Rabu, 12 Juni 2019

Memahami Misrepresentasi Dalam Skandal BLBI Melibatkan Sjamsul Nursalim & Itjih Nursalim


Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Pada hari Senin (10/6/2019), KPK menetapkan status tersangka kepada SJN (Sjamsul Nursalim) sebagai pemegang saham pengendali BDNI dan ITN (Itjih Nursalim), atas dugaan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Syafruddin Arsyad Tumenggung (yang telah divonis pengadilan sebelumnya), selaku Kepala BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham BDNI selaku Obligor BLBI kepada BPPN.[1] Hal ini membuka babak baru pengungkapan skandal korupsi keuangan terbesar Indonesia setelah merdeka.

Mengutip Wikipedia.org., Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.[2]

Sedangkan untuk mantan ketua BPPN, Syafruddin Arsyad Tumenggung, telah diadili terlebih dahulu. Bahkan pada tingkat Banding, putusannya diperberat. Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menambah vonis eks Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah dalam kasus penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Putusan itu lebih tinggi dibanding vonis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, yaitu 13 tahun penjara dan denda Rp. 700 juta subsider 3 bulan kurungan.[3]

Untuk memahami modus tindak pidana korupsi dalam kasus BDNI (Bank Dagang Nasional Indonesia) ini, ada term yang sangat penting untuk dijelaskan, yaitu terkait dengan misrepresentasi.  

Misrepresentasi

Dalam menyelesaikan hutang para obligor BLBI, pada waktu itu dikenal dengan perjanjian Master Settlement Aqcuisition Agreement (MSAA). Secara sederhana, MSAA adalah perjanjian penyelesaian BLBI dengan jaminan aset obligor. Dengan kata lain, setelah para obligor menerima BLBI dan kemudian memakainya, maka tahap selanjutnya adalah mengembalikan fasilitas keuangan tersebut. Dalam perjalanannya, untuk mengembalikan kewajiban berupa ‘hutang’ tersebut, kemudian dibuatlah perjanjian antara Negara melalui BPPN dengan para obligor, perjanjian dimaksud dinamakan dengan MSAA. Salah satu jaminan pengembalian kewajiban dimaksud adalah berupa asset, namun tidak sembarang asset bisa dijaminkan di sini, hanya asset yang dikategorikan lancar yang dapat dijaminkan. Ketika sudah ditandatangani MSAA antara BPPN dengan obigor, jaminan aset yang tercantum dalam MSAA kemudian dilakukan liquidasi oleh PT. PPA (PT. Perusahaan Pengelola Aset), yang hasil liquidasinya dikembalikan kepada negara.[4]

Dalam kasus BDNI, Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali (PSP) BDNI mempunyai kewajiban sebesar lebih dari Rp. 47 triliun. Kemudian kewajiban tersebut dikurangi dengan aset sejumlah Rp. 18 triliun termasuk di antaranya pinjaman kepada petani atau petambak sebesar Rp 4,8 triliun. Untuk lebih mudahnya, mari kita fokus pada angka terakhir. Kemudian, setelah dilakukan Financial Due Dilligence (FDD) dan Legal Due Dilligence (LDD) disimpulkan bahwa aset tersebut tergolong macet sehingga dipandang terjadi misrepresentasi. BPPN kemudian mengirimkan surat yang intinya mengatakan telah terjadi misrepresentasi dan meminta Sjamsul Nursalim menambah aset untuk mengganti kerugian yang diderita BPPN tersebut, namun Sjamsul Nursalim menolak.[5]

Selanjutnya pada Oktober 2003, agar rencana penghapusan piutang petambak Dipasena bisa berjalan, maka dilakukan rapat antara BPPN dan pihak Sjamsul Nursalim yang diwakilkan isterinya Itjih Nusalim serta pihak lain. Pada rapat tersebut, Itjih Nursalim menyampaikan tidak melakukan misrepresentasi. Kemudian pada Februari 2004, dilakukan rapat kabinet terbatas yang intinya BPPN melaporkan dan meminta pada Presiden R.I. (pada waktu itu dijabat Megawati Soekarnoputri) agar terhadap sisa utang petani tambak dilakukan write off atau dihapusbukukan namun tidak melaporkan kondisi misrepresentasi dari Sjamsul Nursalim. Ratas tersebut tidak memberikan keputusan atau tidak ada persetujuan terhadap usulan write off dari BPPN.[6]

Setelah melalui beberapa proses, meskipun rapat terbatas tidak memberikan persetujuan, namun pada 12 April 2004, Syafruddin Arsyad Temenggung dan Itjih Nursalim menandatangani akta perjanjian penyelesaian akhir (MSAA) yang pada pokoknya berisikan pemegang saham telah menyelesaikan seluruh kewajiban sesuai dengan yang diatur pada MSAA. Pada 26 April 2004, Syafruddin Arsyad Temenggung menandatangani surat perihal pemenuhan kewajiban (SKL) pemegang saham kepada Sjamsul Nursalim. Hal ini mengakibatkan hak tagih atas utang petambah Dipesena menjadi hilang atau hapus.[7]

Selanjutnya pada 30 April 2004, BPPN menyerahkan pertanggungjawaban aset kepada kementerian Keuangan yang berisikan hak tagih hutang petambak PT. DCD dan PT. WM yang kemudian oleh Dirjen Anggaran Kemenkeu diserahkan kepada PT. Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Pada 24 Mei 2007, PT. PPA melakukan penjualan hak tagih hutang petambak plasma senilai Rp. 220 miliar padahal nilai kewajiban Sjamsul Nursalim yang seharusnya diterima negara adalah Rp. 4,8 triliun. Diduga kerugian keuangan negara adalah Rp. 4,58 triliun.[8]

Dengan demikian cukup jelas bahwa yang dimaksud misrepresentasi di sini adalah perbuatan melawan hukum dari pihak Sjamsul Nursalim selaku obligor BDNI dengan cara tidak menyatakan yang sesungguhnya terkait dengan jaminan asset piutang petambak Dipasena yang seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai jaminan aset dikarenakan dalam kondisi macet, menjadi dinyatakan seolah-olah lancar.
________________________________
1.  "KPK Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Istri Tersangka Kasus BLBI", Detik.com, Zunita Putri 10 Juni 2019, Diakses pada 12 Juni 2019, https://news.detik.com/berita/d-4581416/kpk-tetapkan-sjamsul-nursalim-dan-istri-tersangka-kasus-blbi
2.   "Bantuan Likuiditas Bank Indonesia", Wikipedia.org., Diakses pada 12 Juni 2019, https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Indonesia
3.   "Skandal BLBI, Hukuman Eks Ketua BPPN Diperberat Jadi 15 Tahun Bui", Detik.com,  04 Januari 2019, Haris Fadhil, Diakses pada 12 Juni 2019, https://news.detik.com/berita/4371071/skandal-blbi-hukuman-eks-ketua-bppn-diperberat-jadi-15-tahun-bui
4.   "Kronologi Kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang Jadi Tersangka KPK", CNBC Indonesia, Yuni Astutik, 10 Juni 2019, Diakses pada 12 Juni 2019, https://www.cnbcindonesia.com/news/20190610180628-4-77436/kronologi-kasus-blbi-sjamsul-nursalim-yang-jadi-tersangka-kpk
5.     Ibid.
6.     Ibid.
7.     Ibid.
8.   Ibid.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Akibat Hukum Pencabutan Gugatan

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Terdahulu redaksi Hukumindo.com telah membahas mengenai "Cara Pencabutan Gugatan" ,   s...