arrest to serve out a previous conviction. The trial in Benko's home city of Innsbruck was the third case brought against the 49-year-old since his arrest in January last year. All are linked to an ongoing investigation into possible crimes connected to the collapse of the Signa ⁠property group he founded.[1]

Benko was acquitted on Thursday of insolvency-related fraud, the offence he was found guilty of in the previous trials. Neither the defence nor prosecution said whether they would appeal his conviction. They have three working days to decide. Benko's lawyer Norbert Wess said as long as there was the possibility to appeal, Benko would remain under house arrest with an ankle monitor, and what happened after that was unclear. At its peak, Signa owned or held stakes in luxury properties including five-star hotels in Venice and Vienna and New York's Chrysler Building, as well as high-end department store chains such ‌as ⁠Britain's Selfridges and Switzerland's Globus. Benko became a self-made billionaire.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Austrian court convicts fallen property tycoon Benko of aggravated fraud", www.reuters.com, Francois Murphy, November 5, 2026, Link: https://www.reuters.com/business/finance/austrian-court-convicts-fallen-property-tycoon-benko-aggravated-fraud-2026-11-05/

2. Ibid.

Jumat, 06 November 2026

Paraguay’s President Pena Resigns

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia", "Rekonstruksi Sistem PEMILU Indonesia Pasca Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024", you may read also "Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Presiden dan Akuntabilitas Konstitusional" and on this occasion we will discuss about 'Paraguay’s President Pena Resigns'.

Paraguayan President Santiago ⁠Pena resigned ⁠on Thursday as calls ⁠for his removal swelled following the collapse of digital lender Ueno that left millions of customers unable to access their accounts. “I do so with the stability of our country, ‌social peace, and the need to preserve our democratic institutions in mind,” he said in a video recorded address on Thursday.[1]

Earlier on ‌Thursday, Pena lost backing from members of his own conservative party. Vice-President Pedro Alliana is set to take ‌office as his replacement. Lawmakers had accused Pena of conflicts of ⁠interest, misuse of ⁠pension funds and institutional cover-ups linked to the collapse of Ueno, which had grown ‌quickly from a niche fintech player into a mid-tier bank administering close to US$ 850 million in public funds.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Paraguay’s President Pena resigns under mounting pressure from bank collapse", www.scmp.com, November 6, 2026, Link: https://www.scmp.com/news/world/americas/article/3373458/paraguays-president-pena-resigns-under-mounting-pressure-bank-collapse

2. Ibid.

Selasa, 03 November 2026

Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Rekonstruksi Sistem PEMILU Indonesia Pasca Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024", "Reshuffle Kabinet: Hak Prerogatif Presiden dan Akuntabilitas Konstitusional", silahkan dibaca juga mengenai "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia'.

Pendahuluan

Dalam negara demokrasi yang berdasarkan hukum, kekuasaan tidak cukup hanya diperoleh dan dijalankan secara faktual. Kekuasaan harus memiliki dasar legalitas dan legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, seseorang yang berhasil menduduki jabatan publik belum tentu terbebas dari pertanyaan mengenai bagaimana kekuasaan tersebut diperoleh.

Sejarah ketatanegaraan Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi bukan sesuatu yang baru. Pada 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengubah tatanan konstitusional. Pada 1966, Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) menjadi instrumen penting dalam peralihan kekuasaan kepada Soeharto. Kini, demokrasi Indonesia kembali dihadapkan pada kontroversi persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dikenal sebagai Ijazahgate.

Ketiga peristiwa tersebut memiliki konteks sejarah dan persoalan hukum yang berbeda. Namun, semuanya membawa kita pada pertanyaan mendasar: apakah kekuasaan memperoleh legitimasi karena tunduk kepada hukum, atau justru hukum sering kali digunakan untuk membenarkan kekuasaan yang telah terbentuk? Pertanyaan ini penting karena negara hukum tidak boleh menjadikan kekuasaan sebagai ukuran kebenaran. Sebaliknya, kekuasaan harus selalu dapat diuji berdasarkan konstitusi dan prinsip-prinsip hukum.

Soekarno dan Dekrit 5 Juli 1959: Konstitusi di Persimpangan Kekuasaan

Pada akhir 1950-an, Indonesia mengalami kebuntuan politik dalam proses penyusunan konstitusi baru. Konstituante yang dibentuk melalui Pemilu 1955 tidak berhasil mencapai kesepakatan, terutama mengenai dasar negara. Situasi tersebut mendorong Presiden Soekarno untuk mengambil langkah politik yang menentukan arah ketatanegaraan Indonesia.

Pada 5 Juli 1959, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang membubarkan Konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, serta membentuk MPRS dan DPAS. Secara politik, dekrit tersebut dianggap sebagai jalan keluar dari kebuntuan konstitusional. Namun, secara hukum, muncul persoalan mendasar: dari mana presiden memperoleh kewenangan untuk membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali konstitusi melalui keputusan sepihak?

UUDS 1950 telah mengatur mekanisme pembentukan konstitusi baru melalui Konstituante. Karena itu, tindakan presiden tersebut menimbulkan perdebatan mengenai dasar konstitusionalnya. Sebagian pemikiran hukum mencoba membenarkannya melalui doktrin staatsnoodrecht atau hukum tata negara darurat. Namun, keadaan darurat tidak boleh menjadi alasan tanpa batas untuk memperluas kewenangan penguasa. Jika seorang presiden dapat menentukan sendiri kapan konstitusi tidak lagi mengikatnya, maka prinsip supremasi konstitusi justru kehilangan makna.

Dekrit 5 Juli 1959 akhirnya diterima dalam praktik ketatanegaraan dan menjadi titik awal Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi, keberhasilan politik tersebut tidak menghapus perdebatan mengenai legitimasi konstitusional tindakan yang melahirkannya. Peristiwa ini memberikan pelajaran bahwa keputusan penguasa yang berhasil mengubah sejarah belum tentu terbebas dari pertanyaan hukum.

Soeharto dan Supersemar: Ketika Selembar Surat Mengubah Arah Kekuasaan

Jika Dekrit 1959 memperlihatkan bagaimana sebuah keputusan presiden mengubah tatanan konstitusional, Supersemar 1966 memperlihatkan bagaimana sebuah surat perintah menjadi instrumen penting dalam peralihan kekuasaan nasional. Pada 11 Maret 1966, Presiden Soekarno menandatangani Surat Perintah Sebelas Maret yang memberikan kewenangan kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban.

Dalam perkembangannya, Supersemar digunakan Soeharto untuk mengambil berbagai tindakan politik dan keamanan, termasuk pembubaran PKI. Peristiwa tersebut kemudian menjadi bagian penting dari proses berakhirnya kekuasaan Soekarno dan lahirnya Orde Baru. Persoalannya, apakah kewenangan untuk memulihkan keamanan dapat ditafsirkan sebagai legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan pemerintahan?

