Hukumindo.com

Indonesia sedang memasuki babak baru dalam pengelolaan kekayaan alam. Pemerintah tidak lagi hanya berbicara mengenai bagaimana mineral ditambang dan diolah, tetapi juga bagaimana komoditas strategis diperdagangkan, bagaimana harganya dibentuk, dan siapa yang memiliki kewenangan untuk mengawasi seluruh proses tersebut. Salah satu gagasan yang menonjol adalah pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS). Berdasarkan pemberitaan di salah satu media daring nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang menyiapkan aturan peralihan pengawasan BMKS dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Aturan tersebut ditargetkan terbit pada 17 September 2026, sementara pemerintah menargetkan BMKS mulai beroperasi pada 1 Januari 2027.

Pada pandangan pertama, bursa mineral tampak sebagai persoalan perdagangan dan keuangan. Namun, apabila ditelaah lebih dalam, kebijakan ini juga menyentuh wilayah Hukum Tata Negara. Di dalamnya terdapat pertanyaan mengenai sumber kewenangan, hubungan antara Presiden dan lembaga negara, kedudukan undang-undang dan peraturan pelaksana, serta batas-batas campur tangan negara dalam kegiatan ekonomi. Lebih jauh lagi, bursa mineral tidak dapat dipisahkan dari agenda hilirisasi. Hilirisasi berbicara mengenai peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan di dalam negeri. Bursa mineral berbicara mengenai tata kelola perdagangan dan pembentukan harga. Keduanya bertemu pada satu persoalan besar: bagaimana negara memastikan kekayaan alam memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat?

Selama bertahun-tahun, pembahasan mengenai sumber daya mineral di Indonesia banyak berpusat pada kegiatan pertambangan, perizinan, investasi, dan penerimaan negara. Hilirisasi kemudian memperluas perhatian tersebut kepada pembangunan industri pengolahan. Bursa mineral membawa dimensi tambahan. Negara tidak hanya ingin mengetahui apa yang ditambang, tetapi juga ingin membangun sistem yang lebih teratur mengenai apa yang diperdagangkan, bagaimana transaksi berlangsung, dan bagaimana harga terbentuk.

Dalam pemberitaan yang menjadi rujukan artikel ini, pemerintah mengaitkan BMKS dengan pembentukan Indonesia Reference Price, yaitu harga acuan Indonesia untuk komoditas-komoditas ekspor utama. Gagasan tersebut menunjukkan keinginan agar Indonesia tidak hanya menjadi penghasil komoditas, tetapi juga memiliki peran lebih besar dalam pembentukan harga. Di sinilah muncul persoalan ketatanegaraan: ketika negara hendak mengubah struktur perdagangan komoditas strategis, melalui instrumen hukum apa perubahan itu dilakukan? Pertanyaan tersebut penting karena kebijakan ekonomi tidak berada di luar hukum. Sebaliknya, kebijakan ekonomi negara harus bekerja melalui kewenangan yang diberikan oleh hukum.

Tindakan ini tentu mempunyai landasan konstitusional, yaitu: Pasal 33 UUD 1945. Pembahasan mengenai hilirisasi dan bursa mineral tidak dapat dilepaskan dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 33 ayat (3) menyatakan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi kehadiran negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun, istilah “dikuasai oleh negara” tidak boleh dipahami semata-mata sebagai hak untuk memiliki atau mengambil alih seluruh kegiatan ekonomi. Dalam perkembangan pemikiran hukum tata negara, penguasaan negara atas sumber daya alam mencakup kewenangan untuk: membuat kebijakan, melakukan pengaturan, melakukan pengurusan, melakukan pengelolaan; dan melakukan pengawasan.

Dengan demikian, negara dapat membentuk kebijakan hilirisasi, mengatur perdagangan mineral, menetapkan mekanisme pengawasan, dan membangun kelembagaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan konstitusional. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukan kewenangan tanpa batas. Penguasaan negara harus diarahkan kepada kemakmuran rakyat, bukan semata-mata kepada perluasan kekuasaan administratif.

Hilirisasi sering dipahami secara sederhana sebagai kewajiban mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Pemahaman tersebut benar, tetapi belum lengkap. Secara ekonomi, hilirisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah. Secara ketatanegaraan, hilirisasi merupakan bagian dari politik hukum pengelolaan sumber daya alam. Negara melalui kebijakan hukum dapat menentukan: komoditas apa yang harus diolah di dalam negeri, bentuk pengolahan yang diwajibkan, persyaratan investasi, hubungan antara kegiatan pertambangan dan industri, mekanisme ekspor, pengawasan terhadap perdagangan; dan pembagian manfaat ekonomi.

Dengan demikian, hilirisasi bukan hanya persoalan teknologi dan industri. Ia juga merupakan persoalan bagaimana negara menggunakan hukum untuk mengarahkan kegiatan ekonomi menuju tujuan yang ditetapkan dalam konstitusi. Namun, kebijakan hilirisasi tetap harus memperhatikan kepastian hukum, perlindungan lingkungan, hak masyarakat, serta keseimbangan antara kepentingan nasional dan kewajiban hukum lainnya.

Salah satu aspek paling menarik dari BMKS adalah perubahan kewenangan pengawasan. Menurut pemberitaan detikFinance, OJK sedang menyiapkan aturan peralihan pengawasan BMKS dari Bappebti. Peralihan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan OJK, sementara pemerintah masih menunggu Peraturan Presiden mengenai komoditas yang akan diperdagangkan melalui BMKS. Dari perspektif Hukum Tata Negara, hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan.

Pertama, siapa yang berwenang membentuk kebijakan? Presiden memiliki kewenangan pemerintahan dan dapat menetapkan kebijakan nasional. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kedua, apa dasar kewenangan OJK? OJK merupakan lembaga negara yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Apabila OJK memperoleh mandat baru untuk mengawasi BMKS, mandat tersebut harus bersumber dari ketentuan hukum yang sah. Ketiga, bagaimana hubungan antara undang-undang, Perpres, dan POJK? Ketiganya memiliki kedudukan yang berbeda dalam sistem peraturan perundang-undangan. Peraturan pelaksana tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena itu, pembentukan BMKS bukan sekadar persoalan menerbitkan aturan baru. Ia merupakan proses membangun rantai kewenangan yang sah, mulai dari undang-undang hingga pelaksanaan teknis.

