Jumat, 27 Maret 2020

Hukum Keterlambatan Melaporkan Kelahiran

Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Selama hidup di dunia, suka atau tidak suka, manusia dilingkupi oleh hukum. Sebelum lahir pun manusia sudah dijamin beberapa haknya oleh hukum, ketika manusia lahir otomatis menjadi subjek hukum, dan ketika manusia meninggal masih menyisakan urusan-urusan hukum dengan ahli warisnya. Dengan kata lain, meskipun hukum bukanlah hal yang kasat mata, selama hidupnya di dunia, seorang manusia akan selalu berurusan dengan hukum dalam arti luas. Hukum dalam arti luas adalah mencakup domain hukum seperti hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum administrasi negara dan hukum perdata. 

Pada kesempatan ini, penulis menyempatkan diri untuk membahas hal yang kelihatannya mungkin sepele bagi sebagian orang, akan tetapi sangat dekat, dikarenakan hampir semua orang sudah selayaknya mempunyai Akta Kelahiran. Dibalik selembar Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud, jika dilihat dalam perspektif hukum, tentu mempunyai materi muatannya tersendiri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan mencoba menelaahnya.

Dasar Hukum Pelaporan Kelahiran

Adalah Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi dasar hukum bagi segenap rakyat Indonesia mendapatkan pengakuan hukum atas peristiwa kelahirannya di dunia. Adapun pasal yang relevan mengatur hal tersebut dikutip di bawah ini.

Bab V Mengenai PENCATATAN SIPIL, khususnya pada Bagian Kesatu mengenai 'Pencatatan Kelahiran', Paragraf 1 mengenai Pencatatan Kelahiran di Indonesia, khususnya Pasal 27 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:
"(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran".
Sedangkan mengenai adanya keterlambatan pelaporan diatur pada Paragraf 4 Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
"(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat.
(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Presiden". 
Dasar Hukum Mengenai Keterlambatan Pelaporan Kelahiran

Dalam perjalannya, Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan kemudian direvisi oleh Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terdapat beberapa ketentuan yang mengatur terkait subjek artikel ini.

Pasal I angka 7 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagaimana dikutip di bawah ini:
"Ketentuan ayat (1) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 27
(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran".   
Selanjutnya, Pasal I angka 8 Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi sebagai berikut:
"Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32
(1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat. 
(2) Dihapus.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden."
Kesimpulan, dengan berlakunya Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran tidak perlu lagi mendasarkan pada penetapan pengadilan negeri. Mengenai tata cara pencatatan kelahiran seperti ini  diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden. Bagi audience yang mengalami kesulitan, ataupun tidak mempunyai cukup waktu untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya tercinta, silahkan hubungi penulis di alamat e-mail: mahmud_igorcik@yahoo.com atau hukumindo@yahoo.com
__________________________

Referensi:
1. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
2. Undang-undang Nomor: 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Penjabaran Wanprestasi

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Terdahulu platform Hukumindo.com telah membahas mengenai " Pengertian Wanprestasi ",   ...