Pertanyaan tersebut semakin menarik karena naskah asli Supersemar hingga kini belum ditemukan. Arsip Nasional Republik Indonesia menyimpan beberapa versi dokumen, tetapi keberadaan naskah autentiknya belum berhasil dipastikan. Tidak ditemukannya naskah asli tentu tidak otomatis membuktikan bahwa Supersemar tidak pernah ada. Namun, ketiadaan dokumen autentik menimbulkan persoalan serius mengenai kepastian sejarah dan ruang lingkup kewenangan yang sebenarnya diberikan.

Peralihan kekuasaan kepada Soeharto juga tidak berlangsung hanya melalui Supersemar. Proses tersebut memperoleh penguatan melalui sejumlah ketetapan MPRS, hingga akhirnya Soeharto diangkat menjadi presiden pada 1968. Dengan demikian, Supersemar bukan sekadar persoalan selembar surat. Ia merupakan contoh bagaimana sebuah instrumen administratif dapat memiliki konsekuensi politik dan ketatanegaraan yang sangat besar.

Pelajaran pentingnya adalah bahwa dokumen negara bukan sekadar arsip birokrasi. Ketika sebuah dokumen menjadi bagian dari dasar peralihan kekuasaan, autentisitas dan pertanggungjawabannya merupakan kepentingan publik.

Ijazahgate Gibran: Menguji Legitimasi Jabatan dalam Demokrasi Kontemporer

Enam dekade setelah Supersemar, Indonesia kembali menghadapi perdebatan mengenai legitimasi jabatan publik. Kali ini, persoalan muncul melalui kontroversi dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Persoalan tersebut berkaitan dengan persyaratan pendidikan calon presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu berpendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Kontroversi berkembang mengenai dokumen pendidikan Gibran di luar negeri dan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dengan Nomor: 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

Perkembangan hukum terbaru semakin menarik. Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat. Namun, permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. MK juga tidak membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 terkait keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan tersebut. Perkembangan ini membuka kembali perdebatan mengenai keabsahan dokumen administratif yang digunakan dalam proses pencalonan.

Namun, perlu dibedakan bahwa pembatalan surat keterangan penyetaraan tidak dengan sendirinya merupakan putusan yang membatalkan jabatan wakil presiden. Persoalan keabsahan dokumen administratif dan konsekuensi hukum terhadap status jabatan merupakan dua persoalan yang harus dianalisis melalui kewenangan dan mekanisme hukum masing-masing. Di sinilah prinsip negara hukum diuji. Kemenangan dalam pemilihan umum memang memberikan legitimasi demokratis, tetapi tidak boleh dimaknai sebagai kekebalan dari pemeriksaan hukum. Sebaliknya, setiap pejabat publik tetap berkewajiban memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang.

Demokrasi bukan hanya tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak, melainkan juga tentang bagaimana memastikan bahwa proses memperoleh kekuasaan berlangsung sesuai dengan hukum.

Penutup: Ketika Kekuasaan Menjadi Hakim bagi Dirinya Sendiri

Dari Soekarno hingga Soeharto, kemudian sampai pada kontroversi Gibran, sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa persoalan legitimasi kekuasaan selalu hadir dalam bentuk yang berbeda. Dekrit, surat perintah, dan dokumen pendidikan mungkin tampak sebagai tiga persoalan yang tidak berhubungan. Namun, ketiganya mempertemukan kita dengan satu pertanyaan mendasar: siapa yang berhak menentukan keabsahan kekuasaan?

Dalam negara hukum, jawabannya seharusnya bukan penguasa itu sendiri, melainkan konstitusi dan mekanisme hukum yang independen. Sebab, kekuasaan yang tidak dapat diuji pada akhirnya akan cenderung menganggap dirinya selalu benar. Persoalan terbesar demokrasi bukan semata-mata ketika seseorang memperoleh kekuasaan melalui proses yang diperdebatkan. Persoalan yang jauh lebih berbahaya adalah ketika sistem ketatanegaraan kehilangan kemampuan untuk mengoreksi kekuasaan tersebut.

Kita sering membicarakan pentingnya rakyat memilih pemimpin yang baik. Namun, kita terkadang lupa bahwa negara demokrasi juga harus memiliki sistem yang mampu membatasi pemimpin yang telah dipilih rakyat. Sebab, mandat elektoral bukanlah cek kosong, dan kemenangan politik bukanlah penghapus tanggung jawab konstitusional. Pada akhirnya, ukuran kematangan negara hukum bukanlah seberapa besar kekuasaan seorang presiden, melainkan seberapa kuat hukum membatasi kekuasaannya. Bukan seberapa patuh rakyat kepada penguasa, melainkan seberapa patuh penguasa kepada konstitusi. Sebab, tragedi terbesar sebuah negara bukanlah ketika penguasa melanggar hukum, melainkan ketika hukum kehilangan keberanian untuk mengoreksi penguasa.

Dan di sinilah paradoks kekuasaan menemukan bentuknya yang paling berbahaya: ketika seseorang tidak hanya berhasil menguasai negara, tetapi juga berhasil membuat negara kehilangan kemampuan untuk mempertanyakan bagaimana ia memperoleh kekuasaan tersebut. Kekuasaan boleh menciptakan sejarah, tetapi tidak boleh menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Sebab, dalam negara hukum, bahkan orang yang berada di puncak kekuasaan tetap harus berada posisinya di bawah konstitusi.

________________

Artikel ini bermanfaat?

Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

❤️ Dukung Hukumindo

________________

Referensi:

1. Crouch, Harold. (1978). The Army and Politics in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

2. Feith, Herbert. (1962). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia. Ithaca: Cornell University Press.

3. Kelsen, Hans. (1961). General Theory of Law and State. New York: Russell & Russell.

4. Nasution, Adnan Buyung. (2010). Demokrasi Konstitusional: Pikiran dan Gagasan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

5. Weber, Max. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley: University of California Press.

6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.

8. Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1959 tentang Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945.

9. Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966 tentang Surat Perintah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS.

10. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno.

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

12. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.

14. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 742 K/TUN/2026.

15. "Hari Ini, MA Jelaskan Putusan soal Suket Penyetaraan Ijazah Gibran", ANTARA 2 November 2026, Link: https://www.antaranews.com/berita/5825491/hari-ini-ma-jelaskan-putusan-soal-suket-penyetaraan-ijazah-gibran

Senin, 26 Oktober 2026

Nobel Peace Prize Winner Navi Pillay Reflects on Her Law Career

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Trump Calls Off Livestream of Death Penalty Execution", "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution", you may read also "Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026" and on this occasion we will discuss about 'Nobel Peace Prize Winner Navi Pillay Reflects on Her Law Career'.