Lalu timbul pertanyaan: mengapa Peralihan Pengawasan Harus Diatur dengan Jelas? Peralihan kewenangan dari satu lembaga ke lembaga lain selalu mengandung potensi persoalan hukum. Misalnya, bagaimana status izin atau persetujuan yang telah diterbitkan sebelumnya? Bagaimana kedudukan pelaku usaha yang telah menjalankan kegiatan perdagangan? Bagaimana mekanisme pemeriksaan? Bagaimana penyelesaian sengketa? Dan siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran pada masa transisi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa aturan peralihan bukan sekadar formalitas.

Dalam hukum, peralihan kewenangan harus memberikan kepastian mengenai: kewenangan lembaga lama, kewenangan lembaga baru, status kegiatan yang sedang berjalan, hak dan kewajiban pelaku usaha, mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa dan pertanggungjawaban hukum. Tanpa pengaturan yang jelas, perubahan kelembagaan justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar kewenangan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum. Dalam konteks BMKS, prinsip negara hukum menghendaki agar: Pertama, kewenangan harus jelas. Tidak boleh ada tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kedua, aturan harus dapat diprediksi. pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai kewajiban, larangan, dan konsekuensi hukum. Ketiga, pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan. Kewenangan pengawasan harus disertai mekanisme akuntabilitas. Keempat, kebijakan harus menghormati hukum yang lebih tinggi. Peraturan pelaksana tidak boleh memperluas kewenangan melampaui dasar yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, keberhasilan BMKS tidak hanya diukur dari apakah bursa dapat beroperasi, tetapi juga dari apakah bursa tersebut dibangun melalui tata kelola hukum yang baik.

Pasal 33 UUD 1945 tidak hanya berbicara mengenai penguasaan negara, tetapi juga mengenai kemakmuran rakyat. Karena itu, pertanyaan pentingnya bukan hanya: Apakah Indonesia dapat membentuk harga acuan sendiri? Melainkan juga: Apakah pembentukan harga acuan tersebut benar-benar meningkatkan manfaat ekonomi bagi rakyat Indonesia? Pertanyaan ini penting karena peningkatan nilai perdagangan belum tentu otomatis berarti peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks hilirisasi, manfaat tersebut dapat diukur melalui: peningkatan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, pengembangan industri nasional, peningkatan penerimaan negara, penguatan posisi tawar Indonesia, perlindungan lingkungan; dan distribusi manfaat kepada masyarakat. Bursa mineral dapat menjadi instrumen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, bursa tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir. Ia adalah alat kebijakan.

Selain itu, ada kepentingan nasional dan mekanisme pasar. Pemerintah menginginkan agar Indonesia memiliki peran lebih besar dalam pembentukan harga komoditas strategis. Dalam pemberitaan yang menjadi rujukan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya Indonesia tidak hanya menjadi penghasil komoditas, tetapi juga memiliki peran dalam penentuan harga. Dari sudut pandang hukum tata negara, keinginan tersebut dapat dipahami sebagai bagian dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, terdapat persoalan yang perlu diperhatikan: sejauh mana negara dapat mengarahkan pasar tanpa menghilangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik?

Pasar membutuhkan kepercayaan. Pelaku usaha membutuhkan kepastian. Investor membutuhkan aturan yang dapat diprediksi. Sementara itu, negara membutuhkan instrumen untuk memastikan kepentingan nasional terlindungi. Karena itu, tantangan BMKS bukan hanya membentuk lembaga, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap lembaga tersebut.

OJK memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan sektor keuangan. Dalam konteks BMKS, tantangannya adalah memastikan bahwa pengawasan dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemberitaan mengenai BMKS juga menyoroti pentingnya membangun trusted market, yaitu pasar yang dipercaya oleh pelaku usaha. Dari perspektif ketatanegaraan, kepercayaan tersebut berkaitan erat dengan: independensi lembaga, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, perlindungan terhadap pelaku usaha; dan konsistensi penegakan hukum. Pasar yang dipercaya bukan hanya pasar yang memiliki aturan, tetapi pasar yang memiliki aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten.

BMKS juga harus dipnadang sebagai Bagian dari Politik Hukum Ekonomi. Politik hukum adalah arah kebijakan hukum yang ditetapkan negara untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks sumber daya alam, politik hukum Indonesia dapat dilihat dari berbagai kebijakan, termasuk: pengelolaan sumber daya alam, hilirisasi, penguatan industri nasional, pengaturan ekspor, pengawasan perdagangan, pembentukan harga acuan; dan peningkatan penerimaan negara. BMKS dapat dipahami sebagai bagian dari politik hukum ekonomi tersebut. Namun, politik hukum tidak boleh berhenti pada pembentukan aturan. Ia harus diterjemahkan menjadi sistem hukum yang efektif, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pembentukan BMKS membuka sejumlah pertanyaan penting bagi kajian Hukum Tata Negara. Pertama, apakah pembentukan BMKS telah memiliki dasar kewenangan yang memadai? Kedua, bagaimana hubungan kewenangan antara Presiden, OJK, Bappebti, dan lembaga terkait lainnya? Ketiga, bagaimana memastikan bahwa peraturan pelaksana tidak melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang? Keempat, bagaimana menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam masa transisi? Kelima, bagaimana memastikan bahwa tujuan kemakmuran rakyat benar-benar menjadi orientasi utama kebijakan? Keenam, bagaimana membangun mekanisme pengawasan yang efektif tanpa menghambat kegiatan ekonomi yang sah? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa BMKS merupakan objek kajian yang menarik bagi mahasiswa dan akademisi hukum.

Sebagai penutup, kita bisa mengatakan bahwa Bursa Mineral dan Komoditas Strategis bukan sekadar proyek pembentukan lembaga perdagangan. Ia merupakan bagian dari upaya negara mengatur arah pengelolaan kekayaan alam, memperkuat hilirisasi, dan meningkatkan posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas strategis. Dari perspektif Hukum Tata Negara, BMKS memperlihatkan bahwa kebijakan ekonomi selalu berkaitan dengan hukum. Pembentukan lembaga, pembagian kewenangan, penyusunan peraturan, dan pengawasan merupakan bagian dari proses penyelenggaraan negara.

