(iStock)
Oleh:
Tim Hukumindo
Dalam perkuliahan sebelumnya platform www.hukumindo.com telah membahas mengenai "Hikmah, Keteladanan dan Etika Kenegarawanan Dibalik Mundurnya Wapres", "Dimakzulkan Atau Mengundurkan Diri?", silahkan dibaca juga mengenai "Paraguay’s President Pena Resigns" dan pada kesempatan ini akan dibahas perihal 'Aturan Pesangon Berubah! Bagaimana Menghitung Hak Pekerja setelah PHK Menurut UU Nomor 27 Tahun 2026?'
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu persoalan ketenagakerjaan yang dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja maupun pengusaha. Bagi pekerja, PHK bukan sekadar berakhirnya hubungan kerja, melainkan juga berkaitan dengan keberlangsungan ekonomi, kesejahteraan keluarga, dan pemenuhan hak-hak yang seharusnya diterima setelah kehilangan pekerjaan. Salah satu hak yang paling sering menjadi perhatian adalah uang pesangon.
Persoalan pesangon kembali menjadi perhatian setelah pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Kehadiran undang-undang ini menjadi perkembangan penting dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia karena menata kembali berbagai ketentuan yang sebelumnya tersebar dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Lantas, bagaimana ketentuan pesangon setelah berlakunya UU Nomor 27 Tahun 2026? Apakah setiap pekerja yang mengalami PHK berhak memperoleh jumlah pesangon yang sama? Dan bagaimana cara menghitung hak pekerja berdasarkan masa kerja serta alasan terjadinya PHK?
UU Nomor 27 Tahun 2026: Perubahan Baru dalam Perlindungan Hak Pekerja
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan regulasi baru yang disusun sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Salah satu latar belakang pembentukannya adalah kebutuhan untuk menata kembali pengaturan ketenagakerjaan agar lebih terintegrasi, harmonis, dan memberikan kepastian hukum bagi pekerja maupun pemberi kerja. UU ini mulai berlaku pada 28 Oktober 2026 sekaligus mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sebagian ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dalam konteks PHK, perubahan tersebut penting karena pengaturan mengenai hak pekerja tidak hanya berbicara tentang besaran pesangon, tetapi juga memperhatikan alasan terjadinya PHK dan faktor pengali yang menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayarkan. Pasal 232 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2026 menegaskan bahwa apabila terjadi PHK, pemberi kerja wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja, dengan faktor pengali sesuai alasan PHK.
Dengan demikian, besaran hak pekerja tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan lamanya bekerja. Pasal 252 memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai PHK melalui Peraturan Pemerintah. Alasan terjadinya PHK juga menjadi unsur penting dalam menentukan jumlah pembayaran. Perubahan lainnya yang patut diperhatikan terdapat dalam Pasal 253. Ketentuan ini mewajibkan pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Kewajiban tersebut dikecualikan bagi pengusaha pada usaha mikro dan kecil. Pengaturan dana cadangan pesangon menjadi menarik karena memperlihatkan upaya pembentuk undang-undang untuk tidak hanya menetapkan hak pekerja secara normatif, tetapi juga memperhatikan ketersediaan sumber pembiayaan agar hak tersebut dapat dipenuhi ketika PHK terjadi.
Berapa Besaran Pesangon Berdasarkan Masa Kerja?
Untuk mengetahui besaran pesangon, pekerja perlu terlebih dahulu memahami ketentuan Pasal 232 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2026. Ketentuan tersebut menetapkan besaran uang pesangon berdasarkan masa kerja sebagai berikut:
- Kurang dari 1 tahun = 1 bulan upah;
- 1 tahun – kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah;
- 2 tahun – kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah;
- 3 tahun – kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah;
- 4 tahun – kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah;
- 5 tahun – kurang dari 6 tahun = 6 bulan upah;
- 6 tahun – kurang dari 7 tahun = 7 bulan upah;
- 7 tahun – kurang dari 8 tahun = 8 bulan upah;
- 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah.
Selain uang pesangon, pekerja juga dapat memperoleh uang penghargaan masa kerja (UPMK). Berdasarkan Pasal 232 ayat (3), ketentuan UPMK adalah:
- 3 tahun – kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah;
- 6 tahun – kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah;
- 9 tahun – kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah;
- 12 tahun – kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah;
- 15 tahun – kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah;
- 18 tahun – kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah;
- 21 tahun – kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah;
- 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah;
Di samping itu, pekerja berhak atas uang penggantian hak (UPH) sebagaimana diatur dalam Pasal 232 ayat (4). Komponen uang penggantian hak meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang pekerja beserta keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Lalu, bagaimana cara menghitungnya?
Sebagai contoh, seorang pekerja memiliki masa kerja selama 6 tahun dengan upah bulanan sebesar Rp. 6.000.000,- Berdasarkan ketentuan masa kerja, pekerja tersebut memperoleh dasar perhitungan pesangon sebesar 7 bulan upah dan UPMK sebesar 3 bulan upah.