Dr. Pillay was born on September 23, 1941, in southern Durban, a coastal city in eastern South Africa. Apartheid was formally codified as government policy seven years later, but Black people had been subject to racial segregation for much longer. The community Dr. Pillay and her six siblings grew up in was designated for people of Indian descent and was constantly under the threat of being declared a white area, which would have meant forced removal.[1]

She said every Christmas her father, who was a bus driver, would drive the family "along the esplanade so we could see the Christmas trees from afar". "There's no way you could stop and walk along that street," she said. "You can't go to the beaches, they were all designated for whites only. You couldn't go to the park or use the swings". Dr. Pillay also recalled a time when she was nine or 10 years old and wrote an essay at school about justice. "I wrote of two similar cases where the white man got off, but they sentenced the black man to life imprisonment," she said. "I don't know where I got that [from] …" nobody discussed [apartheid] in class. "We had no newspapers at home. We had no radio, obviously no television. So it must have been from the very atmosphere of awareness."[2]

Dr. Pillay describe in brief her early days in law. Like her schooling, Dr. Pillay was only allowed to attend non-white sections of university. She said her law classes were held in a "potato warehouse". "I was with students who were all involved in some way or another with protest activities and marches on the streets," she said. "I didn't actually join them, but that's that atmosphere of vibrant awareness of what apartheid is doing to us. "There was one protest outside our university and the police actually shot at the students." In 1965, she graduated from the University of Natal with a Bachelor of Laws, before going on to other study, including at Harvard. Two years after graduating, she opened her own law practice in Natal, becoming the first woman in the province to do so.[3] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Nobel Peace Prize laureate Navi Pillay reflects on trailblazing law career forged under apartheid", www.abc.net.au, Sally Sara and Annabel Bowles, 15 Oktober 2026, Diakses pada tanggal 24 Oktober 2026, Link: https://www.abc.net.au/news/2026-10-15/nobel-peace-prize-winner-navi-pillay-interview/107255774

2. Ibid.

3. Ibid.

Selasa, 20 Oktober 2026

Trump Calls Off Livestream of Death Penalty Execution

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution", "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision", you may read also "Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House" and on this occasion we will discuss about 'Trump Calls Off Livestream of Death Penalty Execution'.

Trump had previously said he approved of showing the death of the Fort Hood attacker, while Vice-President JD Vance cast doubt on whether it would happen and said he would not watch it. Trump's decision to cancel the livestream came after widespread criticism in the US and globally. On Thursday, he said that "many very good and well meaning people would rather not watch him die". "I think streaming the execution for all to see might have been a strong deterrent for the World to witness how America deals with Terrorists and SCUM like Hasan," Trump said.[1]

"He will die, as scheduled, by firing squad, but this event will not be streamed," the president added in the post on Truth Social. Hasan fatally shot 13 unarmed US military personnel and injured 32 others at a military base in Texas in 2009. His execution by firing squad will be the first military execution in more than 60 years. Trump said the families of the victims can still view the execution in person if they wish.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Trump calls off livestream of Fort Hood attacker's execution by firing squad", www.bbc.com, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2026, Link: https://www.bbc.com/news/articles/crx23qlnj27qo

2. Ibid.

Kamis, 15 Oktober 2026

Hackers Attack French Supermarket Fridges

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "U.S. to Livestream Death Penalty Execution", "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution", you may read also "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision" and on this occasion we will discuss about 'Hackers Attack French Supermarket Fridges'.

Hundreds of French supermarkets have been hit by a cyber attack that caused their fridges and freezers to heat up, spoiling fresh and frozen food estimated to be worth millions of euros. Hackers gained control of the software that regulates the temperatures of the refrigeration units, forcing some to warm to 50C (120F) overnight, according to one supermarket chain affected. The chief executive of Coopérative U said several of its supermarkets had been hit by the "extremely serious and unprecedented" attack.[1]

More than 100 of the chain's supermarkets were targeted, while 180 stores from Intermarché and its Netto brand were affected, with a spokesman saying that another 100 shops were urgently disconnected from the internet to prevent the same thing happening to them. Other major food retailers including Carrefour, Monoprix and E.Leclerc were also hit by the attack, which targeted software provided by Danish engineering firm Danfoss. The software allows retailers to manage their cold units remotely.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Fridges in French supermarkets hit by cyber attack", www.bbc.com, Ian Aikmanand & Hugh Schofield, Diakses pada tanggal 15 Oktober 2026, Link: https://www.bbc.com/news/articles/crq5nzxv9q4yo

2. Ibid.

Senin, 12 Oktober 2026

U.S. to Livestream Death Penalty Execution

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution", "Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026", you may read also "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision" and on this occasion we will discuss about 'U.S. to Livestream Death Penalty Execution'.

The US will livestream the Army's upcoming firing squad execution of a gunman who killed 13 people at the Fort Hood military base in 2009, the Pentagon said, in what would be an unprecedented ‌broadcast of a US execution. Nidal Hasan, a former Army psychiatrist, is set to become the first person to be executed by firing squad by the US military since 1945. The execution is scheduled for December 3 at the same sprawling Texas base where Hasan opened fire with a laser-sighted handgun in a medical facility. It comes amid heightened debate in the US over the death penalty following the botched lethal injection of a Tennessee woman last week. "It will be livestreamed. Details will follow," a Pentagon official told Reuters, speaking on the condition of anonymity.[1]

Defense Secretary Pete Hegseth, who championed the push to execute Hasan by firing squad, confirmed plans to livestream the execution in an X post. Media have sought to televise US executions in the past but have been blocked by the courts. No other country is known to televise or livestream a legal execution, ⁠experts said. Public executions have become exceedingly rare worldwide. Among countries known to conduct them in recent years are Iran and Taliban-run Afghanistan. Extrajudicial lynchings in the United States, often by white mobs targeting Black Americans, were public spectacles well into the 20th century. The last legally sanctioned public execution in the United States was conducted in 1936, death penalty experts said. Thousands watched that 1936 hanging, opens new tab of a young Black man who had been convicted of raping a white woman.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "US to livestream Army firing squad execution of Fort Hood shooter, Pentagon says" www.reuters.com, Phil Stewart, October 9, 2026 Link Access: https://www.reuters.com/world/us-livestream-army-execution-fort-hood-shooter-pentagon-official-says-2026-10-08/

2. Ibid.

Jumat, 09 Oktober 2026

The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Implikasi Konstitusional Putusan MK No.: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026", "Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision", you may read also "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara" and on this occasion we will discuss about 'The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution'.

Convicted killer Christa Pike is awake and alert after surviving a failed execution attempt — and now, one of her doctors has revealed what she's told them so far. An anesthesiologist advising her team, Dr. Joel Zivot, told the BBC on Tuesday, October 6, that she has been taken off a ventilator and is able to communicate in a "basic way".[1]

Her lawyers said in a separate statement to the AP that she is "conscious, speaking, and continues to receive critical medical care". Per Zivot, the 50-year-old murderer "has some memories of being in the hospital but no memory, I believe, of the execution attempt." He also said she was able to recall her own name, but couldn't correctly guess the current date, believing it was still September.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Christa Pike Has ‘No Memory’ of Botched Execution, Believed It Was Still September When She Awoke", www.yahoo.com, Brian Particelli, 7 Oktober 2026, Diakses pada tanggal 9 Oktober 2026, Link: https://www.yahoo.com/news/us/articles/christa-pike-no-memory-botched-150739942.html

2. Ibid.

Selasa, 06 Oktober 2026

Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision

(Getty Immages)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", "Pembentukan BPGMN Dalam Perspektif Hukum Tata Negara", you may read also "Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House" and on this occasion we will discuss about 'Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision'.