Pada akhirnya, keberhasilan BMKS tidak hanya ditentukan oleh kemampuan membentuk harga acuan atau meningkatkan volume perdagangan. Keberhasilannya juga ditentukan oleh kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, dan kemampuannya mewujudkan tujuan konstitusional: sebesar-besar kemakmuran rakyat.Dengan demikian, bursa mineral dan hilirisasi dapat dipahami sebagai dua instrumen yang berbeda, tetapi memiliki arah yang sama: mengubah kekayaan alam menjadi sumber kesejahteraan nasional melalui kebijakan negara yang berlandaskan hukum.

Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan obligasi daerah senilai Rp. 3,5 triliun pada Juni 2027 menandai perkembangan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah di Indonesia. Instrumen tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan LRT Fase 1C Manggarai–Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah, unit sekolah baru, embung dan polder pengendalian banjir, serta rumah susun. Rencana ini telah diusulkan dalam KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2027.

Dari perspektif ekonomi, obligasi daerah dapat dipahami sebagai alternatif pendanaan ketika kebutuhan pembangunan melampaui kemampuan pembiayaan yang tersedia dalam APBD. Namun, dari perspektif Hukum Tata Negara, persoalannya tidak berhenti pada pertanyaan apakah pemerintah daerah dapat memperoleh dana melalui pasar modal. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: siapa yang berwenang memutuskan, untuk tujuan apa utang publik dibentuk, bagaimana risiko fiskalnya dikendalikan, dan kepada siapa pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkannya? Dengan demikian, penerbitan obligasi daerah merupakan persoalan hukum keuangan negara dan daerah sekaligus persoalan demokrasi konstitusional. Ia menyangkut penggunaan kewenangan publik untuk membentuk kewajiban keuangan yang pembayarannya akan memengaruhi APBD pada tahun-tahun mendatang.

Obligasi daerah merupakan instrumen utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik. Dalam kerangka hukum yang berlaku, penerbitannya harus memenuhi ketentuan mengenai pinjaman daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Karakter tersebut membedakan obligasi daerah dari penerimaan daerah biasa. Pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan transfer pada dasarnya merupakan sumber penerimaan yang masuk ke dalam struktur pendapatan daerah. Sebaliknya, obligasi daerah menimbulkan kewajiban pembayaran pokok, kupon, dan biaya lainnya pada masa mendatang.

Oleh karena itu, obligasi daerah tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai tambahan pendapatan. Ia merupakan pembiayaan yang menciptakan kewajiban fiskal. Dalam perspektif hukum keuangan daerah, kewajiban tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pengelolaan APBD yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Hal ini penting karena manfaat pembangunan dapat dinikmati masyarakat pada masa sekarang, sedangkan pembayaran utangnya dapat berlangsung selama beberapa tahun anggaran. Rencana DKI Jakarta, misalnya, menyebutkan tenor obligasi maksimal tujuh tahun.

Yang perlu diperhatikan juga dalam hal ini adalah APBD serta Risiko Pembayaran Utang. Dalam hukum keuangan daerah, penerbitan obligasi harus dipahami sebagai bagian dari siklus APBD. Dana hasil penerbitan bukanlah dana yang dapat digunakan secara bebas oleh pemerintah daerah, melainkan harus diarahkan pada kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2024 mengatur, antara lain, batas maksimal pembiayaan utang daerah sebesar 75% dari pendapatan APBD yang tidak ditentukan penggunaannya dan rasio kemampuan keuangan daerah atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimal 2,5. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur bagaimana pemerintah daerah memperoleh pembiayaan, tetapi juga bagaimana kemampuan pembayarannya dijaga. 

Dalam praktiknya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa pembayaran pokok dan kupon tidak mengorbankan belanja pelayanan dasar. Pembangunan infrastruktur memang penting, tetapi kewajiban utang tidak boleh menyebabkan terganggunya pembiayaan pendidikan, kesehatan, pelayanan administrasi, atau kebutuhan publik lainnya. Di sinilah prinsip kesinambungan fiskal menjadi penting. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan bukan hanya manfaat proyek pada saat penerbitan, tetapi juga kemampuan APBD membayar kewajiban hingga jatuh tempo.

Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan bencana tinggi. Gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, tanah longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan merupakan ancaman yang dapat mengganggu keselamatan masyarakat, merusak infrastruktur, serta menghambat pembangunan nasional. Dalam keadaan demikian, penanggulangan bencana tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegiatan tanggap darurat, melainkan sebagai bagian integral dari tanggung jawab negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia.

Dalam konteks tersebut, wacana pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana Alam patut memperoleh perhatian serius. Wacana ini bukan sekadar persoalan penambahan nomenklatur kementerian, melainkan menyangkut desain kelembagaan negara, pembagian kewenangan, efektivitas pelayanan publik, dan kemampuan pemerintah menjamin keselamatan warga negara.

Penanggulangan bencana memiliki karakter yang berbeda dari banyak urusan pemerintahan lainnya. Bencana dapat terjadi secara tiba-tiba, melintasi batas wilayah administratif, serta menuntut keputusan cepat dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pada saat yang sama, penanggulangan bencana membutuhkan perencanaan jangka panjang, penganggaran, pembangunan infrastruktur, pendidikan masyarakat, dan koordinasi lintas sektor.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Sistem tersebut mencakup tahapan prabencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Dengan demikian, bencana bukan hanya persoalan ketika musibah terjadi, tetapi juga persoalan bagaimana negara mengurangi risiko sebelum bencana dan memulihkan kehidupan masyarakat setelahnya. Persoalannya, semakin kompleksnya ancaman bencana menuntut kapasitas pemerintahan yang juga semakin kuat. Pemerintah tidak cukup hanya memiliki kemampuan untuk merespons bencana, tetapi harus mampu membangun sistem pencegahan dan kesiapsiagaan yang terintegrasi dengan seluruh kebijakan pembangunan.

Saat ini, Indonesia telah memiliki Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai lembaga pemerintah nonkementerian yang membantu Presiden dalam penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi perumusan dan penetapan kebijakan serta pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Keberadaan BNPB menunjukkan bahwa negara telah membangun kelembagaan khusus untuk menangani bencana. Oleh karena itu, wacana pembentukan kementerian baru tidak seharusnya dipahami sebagai anggapan bahwa BNPB tidak memiliki peran penting. Sebaliknya, wacana tersebut perlu diarahkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah desain kelembagaan yang ada masih memadai untuk menghadapi kompleksitas penanggulangan bencana pada masa kini dan masa mendatang? Pertanyaan tersebut menjadi penting karena penanggulangan bencana melibatkan banyak kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, serta masyarakat itu sendiri. BNPB sendiri menegaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan semua pihak, bukan hanya satu lembaga.

