Rabu, 18 November 2026

Apakah Debt Collector Pinjol Boleh Menyita Barang Milik Debitur?

(iStock)

Oleh:
Tim Hukumindo

Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Aturan Pesangon Berubah! Bagaimana Menghitung Hak Pekerja setelah PHK Menurut UU Nomor 27 Tahun 2026?", "Hikmah, Keteladanan dan Etika Kenegarawanan Dibalik Mundurnya Wapres", silahkan dibaca juga mengenai "Dimakzulkan Atau Mengundurkan Diri?" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Apakah Debt Collector Pinjol Boleh Menyita Barang Milik Debitur?'

Perkembangan layanan pinjaman online (pinjol) di Indonesia memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh pembiayaan. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan hukum, khususnya ketika debitur mengalami keterlambatan atau gagal membayar kewajibannya. Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah tindakan debt collector yang mengancam akan mengambil atau menyita barang-barang milik debitur. Persoalannya, apakah debt collector pinjol mempunyai kewenangan hukum untuk menyita barang milik debitur? Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang menghadapi tindakan penagihan secara paksa?

Kedudukan Hukum Debt Collector dalam Penagihan Pinjaman Online

Debt collector merupakan pihak yang memperoleh kuasa atau penugasan dari kreditur untuk melakukan penagihan terhadap debitur yang mempunyai kewajiban pembayaran utang. Dalam praktik pinjaman online, penyelenggara layanan pinjaman dapat bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan kepada penerima pinjaman.

Namun, pemberian kuasa penagihan tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada debt collector untuk melakukan penyitaan atau pengambilan paksa terhadap barang milik debitur. Kewenangan melakukan penagihan harus dibedakan dari kewenangan melakukan eksekusi terhadap harta kekayaan seseorang. Pada dasarnya, debt collector bertugas melakukan penagihan, bukan bertindak sebagai juru sita pengadilan. Oleh karena itu, keberadaan tunggakan pinjaman tidak otomatis memberikan hak kepada debt collector untuk mengambil kendaraan, peralatan elektronik, atau barang berharga lainnya milik debitur.

Larangan Penarikan Paksa dan Perlindungan Debitur Berdasarkan POJK Nomor: 22 Tahun 2023

Pada prinsipnya, debt collector tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan secara sepihak terhadap barang milik debitur. Pelaksanaan penyitaan dan eksekusi harta kekayaan harus memperhatikan mekanisme hukum yang berlaku. Perlindungan terhadap debitur juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Pasal 62 POJK tersebut mengatur tata cara penagihan kredit atau pembiayaan kepada konsumen. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan, tindakan yang bersifat mempermalukan, serta tekanan fisik maupun verbal. Selain itu, penagihan tidak boleh dilakukan secara terus-menerus sehingga mengganggu konsumen.

Ketentuan tersebut juga mengatur waktu dan tempat penagihan, yaitu pada alamat penagihan atau domisili konsumen, pada hari Senin sampai dengan Sabtu, di luar hari libur nasional, pukul 08.00 sampai dengan 20.00 waktu setempat. Penagihan di luar ketentuan tempat dan waktu tersebut memerlukan persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu dengan konsumen. Dengan demikian, perusahaan penyelenggara pinjaman online wajib memastikan bahwa proses penagihan yang dilakukan, termasuk melalui pihak ketiga, tetap memperhatikan ketentuan perlindungan konsumen.

Bagaimana Jika Pinjaman Menggunakan Jaminan Fidusia?

Persoalan hukum menjadi berbeda apabila pinjaman atau pembiayaan disertai dengan jaminan kebendaan, khususnya jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam praktiknya, jaminan fidusia banyak digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Kendaraan yang dikuasai debitur dapat dijadikan objek jaminan untuk menjamin pembayaran kewajiban kepada kreditur.

Meskipun demikian, keberadaan jaminan fidusia tidak memberikan kebebasan kepada kreditur atau debt collector untuk mengambil objek jaminan secara paksa dalam setiap keadaan. Hal tersebut dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi pada pokoknya memberikan penafsiran bahwa apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus mengikuti mekanisme dan prosedur eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu, harus dibedakan antara pinjaman online tanpa jaminan dengan pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia. Dalam pinjaman tanpa jaminan, debt collector tidak mempunyai dasar untuk mengambil barang milik debitur hanya karena terdapat tunggakan pembayaran. Sementara itu, terhadap objek jaminan fidusia, pelaksanaan eksekusinya harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Upaya Hukum Debitur yang Mengalami Penarikan Paksa oleh Debt Collector

Apabila debitur menghadapi ancaman, intimidasi, atau tindakan pengambilan barang secara paksa oleh debt collector, terdapat beberapa langkah hukum yang dapat dilakukan. Pertama, debitur dapat meminta identitas petugas penagihan, perusahaan penagih, serta informasi mengenai pihak penyelenggara pinjaman yang memberikan penugasan. Kedua, debitur dapat mendokumentasikan tindakan intimidasi atau ancaman yang dialami, misalnya melalui rekaman, foto, pesan elektronik, maupun keterangan saksi sepanjang dilakukan secara aman.

Ketiga, debitur dapat menyampaikan pengaduan kepada perusahaan penyelenggara pinjaman. Apabila permasalahan tidak diselesaikan, debitur dapat meneruskan pengaduan melalui kanal pengaduan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keempat, apabila tindakan debt collector mengandung unsur kekerasan, ancaman, pemaksaan, atau perbuatan lain yang memenuhi unsur tindak pidana, debitur dapat melaporkannya kepada kepolisian untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu menganggap bahwa status sebagai debitur yang mengalami gagal bayar menghilangkan hak-hak hukumnya. Kreditur memang mempunyai hak untuk menuntut pembayaran utang, tetapi pelaksanaan hak tersebut tetap harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang sah.

Sebagai kesimpulan, debt collector pinjaman online pada dasarnya tidak mempunyai kewenangan untuk menyita atau mengambil secara paksa barang milik debitur hanya karena terjadi keterlambatan atau gagal bayar. Kewenangan melakukan penagihan berbeda dengan kewenangan melakukan penyitaan dan eksekusi. Perlindungan hukum terhadap debitur dijamin melalui ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk POJK Nomor: 22 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana dimaknai melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019.
________________

Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.

________________
Referensi:

1. Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
2. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
6. Putusan Nomor: 18/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. "Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan", Otoritas Jasa Keuangan, Link: https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelindungan-Konsumen-dan-Masyarakat-di-Sektor-Jasa-Keuangan.aspx.
8. "Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi", Otoritas Jasa Keuangan, Link: https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Ijazah Ditahan Perusahaan: Apa Perlindungan Hukum Bagi Pekerja?

( iStock ) Oleh: Tim Hukumindo Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai " Paylater: Kemudahan B...