Selasa, 07 Juli 2020

Menakar Pidana Yang Mengintai Pengacara Djoko S. Tjandra

(Detik.com)

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Baru-baru ini salah satu buronan koruptor BLBI muncul dan mendaftarkan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adalah Djoko S. Tjandra yang merupakan terpidana kasus korupsi cessie Bank Bali ke BDNI pada tahun 1999 dengan nilai kerugian negara sekitar 500 Miliar (setengah Triliun Rupiah!).

Profile Djoko S. Tjandra & Kasus Cessie Bank Bali

Nama Djoko alias Tjan Kok Hui, pria kelahiran Sanggau (Kalimantan Barat) 27 Agustus 1950, kadung jadi buah mulut gara-gara fee atas Cessie senilai setengah triliun lebih. Djoko memang identik dengan Grup Mulia yang memiliki bisnis inti properti. Kongsi empat bersaudara yakni Tjandra Kusuma (Tjan Boen Hwa), Eka Tjandranegara (Tjan Kok Hui), Gunawan Tjandra (Tjan Kok Kwang), dan Djoko S Tjandra sendiri didirikan pada 1970.[1]

Dekade 1990-an, Grup Mulia makin moncer saat dipegang oleh Djoko. Bapak empat anak yang pintar ngomong ini menjadi komandan utama pada kepemilikan properti perkantoran seperti Five Pillars Office Park, Lippo Life Building, Kuningan Tower, BRI II, dan Mulia Center. Grup Mulia menaungi sebanyak 41 anak perusahaan di dalam dan luar negeri. Selain properti, grup yang pada 1998 memiliki aset Rp. 11,5 Triliun itu merambah sektor keramik, metal, dan gelas.[2]

Kembali ke Cessie, nama Djoko bersanding dengan Setya Novanto, pengusaha yang juga (waktu itu) Wakil Bendahara Golkar yang dekat dengan penguasa. Dari sinilah perkara itu merebak makin lebar. Soalnya, kongkalikong memburu duit fee terlembaga dengan keikutsertaan PT Era Giat Prima (EGP), perusahaan bikinan Djoko dan Setya.[3]
Pada 11 Januari 1999, ada perjanjian Cessie Bank Bali ke BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia)  sebesar Rp. 598 miliar dan BUN (Bank Umum Nasional) sebesar Rp. 200 miliar antara Bank Bali dan PT EGP. Selanjutnya, 3 Juni 1999 BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional)  menginstruksikan transfer dana dari rekening Bank Bali di Bank Indonesia ke sejumlah rekening berjumlah Rp. 798 miliar secara bersamaan. Rinciannya,  Rp. 404 miliar ke rekening PT EGP di Bank Bali Tower, Rp. 274 miliar ke rekening Djoko S Tjandra di BNI Kuningan, dan Rp. 120 miliar ke rekening PT EGP di BNI Kuningan.[4]

Setelah tagihan itu cair, PT EGP menulis surat ke BPPN. Isi surat itu adalah permintaan agar kewajiban PT BUN kepada Bank Bali sebesar Rp. 204 miliar dan bunga sebesar Rp. 342 miliar dibayarkan kepada PT EGP. Lalu, PT EGP mendapat fee tadi, sebesar Rp. 546,468 miliar. Namun karena kemudian kasus ini mencuat ke permukaan dan Direktur Utama EGP Djoko S Tjandra dimeja-hijaukan, akhirnya PT EGP mengembalikan dana tersebut ke Bank Bali.[5]

Ternyata dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa korupsi Djoko S Tjandra divonis bebas. Setelah keluar putusan ini PT EGP menggugat ke PTUN agar BPPN (kini menguasai Bank Permata) mencabut pembatalan perjanjian Cessie dan menyerahkan dana tersebut ke PT EGP. Kemudian, pada Maret 2002 gugatan PT EGP tersebut ditolak MA. Pada 12 Juni 2003 Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengirim surat kepada direksi Bank Permata agar menyerahkan barang bukti berupa uang Rp. 546,468 miliar tadi. Permintaan ini akhirnya tak terwujud dengan keluarnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan BPPN. Perkara dengan terdakwa Djoko S. Tjandra sudah diputus bebas. Putusan ini berkonsekuensi dana Cessie harus dieksekusi dikembalikan ke PT EGP.[6]