Pertama, memperkuat posisi penanggulangan bencana dalam agenda pembangunan nasional. Pembentukan kementerian dapat menjadi pilihan untuk memberikan posisi politik dan administratif yang lebih kuat terhadap isu kebencanaan. Sebagai bagian dari kabinet, kementerian memiliki hubungan langsung dengan proses perumusan kebijakan pemerintah, perencanaan pembangunan, dan penganggaran nasional. Dengan posisi tersebut, penanggulangan bencana diharapkan tidak lagi diperlakukan sebagai urusan sektoral yang baru memperoleh perhatian ketika terjadi bencana besar. Sebaliknya, pengurangan risiko bencana dapat ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur, tata ruang, perumahan, transportasi, lingkungan hidup, dan pelayanan publik. Namun, penguatan posisi politik tidak otomatis menjamin efektivitas. Keberhasilan tetap bergantung pada pembagian kewenangan yang jelas, kualitas aparatur, serta kemampuan mengintegrasikan kebijakan lintas sektor.

Kedua, memperjelas koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Penanggulangan bencana membutuhkan kerja sama antara berbagai sektor. Pembangunan sistem peringatan dini, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan kebencanaan, tetapi juga meteorologi, komunikasi, teknologi informasi, infrastruktur, dan pemerintah daerah. Dalam kondisi darurat, kebutuhan koordinasi menjadi semakin kompleks karena pemerintah harus menangani evakuasi, kesehatan, logistik, pengungsian, keamanan, transportasi, dan pemulihan fasilitas umum secara bersamaan. Kementerian khusus berpotensi menjadi pengampu utama kebijakan penanggulangan bencana, sehingga koordinasi tidak hanya bergantung pada mekanisme antarlembaga. Akan tetapi, desain tersebut harus menghindari tumpang tindih dengan BNPB dan lembaga teknis lainnya.

Ketiga, menggeser orientasi dari tanggap darurat menuju pengurangan risiko. Salah satu tantangan terbesar penanggulangan bencana adalah kecenderungan untuk lebih menonjolkan respons setelah bencana terjadi. Padahal, kerugian manusia dan ekonomi dapat dikurangi melalui mitigasi, kesiapsiagaan, penataan ruang, pembangunan infrastruktur yang aman, dan edukasi masyarakat. BNPB sendiri menempatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian penting dari arah kebijakan penanggulangan bencana. Dalam dokumen strategisnya, BNPB juga mengidentifikasi kebutuhan pembaruan regulasi dan penguatan kelembagaan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan penanggulangan bencana. Kementerian khusus dapat memperkuat orientasi tersebut apabila mandatnya tidak terbatas pada penanganan korban, tetapi juga mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan pembangunan ketangguhan masyarakat.

Keempat, meningkatkan akuntabilitas kebijakan dan anggaran.  Penanggulangan bencana membutuhkan anggaran yang besar dan berkelanjutan. Anggaran tersebut tidak hanya diperlukan untuk bantuan darurat, tetapi juga untuk pembangunan infrastruktur pengurangan risiko, sistem informasi, pelatihan, peralatan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Kementerian khusus berpotensi memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan kebencanaan. Dengan demikian, akuntabilitas publik dapat diperkuat. Akan tetapi, pembentukan kementerian juga harus disertai mekanisme pengawasan yang kuat. Tanpa pengawasan, penambahan kelembagaan justru dapat memperbesar birokrasi dan anggaran tanpa menghasilkan peningkatan pelayanan yang berarti.

Meskipun memiliki potensi manfaat, pembentukan kementerian baru tidak boleh dipandang sebagai satu-satunya solusi. Ada beberapa persoalan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, risiko tumpang tindih kewenangan. BNPB telah memiliki mandat yang luas, mulai dari pencegahan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Apabila kementerian baru dibentuk tanpa penataan ulang kewenangan, dapat muncul dualisme antara kementerian dan BNPB. Dualisme tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi bencana yang membutuhkan respons cepat. Karena itu, pembentukan kementerian harus disertai kejelasan mengenai hubungan kelembagaan, garis komando, dan pembagian tugas dengan BNPB serta BPBD.

Kedua, pembentukan kementerian tidak otomatis meningkatkan kapasitas daerah. Sebagian besar pelaksanaan penanggulangan bencana berlangsung di daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam kesiapsiagaan, evakuasi, pelayanan korban, dan pemulihan masyarakat. Oleh sebab itu, kementerian baru harus memperkuat kapasitas BPBD, bukan sekadar menambah struktur di tingkat pusat. Tanpa dukungan sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan sistem koordinasi di daerah, perubahan kelembagaan di pusat tidak akan cukup.

Ketiga, risiko birokratisasi penanggulangan bencana. Penanggulangan bencana membutuhkan kecepatan, fleksibilitas, dan kemampuan mengambil keputusan dalam situasi darurat. Kementerian yang terlalu birokratis justru dapat memperlambat respons. Karena itu, desain kelembagaan harus mempertimbangkan karakter khusus penanggulangan bencana. Kementerian tidak boleh hanya menjadi institusi administratif, tetapi harus memiliki kapasitas operasional dan koordinasi yang efektif.

Keempat, kebutuhan evaluasi berbasis bukti. Sebelum membentuk kementerian, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas BNPB dan sistem penanggulangan bencana yang ada. Evaluasi tersebut harus menjawab apakah persoalan utama terletak pada desain kelembagaan, keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi, kapasitas daerah, atau penegakan regulasi. Dengan demikian, keputusan pembentukan kementerian tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan politik, tetapi pada kebutuhan nyata masyarakat.

Dari perspektif hukum tata negara, pembentukan kementerian merupakan bagian dari kewenangan Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kerangka konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wacana pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana Alam perlu dikaji dalam hubungan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta peraturan perundang-undangan terkait kelembagaan pemerintah.

Persoalan utamanya bukan hanya apakah kementerian dapat dibentuk, tetapi juga bagaimana memastikan bahwa pembentukannya menghasilkan kepastian hukum, kejelasan kewenangan, efektivitas pemerintahan, dan perlindungan hak masyarakat. Dalam negara hukum, kelembagaan negara harus dibangun berdasarkan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan pembagian kewenangan yang jelas. Karena itu, pembentukan kementerian baru harus disertai penataan regulasi agar tidak menimbulkan konflik kewenangan dengan lembaga yang telah ada.