Dengan demikian, perhitungan dasarnya adalah:
- Uang pesangon: 7 × Rp. 6.000.000,- = Rp. 42.000.000,-
- Uang penghargaan masa kerja: 3 × Rp. 6.000.000,- = Rp. 18.000.000,-
Total perhitungan dasar adalah Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta Rupiah) belum termasuk uang penggantian hak.
Namun, angka tersebut belum tentu menjadi jumlah akhir yang harus dibayarkan perusahaan. Hal ini karena besaran pembayaran tetap harus disesuaikan dengan faktor pengali berdasarkan alasan PHK sebagaimana diatur dalam ketentuan berikutnya.
Mengapa Alasan PHK Menentukan Besaran Pesangon?
Salah satu hal penting yang perlu dipahami pekerja adalah bahwa tidak semua PHK menghasilkan jumlah kompensasi yang sama. UU Nomor 27 Tahun 2026 membedakan hak pekerja berdasarkan alasan berakhirnya hubungan kerja. Perbedaan tersebut dapat dilihat, antara lain, dalam ketentuan Pasal 236 sampai dengan Pasal 249.
Sebagai contoh, apabila terjadi penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, Pasal 236 ayat (1) memberikan hak berupa uang pesangon sebesar satu kali ketentuan dasar, UPMK sebesar satu kali ketentuan dasar, dan UPH. Namun, apabila pengusaha tidak bersedia menerima pekerja untuk melanjutkan hubungan kerja setelah penggabungan atau perubahan perusahaan tersebut, Pasal 236 ayat (2) menetapkan uang pesangon sebesar dua kali ketentuan dasar, UPMK satu kali ketentuan dasar, dan UPH.
Contoh lainnya terdapat dalam Pasal 238 mengenai perusahaan yang tutup karena keputusan pemilik untuk menutup perusahaan secara permanen. Dalam keadaan tersebut, pekerja berhak atas uang pesangon sebesar satu kali ketentuan dasar, UPMK sebesar satu setengah kali ketentuan dasar, dan UPH. Sementara itu, apabila PHK terjadi karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama dua tahun, Pasal 237 menetapkan uang pesangon satu kali ketentuan dasar, UPMK satu kali ketentuan dasar, dan UPH.
Perbedaan juga berlaku bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Berdasarkan Pasal 242, pekerja yang memenuhi persyaratan pengunduran diri berhak atas UPH dan uang pisah sesuai ketentuan yang berlaku, bukan otomatis memperoleh uang pesangon sebagaimana pekerja yang mengalami PHK atas inisiatif perusahaan. Dari berbagai ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa alasan PHK merupakan faktor penting dalam menentukan hak pekerja. Oleh karena itu, sebelum menerima pembayaran pesangon, pekerja perlu memastikan bahwa alasan PHK yang dicantumkan perusahaan sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Membayar Pesangon?
Persoalan tidak berhenti pada penentuan jumlah pesangon. Dalam praktik hubungan industrial, tidak sedikit persoalan muncul ketika perusahaan tidak bersedia membayar atau pekerja merasa jumlah kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan haknya. UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan perhatian terhadap prosedur PHK dan penyelesaian perselisihan antara pekerja dan pemberi kerja.
Pasal 228 mengatur bahwa apabila PHK tidak dapat dihindari, maksud PHK harus dirundingkan melalui mekanisme bipartit secara musyawarah untuk mufakat antara pemberi kerja dengan pekerja atau serikat pekerja. Perundingan tersebut harus diselesaikan paling lama 30 hari kerja sejak dimulainya perundingan.
Apabila perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, perselisihan dapat dilanjutkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 228 ayat (6) juga menegaskan bahwa PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. PHK tanpa kesepakatan atau putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut batal demi hukum dan pemberi kerja wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.
Selain itu, kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana diatur dalam Pasal 253 menjadi salah satu instrumen perlindungan untuk menjamin terpenuhinya hak pekerja akibat PHK. Pengusaha yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan undang-undang. Pada akhirnya, perubahan pengaturan pesangon melalui UU Nomor 27 Tahun 2026 menunjukkan bahwa perlindungan pekerja tidak cukup hanya dengan menetapkan besaran kompensasi. Kepastian alasan PHK, mekanisme pembayaran, dan ketersediaan dana untuk memenuhi hak pekerja juga merupakan bagian penting dari perlindungan hukum.
Bagi pekerja, memahami ketentuan pesangon merupakan langkah penting untuk memastikan hak-haknya tidak diabaikan ketika hubungan kerja berakhir. Sementara bagi pengusaha, kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab hukum dalam membangun hubungan industrial yang adil dan berimbang. Dengan demikian, pesangon bukan sekadar pembayaran ketika seseorang kehilangan pekerjaan, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja yang telah memberikan tenaga, waktu, dan kontribusinya kepada perusahaan.
________________
Artikel ini bermanfaat?
Dukung Hukumindo agar kami dapat terus menghadirkan edukasi hukum secara gratis.
________________
Referensi:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 168/PUU-XXI/2023 mengenai Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, tanggal 31 Oktober 2024.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
7. "UU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026", sultra.antaranews.com., Diakses pada tanggal 16 November 2026, Link: https://sultra.antaranews.com/berita/545839/uu-pelindungan-ketenagakerjaan-resmi-berlaku-sejak-28-oktober-2026

Tidak ada komentar:
Posting Komentar