Mary Jane Veloso, a death-row inmate in a drug case arrested in Indonesia, has regained her freedom after receiving clemency from Philippine President Ferdinand Marcos Jr., Yusril Ihza Mahendra, the Coordinating Minister for Law, Human Rights, Immigration, and Correctional Affairs of Indonesia, stated that his country pay respects the decision to grant clemency made by the Philippine President. According to Yusril, the Indonesian government is aware of the decision and has been following the developments, which have been widely reported by the mass media.[1]

"The Government of the Republic of Indonesia is aware of this matter, and it has also been widely reported by the mass media. In accordance with the agreement with the Government of the Philippines, we have fully transferred the responsibility for the supervision of prisoner Mary Jane to President Marcos. The Government of the Republic of Indonesia respects whatever decision is made by the Government of the Philippines," said Yusril in a written statement on Saturday (September 26, 2026). And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Yusril Sebut Indonesia Hormati Pembebasan Mary Jane di Filipina", www.cnnindonesia.com, 26 September 2026, Diakses pada tanggal 5 Oktober 2026, Link: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260926164722-12-1408550/yusril-sebut-indonesia-hormati-pembebasan-mary-jane-di-filipina

2. Ibid.

Senin, 28 September 2026

Indra Kenz Released on Parole

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House", you may read also "Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal" and on this occasion we will discuss about 'Indra Kenz Released on Parole'.

Indra Kenz has been released after being granted parole. The former Binomo affiliate expressed regret for his actions and apologized to those affected by them. He had previously been sentenced to 10 years in prison for disseminating false and misleading information that caused consumer losses, as well as for money laundering offenses linked to Binomo. He was also ordered to pay a fine of IDR 5 billion.[1]

Indra Kenz also expressed his gratitude for having the opportunity to restart his life. He said he wanted to be with his family again and reciprocate the support they had shown him. "Thank God, I still have a second chance to come home and start over. More than anything, I want to be there for my family, return the love and support they’ve given me, and become someone they can be proud of again," he added.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Bebas Bersyarat, Indra Kenz: Aku Benar-benar Menyesal", www.beritasatu.com, Johnny Johan Sompotan, 25 September 2026, Diakses pada tanggal 26 September 2026, Link: https://www.beritasatu.com/lifestyle/3029436/bebas-bersyarat-indra-kenz-aku-benar-benar-menyesal

2. Ibid.

Selasa, 22 September 2026

Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House

(iStock)

By:

Team of Hukumindo

Previously, the www.hukumindo.com platform has talk about "Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal", "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington", you may read also "Crypto Boss Calls Off Marriage to Chinese Celebrity, Demands Ex's Family Return 79 Billion Rupiah" and on this occasion we will discuss about 'Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House'.

US President Donald Trump has begun enforcing a ban preventing journalists from CNN, MS NOW, and Politico from entering the White House grounds. The ban was implemented a day after Trump announced he would block these three media outlets due to dissatisfaction with their coverage of him and his administration. On Saturday (September 19, 2026), journalists from the three outlets were reportedly denied entry to the White House complex. All three outlets stated that their journalists' press access badges were confiscated while they were attempting to carry out their duties. MS NOW White House correspondent Akayla Gardner said that she and the outlet's photographer were denied entry on Saturday morning. According to her, this marked the first time MS NOW journalists were explicitly denied access following Trump's announcement of the ban.[1]

MS NOW condemned the decision and stated it would take necessary steps to defend press rights under the First Amendment of the US Constitution. "The White House belongs to the American people, and the decisions made within it are funded by our tax dollars," MS NOW said in a statement cited by CNBC International on Sunday (September 20, 2026). The outlet also affirmed that it would continue to report on Trump, his administration, and various issues affecting the American public. Trump had previously announced the ban in a post on the social media platform Truth Social on Friday (September 18, 2026). He accused CNN, MS NOW, and Politico of persistently spreading what he termed "fake news" in their coverage of the president, his administration, and the United States.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you.

*) For further information please contact:

Mahmud Kusuma Advocate

Law Office

Jakarta - Indonesia.

E-mail: mahmudkusuma22@gmail.com

________________

References:

1. "Trump Usir 3 Media dari Gedung Putih, Ini Alasannya", www.cnbcindonesia.com, 20 September 2026, Diakses pada tanggal 22 September 2026, Link: https://www.cnbcindonesia.com/news/20260920124738-4-769316/trump-usir-3-media-dari-gedung-putih-ini-alasannya

2. Ibid.

Senin, 21 September 2026

Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington", "Crypto Boss Calls Off Marriage to Chinese Celebrity, Demands Ex's Family Return 79 Billion Rupiah", silahkan dibaca juga mengenai "Merger BMKG dan Badan Geologi: Menata Kembali Desain Kelembagaan Negara untuk Penguatan Mitigasi Bencana" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal'.

Wacana pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri kembali menjadi perhatian publik. Presiden Prabowo Subianto pada 18 September 2026 menyatakan bahwa biaya pendidikan pada sekolah negeri, mulai SD, SMP, SMA hingga universitas negeri, harus digratiskan. Pernyataan tersebut kemudian mendapat dukungan dari Komisi X DPR RI, dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus dipersiapkan secara matang dan tidak boleh mengorbankan mutu pendidikan.

Wacana tersebut menarik apabila dilihat bukan hanya dari perspektif kebijakan publik atau kemampuan anggaran negara, tetapi juga dari perspektif Hukum Tata Negara. Pertanyaan hukumnya adalah: apakah pendidikan gratis sampai perguruan tinggi merupakan kewajiban konstitusional negara, ataukah ia merupakan pilihan kebijakan yang sepenuhnya bergantung pada kemampuan keuangan negara. Jawabannya tidak sederhana.

Pendidikan adalah Hak Konstitusional

Konstitusi Indonesia memberikan kedudukan yang sangat kuat terhadap pendidikan. Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk berhak mendapat pendidikan. Sementara itu, Pasal 31 ayat (1) menegaskan: "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.". Dengan demikian, pendidikan bukan sekadar pelayanan publik biasa. Pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara. Konsekuensinya, negara tidak berada dalam posisi sebagai pihak yang semata-mata "baik hati" ketika menyediakan pendidikan bagi masyarakat. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Hal tersebut semakin jelas apabila membaca Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 secara keseluruhan. Pasal 31 ayat (3) memerintahkan pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, sedangkan Pasal 31 ayat (4) menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Dengan konstruksi demikian, pendidikan memiliki posisi khusus dalam negara hukum Indonesia.

Tetapi Apakah Hak atas Pendidikan Berarti Pendidikan Harus Gratis? Di sinilah persoalan konstitusional menjadi menarik. Hak atas pendidikan tidak otomatis berarti bahwa seluruh jenjang pendidikan harus diberikan secara gratis kepada seluruh warga negara dalam setiap keadaan. UUD 1945 secara eksplisit memberikan rumusan "wajib membiayainya" pada pendidikan dasar. Pasal 31 ayat (2) menyatakan: "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya." Rumusan ini berbeda dengan Pasal 31 ayat (1) yang berbicara mengenai hak atas pendidikan secara umum. Secara tekstual, konstitusi dengan demikian memberikan dasar yang paling tegas bagi kewajiban negara untuk membiayai pendidikan dasar. Namun, persoalan tersebut berkembang melalui putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, yang diucapkan pada 27 Mei 2025, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 34 ayat (2) UU Sistem Pendidikan Nasional inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Putusan ini penting. Ia menunjukkan bahwa konsep pendidikan tanpa biaya tidak lagi semata-mata berada pada wilayah "janji kebijakan", tetapi telah memperoleh penguatan melalui tafsir konstitusional Mahkamah Konstitusi, setidaknya untuk pendidikan dasar.