Terkait model kelembagaan yang perlu dipertimbangkan. Apabila wacana pembentukan kementerian hendak diwujudkan, terdapat beberapa pilihan desain kelembagaan. Pertama, kementerian sebagai pengampu kebijakan, BNPB sebagai pelaksana operasional. Dalam model ini, kementerian bertanggung jawab atas perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, dan koordinasi strategis, sedangkan BNPB tetap memiliki fungsi operasional penanggulangan bencana.

Kedua, penguatan BNPB tanpa membentuk kementerian baru. Pilihan ini dapat dilakukan melalui revisi regulasi, penguatan kewenangan, peningkatan anggaran, dan penguatan koordinasi lintas sektor. Ketiga, integrasi kelembagaan secara menyeluruh. Dalam model ini, pemerintah melakukan penataan ulang BNPB dan lembaga terkait ke dalam struktur kementerian. Namun, pilihan ini membutuhkan kajian yang lebih mendalam karena menyangkut perubahan organisasi, sumber daya manusia, anggaran, dan sistem komando. Dari ketiga pilihan tersebut, tidak ada model yang secara otomatis paling tepat. Pilihan terbaik harus ditentukan berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan kebutuhan penanggulangan bencana di Indonesia.

Wacana pembentukan Kementerian Penanggulangan Bencana Alam di Indonesia memiliki urgensi untuk dikaji secara serius. Kompleksitas ancaman bencana, kebutuhan koordinasi lintas sektor, serta pentingnya pengurangan risiko bencana menunjukkan bahwa penanggulangan bencana memerlukan kelembagaan yang kuat, efektif, dan akuntabel. Namun, pembentukan kementerian bukan tujuan akhir. Tujuan utamanya adalah memastikan negara mampu melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi kerugian, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat. Karena itu, wacana tersebut sebaiknya ditempatkan sebagai bagian dari reformasi tata kelola penanggulangan bencana, bukan sekadar penambahan struktur pemerintahan. Apabila pembentukan kementerian dilakukan berdasarkan kajian yang matang, pembagian kewenangan yang jelas, dan orientasi pada pelayanan publik, langkah tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem penanggulangan bencana nasional.

Sebaliknya, apabila pembentukan kementerian hanya menghasilkan birokrasi baru tanpa memperbaiki koordinasi, kapasitas daerah, dan kualitas pelayanan, maka perubahan kelembagaan tersebut tidak akan menjawab persoalan yang sesungguhnya. Dengan demikian, urgensi pembentukan kementerian bukan terletak pada kebutuhan menambah lembaga, melainkan pada kebutuhan memperkuat tanggung jawab negara dalam melindungi masyarakat dari bencana.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

4. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana.

8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

An Indonesian domestic worker was reported to have received an inheritance of up to 1 million Singapore dollars following the death of her employer in the "Lion City." The worker had served her employer, Khoo Guat Neo—a former primary school principal in Singapore—for 13 years. Khoo passed away at the age of 92; she was single and lived in a house on Pelatina St, near the Upper Thomson Road area of ​​Singapore. In her will, Khoo bequeathed approximately 1 million Singapore dollars to the Indonesian domestic worker—a sum equivalent to about one-third of Khoo's total estate. This inheritance amounts to roughly IDR 8 billion; however, based on the exchange rate around September 3, 2026, the value would reach approximately IDR 13.9 billion.[1]

Although the domestic worker's identity was not disclosed in newspaper reports, she returned to Indonesia after Khoo's death. She later came back to Singapore in late October 2013 to claim the inheritance left by her employer. Remembered as a good worker, the relationship between Khoo and the Indonesian domestic worker appeared to go beyond the standard employer-employee dynamic; according to one of Khoo's neighbors, the worker had received praise from Khoo. While the worker's identity remains undisclosed, the closeness and trust built over their 13 years of working together stand out as a compelling aspect of the story.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 

Pemilihan Rektor Universitas Lampung (Unila) periode 2027–2031 memasuki tahapan penting. Berdasarkan portal resmi pemilihan, pendaftaran bakal calon rektor berlangsung pada 14 Agustus sampai 4 September 2026. Setelah itu, proses akan dilanjutkan dengan seleksi administrasi, penyaringan calon, pemilihan, serta penetapan dan pelantikan rektor terpilih.

Bagi masyarakat umum, pemilihan rektor mungkin tampak sebagai urusan internal perguruan tinggi. Namun, bagi mahasiswa hukum, peristiwa ini dapat menjadi pintu masuk untuk memahami persoalan yang lebih luas: bagaimana suatu lembaga publik mengatur kewenangan, menetapkan prosedur, memilih pemimpin, dan mempertanggungjawabkan keputusan administratifnya? Pertanyaan tersebut merupakan wilayah penting dalam Hukum Administrasi Negara (HAN). Perguruan tinggi negeri tidak hanya merupakan tempat berlangsungnya kegiatan akademik. Ia juga merupakan organisasi yang menjalankan fungsi pelayanan publik, mengelola sumber daya negara, dan mengambil keputusan yang berdampak pada kepentingan masyarakat. Karena itu, tata kelola perguruan tinggi tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hukum administrasi. Dalam perspektif hukum administrasi, pemilihan rektor dapat dipahami sebagai bagian dari proses pengisian jabatan dalam suatu organisasi publik.