Pada bulan Oktober 2008 Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) kasus korupsi Cessie Bank Bali dengan terdakwa Djoko Tjandra ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 11 Juni 2009, Majelis Peninjauan Kembali MA yang diketuai Djoko Sarwoko dengan anggota I Made Tara, Komariah E. Sapardjaja, Mansyur Kertayasa, dan Artidjo Alkostar memutuskan menerima Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jaksa. Selain hukuman penjara dua tahun, Djoko Tjandra juga harus membayar denda Rp 15 juta. Uang milik Djoko Tjandra di Bank Bali sejumlah Rp. 546.166.116.369 dirampas untuk negara. [7]

Pada tanggal 16 Juni 2009 Djoko mangkir dari panggilan Kejaksaan untuk dieksekusi. Djoko diberikan kesempatan 1 kali panggilan ulang, namun kembali tidak menghadiri panggilan Kejaksaan, sehingga Djoko dinyatakan sebagai buron. Djoko diduga telah melarikan diri ke Port Moresby, Papua New Guinea, menggunakan pesawat carteran sejak 10 juni 2009 atau sehari sebelum vonis dibacakan oleh MA.[8]

Dengan demikian, dapat digaris bawahi bahwa saat ini status hukum Djoko S. Tjandra adalah 'Buronan' instansi Kejaksaan Agung R.I.

Reaksi Atas Kemunculan Djoko S. Tjandra di PN Jakarta Selatan

Sontak saja kehadiran Djoko Tjandra membuat kehebohan dengan muncul di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) baru-baru ini untuk mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas perkara yang membelitnya. Jejak terpidana kasus hak tagih (Cessie) Bank Bali yang menghilang sejak 2009 itu bahkan tidak terendus aparat penegak hukum.[9]

Kemunculan Djoko Tjandra di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menimbulkan reaksi, khususnya dari Menkopolhukam. Menko Polhukam Mahfud Md. mengaku telah berbicara dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin perihal terpidana kasus hak tagih (Cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. Mahfud memerintahkan untuk segera menangkap Djoko, yang diketahui sempat mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020.[10]

"Saya tadi sudah bicara dengan Jaksa Agung supaya segera menangkap buronan Djoko Tjandra. Ini adalah buronan yang masuk dalam DPO (daftar pencarian orang). Oleh sebab itu, Kejaksaan Agung maupun kepolisian harus segera menangkapnya. Tidak ada alasan bagi orang yang DPO, meskipun dia mau minta PK lalu dibiarkan berkeliaran," kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/7/2020).[11]

"Oleh sebab itu, ketika (dia) hadir di pengadilan, saya minta polisi dan kejaksaan menangkapnya dan segera dijebloskan ke penjara sesuai dengan putusan pengadilan yang telah inkrah (berkekuatan hukum tetap). Jadi tidak ada penundaan hukuman bagi orang yang sudah minta PK. Itu saja demi kepastian hukum dan perang melawan korupsi," terang Mahfud.[12]

Memang sangat disayangkan apabila Jaksa Agung maupun Menteri Hukum dan HAM mengaku tidak tahu mengenai hal ini. Sudah sepantasnya apabila Menkopolhukam dengan tegas memerintahkan untuk segera menangkap Djoko S. Tjandra dan mengevaluasi institusi Kejaksaan serta Kemenkum & HAM. Menurut hemat penulis tugas dan fungsi JAM Intel di Kejaksaan Agung layak untuk dievaluasi. Begitu pula dengan tugas dan fungsi Dirjen Imigrasi yang harus segera dievaluasi. 

Pelaporan Pidana Pengacara Peninjauan Kembali (PK) Djoko S. Tjandra

Reaksi yang berbeda datang dari para pihak pegiat anti korupsi, salah satunya dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyuono. Sebagai Dewan Pembina Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) akan melaporkan pengacara Djoko Tjandra Andi Putra Kusuma ke Bareskrim. Pelaporan itu dilakukan lantaran Andi diduga mengetahui dan menyembunyikan keberadaan Djoko Tjandra. Djoko Tjandra telah lebih dari 10 tahun menjadi buronan kasus korupsi. "Iya, kita akan laporkan hari ini jam 14.00 WIB di Bareskrim," kata Poyuono, ketika dikonfirmasi, Senin (6/7/2020).[13]

Menurut Poyuono, seharusnya Andi menyampaikan informasi perihal keberadaan kliennya di Indonesia. Mengingat, Djoko Tjandra diakui datang langsung ke kantor pengacaranya itu untuk bersama-sama mengajukan peninjauan kembali (PK) ke PN Jakarta Selatan. "Itu kan punya kewajiban memberitahu, apalagi dia seorang pengacara, dia tahu Djoko Tjandra dijatuhi hukuman 2 tahun karena kasus tindak pidana korupsi, kenapa dia tidak menyerahkan ke kejaksaan dulu orangnya untuk dieksekusi ke dalam penjara," kata Poyuono.[14]