Bagaimana dengan Perguruan Tinggi? Persoalannya berbeda ketika memasuki pendidikan tinggi. UUD 1945 tidak mengatakan secara eksplisit bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan tinggi sebagaimana rumusan mengenai pendidikan dasar dalam Pasal 31 ayat (2). Karena itu, menjadikan pendidikan tinggi gratis sebagai kewajiban konstitusional membutuhkan argumentasi yang lebih kompleks. Di satu sisi, mahasiswa tetap merupakan warga negara yang mempunyai hak konstitusional atas pendidikan. Di sisi lain, konstitusi tidak memberikan formula bahwa setiap warga negara yang memasuki perguruan tinggi harus memperoleh pendidikan tinggi tanpa biaya.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara dua pertanyaan: Pertama, apakah pendidikan tinggi merupakan hak? Ya. Hak atas pendidikan dalam Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) mempunyai cakupan yang luas. Kedua, apakah konstitusi mewajibkan seluruh biaya pendidikan tinggi ditanggung negara? Jawabannya tidak sesederhana itu. Tidak terdapat rumusan eksplisit dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh biaya pendidikan tinggi wajib ditanggung negara. Perbedaan tersebut penting agar wacana pendidikan gratis tidak dibangun hanya berdasarkan slogan, tetapi berdasarkan konstruksi hukum konstitusional yang tepat.

Putusan MK Terbaru dan Pendidikan Tinggi. Perdebatan tersebut menjadi semakin relevan setelah Mahkamah Konstitusi pada 16 September 2026 memutus Perkara Nomor 294/PUU-XXIV/2026 mengenai pengujian Pasal 83 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dalam perkara tersebut, MK menolak permohonan pemohon dan menyatakan tidak terdapat pertentangan konstitusional antara norma tersebut dengan Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. MK menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak meniadakan mandat konstitusional mengenai prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Putusan ini menarik karena menunjukkan bahwa kewajiban negara menyediakan anggaran pendidikan tidak identik dengan kewajiban memberikan seluruh layanan pendidikan tinggi secara gratis kepada setiap mahasiswa.

Konstitusi mewajibkan adanya prioritas anggaran pendidikan. Namun, bagaimana anggaran tersebut dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, tinggi, penelitian, beasiswa, sarana pendidikan, kesejahteraan tenaga pendidik, dan kebutuhan lainnya merupakan persoalan yang membutuhkan desain kebijakan dan peraturan perundang-undangan.

Prinsip 20 Persen Anggaran Pendidikan

Salah satu karakteristik penting sistem pendidikan Indonesia adalah adanya constitutional budget rule. Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan. PP Nomor 18 Tahun 2022, misalnya, mengatur bahwa alokasi anggaran pendidikan dalam APBN sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja negara, sedangkan dalam APBD sekurang-kurangnya 20 persen dari belanja daerah. Dengan demikian, persoalan pendidikan gratis tidak dapat dilepaskan dari hukum anggaran negara. Negara mungkin mempunyai kewajiban konstitusional untuk memenuhi hak pendidikan, tetapi negara juga bekerja dalam suatu sistem keuangan negara yang memiliki batas-batas tertentu.

Di sinilah muncul prinsip penting dalam hukum tata negara modern: hak konstitusional membutuhkan kapasitas institusional dan fiskal untuk diwujudkan. Gratis Tidak Berarti Tanpa Biaya. Ada persoalan konseptual yang sering luput dalam perdebatan pendidikan gratis. Ketika mahasiswa tidak membayar UKT, pendidikan tersebut sebenarnya tetap memiliki biaya. Dosen harus dibayar. Gedung harus dibangun dan dipelihara. Laboratorium membutuhkan peralatan. Perpustakaan membutuhkan buku dan basis data. Perguruan tinggi membutuhkan jaringan internet, sistem informasi, administrasi akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan berbagai fasilitas lainnya. Dengan demikian, "gratis bagi mahasiswa" tidak sama dengan "tanpa biaya".

Yang berubah adalah siapa yang menanggung biaya tersebut. Apabila mahasiswa tidak membayar, maka sebagian atau seluruh biaya harus dialihkan kepada negara melalui APBN atau mekanisme pembiayaan lainnya. Karena itu, secara hukum tata negara, pertanyaan yang lebih tepat bukan sekadar: "Apakah kuliah harus gratis?" Melainkan: "Bagaimana negara memenuhi hak konstitusional atas pendidikan melalui sistem pembiayaan yang adil, berkelanjutan, dan dapat dipertanggungjawabkan?" Pertanyaan kedua jauh lebih penting dalam merancang kebijakan.

Pendidikan Gratis dan Prinsip Negara Hukum. Indonesia berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 adalah negara hukum. Konsekuensinya, kebijakan pemerintah mengenai pendidikan gratis harus mempunyai dasar hukum dan mekanisme penganggaran yang jelas. Pernyataan politik mengenai pendidikan gratis belum dengan sendirinya menjadi norma hukum yang dapat langsung dilaksanakan.

Diperlukan setidaknya: dasar hukum mengenai siapa yang berhak memperoleh pembiayaan, bentuk biaya apa yang ditanggung negara, sumber pendanaannya, mekanisme penyaluran anggaran, pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah, mekanisme pengawasan, standar kualitas pendidikan, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Dalam negara hukum, tujuan yang baik tetap harus ditempuh melalui instrumen hukum yang tepat.

Persoalan Keadilan: Gratis untuk Semua atau Berbasis Kebutuhan?

Dari perspektif hukum tata negara, terdapat pula persoalan mengenai prinsip persamaan. Jika pendidikan tinggi negeri digratiskan untuk semua mahasiswa tanpa memperhatikan kemampuan ekonomi, maka mahasiswa dari keluarga sangat mampu dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu sama-sama memperoleh subsidi negara. Di sisi lain, jika pembiayaan hanya diberikan kepada kelompok tertentu berdasarkan kondisi ekonomi, negara dapat mengarahkan sumber daya publik kepada mereka yang paling membutuhkan. Namun kedua pendekatan tersebut mempunyai konsekuensi hukum dan kebijakan yang berbeda.

Model universal menekankan kesetaraan akses. Model afirmatif menekankan keadilan distributif. Konstitusi sendiri memberikan ruang bagi negara untuk mengembangkan kebijakan yang memperhatikan keadilan dan kesamaan kesempatan. Pasal 28H ayat (2), misalnya, memberikan dasar bagi perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Karena itu, desain pendidikan gratis perlu menjawab pertanyaan yang lebih mendasar: Apakah tujuan utamanya universalitas, pemerataan, atau kombinasi keduanya? Jawaban terhadap pertanyaan tersebut akan menentukan model pembiayaannya.