Jabatan rektor memiliki kedudukan strategis. Rektor tidak hanya memimpin kegiatan akademik, tetapi juga menjalankan fungsi pengelolaan kelembagaan, sumber daya, anggaran, serta pelayanan pendidikan tinggi. Karena itu, proses pengisian jabatan tersebut harus memiliki dasar kewenangan dan prosedur yang jelas. Pada Pilrek Unila 2027–2031, Senat Unila telah menetapkan Peraturan Senat Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemilihan Rektor dan Peraturan Senat Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor. Kedua peraturan tersebut menjadi dasar pengaturan tahapan, persyaratan, tata tertib, hak suara, serta proses pemilihan. Dari sini terlihat bahwa pemilihan rektor bukan semata-mata persoalan siapa yang memperoleh dukungan terbanyak. Ia juga merupakan persoalan apakah keputusan tersebut diambil oleh organ yang berwenang, melalui prosedur yang sah, dan berdasarkan aturan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Salah satu prinsip dasar HAN adalah bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan. Dalam konteks perguruan tinggi negeri, prinsip ini dapat digunakan untuk mengajukan beberapa pertanyaan: Siapa yang berwenang membentuk panitia pemilihan? Siapa yang menetapkan persyaratan bakal calon? Siapa yang melakukan seleksi administrasi? Siapa yang menetapkan calon rektor? Siapa yang memiliki hak suara dalam pemilihan? Bagaimana hubungan kewenangan antara Senat dan kementerian?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan teknis organisasi. Ia berkaitan dengan legalitas tindakan administratif. Portal resmi Pilrek Unila menyebutkan bahwa pemilihan dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri, dengan pembagian hak suara yang diatur dalam tata tertib pemilihan. Senat memiliki 65 persen hak suara, sedangkan Menteri memiliki 35 persen dari total pemilih yang hadir. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pemilihan rektor memiliki struktur kewenangan yang tidak hanya bersumber dari mekanisme internal perguruan tinggi, tetapi juga melibatkan organ pemerintah. Dengan demikian, pemilihan rektor dapat menjadi contoh konkret untuk memahami bahwa kewenangan administratif harus selalu ditempatkan dalam kerangka hukum yang mengaturnya.

The commercial flight of Germanwings Flight 4U 9525 departing from Barcelona, ​​Spain, bound for Düsseldorf, Germany, initially proceeded normally. The aircraft climbed smoothly to a cruising altitude of 38,000 feet in just half an hour. The final routine contact with air traffic control (ATC)—requesting clearance to continue along the flight path—also went off without a hitch. The disaster began shortly after that communication. Captain Sonderheimer left the cockpit briefly to use the restroom, handing over full control to Lubitz. The 27-year-old man seized this brief opportunity; as soon as the door closed automatically, he locked it from the inside to prevent the captain from re-entering. Without hesitation, Lubitz manually adjusted the autopilot settings, drastically changing the target altitude from 38,000 feet to just 100 feet. The aircraft immediately entered a steep descent that lasted nearly 10 minutes, with no mechanical issues involved.[1]

Emergency efforts were undertaken by ATC and French air defense, who repeatedly attempted to contact the cockpit, but received no response whatsoever. The Cockpit Voice Recorder (CVR) captured Captain Sonderheimer screaming as he tried to break down the door, accompanied by the wailing of safety alarms. Yet, Lubitz remained silent until the CVR cut out completely the moment the plane slammed into an Alpine rock face and shattered into pieces. The violent impact killed all 150 people on board, comprising 144 passengers and 6 crew members. Among the fatalities were 72 German nationals—including a group of 16 schoolchildren returning home—and 51 Spanish nationals. Other victims hailed from various parts of the world, including the United Kingdom, Australia, Argentina, the United States, Japan, Colombia, and the Netherlands.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 

The Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) reported that at least eight Indonesian citizens were recruited as Russian mercenaries to fight against Kyiv. In a statement issued on August 27, the FISU revealed the recruitment of these eight individuals after obtaining copies of Russian Foreign Ministry communications regarding visa processing for Indonesian citizens. The initial individuals were identified as YPP, HDK, ENHF, SM, MMH, IWO, and HNH. The FISU suggested that they were likely lured by the prospect of substantial pay or a high monthly salary, prompting them to join the ranks of Russian mercenaries.[1]

According to information from various investigative reports and accounts from migrant workers who managed to escape the battlefield, foreign soldiers are promised pay that varies but is considered high by the standards of their home countries. Citing a German news agency, the monthly salary for foreign mercenaries working for Russia ranges from US$2,000 to US$2,500 (equivalent to approximately IDR 32 million to IDR 40 million). This figure is based on the testimony of a Sri Lankan national named Walasmulla, who was promised a monthly salary of US$2,300 to serve as a Russian mercenary. He stated that he received an initial payment of US$2,000 upon first joining Russian forces on the battlefield against Ukraine. Walasmulla provided this account after being detained by Ukrainian forces following a serious injury. In reality, however, many of them do not receive their full wages, or are not paid at all.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 

The United States (US) has temporarily suspended visa services for applicants worldwide. A US State Department spokesperson stated on Tuesday (August 25, 2026) that the department has launched global training across all US embassies and consulates, requiring visa service appointments to be adjusted to accommodate the training sessions. The State Department did not provide specific details regarding the training or its schedule. It merely stated that the training aims to assist consular officers in screening applicants who might potentially rely on US public benefits and to ensure a comprehensive and consistent evaluation of visa applicants.[1]

These delays and training sessions are taking place as the U.S. tightens immigration controls. Since returning to the White House, Trump has implemented an aggressive deportation program and revoked the visas and green cards of many individuals in the United States. He has also denied visa applications on various grounds, such as making negative comments about the U.S. or participating in pro-Palestinian demonstrations. Trump maintains that these harsh measures are intended to enhance domestic security. His actions have drawn widespread condemnation from human rights groups, who view these repressive measures as discriminatory and a violation of freedom of speech and due process rights.[2] And if you have any legal issue in Indonesia territory, contact us for business inquiry, feel free in 24 hour, we will be glad to assist you. 

Proses fit and proper test calon Gubernur Bank Indonesia (BI) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali membawa satu pertanyaan penting dalam perspektif hukum tata negara: bagaimana menjaga independensi Bank Indonesia ketika pengisian jabatan Gubernur BI melibatkan proses politik di DPR? Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena Bank Indonesia bukan sekadar lembaga negara biasa. Sebagai bank sentral, BI memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, serta stabilitas sistem keuangan. Karena itu, independensi kelembagaan menjadi salah satu prinsip penting dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, mekanisme pengangkatan Gubernur BI memang melibatkan Presiden dan DPR. Presiden mengajukan calon, sementara DPR melakukan proses penilaian dan memberikan persetujuan. Mekanisme ini pada satu sisi merupakan bentuk checks and balances. Namun, pada sisi lain, keterlibatan lembaga politik menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses politik dapat memengaruhi independensi bank sentral.

Independensi Bank Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang Bank Indonesia menempatkan BI sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Independensi tersebut pada dasarnya berarti bahwa Bank Indonesia tidak dapat diintervensi oleh pemerintah atau pihak lain dalam menjalankan kewenangannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Prinsip tersebut penting karena kebijakan bank sentral sering kali membutuhkan keputusan yang tidak selalu populer secara politik.

