Kamis, 11 April 2019

Pemberantasan Korupsi dan Ketaatan Masyarakat Kepada Hukum


Oleh:
Mahmud Kusuma, S.H., M.H.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (tautan di sini) menyebut korupsi sudah lama terjadi di berbagai belahan dunia. Sejarah membuktikan korupsi merupakan penghancur negara ataupun perusahaan. "Romawi hancur karena korupsi. VOC kolaps karena korupsi. Zaman modern banyak negara yang gagal karena korupsi, Venezuela, Argentina, negara-negara di Afrika."  Lanjutnya, korupsi dapat mengakibatkan Indonesia menjadi negara gagal (failure state): "Kita, bangsa Indonesia, apabila ingin negeri ini maju, ingin negeri ini tidak gagal, bukan fail country, maka tentulah kita menjaga bangsa ini untuk tidak rusak karena korupsi, baik di pemerintahan, birokrasi, maupun di masyarakat lainnya." (tautan di sini) Sepanjang sejarah peradaban dunia, korupsi adalah salah satu bagian dari sejarah kelamnya.

Di Indonesia, korupsi laksana kanker yang susah dicari obat ampuhnya, deretan para pejabat tinggi telah menjadi pesakitan di hotel pro deo, namun sepertinya usaha pemberantasan korupsi masih belum membuahkan hasil yang maksimal. Dikarenakan persoalan ini adalah domain hukum, dan hukum dioperasionalkan oleh masyarakatnya, orang sebagai aktor-aktornya, maka tidak ada salahnya untuk memeriksa kembali ketaatan masyarakatnya kepada hukum. Sederhananya, ketaatan masyarakat yang rendah terhadap hukum menjadi salah satu pemicu tindakan koruptif. Menjadi soal adalah: apa sebab masyarakat/orang mentaati hukum? Apa solusi dalam hal ketaatan masyarakat/orang rendah terhadap hukum?

Sebab-sebab Masyarakat/Orang Taat Hukum

Pada belahan dunia Barat, pada jaman yang lampau, ada orang yang menganggap hukum itu kemauan Tuhan. Tinjauan tentang hukum itu dicampurkannya dengan kepercayaan dan agama. Oleh sebab itu, ketika orang tersebut membentangkan beberapa teori tentang legitimasi kekuasaan hukum, maka dengan sendirinya teori-teori itu didasarkan atas kepercayaan dan agama. Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum atas kehendak Tuhan diberi nama teori teokrasi (“Pengantar Dalam Hukum Indonesia”, E. Utrecht, S.H., PT. Penerbit Dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta, (Cetakan Keenam), 1961, Hal.: 78.). 

Pada jaman Renaissance dan pada jaman yang menyusulnya, ada beberapa teori yang mengajar bahwa dasar hukum itu rasio (akal) manusia—bukan atas dasar kehendak Tuhan. Pada abad ini orang beranggapan bahwa negara itu suatu organisasi yang terbentuk karena suatu perjanjian yang diadakan dengan sukarela. Menurut anggapan ini, suatu organisasi negara yang telah terlebih dahulu mereka bentuk dan yang mereka beri tugas membuat hukum menjadi berlaku di masyarakat. Orang mentaati hukum, oleh karena orang sudah berjanji mentaatinya. Teori ini disebut dengan teori-teori perjanjian (Ibid., Hal. 79).

Pada abad ke-19, teori-teori perjanjian ini ditentang oleh teori-teori yang mengatakan bahwa kekuasaan hukum tidak dapat didasarkan atas kemauan bersama-sama dari anggota masyarakat. Tetapi hukum ditaati karena negaralah yang menghendakinya. Hukum adalah kehendak negara dan negara itu mempunyai kekuatan (macht, power) yang tidak terbatas. Teori ini diberi nama teori kedaulan negara (theorie van de staatssouvereiniteit) (Ibid., Hal. 79). 

Juga Kelsen dan “Wiener Rechtsschule”-nya melihat hukum sebagai “Wille de Staates”. Tetapi pelajaran Kelsen ini tidak boleh digolongkan ke dalam kedaulatan negara, karena menurut Kelsen orang tidak mentaati hukum sebab negara menghendakinya; orang taat pada hukum karena ia merasa wajib (keharusan, “Sollen”) mentaatinya sebagai perintah negara (Ibid., Hal. 80).  Menurut Kelsen, maka orang taat pada hukum, karena orang merasa wajib menaati hukum sebagai suatu pemositifan “Grundnorm” yang telah diterima oleh masyarakat orang itu (Ibid., Hal. 84).  Sederhananya, menurut Kelsen, rasio berjenjang tertinggi adalah grundnorm, dan tatanan hukum positif bermuara dan sumber tertinggi hal dimaksud.

Teori kedaulatan negara pada abad ke-20 mendapat tentangan dari beberapa pihak, antara lain Krabbe. Menurutnya, maka hukum itu ada karena tiap-tiap orang mempunyai perasaan bagaimana seharusnya hukum itu. Teori ini tidak dapat diterima karena kaidah yang berasal dari perasaan-hukum seseorang hanya berlaku baginya saja. Jadi tiap orang mempunyai anggapan sendiri tentang hukum, maka hukum yang berdasarkan anggapan sendiri itu jumlah dan macamnya tak terkira banyaknya. Akan tetapi, tertib masyarakat menghendaki adanya hukum yang sama bagi semua orang. Jika tidak begitu, maka masyarakat menjadi kacau. Setelah mengetahui kekurangannya, maka diubahnya teori itu dan dibuatnyalah definisi baru yang berbunyi: hukum berasal dari perasaan-hukum yang ada pada bagian besar dari anggota suatu masyarakat. Akan tetapi anggapan Krabbe inipun pada umumnya tidak dapat diterima. Hanya dapat diterima di negara yang mempunyai dewan perwakilan rakyat? Sungguh-sungguh perasaan-hukum golongan terbesar? Tidak dapat orang membuktikannya. Mungkin hanya pada hari pemilihan umum diadakan. Yang semungkin-mungkinnya dapat diukur ialah kehendak rulling class di suatu masyarakat. Tetapi biasanya kehendak rulling class tidak menjadi kehendak suatu bagian terbesar masyarakat (Ibid., Hal. 84-85). 

Menurut E. Utrecht, ada bermacam-macam sebab maka orang mentaati peraturan-peraturan itu. Sebagian menerimanya, oleh karena peraturan itu sungguh-sungguh dirasanya sebagai hukum. Bagi mereka peraturan itu sungguh-sungguh merupakan peraturan hukum. Setengah orang lainnya menerima peraturan itu, oleh karena mereka merasa harus menerimanya supaya ada ketentraman dalam masyarakat. Masyarakat itu anggotanya bagian terbesar tidak bertanya apakah sesuatu menjadi hukum atau bukan hukum. Mereka tak pernah menghiraukannya. Mereka taat pada peraturan-peraturan itu, oleh karena biasanya masyarakat menghendakinya. Akhirnya, dapat dikatakan bahwa sebagian kaidah-kaidah (sosial) ditaati, oleh karena ada paksaan (sanksi) sosial (Ibid., Hal. 88).  

Pada era kontemporer, juga terdapat teori-teori yang dapat dikaitkan dengan hukum seperti misalnya semiotika, hanya saja menurut hemat penulis, relevansi untuk menerangkan penegakan hukumnya relatif kurang. Sehingga cukup proporsional untuk kembali mengutip pendapat bahwa salah satu upaya yang paling ‘bertenaga’ untuk menegakan hukum adalah dengan adanya sanksi. Dengan demikian, cukup tingginya tingkat korupsi di Indonesia, secara tidak langsung, salah satu sebabnya adalah rendahnya ketaatan masyarakat terhadap hukum. Sedangkan pendapat lain seperti misal kurangnya kesejahteraan dan kebangkrutan moral para pelakunya tidak dibahas dalam tulisan ini. 

Apa solusi dalam hal ketaatan masyarakat/orang rendah terhadap hukum?

Sampai di sini, terdapat kecenderungan bahwa rendahnya ketaatan masyarakat terhadap hukum adalah dikarenakan rendahnya penerapan sanksi yang dikenakan. Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, menjadi hal yang relevan untuk memeriksa kembali penerapan sanksi yang dikenakan atas tindak pidana ini. Dengan kata lain, maraknya tindak pidana korupsi, adalah dikarenakan lemahnya sanksi yang diterapkan. Atau jika disederhanakan, kenapa para pelaku korupsi tidak takut hukum, jawabnya adalah karena penerapan sanksinya rendah.

Ini salah satu buktinya. Lembaga pegiat antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat rata-rata vonis hakim dalam kasus korupsi sepanjang 2016 hanya 26 bulan penjara. Peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Aradila Caesar mengatakan angka tersebut diperoleh berdasarkan hasil pemantauan terhadap 573 putusan kasus korupsi yang dikeluarkan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, dan Mahkamah Agung. "Rata-rata vonis untuk koruptor selama tahun 2016 adalah 26 bulan, vonis ini kurang lebih hanya 1/8 dari hukuman maksimal," kata Aradila dalam sebuah diskusi di kantor ICW. Menurutnya, vonis ringan dalam kasus korupsi paling sering dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama. Dari 420 putusan yang dikeluarkan untuk 467 terdakwa, sebanyak 354 terdakwa dijatuhkan vonis di bawah empat tahun penjara. Kemudian disusul pengadilan tingkat banding, yang memutuskan 80 dari 133 terdakwa mendapatkan vonis penjara di bawah empat tahun, serta Mahkamah Agung yang menjatuhkan vonis di bawah empat tahun penjara bagi 14 dari 32 terdakwa perkara korupsi (Lihat di sini).

Bagaimana solusinya? Sejalan dengan teori hukum di atas, dan terlepas dari diskursus lebih lanjutan dalam konteks kriminologi, maka salah satu solusi utamanya adalah memperberat sanksi dan penerapannya. Harapannya adalah penerapan sanksi yang berat akan meningkatkan ketaatan masyarakat/orang terhadap hukum. Coba dibuat dan diterapkan sanksi baru, misalnya selain dihukum pidana penjara minimal 50 tahun, juga dinyatakan pailit. Harapannya untuk jangka panjang, dengan menerapkan sanksi yang berat, supaya Indonesia terhindar dari bencana sebagai negara gagal (state failure), sebagaimana mukadimah di atas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Tiga Larangan Hukum Acara Terkait Merubah Surat Gugatan

Oleh: Mahmud Kusuma, S.H., M.H. Dalam dunia praktik hukum, khususnya perdata, surat gugatan memegang peranan penting ketika sese...