Tantangan bagi Perguruan Tinggi Negeri. Komisi X DPR RI sendiri menyambut baik gagasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri, tetapi mengingatkan bahwa penghapusan UKT tidak boleh menyebabkan berkurangnya kualitas pendidikan, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan, penelitian, maupun operasional perguruan tinggi. Catatan tersebut mempunyai dimensi hukum tata negara.

Sebab, apabila negara membebaskan mahasiswa dari biaya pendidikan tetapi pada saat yang sama tidak menyediakan pembiayaan yang memadai bagi perguruan tinggi, maka negara dapat menghadapi persoalan baru: hak atas pendidikan memang diberikan secara formal, tetapi kualitas pendidikan justru menurun secara material. Padahal hak konstitusional tidak seharusnya dipahami hanya sebagai hak untuk "masuk" ke institusi pendidikan. Hak tersebut juga harus dikaitkan dengan penyelenggaraan pendidikan yang layak dan berkualitas. Karena itu, pendidikan gratis seharusnya tidak dipertentangkan dengan kualitas. Keduanya justru harus berjalan bersama.

Pendidikan Gratis sebagai Kewajiban Negara atau Kebijakan Negara?

Dari perspektif Hukum Tata Negara, terdapat tiga lapisan yang perlu dibedakan. Pertama, hak konstitusional. Warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan. Kedua, kewajiban konstitusional. Negara wajib menyelenggarakan sistem pendidikan nasional dan memprioritaskan anggaran pendidikan. Untuk pendidikan dasar, konstitusi secara eksplisit membebankan pembiayaan kepada pemerintah. Ketiga, pilihan kebijakan. Ketika pemerintah ingin memperluas pembiayaan negara sampai perguruan tinggi negeri, bentuk, cakupan, mekanisme, dan tahapannya merupakan wilayah kebijakan yang harus diterjemahkan melalui peraturan perundang-undangan dan penganggaran.

Dengan konstruksi tersebut, dapat dikatakan bahwa pendidikan gratis sampai perguruan tinggi merupakan kebijakan yang memiliki landasan konstitusional kuat dalam kerangka hak atas pendidikan, tetapi cakupan "gratis" pada pendidikan tinggi tidak secara eksplisit diperintahkan oleh UUD 1945 sebagaimana pendidikan dasar. Ini merupakan perbedaan yang penting secara akademik.

Negara Harus Menghindari "Gratis" yang Sekadar Simbolik. Wacana pendidikan gratis pada akhirnya akan diuji bukan melalui pidato, tetapi melalui implementasi. Jika UKT dihapus, tetapi biaya lain tetap menjadi beban mahasiswa, maka perlu dijelaskan apa arti "gratis". Jika mahasiswa tidak membayar tetapi perguruan tinggi kehilangan sumber pembiayaan, perlu dijelaskan bagaimana negara menggantikannya. Jika pembiayaan meningkat tetapi kualitas tidak terjaga, perlu dipertanyakan efektivitas kebijakannya.

Karena itu, ukuran keberhasilan pendidikan gratis seharusnya tidak berhenti pada berapa rupiah yang tidak dibayar mahasiswa, tetapi juga pada: apakah akses pendidikan semakin luas? Apakah kesenjangan sosial berkurang? Apakah mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan? Apakah kualitas perguruan tinggi tetap terjaga? Apakah dosen dan tenaga kependidikan memperoleh dukungan yang memadai? Apakah penelitian dan inovasi tetap berkembang? dan Apakah pembiayaan tersebut berkelanjutan dalam jangka panjang?

Wacana pendidikan gratis sampai perguruan tinggi pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari semakin kuatnya paradigma pendidikan sebagai hak konstitusional, bukan semata-mata sebagai komoditas pelayanan publik. Namun, dari perspektif Hukum Tata Negara, harus dibedakan antara hak atas pendidikan, kewajiban negara membiayai pendidikan, dan kebijakan pendidikan gratis. UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan yang sangat kuat bagi hak warga negara atas pendidikan dan secara eksplisit mewajibkan pemerintah membiayai pendidikan dasar. Konstitusi juga mewajibkan negara memprioritaskan sekurang-kurangnya 20 persen anggaran untuk pendidikan.

Sementara untuk pendidikan tinggi, konstitusi memberikan dasar berupa hak atas pendidikan dan kewajiban negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional, tetapi tidak merumuskan secara eksplisit bahwa seluruh biaya perguruan tinggi wajib ditanggung negara. Oleh karena itu, apabila negara hendak mewujudkan pendidikan tinggi negeri gratis, pekerjaan hukum dan ketatanegaraan yang sesungguhnya justru dimulai setelah slogan tersebut dikemukakan.

Negara harus menjawab: Siapa yang berhak? Apa yang gratis? Siapa yang membayar? Dari mana anggarannya? Bagaimana mekanismenya? Bagaimana pengawasannya? Dan bagaimana kualitas pendidikan tetap dijamin? Di situlah pendidikan gratis berubah dari sekadar gagasan politik menjadi persoalan konstitusional dan hukum tata negara. Pada akhirnya, ukuran negara hukum bukan hanya seberapa banyak hak yang dijanjikan kepada warga negara, tetapi juga seberapa serius negara membangun sistem hukum, kelembagaan, dan anggaran untuk membuat hak tersebut benar-benar dapat dinikmati.

________________

Artikel ini bermanfaat?

Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

❤️ Dukung Hukumindo

________________

Referensi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 24/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 294/PUU-XXIV/2026 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

9. Detik.com. “Komisi X DPR Dukung Sekolah Gratis Sampai PTN: Pendidikan Hak Semua Anak” 18 September 2026.

Kamis, 17 September 2026

Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington

(iStock)

Oleh:

Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Crypto Boss Calls Off Marriage to Chinese Celebrity, Demands Ex's Family Return 79 Billion Rupiah", "Merger BMKG dan Badan Geologi: Menata Kembali Desain Kelembagaan Negara untuk Penguatan Mitigasi Bencana", silahkan dibaca juga mengenai "The Story of North Korean Hackers Pulling off a Crypto Heist Worth Nearly IDR 25 Trillion" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington'.

Pembatasan masa jabatan merupakan salah satu instrumen penting dalam desain pemerintahan demokratis. Jabatan publik pada hakikatnya bukanlah kepemilikan pribadi seseorang, melainkan amanah yang diberikan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam jangka waktu tertentu. Karena itu, pembatasan masa jabatan berkaitan erat dengan prinsip pergantian kekuasaan, pencegahan konsentrasi kekuasaan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk menghadirkan kepemimpinan baru.

Persoalan tersebut menjadi menarik jika dikaitkan dengan jabatan Kepala Desa di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, masa jabatan Kepala Desa ditentukan selama 8 (delapan) tahun dan dapat dijabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dengan demikian, secara normatif seorang Kepala Desa dapat menjabat selama maksimal 16 tahun apabila menggunakan seluruh kesempatan masa jabatannya.

