(iStock)
Oleh:
Tim Hukumindo
Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Paraguay’s President Pena Resigns", "Dari Dekrit Ke Ijazah: Menguji Legitimasi Kekuasaan Di Indonesia", silahkan dibaca juga mengenai "Rekonstruksi Sistem PEMILU Indonesia Pasca Putusan MK Nomor: 135/PUU-XXII/2024" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Dimakzulkan Atau Mengundurkan Diri?'.
Pendahuluan
Dalam negara demokrasi konstitusional, jabatan Presiden bukanlah jabatan yang bersifat absolut. Kekuasaan Presiden memang diperoleh melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi keberlangsungannya tetap dibatasi oleh konstitusi. Seorang Presiden tidak hanya memiliki legitimasi untuk memerintah, melainkan juga memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kekuasaannya berdasarkan hukum. Dalam konteks Indonesia, perdebatan mengenai berakhirnya jabatan Presiden kembali memperoleh relevansinya ketika muncul persoalan politik dan hukum yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan kepada publik bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut disampaikan setelah muncul dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran. Sebelumnya, pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Meskipun demikian, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Selanjutnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tanggal 30 Oktober 2026 mengabulkan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dan menyatakan surat tersebut batal atau tidak sah serta memerintahkan pencabutannya.
Dalam perkembangan berikutnya, Gibran menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo. Namun, perlu ditegaskan bahwa pernyataan mengenai niat mengundurkan diri belum dengan sendirinya berarti pengunduran diri secara konstitusional telah terjadi. Perlu dibedakan antara pernyataan kehendak politik dan tindakan hukum yang secara resmi mengakhiri jabatan. Peristiwa tersebut menghadirkan sebuah pertanyaan fundamental dalam hukum tata negara Indonesia: Apakah seorang Presiden atau Wakil Presiden yang menghadapi persoalan hukum harus terlebih dahulu dimakzulkan, atau dapat memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya?
Pertanyaan tersebut menjadi menarik karena kedua mekanisme tersebut sama-sama dapat mengakibatkan berakhirnya jabatan Presiden atau Wakil Presiden sebelum masa jabatan lima tahun berakhir. Akan tetapi, keduanya memiliki dasar hukum, prosedur, karakter, serta konsekuensi ketatanegaraan yang berbeda.
Dalam terminologi hukum tata negara, mekanisme pertama dikenal dengan istilah impeachment atau pemakzulan, sedangkan mekanisme kedua dikenal sebagai resignation atau pengunduran diri.
Penulis berargumen bahwa pemakzulan dan pengunduran diri bukanlah dua istilah yang dapat dipertukarkan. Pemakzulan merupakan mekanisme pertanggungjawaban konstitusional yang melibatkan lembaga-lembaga negara, sedangkan pengunduran diri merupakan tindakan hukum yang bersumber dari kehendak pribadi pejabat yang bersangkutan. Perbedaan keduanya menunjukkan bagaimana konstitusi Indonesia mengatur berakhirnya kekuasaan eksekutif sekaligus menjaga stabilitas pemerintahan.
Dimakzulkan (Impeachment): Ketika Konstitusi Memberhentikan Presiden
Secara konstitusional, dasar hukum pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden terdapat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan: "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden." Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua kelompok alasan yang memungkinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan.
Pertama, melakukan pelanggaran hukum, yang meliputi: Pengkhianatan terhadap negara; Korupsi; Penyuapan; Tindak pidana berat lainnya; atau Perbuatan tercela. Kedua, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa tidak setiap kesalahan Presiden dapat dijadikan alasan pemakzulan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, rendahnya tingkat popularitas, konflik politik, maupun kegagalan menjalankan program pemerintahan tidak secara otomatis menjadi alasan konstitusional untuk memakzulkan Presiden. Harus terdapat alasan yang sesuai dengan kategori Pasal 7A dan dibuktikan melalui mekanisme konstitusional. Dengan demikian, pemakzulan bukanlah instrumen untuk mengganti Presiden hanya karena mayoritas politik di parlemen tidak lagi menyukainya.
Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia diatur secara khusus dalam Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Menariknya, proses pemakzulan Indonesia melibatkan tiga lembaga negara, yaitu DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Prosesnya dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan berikut.
DPR terlebih dahulu harus menyatakan pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pendapat tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada MK, pendapat tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota DPR.