Poyuono akan melaporkan Andi dengan Pasal 221 KUHP karena dianggap menyembunyikan tersangka kasus tindak pidana korupsi. Tak hanya itu, Poyuono juga akan melaporkan Kepala PN Jaksel yang dinilai melakukan pembiaran. "Terus kan lawyer-nya mendaftarkan PK di PN Jaksel, artinya dia bisa terkena tindakan pidana, kenapa, sesuai dengan pasal 221 KUHP dianggap dia menyembunyikan orang yang terpidana korupsi, juncto Pasal 21 UU Tipikor, bahwa dia bisa dihukum. Kecuali orang yang sedarah, atau satu garis kaya istri dan anak itu nggak apa," katanya.[15]

Lalu apa kata pengacara Djoko S. Tjandra? "Pada dasarnya kita menghormati laporan KAKI tapi kalau tuduhannya Pasal 221 (KUHP) melindungi dan menyembunyikan buronan, ada beberapa hal yang perlu saya klarifikasi," ujar Andi Putra Kusuma selaku kuasa hukum dari Djoko Tjandra saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Senin (6/7/2020). Andi Putra membantah telah menyembunyikan Djoko Tjandra. Dia berargumen membawa Djoko Tjandra ke tempat umum yaitu PN Jaksel saat mendaftarkan peninjauan kembali (PK). "Saya tidak pernah menyembunyikan Djoko Tjandra. Tim kami bawa ke PN ini tempat umum. Semua orang bisa bertemu dan melihat. Kalau menyembunyikan kan banyak orang yang melihat di PN ini," kata Andi.[16]

Bagi pegiat anti korupsi, sasaran tembak akan diarahkan bukan saja pada institusi-institusi negara yang dianggap lemah dalam menjalankan proses pro justisia, namun juga profesi advokat/pengacara yang sebagian diantaranya dianggap kontra pemberantasan korupsi. 

Menakar Jeratan Pasal 221 KUHP Jo. Pasal 21 UU Tipikor Terhadap Pengacara Peninjauan Kembali Djoko S. Tjandra

Pertanyaan hukumnya kemudian adalah: Dapatkah pengacara Djoko S. Tjandra ini dijerat dengan tuduhan Pasal 221 KUHP Jo. Pasal 21 Undang-undang Tipikor?  

Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi: 
"Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian dapat diancam pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500,-".
Sedangkan Pasal 21 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) berbunyi sebagai berikut:
"Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau 33 denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta Rupiah)"
Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:
  1. Barang siapa;
  2. Dengan sengaja;
  3. Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya;
  4. Untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian.
Yang dimaksud dengan unsur 'Barangsiapa' menurut hukum adalah siapa saja, dan melekat pada dirinya dapat bertanggung jawab secara hukum serta tidak ada alasan pemaaf dan pembenar sepanjang berhubungan dengan kasus dimaksud. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'Dengan sengaja' menurut teori kehendak adalah apabila apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.

Jika dikaitkan antara unsur 'barangsiapa' dan unsur 'dengan sengaja' dengan fakta-fakta yang ada dalam kasus ini, maka kuasa hukum Djoko S. Tjandra dalam pengajuan Peninjauan Kembali (PK), yaitu Andi Putra Kusuma dkk. telah sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan, sebagai seorang advokat sudah selayaknya tahu bahwa kliennya adalah seorang buronan dan tidak menyerahkannya ke institusi Kejaksaan. Oleh karena itu unsur 'barangsiapa' dan unsur 'dengan sengaja' dalam kasus ini menjadi terpenuhi.

Yang dimaksud dengan unsur 'Menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau memberi pertolongan kepadanya' adalah: (1) kata 'menyembunyikan' menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yaitu: a. menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat: setelah peristiwa itu, ia selalu ~ diri; dan  b. v sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya); merahasiakan: mengapa Ibu selalu ~ berita dari kampung?[17] Sedangkan 'kejahatan' dalam KUHP adalah sejumlah delik dari Pasal 104 hingga Pasal 488 KUHP. 

Jika dikaitkan antara unsur 'menyembunyikan orang' dengan unsur 'yang melakukan kejahatan' dengan fakta-fakta yang ada, maka yang dimaksud menyembunyikan dalam konteks ini adalah menjadikan orang yang melakukan kejahatan tindak pidana korupsi (Djoko S. Tjandra) menjadi 'tersimpan' supaya 'tidak terlihat', atau agar menjadi rahasia terkait keberadaannya. Tidak terlihat dari siapa? Menurut hemat penulis, hal ini harus ditafsirkan dari institusi Kejaksaan Agung RI yang tengah mencarinya. Bukan menyembunyikan dari publik atau dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikarenakan kedua entitas dimaksud tidak mempunyai kaitan secara langsung. Oleh karena itu, kedua unsur dimaksud, 'menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan' menjadi terpenuhi.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur 'Untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian' adalah secara tegas menyebut tahapan pro justisia berupa 'penyidikan' atau 'penahanan' dengan institusi yang disebutkan adalah Pejabat Kehakiman, dalam hal ini Pengadilan dan Kepolisian. Menurut hemat penulis, kedua unsur dimaksud dalam kasus ini belumlah terpenuhi, dikarenakan tahapan pro justisia yang dimaksud adalah pada tahapan penyidikan. Sedangkan sebagaimana fakta yang telah disebutkan di atas, status hukum Djoko S. Tjandra dalam kasus ini adalah Buronan, terpidana yang tengah DPO. Tentu saja, yang dimaksud dengan buron di sini adalah sudah menyandang status terpidana, bukan lagi dalam proses penyidikan di institusi Polri atau lainnya, misalkan KPK dan Kejaksaaan.

Dengan demikian, apabila dikaitkan antara ketentuan hukum di atas dengan fakta-fakta yang didapatkan, maka ketentuan Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) belumlah terpenuhi seluruhnya, khususnya unsur 'Untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian', sehingga ketentuan hukum dimaksud belumlah dapat diterapkan pada Andi Putra Kusuma dkk. selaku pengacara Djoko S. Tjandra dalam pengajuan PK ini.

Pendapat yang berbeda datang dari teman penulis yang kebetulan adalah sebagai Penyidik di sebuah institusi Kepolisian wilayah Banten, menurut beliau unsur "Untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi menjalankan jabatan kepolisian" terpenuhi, dengan penekanan pada "penahanan oleh pejabat kehakiman". Jika dikaitkan dengan fakta hukum di atas, memang benar bahwa Djoko S. Tjandra melarikan diri ke Port Moresby, Papua New Guinea, sejak 10 juni 2009 atau sehari sebelum vonis dibacakan oleh MA. Dengan demikian, inilah stand point yang harus dihitung dikarenakan pada waktu "10 juni 2009 atau sehari sebelum vonis dibacakan oleh MA" masih dalam kekuasaan institusi Pengadilan (pejabat Kehakiman), dalam hal ini Mahkamah Agung. Masih menurut beliau, seharusnya pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dengan asistensi Pengacara tidak menghalangi eksekusi Djoko S. Tjandra oleh Kejaksaan Agung. Dengan demikian unsur-unsur Pasal 221 KUHP ini terpenuhi semua, dan oleh karenakanya dapat dikenakan kepada Andi Putra Kusuma dkk. selaku pengacara Djoko S. Tjandra.

Kita beralih ke jeratan potensial lainnya, yaitu Pasal 21 UU Tipikor. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) adalah sebagai berikut:
  1. Setiap orang;
  2. Dengan sengaja;
  3. Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung;
  4. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. 
Yang dimaksud dengan unsur 'setiap orang' adalah sama saja dengan unsur 'barang siapa', bahkan saat ini telah diperluas dengan mencakup korporasi, tidak hanya individu saja. Oleh karena itu unsur ini tidak perlu diterangkan kembali. Pun demikian dengan unsur 'dengan sengaja', telah diterangkan di atas bahwa kesengajaan menurut teori kehendak adalah apabila apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. 

Jika dikaitkan antara ketentuan hukum dimaksud dengan fakta-fakta yang ada, maka kedua unsur ini terpenuhi. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah pengacara Djoko S. Tjandra, yaitu Andi Putra Kusuma dkk. Menurut penulis, tentu saja pengacara dimaksud dengan telah dengan sengaja mengetahui bahwa kliennya adalah buronan institusi Kejaksaan yang sudah selayaknya diserahkan untuk dieksekusi, akan tetapi hal ini tidak dilakukan, sehingga menjadikan eksekusi oleh Kejaksaan menjadi terhambat/dirintangi. Dengan demikian kedua unsur tersebut terpenuhi.

