Minggu, 09 Agustus 2020

Alasan-alasan Hukum Penahanan Penyidik Terhadap Anita Kolopaking

(iStock)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Terkait dengan kasus Djoko S. Tjandra yang tengah menjadi trending, pada kesempatan terdahulu platform Hukumindo.com telah membahas mengenai "Menakar Pidana yang Mengintai Pengacara Djoko S. Tjandra", dan Pada kesempatan ini akan membahas tentang Alasan-alasan Hukum Penahanan Oleh Penyidik. Secara khusus, artikel ini menyinggung tentang ditahannya Pengacara Djoko S. Tjandra, yaitu Anita Kolopaking.

Pengacara Djoko S. Tjandra, Anita Kolopaking, Ditahan Penyidik

Anita Kolopaking, pengacara terpidana kasus cessie Bank Bali, Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, selesai menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri. Dia ditahan di Rutan Bareskrim. "Dua puluh hari ke depan yang bersangkutan ditahan di Rutan Bareskrim Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (8/8/2020). Anita Kolopaking diperiksa sejak Jumat (7/8) hingga pukul 04.00 WIB dini hari tadi. Dia dicecar sejumlah pertanyaan oleh penyidik Subdit 5 Dittipidum Bareskrim Polri.[1] Dengan demikian, point penting di sini ialah bahwa terdapat tindakan hukum Penyidik yang melakukan Penahanan terhadap Anita Dewi Kolopaking.

Alasan-alasan Hukum Penahanan oleh Penyidik

Adapun hal dimaksud dengan "Penahanan" adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 21 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bunyinya adalah sebagai berikut:
"Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini."

Dengan kata lain, yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan seseorang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dengan cara-cara yang diatur oleh undang-undang. Dalam praktik, ditempatkan dalam sel-sel suatu Rumah Tahanan Negara.

Dikarenakan yang dimaksud di dalam artikel ini adalah telah adanya tindakan hukum berupa penahanan oleh Penyidik, maka alasan-alasan hukum penahanan oleh Penyidik adalah penahanan yang sifatnya Subjektif dari Penyidik. Mengenai alasan-alasan penahanan, diatur dalam Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang bunyinya adalah sebagai berikut:[2]

"Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana". 

Jika dilakukan penjabaran Pasal 21 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atas, maka alasan-alasan subjektif Penahanan adalah sebagai berikut:[3]

  1. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
  2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti;
  3. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

Kesimpulan

Jika dikaitkan antara ketentuan Pasal 21 ayat 1 
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan adanya tindakan penyidik yang melakukan penahanan terhadap pengacara Djoko S. Tjandra (Anita Dewi Kolopaking) di atas, maka secara hukum, terdapat alasan subjektif dari penyidik terhadap Anita Dewi Kolopaking, yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri, atau merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

____________________
1.“Pengacara Djoko Tjandra Anita Kolopaking Ditahan di Rutan Bareskrim", Detik.com, 8 Agustus 2020, Rahel Narda Chaterine, Diakses pada 9 Agustus 2020, https://news.detik.com/berita/d-5124940/pengacara-djoko-tjandra-anita-kolopaking-ditahan-di-rutan-bareskrim?_ga=2.228690844.1207449266.1596935618-647635362.1570001092  
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
3. Ibid.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Larangan Menyita Barang Tertentu

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Sebelumnya platform Hukumindo.com telah membahas mengenai artikel berjudul " Mendahulukan P...