Misalnya, kebijakan menaikkan atau mempertahankan suku bunga dapat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan nilai tukar, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan konsekuensi terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, maupun beban pembiayaan masyarakat. Karena itu, bank sentral membutuhkan ruang untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan politik jangka pendek.

Presiden Mengusulkan, DPR Menilai. Di sinilah terdapat persoalan menarik dari perspektif hukum tata negara. Pengisian jabatan Gubernur BI tidak dilakukan sepenuhnya oleh Presiden. Presiden memiliki kewenangan untuk mengajukan calon, tetapi proses tersebut melibatkan DPR melalui mekanisme fit and proper test dan persetujuan. Model demikian menunjukkan adanya pembagian peran antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif. Presiden tidak dapat begitu saja menunjuk seseorang menjadi Gubernur BI tanpa melalui mekanisme yang ditentukan undang-undang. Sebaliknya, DPR juga tidak berada dalam posisi untuk menunjuk Gubernur BI secara sepihak. Dengan demikian, mekanisme tersebut dapat dipahami sebagai salah satu bentuk checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Persoalannya kemudian bukan apakah DPR boleh terlibat atau tidak. Pertanyaan yang lebih penting adalah: Sejauh mana keterlibatan politik DPR dapat dilakukan tanpa mengganggu independensi Bank Indonesia? Mekanisme fit and proper test pada dasarnya mempunyai fungsi yang penting. DPR dapat menilai kapasitas, integritas, pengalaman, serta visi calon Gubernur BI. Namun, terdapat potensi persoalan apabila proses tersebut bergeser dari uji kelayakan dan kepatutan menjadi arena untuk menilai apakah calon memiliki orientasi politik tertentu. Gubernur BI seharusnya tidak dipilih karena kedekatan politiknya dengan pemerintah atau partai politik tertentu. Sebaliknya, ukuran utamanya harus berkaitan dengan kompetensi, integritas, independensi, serta kemampuan menjalankan mandat Bank Indonesia berdasarkan hukum. Dengan demikian, fit and proper test seharusnya menjadi instrumen akuntabilitas, bukan instrumen intervensi politik.

Perbedaan antara keduanya sangat penting. Akuntabilitas menghendaki agar calon pejabat publik dapat dipertanggungjawabkan kapasitas dan integritasnya. Sementara intervensi politik terjadi apabila keputusan atau kebijakan bank sentral mulai diarahkan untuk memenuhi kepentingan politik tertentu.

Independensi Bukan Berarti Tanpa Akuntabilitas. Perlu dibedakan antara independensi dan kekebalan dari pengawasan. Bank Indonesia yang independen bukan berarti Bank Indonesia bebas dari pertanggungjawaban. Sebagai lembaga negara yang menggunakan kewenangan publik, BI tetap harus menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap undang-undang, dan pertanggungjawaban kelembagaan. Dengan kata lain: Independensi diperlukan agar BI bebas dari intervensi; akuntabilitas diperlukan agar kewenangan BI tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Keduanya bukan prinsip yang bertentangan. Justru negara demokratis membutuhkan keseimbangan antara keduanya. Bank sentral harus cukup independen untuk mengambil keputusan berdasarkan mandat hukumnya, tetapi juga cukup akuntabel agar penggunaan kewenangan tersebut dapat diawasi secara konstitusional. 

Mengapa Mekanisme Politik Tetap Diperlukan? Pertanyaan berikutnya adalah: jika independensi sangat penting, mengapa DPR harus dilibatkan? Jawabannya dapat ditemukan dalam prinsip checks and balances. Gubernur BI memiliki kewenangan yang sangat strategis. Keputusan bank sentral dapat berdampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian nasional. Karena itu, menyerahkan seluruh proses pengangkatan kepada satu cabang kekuasaan juga berpotensi menimbulkan persoalan.

Keterlibatan DPR dapat menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa calon Gubernur BI tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga memiliki kapasitas dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, masalahnya bukan terletak pada ada atau tidaknya keterlibatan politik, melainkan pada batas-batas keterlibatan politik tersebut.

Dalam perspektif hukum tata negara, setidaknya terdapat tiga batas yang perlu diperhatikan. Pertama, batas hukum. DPR, Presiden, maupun pihak lain harus bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tidak boleh ada perluasan kewenangan hanya berdasarkan kepentingan politik. Kedua, batas kelembagaan. Proses pengangkatan Gubernur BI harus tetap mempertahankan kedudukan BI sebagai lembaga yang independen. Artinya, calon yang dipilih harus mampu menjalankan mandat BI tanpa menjadi perpanjangan tangan kepentingan pemerintah atau kekuatan politik tertentu. Ketiga, batas substantif. Penilaian terhadap calon seharusnya diarahkan pada kompetensi, integritas, rekam jejak, pemahaman mengenai kebijakan moneter, serta kemampuan menjaga stabilitas sistem keuangan. Jika ketiga batas tersebut dijaga, mekanisme politik tidak harus menjadi ancaman bagi independensi Bank Indonesia. Sebaliknya, mekanisme tersebut dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan demokratis terhadap lembaga negara yang memiliki kewenangan strategis.

Proses fit and proper test calon Gubernur BI pada akhirnya bukan hanya persoalan mengenai siapa yang akan menduduki jabatan tersebut. Lebih jauh, proses ini merupakan ujian terhadap desain kelembagaan Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ada dua prinsip yang harus dijaga secara bersamaan: Pertama, Bank Indonesia harus independen. Kedua, Bank Indonesia tetap harus akuntabel. Jika independensi terlalu lemah, kebijakan moneter berpotensi dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Sebaliknya, jika akuntabilitas terlalu lemah, independensi dapat berubah menjadi kekuasaan yang sulit diawasi. Karena itu, persoalan sesungguhnya bukan memilih antara independensi atau kontrol politik. Persoalannya adalah bagaimana membangun kontrol demokratis yang tidak berubah menjadi intervensi politik.

Pemilihan Gubernur Bank Indonesia melalui mekanisme yang melibatkan Presiden dan DPR merupakan konsekuensi dari desain checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keterlibatan DPR tidak dengan sendirinya bertentangan dengan prinsip independensi Bank Indonesia. Justru, sepanjang dilakukan berdasarkan hukum, transparan, objektif, dan berorientasi pada kelayakan serta kepatutan calon, mekanisme tersebut dapat memperkuat legitimasi demokratis Gubernur BI.