Ketentuan tersebut menarik untuk dikaji dari perspektif Hukum Tata Negara, terutama jika dibandingkan dengan sejarah awal pembatasan masa jabatan Presiden Amerika Serikat melalui figur George Washington. Washington tidak dibatasi oleh aturan konstitusional untuk hanya menjabat dua periode ketika ia memutuskan meninggalkan jabatan Presiden pada 1797. Namun, keputusan tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah constitutional convention, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan sistem presidensial Amerika Serikat.

Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyamakan jabatan Presiden Amerika Serikat dengan Kepala Desa. Keduanya memiliki kedudukan, kewenangan, dan dasar hukum yang berbeda. Perbandingan tersebut digunakan untuk melihat satu persoalan yang lebih mendasar: bagaimana hukum dan budaya ketatanegaraan mengendalikan kekuasaan melalui pembatasan masa jabatan?

Kepala Desa Sebagai Jabatan Pemerintahan Dan Perubahan Masa Jabatan

Desa mempunyai kedudukan penting dalam struktur pemerintahan Indonesia. Dalam kerangka Undang-Undang Desa, Kepala Desa bukan sekadar tokoh masyarakat, tetapi pemegang jabatan pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Karena Kepala Desa memiliki kewenangan yang berhubungan dengan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, jabatan tersebut mempunyai konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat desa.

Di sinilah prinsip pembatasan masa jabatan menjadi relevan. Kekuasaan yang berlangsung terlalu lama berpotensi menciptakan hubungan yang terlalu kuat antara pejabat dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi di wilayah yang dipimpinnya. Sebaliknya, pergantian kepemimpinan secara berkala membuka kemungkinan terjadinya regenerasi, kompetisi politik lokal, serta munculnya gagasan dan kepemimpinan baru. Namun, pembatasan masa jabatan juga harus ditempatkan secara proporsional. Masa jabatan yang terlalu singkat dapat mengganggu kesinambungan program pemerintahan. Sebaliknya, masa jabatan yang terlalu panjang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya konsentrasi kekuasaan. Karena itu, desain masa jabatan pada dasarnya merupakan upaya mencari keseimbangan antara stabilitas pemerintahan dan sirkulasi kekuasaan.

Sebelum perubahan tahun 2024, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan. UU Nomor 3 Tahun 2024 mengubah desain tersebut. Pasal 39 yang telah diubah menetapkan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 8 tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan, baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut. UU tersebut mulai berlaku pada 25 April 2024.

Perubahan tersebut menghasilkan suatu konfigurasi baru: 6 tahun × 3 periode = maksimal 18 tahun, menjadi: 8 tahun × 2 periode = maksimal 16 tahun. Dengan demikian, perubahan tersebut bukan semata-mata memperpanjang masa jabatan. Pada saat yang sama, jumlah kesempatan seseorang untuk menduduki jabatan Kepala Desa dikurangi dari tiga kali menjadi dua kali. Dari perspektif hukum tata negara, perubahan ini menarik karena memperlihatkan bahwa lama satu periode dan jumlah periode merupakan dua variabel yang berbeda dalam desain pembatasan kekuasaan.

Jabatan Yang Harus Dibatasi & Sejarah George Washington dan Awal Tradisi Dua Periode

Pembatasan masa jabatan memiliki sekurang-kurangnya tiga fungsi. Pertama, mencegah konsentrasi kekuasaan Kekuasaan yang terlalu lama berada di tangan orang yang sama dapat menciptakan konsentrasi kekuasaan. Dalam konteks pemerintahan lokal, hal tersebut dapat berhubungan dengan jaringan politik, birokrasi, dan sumber daya ekonomi lokal. Pembatasan masa jabatan tidak berarti bahwa seorang pejabat pasti menyalahgunakan kekuasaan apabila menjabat lama. Akan tetapi, pembatasan tersebut merupakan mekanisme kelembagaan untuk mengurangi risiko konsentrasi kekuasaan.

Kedua, menciptakan sirkulasi kepemimpinan Demokrasi bukan hanya persoalan memilih pemimpin, tetapi juga menyediakan mekanisme agar kekuasaan dapat berpindah secara damai. Dengan adanya batas masa jabatan, masyarakat secara periodik memperoleh kesempatan untuk memilih pemimpin baru. Ketiga, mencegah jabatan publik berubah menjadi kekuasaan personal Jabatan publik secara prinsip berbeda dengan kepemilikan pribadi. Seorang Kepala Desa menduduki jabatan karena memperoleh legitimasi berdasarkan mekanisme hukum, bukan karena jabatan tersebut menjadi hak pribadi yang dapat dipertahankan tanpa batas. Pembatasan masa jabatan mempertegas bahwa yang bersifat permanen adalah institusinya, bukan orang yang menduduki jabatan tersebut.

Sejarah George Washington dan Awal Tradisi Dua Periode. Sejarah Amerika Serikat memberikan contoh menarik mengenai hubungan antara kekuasaan, tradisi, dan pembatasan masa jabatan. George Washington menjadi Presiden pertama Amerika Serikat pada 1789. Ia kemudian terpilih kembali untuk periode kedua pada 1792. Washington akhirnya meninggalkan jabatan Presiden pada 1797 setelah menyelesaikan dua periode. Hal yang penting adalah: pada saat Washington memutuskan tidak mencalonkan diri untuk periode ketiga, belum ada ketentuan konstitusional yang secara tegas membatasi Presiden Amerika Serikat hanya dua periode.

Keputusan Washington karena itu memiliki arti konstitusional yang sangat penting. Ia membangun sebuah preseden. Dalam Farewell Address tahun 1796, Washington menjelaskan keputusannya untuk tidak mencalonkan diri kembali. Ia sebelumnya bahkan pernah mempertimbangkan untuk pensiun setelah periode pertama, tetapi situasi internasional dan nasihat orang-orang yang dipercayainya membuatnya tetap menjalani periode kedua. Setelah periode kedua berakhir, ia memutuskan kembali ke kehidupan privat. Keputusan tersebut kemudian menjadi standar tidak tertulis bahwa seorang Presiden Amerika Serikat sebaiknya tidak menjabat lebih dari dua periode. Dengan kata lain, pembatasan masa jabatan pada awalnya tidak lahir dari teks konstitusi, melainkan dari praktik seorang pemimpin yang secara sukarela meninggalkan kekuasaan.

Dari Kebiasaan Politik Menjadi Norma Konstitusional. Preseden Washington bertahan cukup lama dalam sejarah Amerika Serikat. Presiden-presiden setelah Washington pada umumnya mengikuti tradisi dua periode tersebut. Namun, tradisi itu akhirnya mengalami perubahan ketika Franklin D. Roosevelt terpilih untuk periode ketiga dan kemudian periode keempat.

Setelah pengalaman tersebut, pembatasan dua periode kemudian dikodifikasi melalui Twenty-Second Amendment terhadap Konstitusi Amerika Serikat pada 1951. Dengan demikian, sesuatu yang pada awalnya merupakan kebiasaan politik kemudian berubah menjadi norma konstitusional formal. Di sinilah terdapat pelajaran penting bagi kajian Hukum Tata Negara. Sebuah sistem ketatanegaraan tidak hanya dibentuk oleh teks hukum. Konvensi ketatanegaraan, praktik politik, dan perilaku pejabat negara juga dapat memengaruhi perkembangan hukum konstitusi. Washington menunjukkan bahwa tindakan seorang pemegang kekuasaan dapat menghasilkan preseden yang jauh melampaui masa pemerintahannya.

