Senin, 13 Mei 2019

Mendudukan Kembali Azas Praduga Tidak Bersalah


Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Saat ini permasalahan korupsi di Indonesia sudah kronis, sudah banyak Pejabat Tinggi negara dan Kepala Daerah yang menjadi pesakitan. Baru-baru ini, terdapat beberapa kasus korupsi yang menarik perhatian, di antaranya adalah OTT KPK atas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuzy (Romy) yang menyeret Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) terkait jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama. Bahkan Menteri yang masih aktif menjabat ini ruangan kerjanya telah digeledah KPK, dan disebut telah menerima ± 10 Juta bagian dari uang haram dimaksud.[1]

Penulis mencatat hal menarik yang seringkali timbul ketika seorang pejabat negara aktif seperti Menteri, atau Kepala Daerah, menolak mundur dari jabatannya dengan mendasarkan pada alasan “hormati azas praduga tidak bersalah”, tunggu sampai KPK menetapkan statusnya sebagai tersangka, tunggu sampai Pengadilan memutus dan berkekuatan hukum tetap. Bagi penulis, rupanya permasalahan korupsi ini sudah sangat kronis, memprihatinkan, dikarenakan telah terjadi sesat pikir bahwa seseorang masih layak menjadi Pejabat Publik (entah itu Menteri, Anggota Dewan, Kepala Daerah, Dirjen, dll.) dengan mendasarkan diri pada penetapan status di dalam kaidah hukum, khususnya hukum acara pidana. Akibat sesat pikir ini adalah Pejabat Publik dimaksud menolak untuk mundur sambil berdalih: “Hormati hukum, hormati azas praduga tidak bersalah”. Sesat pikir ini harus dirunut dengan menjelaskan kaidah hukum dalam konstelasi kaidah-kaidah lainnya.

Hubungan Hukum Dengan Kaidah-kaidah Lain Dalam Etika

Secara sederhana, hukum dapat dipandang sebagai salah satu kaidah yang mengatur tentang tingkah laku. Hanya saja, kaidah yang mengatur tentang tingkah laku bukan hanya hukum saja, ada kaidah-kaidah lain juga yang sifatnya mengatur seperti kaidah agama, kesusilaan, dan adat. Segala kaidah-kaidah seperti agama, kesusilaan, hukum dan adat dimaksud pada zaman dahulu dinamakan dengan Etika.[2]

Dalam “The Ten Commandments”, dalam Zabur, dalam Al-Qur’an terdapat berbagai macam peraturan-peraturan agama, kesusilaan dan hukum dicampuradukan, rupanya pada waktu itu orang memandang seluruhnya sebagai berasal dari Tuhan. Dikemudian hari kaidah-kaidah dimaksud dibeda-bedakan. Meskipun demikian terdapat hubungan erat antara segala kaidah-kaidah/peraturan dimaksud.[3] Gejala inilah yang sangat nampak hari ini, yaitu hilangnya hubungan erat antara kaidah hukum dengan kaidah-kaidah lainnya seperti agama, kesusilaan, dan adat. Kaidah hukum telah disalahartikan sebagai kaidah paling superior dibandingkan dengan kaidah lainnya.

Padahal, terkait dengan hubungan antara berbagai kaidah etika, yaitu hukum pada satu pihak, kesusilaan, agama dan adat pada pihak lain tidak dapat dipisahkan. Semua memberikan kontribusi berupa peraturan-peraturan yang berguna bagi hubungan antar manusia. Hukum untuk sebagian besar adalah kesusilaan positif yang diperlukan oleh Pemerintah dan kesusilaan didasarkan pada agama. Kejahatan-kejahatan yang diuraikan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, hampir semuanya perbuatan-perbuatan yang dicela juga oleh kesusilaan dan agama.[4] Selain itu, kaidah-kaidah etika yang beragam tersebut sifatnya saling memperkuat, dikarenakan peraturan-peraturan hukum diikuti tidak semata-mata dikarenakan adanya institusi-institusi Pemerintahan yang sifatnya lahiriah-memaksa, namun juga dikarenakan banyak orang merasa terdorong dikarenakan agama dan kesusilaannya mengajarkan hal yang sama.[5] Dengan demikian, hal ini berarti isi dari kaidah hukum sebagian besar adalah berasal dari kaidah-kaidah kesusilaan, kaidah-kaidah agama serta adat. Serta masyarakat menjadi taat hukum dikarenakan kesusilaan dan agama mengajarkan hal yang sama.

Azas Praduga Tidak Bersalah Sebagai Kaidah Hukum

Dari segi hukum positif, azas praduga tidak bersalah diantaranya diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 8 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal ini berarti azas praduga tidak bersalah adalah bagian dari hukum pidana, dan bagian dari kaidah hukum secara umum. Dikarenakan salah satu azas hukum pidana ini adalah bagian dari kaidah hukum, maka jangan dilupakan, ada kaidah-kaidah lain yang juga berlaku di masyarakat seperti kaidah kesusilaan, adat dan agama yang juga berlaku. Oleh karena itu, ketika seorang Pejabat Tinggi Negara terlibat dalam suatu peristiwa hukum, seperti yang dialami oleh LHS tadi, secara otomatis telah melanggar setidaknya dua kaidah yang hidup di dalam masyarakat, pertama adalah kaidah kesusilaan dan kedua adalah kaidah agama, meskipun secara kaidah hukum belum dapat dikatakan melanggar karena menunggu proses acara pidana.