Setelah memenuhi persyaratan tersebut, DPR mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. MK wajib memutus permintaan tersebut paling lama 90 hari sejak permintaan DPR diterima. Pada tahap ini, MK menjalankan fungsi sebagai lembaga yang menguji apakah tuduhan atau pendapat DPR memiliki dasar konstitusional dan dapat dibuktikan secara hukum.
Apabila MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A, DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian kepada MPR. Dengan demikian, putusan MK bukanlah keputusan yang secara otomatis memberhentikan Presiden.
Kemudian MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul pemberhentian tersebut paling lambat 30 hari sejak menerima usulan DPR. Keputusan pemberhentian harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang: Dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah seluruh anggota MPR; Disetujui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR yang hadir; dan Memberikan kesempatan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan. Artinya, meskipun DPR dan MK telah melewati tahapan konstitusional, keputusan akhir tetap berada pada MPR dengan persyaratan kuorum dan persetujuan yang sangat ketat.
Menariknya, Indonesia sebenarnya memiliki pengalaman pemberhentian Presiden sebelum berakhirnya masa jabatan. Bahkan, terdapat dua Presiden yang diberhentikan melalui keputusan lembaga permusyawaratan rakyat sebelum mekanisme pemakzulan dalam Pasal 7A dan Pasal 7B berlaku.
Presiden Soekarno diberhentikan melalui Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967. Pemberhentian tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban Presiden atas peristiwa politik 1965, termasuk pidato Nawaksara dan Pelengkap Nawaksara yang dinilai tidak memadai oleh MPRS. Melalui Sidang Istimewa MPRS pada 1967, kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno dicabut. Perlu dicatat, pemberhentian Soekarno terjadi sebelum perubahan UUD 1945. Oleh karena itu, mekanisme tersebut tidak dapat disamakan begitu saja dengan prosedur pemakzulan yang berlaku saat ini.
Contoh berikutnya adalah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada 2001, MPR memberhentikan Gus Dur melalui Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid. Peristiwa ini berkaitan dengan konflik politik dan ketatanegaraan, termasuk persoalan Dana Yanatera Bulog dan bantuan Sultan Brunei Darussalam, yang menjadi objek penyelidikan DPR. Konflik antara Presiden dan DPR semakin memburuk hingga berujung pada Sidang Istimewa MPR. Pemberhentian Gus Dur juga berlangsung dalam kerangka konstitusi sebelum perubahan ketiga UUD 1945 yang memperkenalkan mekanisme pemakzulan melalui Mahkamah Konstitusi.
Pelajaran pentingnya adalah bahwa sejarah pemberhentian Soekarno dan Gus Dur memperlihatkan bahwa sebelum reformasi konstitusi, mekanisme pemberhentian Presiden sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik dan relasi kekuasaan antara Presiden dan MPR. Setelah perubahan UUD 1945, mekanisme tersebut mengalami perubahan fundamental. Pemakzulan tidak lagi semata-mata menjadi persoalan pertanggungjawaban politik, melainkan harus melewati pengujian hukum oleh Mahkamah Konstitusi.
Mengundurkan Diri (Resignation): Ketika Presiden Memilih Mengakhiri Kekuasaannya
Berbeda dengan pemakzulan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 7A dan Pasal 7B, pengunduran diri Presiden berkaitan dengan ketentuan Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945. Pasal 8 ayat (1) menyatakan: "Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya." Terdapat satu kata yang sangat penting dalam ketentuan tersebut, yaitu berhenti.
Kata berhenti menunjukkan bahwa konstitusi mengakui adanya keadaan ketika Presiden tidak lagi melaksanakan jabatannya sebelum masa jabatan berakhir, selain karena meninggal dunia, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya. Dalam penafsiran sistematis, istilah berhenti dapat mencakup pengunduran diri atas kehendak sendiri. Dengan demikian, pengunduran diri Presiden bukanlah sesuatu yang berada di luar konstitusi. Sebaliknya, mekanisme tersebut dapat ditemukan dalam konstruksi Pasal 8 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.
Namun, perlu diperhatikan bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara terperinci tata cara pengunduran diri Presiden, misalnya bentuk surat pengunduran diri, waktu efektif pengunduran diri, maupun mekanisme administratif penerimaannya. Konstitusi lebih menekankan pada akibat ketatanegaraan dari berhentinya Presiden, yaitu penggantian oleh Wakil Presiden.