Yang harus dijaga adalah garis batasnya. DPR boleh menguji kelayakan calon Gubernur BI, tetapi independensi kebijakan Bank Indonesia harus tetap dijaga setelah calon tersebut menduduki jabatannya. Dengan demikian, ukuran keberhasilan mekanisme fit and proper test bukan hanya apakah seorang calon akhirnya memperoleh persetujuan DPR. Ukuran yang lebih penting adalah: Apakah proses politik tersebut mampu menghasilkan Gubernur Bank Indonesia yang kompeten, berintegritas, dan tetap independen dalam menjalankan mandat undang-undang?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena independensi Bank Indonesia pada akhirnya bukan hanya persoalan kelembagaan, melainkan bagian dari upaya menjaga kepentingan ekonomi dan stabilitas nasional.

Polemik pembebastugasan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa oleh Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menarik perhatian bukan hanya karena jumlah pejabat yang disebut terdampak, tetapi juga karena kebijakan tersebut menyentuh persoalan fundamental dalam hukum administrasi negara: sampai di mana kewenangan kepala daerah dalam menata birokrasi dan kapan kewenangan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang?

Pemberitaan mengenai persoalan ini berkembang dengan sejumlah versi. Pada awalnya muncul informasi mengenai pembebastugasan atau penonaktifan 16 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gowa. Dalam perkembangan berikutnya, Bupati Gowa memberikan klarifikasi bahwa yang dibebastugaskan sementara berjumlah tujuh pejabat dan bahwa tindakan tersebut bukanlah pemberhentian permanen atau "non job".

Terlepas dari perbedaan informasi mengenai jumlah pejabat yang terdampak, persoalan hukumnya tetap menarik untuk dikaji. Sebab, dalam negara hukum, kewenangan tidak pernah identik dengan kebebasan tanpa batas. Setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar kewenangan, dilakukan melalui prosedur yang benar, mempunyai tujuan yang sah, serta memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Di sinilah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi sangat relevan. Kepala daerah memang memiliki kewenangan, tetapi bukan kewenangan absolut. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pertanyaan pertama yang harus diajukan bukan "apakah Bupati boleh memberhentikan pejabat?, melainkan dari mana kewenangan tersebut diperoleh dan apa batasnya?

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menempatkan bupati/wali kota sebagai pejabat yang memperoleh delegasi kewenangan untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat tertentu di lingkungan pemerintahan daerah. Pasal 29 UU ASN juga menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian wajib melaksanakan sistem merit dalam menjalankan kewenangannya.

Dengan demikian, secara prinsip, kepala daerah memang mempunyai posisi penting dalam manajemen ASN daerah. Akan tetapi, kewenangan tersebut bukanlah kewenangan diskresioner yang bebas dari batas hukum. Dalam hukum administrasi negara dikenal prinsip klasik: Geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid— tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Kewenangan selalu melekat dengan batas, tujuan, prosedur, dan pertanggungjawaban. Karena itu, sekalipun Bupati Gowa memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, tindakan pembebastugasan terhadap pejabat tetap harus diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur manajemen ASN.

Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan prinsip dasar bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan harus ditetapkan atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Lebih jauh, penggunaan kewenangan harus berdasarkan: Asas Legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Ketentuan tersebut diperkuat oleh Pasal 9 UU Administrasi Pemerintahan yang mengharuskan setiap keputusan dan/atau tindakan pemerintahan memiliki dasar hukum yang jelas, termasuk dasar kewenangan dan dasar untuk menetapkan keputusan atau melakukan tindakan. Artinya, dalam kasus Gowa, pertanyaan hukum yang penting bukan semata-mata apakah Bupati mempunyai kewenangan sebagai PPK, tetapi juga: Apakah kewenangan tersebut digunakan untuk alasan dan tujuan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan? Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting apabila tindakan yang dilakukan berkaitan dengan pejabat pimpinan tinggi pratama.

AUPB sebagai 'Rem' Kekuasaan Administrasi. Pasal 10 UU Nomor 30 Tahun 2014 secara eksplisit mengatur delapan AUPB, yaitu: asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum dan  asas pelayanan yang baik. Dalam konteks ini AUPB sesungguhnya berfungsi sebagai semacam filter atau rem terhadap kekuasaan pemerintahan.

Satu hal yang menarik dalam polemik Gowa adalah adanya Sekretaris DPRD dalam daftar pejabat yang disebut terdampak. Untuk posisi ini, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan pengaturan khusus. Pasal 205 ayat (2) UU Pemerintahan Daerah menentukan bahwa Sekretaris DPRD kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Artinya, terhadap Sekretaris DPRD terdapat konstruksi kewenangan yang berbeda dengan pejabat perangkat daerah biasa.

Bupati memang menerbitkan keputusan, tetapi terdapat unsur persetujuan pimpinan DPRD yang secara eksplisit dipersyaratkan oleh undang-undang. Ini merupakan contoh penting bahwa dalam hukum administrasi, kewenangan harus dibaca secara sektoral dan spesifik. Tidak dapat serta-merta dikatakan: "Karena Bupati adalah PPK, maka semua pejabat dapat diberhentikan oleh Bupati dengan cara yang sama." Tidak demikian. Setiap jabatan dapat memiliki rezim hukum dan prosedur yang berbeda.

Jika pembebastugasan dilakukan karena dugaan pelanggaran disiplin, persoalannya semakin jelas: pemerintah harus menggunakan mekanisme hukum disiplin ASN. Pemeriksaan, pemanggilan, pembuktian, penjatuhan hukuman, serta upaya administratif memiliki mekanisme tersendiri. Dalam konteks ini, pembebastugasan tidak boleh menjadi "hukuman pendahuluan" yang dilakukan tanpa proses pemeriksaan yang sah. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara: "pejabat sedang dievaluasi", dan "pejabat telah terbukti melakukan pelanggaran." Hukum administrasi tidak membenarkan pemerintah melompati proses tersebut hanya karena alasan efektivitas birokrasi.

Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

❤️ Dukung Hukumindo

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

7. Ketentuan dan informasi mengenai manajemen ASN dan pemberhentian dari jabatan.

8. Kompas.com. “Polemik Bupati Gowa Husniah Talenrang: Nonaktifkan 16 Pejabat, Ditinggal”, 24 Agustus 2026.

9. ANTARA. “BKN terima laporan dan mitigasi penonaktifan 16 pejabat Pemkab Gowa”, 24 Agustus 2026.