Lalu dimana letak sesat pikir ketika seorang Pejabat Tinggi Negara tidak segera mundur ketika terlibat dalam suatu peristiwa hukum seperti yang dialami oleh LHS ini? Alasan yang sering dikemukakan adalah: “Khan belum ada penetapan tersangka, belum terbukti?

Mendudukan Kembali Azas Praduga Tak Bersalah Dalam Konstelasi Etika

Inilah soalnya, ketika kita berbicara kaidah kesusilaan, kaidah agama dan bahkan kaidah adat, maka ukurannya adalah bukan lagi kaidah hukum. Kaidah-kaidah yang terakhir dimaksud tidak diukur dari belum adanya penetapan tersangka, atau belum terbukti, atau belum adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Ukuran dari kaidah kesusilaan adalah ke dalam diri sendiri berupa hati nurani, “pantas atau tidak pantas”. Ukuran dari agama terutama adalah pertanggungjawaban hambanya kepada Tuhan, “berdosa atau tidak berdosa”. Ukuran dari adat adalah keberlakuannya pada komunitas tertentu.

Dengan kata lain, azas praduga tidak bersalah hanya berlaku dalam konteks kaidah hukum. Hanya berlaku ketika seseorang menjalani proses acara pidana dalam dugaan tindak pidana tertentu. Kemudian ketika ditarik pada konteks yang lain, misalnya penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, maka jangan dilupakan bahwa masih ada kaidah-kaidah yang lain seperti kesusilaan, agama dan adat. Kaidah hukum hanyalah salah satu bagian saja daripadanya. Kaidah kesusilaan, kaidah agama dan kaidah adat adalah tiga kaidah lain selain kaidah hukum, yang keberadaannya sama penting di dalam masyarakat. Dan bagi para sarjana hukum yang bersikeras bahwa kaidah hukum adalah kaidah tertinggi, maka sesungguhnya ia sedang hidup sendiri, tidak bermasyarakat seperti layaknya karakter Pi Patel (berdasarkan buku Life of Pi karya Yann Martel, kemudian dibuat film dengan judul yang sama diperankan Irfan Khan dan disutradarai oleh Ang Lee pada tahun 2012), karena dalam bermasyarakat terdapat kaidah-kaidah lain seperti kesusilaan, agama dan adat.

Pejabat Negara yang tidak segera mundur ketika terlibat peristiwa pidana seperti dimaksud di atas adalah sedang memperdayai dirinya dalam perspektif kaidah kesusilaan, sedang memperdayai Allah sebagai Tuhannya dalam perspektif agama, dan sedang memperdayai anggota komunitasnya dalam perspektif kaidah adat, dengan mendasarkan pada argumentasi dangkal ‘hormati prosedur acara pidana’. Karena sebagaimana telah disinggung di atas, kaidah hukum pun (dalam hal ini membawahi acara pidana) sejatinya sebagian besar adalah berasal dari kaidah-kaidah kesusilaan, kaidah-kaidah agama serta kaidah-kaidah adat.

Dengan demikian, argumentasi hormati azas praduga tidak bersalah dalam konteks dimaksud, telah diperalat oleh kepentingan-kepentingan pragmatis untuk melanggengkan jabatan semata tanpa mengindahkan kaidah kesusilaan, agama dan adat. Sudah sepantasnya jika para Pejabat Tinggi Negara ditetapkan memenuhi standar etika yang tertinggi. Pejabat Tinggi Negara harus memenuhi semua kaidah etika, menghormati kesusilaan, menghormati agama, menghormati adat, menghormati hukum. Kalau kriterianya hanya sekedar memenuhi kaidah-kaidah hukum untuk menjadi Pejabat Negara aktif, rasanya mantan-mantan koruptor yang sudah bertobat banyak yang mau dan layak. Masih banyak putra-putri bangsa yang lebih bagus untuk mengemban tanggung jawab dimaksud, atau setidaknya belum cacat secara hukum.
________________________________
1.  Praperadilan Romahurmuziy, Nama Menag Disebut Terima Rp 10 Juta”, Detik.com, 7 Mei 2019, https://news.detik.com/berita/d-4539606/praperadilan-romahurmuziy-nama-menag-disebut-terima-rp-10-juta
2.  “Pengantar Ilmu Hukum” atau “Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht”, Prof. Mr. Dr. L. J. Van Apeldorn,  PT. Pradnya Paramita, Jakarta, (Cetakan Ke-dua puluh lima), 1993, Hal.: 22.
3.  L. J. Van Apeldorn, Ibid., Hal.: 22.
4.  L. J. Van Apeldorn, Ibid., Hal.: 35-36.
5.  L. J. Van Apeldorn, Ibid., Hal.: 37-38.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Akibat Hukum Pencabutan Gugatan

( iStock ) Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Terdahulu redaksi Hukumindo.com telah membahas mengenai "Cara Pencabutan Gugatan" ,   s...