Berbeda dengan pemakzulan, pengunduran diri tidak mensyaratkan adanya pembuktian pelanggaran hukum di hadapan Mahkamah Konstitusi. Secara konseptual, mekanisme pengunduran diri dapat dijelaskan sebagai berikut. Satu, adanya kehendak untuk mengundurkan diri Presiden menyatakan kehendaknya untuk tidak lagi melanjutkan jabatan. Kehendak tersebut harus dibedakan dari pernyataan politik, rumor, atau wacana pengunduran diri yang belum diwujudkan dalam tindakan hukum secara resmi.
Dua, penyampaian pengunduran diri secara resmi. Pengunduran diri perlu dinyatakan secara resmi kepada lembaga atau pejabat negara yang relevan agar terdapat kepastian mengenai berakhirnya jabatan Presiden. Perlu dicatat bahwa UUD 1945 belum mengatur secara eksplisit satu prosedur administratif khusus mengenai penyampaian surat pengunduran diri Presiden.
Tiga, wakil Presiden menggantikan Presiden. Apabila Presiden berhenti, Pasal 8 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa Wakil Presiden menggantikan Presiden sampai berakhirnya masa jabatan. Dengan demikian, tidak diperlukan pemilihan Presiden baru secara langsung oleh rakyat untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Mekanisme ini bertujuan menjaga kesinambungan pemerintahan dan mencegah terjadinya kekosongan kekuasaan eksekutif.
Contoh Pengunduran Diri Presiden dalam Sejarah Indonesia adalah pada kasus Presiden Soeharto (21 Mei 1998). Ini adalah contoh paling nyata mengenai pengunduran diri Presiden dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yaitu pada peristiwa 21 Mei 1998.
Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden setelah memimpin Indonesia selama kurang lebih 32 tahun. Pengunduran diri tersebut terjadi dalam situasi krisis multidimensional, terutama krisis ekonomi, ketidakstabilan politik, demonstrasi mahasiswa, serta tuntutan reformasi yang semakin meluas. Pada saat itu, Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Habibie kemudian mengambil sumpah jabatan sebagai Presiden berdasarkan ketentuan konstitusi yang berlaku saat itu. Peristiwa tersebut merupakan contoh penting bahwa berakhirnya kekuasaan Presiden tidak selalu harus melalui pemakzulan. Soeharto tidak diberhentikan melalui prosedur pemakzulan sebagaimana dikenal dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945 saat ini. Ia memilih menyatakan berhenti di tengah tekanan politik dan sosial yang sangat besar.
Pelajaran pentingnya adalah pengunduran diri Soeharto memperlihatkan bahwa kekuasaan Presiden dapat berakhir bukan karena keputusan formal lembaga yang memakzulkan, melainkan karena Presiden memilih untuk melepaskan jabatannya dalam situasi politik tertentu. Dengan kata lain, tekanan politik dapat menjadi latar belakang pengunduran diri, tetapi tindakan berhenti itu sendiri merupakan tindakan yang berbeda secara hukum dari pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan.
Dimakzulkan dan Mengundurkan Diri: Dua Jalan, Dua Karakter Hukum
Salah satu hal yang menarik untuk dikembangkan dalam kajian hukum tata negara adalah hubungan antara pemakzulan dan pengunduran diri. Dalam praktik, kedua mekanisme tersebut dapat muncul dalam situasi politik yang sama. Misalnya, ketika seorang Presiden menghadapi tuduhan pelanggaran hukum, DPR dapat mempertimbangkan mekanisme pemakzulan. Pada saat yang sama, Presiden dapat memilih mengundurkan diri sebelum proses pemakzulan mencapai tahap akhir.
Di sinilah terdapat persoalan konstitusional yang menarik. Apakah pengunduran diri dapat menghentikan pertanggungjawaban hukum seorang Presiden? Jawabannya: tidak selalu.
Pengunduran diri hanya mengakhiri jabatan, bukan otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana, perdata, maupun tanggung jawab hukum lainnya yang mungkin melekat pada perbuatan selama menjabat. Dengan demikian, seseorang dapat berhenti menjadi Presiden, tetapi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa jabatan publik dan pertanggungjawaban hukum merupakan dua hal yang berbeda.