Yang dimaksud dengan unsur 'Mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung' secara umum adalah menjadikan proses pro justisia yang dilakukan oleh aparat penegak hukum menjadi terhambat. Sedangkan unsur 'Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi' adalah secara tegas menyebut tahapan proses pro justisia berupa penyidikan, penuntutan, ataupun pemeriksaan di pengadilan. Sedangkan sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa fakta hukumnya, Djoko S. Tjandra adalah seorang terpidana yang buron, telah divonis, akan tetapi kabur sehingga belum menjalani hukumannya, DPO. Oleh karena itu, dalam hal ini proses pro justisia yang dimaksud tidak lagi dalam proses penyidikan atau penuntutan ataupun pemeriksaan di pengadilan. Menurut hemat penulis, unsur terakhir ini 'Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi' tidak terpenuhi.  
Dengan demikian, apabila dikaitkan antara ketentuan hukum di atas dengan fakta-fakta yang didapatkan, maka ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) belum dapat dikenakan kepada Andi Putra Kusuma dkk. selaku pengacara Djoko S. Tjandra dalam pengajuan upaya hukum PK ini.

Kesimpulan

Terlepas dari perbedaan pendapat yang ada, penulis harus mengambil kesimpulan. Ketentuan Pasal 221 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) belum dapat dikenakan kepada Andi Putra Kusuma dkk. selaku pengacara Djoko S. Tjandra dalam pengajuan upaya hukum PK ini dikarenakan tidak semua unsur-unsurnya terpenuhi. Oleh karena itu, menurut penulis, lebih baik institusi Kejaksaan beserta jajarannya selaku eksekutor perkara pidana, sudah selayaknya fokus menangkap Djoko S. Tjandra untuk kemudian dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan guna menjalani hukumannya, bukan melakukan hal lain di luar itu.
_______________________
1. "Siapa Djoko Chandra yang Disebut Joker?", Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2008/06/18/19541335/siapa.djoko.chandra.yang.disebut.joker?page=all.
2. Ibid.
3. Ibid.
4. Ibid.
5. Ibid.
6. Ibid.
7. "Kronologi Djoko Tjandra, Buron yang Kini Jadi Warga PNG", www.detik.com, Selasa, 17 Jul 2012, https://news.detik.com/berita/d-1966963/kronologi-djoko-tjandra-buron-yang-kini-jadi-warga-png
8. Ibid.
9. "Djoko Tjandra yang Bikin Geger Itu Punya Julukan 'Joker'", www.Detik.com, Jumat 03 Juli 2020, https://news.detik.com/berita/d-5078122/djoko-tjandra-yang-bikin-geger-itu-punya-julukan-joker?_ga=2.30614587.502786892.1593912463-647635362.1570001092
10. "Menko Mahfud Perintahkan Jaksa Agung-Polisi Segera Tangkap Djoko Tjandra", www.detik.com, Kamis, 02 Jul 2020, https://news.detik.com/berita/d-5077093/menko-mahfud-perintahkan-jaksa-agung-polisi-segera-tangkap-djoko-tjandra 
11. Ibid.
12. "Diperintah Mahfud, Kejagung: Kita Terus Cari Djoko Tjandra untuk Dieksekusi", www.detik.com, Kamis, 02 Jul 2020, https://news.detik.com/berita/d-5077795/diperintah-mahfud-kejagung-kita-terus-cari-djoko-tjandra-untuk-dieksekusi/2
13. "Manuver Poyuono: Mangkir Sidang Gerindra, Laporkan Lawyer Djoko Tjandra", www.detik.com, Senin, 06 Jul 2020, https://news.detik.com/berita/d-5081700/manuver-poyuono-mangkir-sidang-gerindra-laporkan-lawyer-djoko-tjandra?_ga=2.64251563.502786892.1593912463-647635362.1570001092
14. Ibid.
15. Ibid.
16. "Pengacara Tak Masalah Dipolisikan Poyuono: Saya Tak Sembunyikan Djoko Tjandra", www.detik.com, Senin, 06 Jul 2020, https://news.detik.com/berita/d-5081721/pengacara-tak-masalah-dipolisikan-poyuono-saya-tak-sembunyikan-djoko-tjandra?_ga=2.260836233.502786892.1593912463-647635362.1570001092
17. "Menyembunyikan", kbbi.kemendikbud.go.id.,https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Menyembunyikan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Mr. Iskak Tjokroadisurjo, Membuka Kantor Hukum Pertama di Batavia

( id.Wikipedia.org ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Terdahulu  platform  Hukumindo.com telah membahas profile " Kisah Ketua MA Pertam...