Apa Hubungannya Dengan Kepala Desa di Indonesia?

Perbandingan dengan Washington tidak berarti bahwa Kepala Desa harus mengikuti model Amerika Serikat. Sistem hukum Indonesia dan Amerika Serikat memiliki konstruksi yang berbeda. Namun, terdapat sebuah kesamaan prinsip: kekuasaan perlu memiliki titik akhir. Di Amerika Serikat, Washington secara sukarela meninggalkan kekuasaan setelah dua periode meskipun secara hukum ia belum dilarang untuk mencalonkan diri kembali. Di Indonesia, batas masa jabatan Kepala Desa sekarang telah ditentukan secara eksplisit dalam undang-undang.

Perbedaannya terletak pada sumber pembatasannya. Dalam kasus Washington, pembatasan dua periode pada awalnya berasal dari preseden dan konvensi politik. Dalam kasus Kepala Desa, pembatasan tersebut berasal dari norma hukum positif. Perbandingan ini memperlihatkan dua cara berbeda dalam membangun pembatasan kekuasaan: melalui constitutional convention dan melalui constitutional/statutory rule. Masa jabatan Kepala Desa selama delapan tahun merupakan masa yang relatif panjang dalam konteks pemerintahan lokal. Namun, lamanya periode tidak dapat dinilai hanya dari jumlah tahunnya.

Yang lebih penting adalah bagaimana periode tersebut bekerja bersama dengan berbagai mekanisme pengawasan. Pembatasan masa jabatan harus berjalan bersama dengan: pemilihan Kepala Desa yang demokratis, transparansi pengelolaan keuangan desa, pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, akuntabilitas pemerintahan desa, partisipasi masyarakat, pengawasan oleh lembaga dan institusi yang berwenang dantersedianya mekanisme pergantian kekuasaan yang tertib. Dengan demikian, term limit bukan satu-satunya instrumen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Batas masa jabatan hanya merupakan salah satu bagian dari sistem checks and balances dalam pemerintahan.

Pelajaran Konstitusional dari George Washington. Kisah Washington memberikan pelajaran yang menarik bagi diskursus pemerintahan desa. Pertama, jabatan publik bukan milik pribadi pejabat. Washington memahami bahwa keberlanjutan republik tidak boleh bergantung pada keberadaan satu orang. Ia meninggalkan jabatan dan menyerahkan kekuasaan kepada penggantinya, John Adams, pada 1797. Kedua, pergantian kekuasaan merupakan bagian dari demokrasi. Demokrasi tidak hanya diuji ketika seseorang mendapatkan kekuasaan melalui pemilihan. Demokrasi juga diuji ketika seseorang bersedia meninggalkan kekuasaan secara tertib. Ketiga, preseden politik dapat mempunyai dampak hukum yang panjang. Keputusan Washington pada 1796 menjadi preseden dua periode yang kemudian memperoleh bentuk hukum formal melalui Amandemen ke-22 pada 1951. Keempat, pembatasan kekuasaan harus disertai budaya hukum. Aturan tertulis memang penting. Namun, aturan akan lebih efektif apabila para pemegang kekuasaan, masyarakat, dan institusi pengawas memiliki budaya yang menghormati prinsip bahwa jabatan publik bersifat sementara.

Perubahan masa jabatan Kepala Desa melalui UU Nomor 3 Tahun 2024 memperlihatkan bahwa pembatasan kekuasaan merupakan bagian penting dari desain pemerintahan desa. Kepala Desa kini memegang jabatan selama delapan tahun dan dapat menjabat paling banyak dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Sejarah George Washington memberikan perspektif yang menarik terhadap persoalan tersebut. Ketika Washington meninggalkan jabatan Presiden Amerika Serikat setelah dua periode pada 1797, belum terdapat aturan konstitusional yang secara formal membatasi Presiden hanya dua periode. Keputusannya kemudian menjadi preseden yang bertahan selama lebih dari satu abad sebelum akhirnya dikodifikasi dalam Konstitusi Amerika Serikat melalui Twenty-Second Amendment pada 1951.

Dari perspektif Hukum Tata Negara, kedua pengalaman tersebut menunjukkan satu prinsip yang lebih luas: demokrasi tidak hanya membutuhkan mekanisme untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga mekanisme untuk membatasi, mengawasi, dan mengakhiri kekuasaan. Dalam konteks desa, persoalan masa jabatan karena itu tidak semata-mata dapat dilihat dari pertanyaan "berapa lama Kepala Desa boleh menjabat". Pertanyaan yang lebih mendasar adalah bagaimana memastikan bahwa selama masa jabatan tersebut kekuasaan tetap berada dalam koridor hukum, dapat diawasi masyarakat, dan pada akhirnya dapat berpindah secara tertib kepada kepemimpinan berikutnya. Pada titik inilah sejarah George Washington menjadi relevan. Ia memperlihatkan bahwa kualitas suatu sistem pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, tetapi juga oleh kesediaan untuk membatasi kekuasaan dan memastikan bahwa kekuasaan dapat diwariskan secara damai melalui mekanisme konstitusional.

________________

Artikel ini bermanfaat?

Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

❤️ Dukung Hukumindo

________________

Referensi:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3. U.S. Constitution, Twenty-Second Amendment.

4. George Washington's Mount Vernon, Presidential Precedents.

5. George Washington's Mount Vernon, Second Term (1793–1797).

6. George Washington's Mount Vernon, The Farewell Address.

Hukumindo.com

Label

Jumat, 13 November 2026

Hikmah, Keteladanan dan Etika Kenegarawanan Dibalik Mundurnya Wapres

Selasa, 10 November 2026

Property Tycoon Rene Benko Sentenced Two Years In Prison

Jumat, 06 November 2026

Paraguay’s President Pena Resigns

Selasa, 03 November 2026

Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia

Senin, 26 Oktober 2026

Nobel Peace Prize Winner Navi Pillay Reflects on Her Law Career

Selasa, 20 Oktober 2026

Trump Calls Off Livestream of Death Penalty Execution

Kamis, 15 Oktober 2026

Hackers Attack French Supermarket Fridges

Senin, 12 Oktober 2026

U.S. to Livestream Death Penalty Execution

Jumat, 09 Oktober 2026

The 50-year-old Killer Woke Up After an Attempted Execution

Selasa, 06 Oktober 2026

Yusril Pay Respect To Philippines Regarding Mary Jane Decision

Senin, 28 September 2026

Indra Kenz Released on Parole

Selasa, 22 September 2026

Trump Bans Three U.S. Media From Covering the White House

Senin, 21 September 2026

Pendidikan Gratis Sampai Kuliah: Antara Hak Konstitusional, Kewajiban Negara, dan Kemampuan Fiskal

Kamis, 17 September 2026

Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Dan Pelajaran Berharga Dari George Washington

Hikmah, Keteladanan dan Etika Kenegarawanan Dibalik Mundurnya Wapres

Cari Blog Ini