Ada satu perbedaan konstitusional yang sering kali luput dari perhatian masyarakat. Perhatikan Pasal 8 UUD NRI Tahun 1945. Apabila Presiden berhenti atau mengundurkan diri, Wakil Presiden secara konstitusional menggantikannya sampai masa jabatan berakhir. Namun, apabila Wakil Presiden yang mengundurkan diri, Presiden tidak otomatis menunjuk penggantinya.
Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Artinya, mekanisme pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ternyata tidak simetris. Presiden yang berhenti digantikan oleh Wakil Presiden, sedangkan Wakil Presiden yang berhenti harus melalui mekanisme pemilihan oleh MPR. Inilah salah satu desain konstitusional yang menarik dalam sistem presidensial Indonesia.
Masyarakat sering kali menganggap bahwa seorang pejabat yang mengundurkan diri berarti telah mengakui kesalahan atau pelanggaran hukum. Pandangan tersebut tidak selalu benar. Secara hukum, pengunduran diri tidak identik dengan pengakuan bersalah. Seseorang dapat mengundurkan diri karena alasan kesehatan, keluarga, politik, pertimbangan moral, maupun alasan pribadi lainnya. Sebaliknya, seseorang yang tidak mengundurkan diri juga tidak otomatis berarti tidak bersalah. Oleh karena itu, pengunduran diri tidak boleh digunakan sebagai pengganti proses pembuktian hukum. Jika terdapat dugaan pelanggaran hukum, mekanisme pertanggungjawaban harus tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Kembali pada kasus Gibran, peristiwa ini menghadirkan persoalan hukum tata negara yang cukup kompleks. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA. Di sisi lain, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan Gibran. Namun, apakah kedua putusan tersebut secara otomatis mengakhiri jabatan Wakil Presiden? Tidak.
Di sinilah letak persoalan konstitusional yang menarik. Putusan MA mengenai pembatalan surat keterangan administratif tidak dengan sendirinya merupakan keputusan pemberhentian Wakil Presiden. Demikian pula, pertimbangan MK mengenai dokumen pendidikan tidak otomatis menghasilkan diskualifikasi terhadap pejabat yang telah dilantik. Persoalan mengenai keterpenuhan syarat jabatan harus ditempatkan dalam mekanisme konstitusional yang tepat. Apabila hendak ditempuh melalui pemakzulan, harus diperiksa apakah fakta hukum tersebut dapat memenuhi kategori Pasal 7A dan dibuktikan melalui prosedur Pasal 7B. Sementara itu, apabila pejabat yang bersangkutan memilih mengundurkan diri, persoalannya bergerak melalui mekanisme berhenti dan pengisian kekosongan jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
Dengan demikian, dalam kasus Gibran memperlihatkan bahwa persoalan mengenai keabsahan atau keterpenuhan syarat seseorang untuk menduduki jabatan tidak selalu identik dengan mekanisme hukum untuk mengakhiri jabatan tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa perbedaan antara pemakzulan dan pengunduran diri bukan sekadar persoalan terminologi, melainkan menyangkut desain konstitusional, pembagian kewenangan lembaga negara, dan kepastian hukum. Sebab, dalam negara hukum, seorang Presiden dapat kehilangan jabatannya karena diberhentikan oleh konstitusi, tetapi juga dapat memilih untuk melepaskan jabatannya sendiri. Yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa berakhirnya jabatan tidak selalu berarti berakhirnya pertanggungjawaban hukum.
________________
Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.
________________
Referensi:
1. UUD NRI Tahun 1945, khususnya Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, dan Pasal 8. Naskah dapat diperiksa melalui JDIH DPR RI.
2. Ketetapan MPRS Nomor XXXIII/MPRS/1967, mengenai pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno.
3. Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001, mengenai pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.
4. Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, mengenai permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran. Sumber: Mahkamah Konstitusi RI.
5. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026, mengenai pembatalan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran. Sumber: Salinan putusan MA – ANTARA.
6. M. Laica Marzuki, Pemakzulan Presiden/Wakil Presiden Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, Februari 2010. Sumber: Mahkamah Konstitusi RI.
7. "Indonesia's vice president expresses intention to resign", Reuters, 10 November 2026, Link: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/indonesia-vice-president-expresses-intention-resign-presidential-official-says-2026-11-10/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar